Peraturan Daerah (PERDA) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel, efektif dan efisien, perlu didukung dengan perencanaan pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah Provinsi dan Kabupaten; bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun sistem perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan, meliputi rencana
pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, rencana tata ruang dan rencana sektoral; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Metode Pendekatan
Bab IV Prinsip Prinsip Perencanaan
Bab V Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah
Bab VI Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bab VII Tata Cara Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah
Bab VIII Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Bab IX Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Bab X Ketentuan Peralihan
Bab XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.
43 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelusuran Barang Musnah/Belum Diketahui Keberadaannya Hasil Sensus Barang Milik Daerah Tahun 2013
ABSTRAK:
bahwa masih terdapat barang milik Daerah, yang belum diketahui keberadaannya, sehingga periu dilakukan penelusuran; bahwa agar pelaksanaan penelusuran Barang Milik Daerah
dapat berjalan dengan tertib dan lancar, maka perlu disusun petunjuk teknis pelaksanaan penelusuran barang musnah/belum diketahui keberadaannya hasil Sensus Barang Milik Daerah Tahun 2013; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelusuran Barang Musnah/Belum Diketahui Keberadaannya Hasil Sensus Barang Milik Daerah Tahun 2013;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2009; Peraturan Bupati Jepara Nomor 43 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Petunjuk Teknis Penelusuran Barang Musnah/Belum Diketahui Keberadaannya Hasil Sensus Barang Milik Daerah Tahun 2013
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2014.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2008
Peraturan Bupati Jepara Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penetapan Tarif Dasar Kapal Motor Penumpang Muria Pada Lintas Penyeberangan Jepara-Kanrimunjawa Kabupaten Jepara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Tarif Kelas Ekonomi Kapal Motor Penumpang Muria Pada Lintas Penyeberangan Jepara Karimunjawa
ABSTRAK:
bahwa untuk menunjang kelancaran beroperasinya Kapal Motor Penumpang Muria Kabupaten Jepara pada lintas dapat maksimal maka diperlukan biaya operasional yang memadai; bahwa untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional Kapal Motor Penumpang Muria Katupaten Jepara diperlukan suatu tarif dasar untuk setiap kompcnen penumpang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Dasar Kapal Motor Penumpang Muria Pada lintas penyeberangan Jepara-Karimunjawa;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2001;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tarif Kelas Ekonomi Kapal Motor Penumpang Muria Pada Lintas Penyeberangan Jepara Karimunjawa sebagaimana tercantum pada Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2008.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penetapan Tarif Dasar Kapal Motor Penumpang Muria Pada Lintas Penyeberangan Jepara-Kanrimunjawa Kabupaten Jepara dicabut
5 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2001
bahwa dalam rngka meningkatkan penerimaan Pendapatan Daerah untuk menurjang penyelnggaraan otonoi di Kabupatcn Jcpars maka diperhukan intensifikasi dan ektensifkasi smber-sumber Pendapatan Daerah; bahwa pajak parkir merupakan kewenangan baru bagi Kabupaten Jepara; bahwa berdasarkan partimbangan terebut huruf a dan b maka parlu diatur
Pelaksanaan Pajak Parkir dengan Peraturan Daerah;
Undang-undang Nomor 13 tahmn 1950; Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomnor 6 tahun 1990; Peraturan Daerah kabupatan Jepara Nomor 12 Tahun 2000;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Nama,Obyek Dan Subyek Pajak
Bab III Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak
Bab IV Tata Cara Pemungutan, Wilayah Pemungutan Dan Perhitungan Pajak
Bab V Masa Pajak Dan Saat Pajak Terutang
Bab VI Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Dan Tata Cara Penetapan Pajak
Bab VII Tata Cara Pembayaran
Bab VIII Tata Cara Penagihan Pajak
Bab IX Tata Cara Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Pajak
Bab X Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi
Bab XI Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Banding
Bab XII Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Bab XIII Kedaluwarsa
Bab XIV Ketentuan Pidana
Bab XV Penyidikan
Bab XVI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2001.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 19 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
a. bahwa untuk tertib administrasi dan penyeragaman sistem administrasi perkantoran sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan, perlu mengatur tata naskah dinas untuk mengganti Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1958; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2009; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020; Keputusan menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 72/Kep/M.PAN/07/2003; Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 33 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Bupati Jepara Nomor 2 tahun 2010;
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara yang meliputi: Ketentuan Umum; Asas-Asas Tata Naskah Dinas; Tata Persuratan Dinas; Naskah Dinas; Pengamanan Naskah Dinas; Pendelegasian Wewenang dan Pemberian mandat Penandatanganan Naskah Dinas; Paraf, Penulisan Nama, Penandatanganan dan Penggunaan Tinta Untuk naskah Dinas; Penulisan Nama; Penggunaan Tinta Untuk Naskah Dinas; Stempel Jabatan dan Stempel Instansi; Penggunaan; Kewenangan Pemegang dan Penyimpan Stempel; Pengamanan; Kop Naskah Dinas; Sampul Naskah Dinas; Papan Nama Perangkat Daerah; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2021.
184 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 19 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Pendapatan dari Jasa Layanan pada Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatan kualitas clan kinerja pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Jepara dalam penyelenggaraan praktek bisnis yang sehat dan transparan diperlukan pengelolaan dana pendapatan yang bersumber dari jasa layanan pada Badan Layanan Daerah Umum pada Puskesmas Kabupaten Jepara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Pendapatan Pelayanan Bersumber dari Jasa Layanan Pada Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kabupaten Jepara;
Undang - undang nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Bupati Jepara Nomor 15 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pendapatan Jasa Layanan
Bab III Penggunaan
Bab IV Alokasi
Bab V Pembayaran
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2016.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 19 Tahun 2017
Peraturan Bupati Jepara Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan Bersumber dari Jasa Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Jepara
PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN BERSUMBER DARI JASA LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2017/NO.19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan Bersumber dari Jasa Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
Bahwa untuk lebih meningkatan kualitas dan
kinerja pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Jepara dan untuk transparasi serta pemerataan dalam
pembayaran jasa pelayanan yang berdasarkan pada
beban tugas maka diperlukan pengelolaan dana
pendapatan yang bersumber dari jasa layanan pada
Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan
Masyarakat Kabupaten Jepara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati nomor 19 tahun 2016 tentang Pemanfaatan
Dana Pendapatan Pelayanan Bersumber dari Jasa
Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat
Kesehatan Masyarakat Kabupaten Jepara;
Undang - undang nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Uodang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/ PMK 02/2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/ PMK 05/
2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016;
Peraturan bupati (perbup) tentang perubahan atas peraturan bupati jepara nomor 19 tahun 2016 tentang pemanfaatan dana pendapatan bersumber dari jasa layanan pada badan layanan umum daerah pusat kesehatan masyarakat kabupaten jepara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2017.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 19 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah
ABSTRAK:
bahwa dalaro rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Jepara
Noroor 61 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah, dalam pelaksanaannya ada
yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintab Nomor 91
Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut
Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar
Sendiri Oleh Wajib Pajak sehingga perlu diadakan
peninjauan kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Noroor 61 Tahun
2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air
Tanah;
Undang-undang nomor 13 tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; tJndang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraruran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tabun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Jepa.ra Nomor 20 Tahun 2010; Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2010;
Peraturan bupati tentang perubahan atas
Peraturan bupati jepara nomor 61 tahun 2010
Tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan
Pajak air tanah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2015.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 61 TAHUN 2010
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 19 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Jepara Tahun 2012 - 2025
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Jepara perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Jepara Tahun 2012-2025;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 25 Tahun 2007; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; Perpres No 27 Tahun 2009; Perpres No 36 Tahun 2010; Perpres No 16 Tahun 2012; Perda Prov Jateng No 6 Tahun 2010; Perda Prov Jateng No 7 tahun 2010; Perda Kab Jepara No 2 Tahun 2011; Perda Kab Jepara No 14 Tahun 2012; Perda No 14 Tahun 2016; Pergub Jateng No 51 Tahun 2012; Perbup Jepara No 54 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang RUPMK sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah yang rinciannya sudah terlampir dalam Lampiran. Pemda juga dapat berkonsultasi kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2018.
34 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 19 Tahun 2022
PERBUP Kab. Jepara No. 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Mengubah :
PERBUP Kab. Jepara No. 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 64 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07 /Menkes/770/2022 Tentang Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Serta Pengangkatan Dan Penempatan Tenaga Relawan Bidang Kesehatan Yang Menangani
Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Penanganan Wabah Penyakit Mulut Dan Kuku Serta Kesiapan Hewan Kurban Menjelang Hari Raya ldul Adha 1443 H serta Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ Perihal: Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBHCHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes, sehingga perlu melakukan perubahan Peraturan
Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022; bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dalam Lampiran pada angka 23 huruf E ditentukan bahwa Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya atau penggunaanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, Dana Darurat yang diterima daerah pada tahap pasca bencana, bantuan keuangan yang bersifat khusus yang belum cukup tersedia dan/ atau belum dianggarkan, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara: a. menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022; atau b. ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Bupati Jepara Nomor 64 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1), (2) dan (3); perubahan ketentuan dalam Pasal 45 ayat (1), (2), (3) dan (4); perubahan ketentuan dalam Pasal 46 ayat (1), (2), (3), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) dan (13); perubahan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2); perubahan ketentuan dalam Pasal 48 ayat (1), (3) dan (7); perubahan ketentuan dalam Pasal 54 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6); perubahan ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) dan (2); perubahan ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1), (2), (5), (6), (7), (8) dan (11); perubahan ketentuan dalam Pasal 57 ayat (1), (3) dan (4); perubahan ketentuan dalam Pasal 58; perubahan ketentuan dalam Pasal 59; perubahan ketentuan dalam Pasal 68 ayat (2); perubahan ketentuan dalam Pasal 69; perubahan ketentuan dalam Pasal 72 ayat (1), (3) dan (4) ; perubahan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1), (3), (5), (6), (8), (9) dan (10) ; perubahan ketentuan dalam Pasal 78 ayat (1) dan (2); perubahan ketentuan dalam Pasal 80; perubahan ketentuan dalam Pasal 81 ayat (1), (2) dan (3); perubahan ketentuan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2); perubahan ketentuan dalam Pasal 85 ayat (1) dan (2) ; perubahan ketentuan dalam Pasal 91 ayat (1), (2) dan (4); perubahan ketentuan dalam Pasal 92; perubahan ketentuan dalam Pasal 94; perubahan ketentuan dalam Pasal 107; perubahan ketentuan dalam Pasal 108; perubahan ketentuan dalam Pasal 109; perubahan Ketentuan dalam Lampiran I; perubahan Ketentuan dalam Lampiran II; perubahan Ketentuan dalam Lampiran IV;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2022.
Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 64 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diubah.
125 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
