BUMD/Badan Usaha Milik DaerahPengadaan Barang/Jasa
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Bandung No. 36 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Atau Jasa Badan Usaha Milik Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan Barang Atau Jasa Badan Usaha Milik Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa penyelenggaraan sistem elektronik pada
Pemerintah Daerah (e-Government) merupakan bagian
dari urusan komunikasi dan informatika termasuk
dalam urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah dan merupakan salah satu upaya
dalam penyelenggaraan pemerintahan yang semakin
efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sejalan
dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam
rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan
pemerintahan;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan e-government
sebagaimana dimaksud pada huruf a serta untuk
memberikan jaminan otentifikasi data, integritas data,
anti penyangkalan, keamanan dan kerahasiaan, perlu
adanya suatu teknologi pengamanan yang diwujudkan
dalam bentuk pemanfaatan sertifikat elektronik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan
Sertifikat Elektronik;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
4 Tahun 2016, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6
Tahun 2016, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 15
Tahun 2016, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7
Tahun 2017, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10
Tahun 2017, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun
2010, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 61 Tahun 2016, Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun
2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 87 Tahun
2016
Terdiri dari 27 pasal, 4 bab yaitu ketentuan umum, tata kelola penggunaan sertifikat elektronik, pembiayaan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2018.
mengatur mengenai penggunaan sertifikat elektronik
19 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 81 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengalihan kepemilikan
BMD secara baik, efektif dan efisien serta sesuai dengan
ketentuan Pasal 1 angka 29 dan Pasal 73 Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah,
perlu menyusun pedoman pelaksanaan pemindahtangan
Barang Milik Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pemindahtanganan Barang Milik Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung.
Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2017
Terdiri dari 94 pasal, 4 bab yaitu ketentuan umum, pemindahtanganan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2018.
mengatur mengenai pedoman pemindahtanganan barang milik daerah di lingkungan pemerintah kabupaten bandung
66 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 80 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Di Desa
ABSTRAK:
a. bahwa peraturan di desa harus disusun secara terencana
dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, sehingga terwujud peraturan dan kebijakan
yang mampu mengayomi, melindungi dan menciptakan
kesejahteraan masyarakat desa, maka diperlukan suatu
pedoman dan mekanisme penyusunan peraturan desa yang
akan menjadi pedoman bagi pemerintahan di Desa;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan di Desa, ketentuan teknis
mengenai tata cara penyusunan Peraturan di Desa, diatur
dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Teknis dan Mekanisme
Penyusunan Peraturan di Desa;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Daerah kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun
2013
Terdiri dari 39 pasal, 15 bab yaitu ketentuan umum, jenis dan materi muatan peraturan di desa, peraturan desa, evaluasi, nomor register dan klarifikasi peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, peraturan kepala desa, pembatalan peraturan di desa, penetapan keputusan kepala desa, teknis penyusunan, penyebarluasan peraturan di desa, pembinaan penyusunan peraturan di desa, pembiayaan, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2018.
mengatur mengenai pedoman teknis dan mekanisme penyusunan peraturan di desa
40 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 79 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang—Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa ,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar
Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bandung.
Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
111 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
Terdiri dari 17 pasal, 11 bab yaitu ketentuan umum, ruang lingkup, kewenangan desa berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, mekanisme penyelenggaraan kewenangan desa, evaluasi dan pelaporan kewenangan desa, pendanaan, pungutan desa, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2018.
mengatur mengenai daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di kabupaten bandung
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 77 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, akuntabilitas
serta kejelasan arah dan tujuan pengawasan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan
Inspektorat perlu diatur mengenai kedudukan dan susunan
organisasi Inspektorat;
b. bahwa bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, ketentuan
lebih lanjut mengenai kedudukan dan susunan organisasi,
perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi
Inspektorat Daerah.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
107 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun
2016
Terdiri dari 7 pasal, 5 bab yaitu ketentuan umum, kedudukan dan tugas, susunan organisasi, jabatan perangkat daerah, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2018.
mengatur mengenai kedudukan dan susunan organisasi inspektorat daerah
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 76 Tahun 2018
PERBUP Kab. Bandung No. 77 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Badan Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Badan Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, akuntabilitas
serta kejelasan arah dan tujuan penyelenggaraan
penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Daerah
dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan perlu diatur mengenai
kedudukan dan susunan organisasi badan daerah;
b. bahwa bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, ketentuan
lebih lanjut mengenai kedudukan dan susunan organisasi,
perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun
2016
Terdiri dari 12 pasal, 4 bab yaitu ketentuan umum, badan daerah, jabatan perangkat daerah, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2018.
mengatur mengenai kedudukan dan susunan organisasi badan daerah
15 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 75 Tahun 2018
PERBUP Kab. Bandung No. 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 75 Tahun 2018 Tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Dinas Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Dinas Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, akuntabilitas
serta kejelasan arah dan tujuan penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang
dilaksanakan oleh Dinas Daerah dalam melaksanakan
tugas umum pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan perlu diatur mengenai kedudukan dan
susunan organisasi dinas daerah;
b. bahwa bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, ketentuan
lebih lanjut mengenai kedudukan dan susunan organisasi,
perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia Nomor 13/Per/M.Kukm/X/2016, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2016, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2016, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik
Indonesia Nomor 26/Permen-Kp/2016, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Nomor 29 Tahun 2016, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
30 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 32 /Prt/M/2016, Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik
Indonesia Nomor 33 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
43/Permentan/Ot.010/8/2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49
Tahun 2016, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia Nomor
P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
100 Tahun 2016, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor
PM 139 Tahun 2016, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor
96 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
106 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun
2016
Terdiri dari 30 pasal, 5 bab yaitu ketentuan umum, dinas daerah, jabatan perangkat daerah, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2018.
mengatur mengenai kedudukan dan susunan organisasi dinas daerah
35 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 73 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pemanfaatan Media Sosial Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah,
salah satu tugas humas pemerintah adalah
menyebarluaskan informasi dan kebijakan
pemerintah sesuai dengan institusi/lembaga
masing-masing kepada publik, menampung dan
mengolah aspirasi masyarakat, serta membangun
kepercayaan publik guna menjaga citra dan
reputasi pemerintah;
b. bahwa sehubungan dengan meningkatnya
penggunaan media sosial dalam penyampaian
informasi kepada masyarakat oleh perangkat
daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bandung, sehingga perlu pengaturan dalam
pengelolaan dan pemanfaatan media sosial;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengelolaan Dan Pemanfaatan Media Sosial Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2011, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 83 Tahun 2012, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor
12 Tahun 2016
Terdiri dari 11 pasal, 8 bab yaitu ketentuan umum, media sosial, konten dan informasi, kewenangan dan pengelola media sosial, pengendalian, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2018.
mengatur mengenai pedoman pengelolaan dan pemanfaatan media sosial di lingkungan pemerintah kabupaten bandung
13 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 72 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perangkat Daerah /Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
a. bahwa Pengaturan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil
pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat
Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah telah ditetapkan dalam
Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 Tentang
Pengaturan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada
Perangkat Daerah /Unit Kerja Pada Perangkat Daerah
Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bandung ;
b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada
pengaturan mengenai pengalokasian anggaran
pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada
Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah
yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah, ketentuan sebagaimana
dimkasud pada huruf a perlu diubah ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pengaturan
Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perangkat Daerah
/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Yang Menerapkan
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 30 tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/08/M.PAN/1/2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007, Peraturan Bupati Bandung Nomor 41 tahun 2013, Peraturan Bupati Bandung Nomor 65 tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 tahun
2016 , Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017
Terdiri dari 2 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2018.
Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017
mengatur mengenai perubahan atas peraturan bupati nomor 57 tahun 2017 tentang pengaturan pegawai non pegawai negeri sipil pada perangkat daerah /unit kerja pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah di lingkungan pemerintah kabupaten bandung
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 71 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengaturan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
a. bahwa tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bandung telah diatur dalam Peraturan
Bupati Bandung Nomor 74 Tahun 2017 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bandung;
b. bahwa sehubungan dengan belum terakomodirnya tata
naskah kearsipan, maka ketentuan sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengubah
Peraturan Bupati Bandung Nomor 74 Tahun 2017
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Bandung, yang diatur dengan
Peraturan Bupati;
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun
2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 74 Tahun 2017
Terdiri dari 2 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2018.
Peraturan Bupati Bandung Nomor 74 Tahun 2017
mengatur mengenai perubahan atas peraturan bupati bandung nomor 74 tahun 2017 tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah kabupaten bandung
10 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
