Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 87 Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah Kabupaten Bandung;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011
Terdiri dari 14 pasal 5 bab yaitu ketentuan umum, insentif pemungutan pajak daerah, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, ketentuan peralihan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
mengatur mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pajak daerah kabupaten bandung tahun 2021
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
a bahwa Analisis Standar Belanja Kabupaten Bandung Tahun
Anggaran 2021 telah ditetapkan denga n Peraturan Bupati
Nomor 123 Tahun 2020 tentang Analisis Standar Belanja
Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021;
b. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Presiden
Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana
Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021, ketentuan
sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menyusun Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor
123 Tahun 2020 Tentang Analisis Standar Belanja
Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 28/Prt/M/2016, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 22/Prt/M/2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun
2020, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007, Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2015, Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2020, Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2020
Terdiri dari 2 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2021.
Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2020
mengatur mengenai perubahan atas peraturan bupati nomor 123 tahun 2020 tentang analisis standar belanja kabupaten bandung tahun anggaran 2021
20 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 140 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021
telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 140
Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 167/PMK.07/2020 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 141/PMK.07/2019 tentang
Pengelolaan Dana Insentif Daerah, Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 7/PMK.07/2020 Tentang Penggunaan,
Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor
17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam
Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya, Peraturan
Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021, serta Surat Menteri Dalam
Negeri Nomor 440/2757/Keuda tanggal 19 April 2021
perihal Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran terkait
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/Menkes/4241/2021, ketentuan sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Bandung Nomor 140 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 123, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.07/2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun
2020, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun
2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun
2020, Peraturan Bupati Bandung Nomor 140 Tahun 2020
Terdiri dari 2 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2021.
Peraturan Bupati Bandung Nomor 140 Tahun 2020
mengatur mengenai perubahan atas peraturan bupati bandung nomor 140 tahun 2020 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021
1453 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 115 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
a. bahwa standar satuan harga digunakan dalam
perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan
dan belanja daerah;
b. bahwa sehubungan dengan adanya barang yang
belum tercantum dalam daftar standar satuan harga
Pemerintah Kabupaten Bandung, sehingga
Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2020 tentang
Standar Satuan Harga Kabupaten Bandung Tahun
2021 perlu disesuaikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2020
tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020, Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2020
Terdiri dari 2 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2021.
Peraturan Bupati Bandung Nomor 115 Tahun 2020
perubahan atas peraturan bupati bandung nomor 115 tahun 2020 tentang standar satuan harga pemerintah kabupaten bandung tahun anggaran 2021
45 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2021
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur NegaraPelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Bandung No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatangan Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
Mencabut
PERBUP Kab. Bandung No. 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
PERBUP Kab. Bandung No. 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
PERBUP Kab. Bandung No. 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Dan Surat-Surat Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
PERBUP Kab. Bandung No. 1 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Dan Surat-Surat Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
a. bahwa pejabat pemerintahan mempunyai hak untuk
mendelegasikan urusan pemerintahan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan
memperlancar pelaksanaan proses administrasi pada
bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bandung dan sehubungan telah dilantiknya
Bupati dan Wakil Bupati dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Bandung yang baru perlu dilakukan
penyesuaian terhadap pengaturan pendelegasian
wewenang penandatanganan Keputusan dan Suratsurat bidang kepegawaian, sehingga Peraturan Bupati
Bandung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendelegasian
Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Suratsurat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati
Bandung Nomor tentang Perubahan Ketujuh Atas
Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2019
tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan
Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung perlu
diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Pendelegasian Wewenang
Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat Bidang
Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bandung;
Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun
2016
Terdiri dari 6 pasal, 3 bab yaitu ketentuan umum, pendelegasian wewenang, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2021.
mengatur mengenai pendelegasian wewenang penandatanganan keputusan dan surat-surat bidang kepegawaian di lingkungan pemerintah kabupaten bandung
19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Jasa Pelayanan Bagi Pegawai Puskesmas Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Di Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
a. bahwa petunjuk teknis penggunaan jasa pelayanan bagi
pegawai puskesmas yang menerapkan pola pengelolaan
keuangan badan layanan umum daerah di kabupaten
bandung telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 22
Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Jasa
Pelayanan bagi Pegawai Puskesmas yang Menerapkan
Pola Pengelolaan Keuangan Badan LayananUmum
Daerah di Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Jasa Pelayanan bagi
Pegawai Puskesmas yang Menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten
Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020;
b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan
kesejahteraan pada badan layanan umum daerah, maka
ketentuan dalam huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Jasa Pelayanan bagi
Pegawai Puskesmas yang Menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten
Bandung;
Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
21 Tahun 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun
2016, Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019
Terdiri dari 2 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2021.
peraturan bupati nomor 22 tahun 2019
mengatur mengenai perubahan kedua atas peraturan bupati nomor 22 tahun 2019 tentang petunjuk teknis penggunaan jasa pelayanan bagi pegawai puskesmas yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah di kabupaten bandung
45 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban Dan Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa pemberian hibah dan bantuan sosial ditujukan
untuk menunjang pencapaian sasaran program dan
kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan
Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif;
b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran
pelaksanaan belanja hibah dan bantuan sosial agar
tercipta tertib administrasi, akuntabilitas dan
transparansi pengelolaan hibah dan bantuan sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, perlu disusun pedoman
penganggaran, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban dan monitoring dan evaluasi
belanja hibah dan bantuan sosial;
c. bahwa Peraturan Bupati Bandung Nomor 56 Tahun
2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan
dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan
Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah
dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sudah tidak sesuai
dengan kebutuhan dan dinamika perkembangan
hukum sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang
Pedoman Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan,
Pertanggungjawaban dan Monitoring dan Evaluasi
Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007
Terdiri dari 42 pasal, 5 bab yaitu ketentuan umum, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pemberian hibah dan bantuan sosial, bantuan sosial, monitoring dan evaluasi, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2021.
mengatur mengenai pedoman penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan monitoring dan evaluasi belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
24 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021
PERBUP Kab. Bandung No. 158 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Kabupaten Bandung
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah
melalui bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
serta untuk mendukung peningkatan penerimaan pajak
daerah, diperlukan penguatan landasan hukum
terhadap pemungutan pajak atas bea perolehan hak
atas tanah dan bangunan di Kabupaten Bandung;
b. bahwa Peraturan Bupati Bandung Nomor 70 Tahun
2016 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan di Kabupaten Bandung belum dapat
memberikan kepastian hukum dan dukungan
pendapatan pajak yang optimal sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Bandung tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Bandung;
Undang–UndangNomor 14 Tahun 1950, Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun
2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun
2013
Terdiri dari 43 pasal, 6 bab yaitu ketentuan umum, dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan BPHTB, mekanisme dan tata cara pemungutan BPHTB, tata cara pengajuan keberatan dan banding, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2021.
mengatur mengenai bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di kabupaten bandung
32 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2021
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya-Kepegawaian, Aparatur Negara
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD 2021/7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan kinerja, motivasi dan
disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung, perlu dilakukan
pemberian tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara
pada bagi Pegawai Negeri Sipil;
b. bahwa berdasarkan ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat
(3) Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah
Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan
kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan
memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan
memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang diberikan
berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat
bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi
kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya dan
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan
berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan
Aparatur Sipil Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700
Tahun 2020, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708
Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun
2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun
2007, Peraturan Bupati Bandung Nomor 111 Tahun 2019, Peraturan Bupati Bandung Nomor 131 Tahun 2020
Terdiri dari 28 pasal, 7 bab yaitu ketentuan umum, penerima tambahan penghasilan, tambahan penghasilan, mekanisme pencairan TP ASN, penghentian tambahan, penghentian tambahan penghasilan, ketentuan lain-lain, penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2021.
mengatur mengenai tambahan penghasilan aparatur sipil negara bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kabupaten bandung
23 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2021
Desa-Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah-COVID-19 / Corona
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD 2021/6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Bandung Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
ABSTRAK:
a. bahwa penegakan protokol kesehatan dalam berbagai
aktivitas masyarakat di daerah dilakukan dalam rangka
mencegah penyebaran atau penularan Corona Virus
Disease 2019 sebagai upaya untuk menjamin kesehatan
masyarakat;
b. bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa di
Kabupaten Bandung perlu menerapkan protokol
kesehatan, sehingga perlu adanya peran dari
pemerintah daerah untuk menegakkan protokol
kesehatan dalam penyelenggaraan tahapan pemilihan
kepala desa;
c. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu
menetapakan pengaturan mengenai Pemilihan Kepala
Desadalam kondisi bencana nonalam corona virus
disease 2019 (COVID-19);
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Dan Pemberhentian
Kepala Desa Di Kabupaten Bandung dalam kondisi
Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID19).
Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun
2014, Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2015
Terdiri dari 106 pasal, 12 bab yaitu ketentuan umum, pemilihan kepala desa, pelaksanaan pemilihan kepala desa, pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa, kepala desa, perangkat desa, pegawai negeri sipil, pejabat kepala desa dan BPD sebagai calon, pemberhentian kepala desa, mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa, biaya pemilihan kepala desa, standar dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2021.
mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan pemilihan dan pemberhentian kepala desa di kabupaten bandung dalam kondisi bencana nonalam corona virus disease 2019 (covid-19)
58 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat