Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Perpanjangan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan perlindungan anal dan untuk mempercepat pencapaian sasaran Reneana Strategis Nasional 2011 "Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya", diperlukan adanya kermudahan dalam pelayanan pencatatan kelahiran; bahwa Peraturan Bupati Jepara Normor 76 Tahun 2010 tentang Pemberian Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran masa berlakunya telah berakhir; bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/5111/SJ perihal Perpanjangan Masa Berlaku Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran, dipandang perlu memberikan perpanjangan dispensasi pencatatan kelahiran di Kabupaten Jepara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Perpanjangan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran;
Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950; Undang - Undang Nomor Tahun 1974; Undang - Undang Noor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pelaksanaan Pemberian Dispensasi
Bab III Persyaratan, Mekanisme dan Biaya Pelayanan
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2011.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 76 Tahun 2010 tentang Pemberian Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran dicabut.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Sistem Dan Prosedur Pelaksanaan Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dana bergulir yang terjadi kemacetan angsuran dikarenakan bencana alam, penerima bantuan meninggal dunia atau bangkrut sehingga perlu dilakukan penghapusan; bahwa dalam rangka memberikan pedoman mekanisme penghapusan dana bergulir dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Jepara, sehingga perlu dilakukan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Jepara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Bupati Jepara Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2009;
Peratran Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan Bagian Keempat. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 6A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2013.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Jepara diubah.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pegawai Non PNS Di RSU RA Kartini Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 190 Peraturan Bupati Jepara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola RSU RA. Kartini Jepara, perlu diatur tentang Pegawai Non PNS di RSU RA. Kartini Jepara sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992; Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 44 Tahu 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1119/MENKES/PER/X/2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Bupati Jepara Nomor 80 Tahun 2008; Peraturan Bupati Jepara Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Bupati Jepara Nomor 3 Tahun 2009;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Jenis Pegawai
Bab III Rekrutmen
Bab IV Hak dan Kewajiban
Bab V Standart Penghasilan
Bab VI Pengaturan Ijin dan Cuti
Bab VII Pemberhentian
Bab VIII Ketentuan Lain-Lain
Bab IX Ketentuan Peralihan
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2010.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati Jepara menetapkan Pengelolaan dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa perlu disempurnakan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2016;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Bupati Jepara Nomor 37 Tahun 2015; Peraturan Bupati Jepara Nomor 5 Tahun 2016;
Peraturan Bpati ini mengatur tentang perubahan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2016.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2016 diubah.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Harga Pengadaan Standar Barang Dan Biaya Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Jeparra Tahun 20o7
ABSTRAK:
bahwa dalam angka perecanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 dapat berjalan lebih efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, perlu ditetapkan standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Harga Pengadaan Barang, dan Biaya Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2007 dengan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Harga Pengadaan Barang dan Biaya Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2007 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2006.
180 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2002
Pembentukan, Susunan Organsasi, Tugas Pokok Dan Fungsi
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2002/NO.23
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan, Susunan Organsasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu ditetapkan Pembentukan, Susunan Organsasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Jepara;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pembentukan Dinas Daerah Bab III Kedudukan, Susunan Organsasi Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perhubungan dan Pariwisata Bab IV Kedudukan, Susunan Organsasi Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bab V Kedudukan, Susunan Organsasi Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pertanian Bab Vi Kedudukan, Susunan Organsasi Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kesehatan
Bab VII Kedudukan, Susunan Organsasi Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja
Bab VIII Kedudukan, Susunan Organsasi Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum
Bab IX Kedudukan, Susunan Organsasi Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Bab X Kedudukan, Susunan Organsasi Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah
Bab XI Kedudukan, Susunan Organsasi Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Bab XII Kedudukan, Susunan Organsasi Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan
Bab XIII Kelompok Jabatan Fungsional
Bab XIV Tata Kerja
Bab XV Kepegawaian
Bab XVI Ketentuan Lain-Lain
Bab XVII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2002.
100 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesmasda) Di Puskesmas Dan Jaringannya Tahun 2012
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan program jaminan kesehatan bagi masyaralat miskin di Kabupaten Jepara Tahun 2012, telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/MENKE S/PERV/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jamninan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas); bahwa untuk biaya pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas dan jaringannya yang didanai dari program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah belurm ditentukan, maka perlu adanya pengaturan penggunaan dana program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jarnkesmasda); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimnaksud huruf a dan hurut b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamnkesmnasda) di Puskesmas dan Janingannya Tahun 2012;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomnor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman pembiayaan untuk pelayanan kesehatan pada peserta JAMKESMASDA di Puskesmas dan jaringannya yang didanai oleh program JAMKESMASDA. Besaran biaya pelayanan kesehatan dani dana program JAMKESMASDA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2012.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Distribusi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka upaya ketahanan pangan dan untuk mencapai produksi pertanian yang optimal di Kabupaten Jepara, perlu didukung adanya penyediaan sarana penunjang khususnya pupuk yang selalu ada dan terjamin ketersediaanya dengan harga yang murah dan terjangkau oleh petani; bahwa untuk menjamin ketersediaan dan harga yang wajar pupuk dtingkat petani, perenintah dipadang perlu untuk mengatur mekanisme pendistribusian pupuk bersubsidi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairmana dimnaksud huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Distribusi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001; Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2005; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPPI/Kep/9/2002; Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER2/2006;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pupuk Bersubsidi
Bab III Tanggung Jawab Produsen, Distributor dan Pengecer
Bab IV Peruntukan Pupuk Bersubsidi
Bab V Penghitungan Kebutuhan
Bab VI Cadangan Pupuk Bersubsidi
Bab VII Pengawasan, Pengendalian dan Pelaporan
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2008.
13 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2001
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Wajib Daftar Perusahaan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat, serta memberikan perlindungan terhadap perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur dan benar, maka perlu diselenggarakan Wajib Daftar Perusahaan; bahwa penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan merupakan kewenangan baru bagi Kabupaten Jepara; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka untuk pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan serta penarikan Retribusinya, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 12/MPP/Kep/10/1998; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 6 Tahun 1990;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Nama, Obyek, Subyek Dan Wajib Retribusi Daerah
Bab III Golongan Retribusi
Bab IV Ketentuan Izin Dan Jangka Waktu Berlakunya TDP
Bab V Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Bab VI Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif
Bab VII Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Daerah
Bab VIII Saat Retribusi Terutang
Bab IX Wilayah Pemungutan
Bab X Tata Cara Pemungutan
Bab XI Tata Cara Pembayaran
Bab XII Sanksi Administrasi
Bab XIII Tata Cara Penagihan
Bab XIV Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi Daerah
Bab XV Kadaluwarsa
Bab XVI Pelaksanaan Dan Pengawasan
Bab XVII Ketentuan Pidana
Bab XVIII Penyidikan
Bab XIX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2001.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa kondisi masyarakat dan pemerintahan yang inovatif sangat berperan dalam memperkuat daya dukung, kapasitas dan peningkatan daya saing daerah, perlu adanya sistem inovasi daerah di Kabupaten Jepara untuk memperkuat penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada seluruh aspek pembangunan; bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pcnguatan Sistem Inovasi Daerah, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Jepara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011; Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007; Perarturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Penguatan Sistem Inovasi Daerah
Bab V Penataan Unsur Sistem Inovasi Daerah
Bab VI Pengembangan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Jepara
Bab VII Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah
Bab VIII Pembiayaan
Bab IX Pelaporan
Bab X Aturan Peralihan
Bab XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2014.
13 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
