Pergub Prov. Lampung No. 9 Tahun 2024 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan
serta Satuan Pendidikan Khusus di Provinsi Lampung
Diubah dengan
Pergub Prov. Lampung No. 9 Tahun 2024 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan
serta Satuan Pendidikan Khusus di Provinsi Lampung
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SERTA PENDIDIKAN KHUSUS DI PROVINSI LAMPUNG
2021
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 16,
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah kejuruan Serta Pendidikan Khusus di Provinsi Lampung
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021
tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-
kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah
Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, serta
Pendidikan Khusus perlu menetapkan Peraturan Gubemur
Lampung tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada
Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan
serta Pendidikan Khusus di Provinsi Lampung
UU No.14 Tahun 1964, UU No.20 Tahun 2003, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.19 Tahun 2005, PP No.48 Tahun 2008, PP No.17 Tahun 2010, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendikbud No.22 Tahun 2016, Permendikbud No. 1Tahun 2021,
Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah
Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan
Serta Pendidikan Khusus Di Provinsi Lampung.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2021.
Halaman 28
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2021
Keringanan atau Pembebasan terhadap pokok tunggakan DAN DENDA kendaraan
2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 14,
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEMBERIAN KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN TERHADAP POKOK TUNGGAKAN DAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang pemberian keringanan atau pembebasan terhadap pokok tunggakan dan denda pajak jenis pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Lampung;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah;Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021; Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Kendaraan Bermotor; Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
Keringanan atau pembebasan terhadap pokok tunggakan dan denda pajak diberikan kepada pemilik kendaraan bermotor berplat Nomor Polisi BE yang akan dilakukan balik nama /mutasi kendaraanya (BBNKB ke-dua dan seterusnya) dalam daerah, kecuali untuk kendaraan bermotor yang melakukan ubah bentuk. pemilik kendaraan bermotor diberikan keringanan atau pembebasan terhadap pokok tunggakan dan denda pajak sebesar 100% (seratus persen) dari pokok BBNKb dan dilakukan perhitungan kembali atas PKB untuk masa pajak yang belum jatuh tempo. pemilik kendaraan bermotor yang PKB-nya telah jatuh tempo teteap diwajibkan membayar pokok PKB 1 (satu) tahun berjalan tanpa denda administrasi dan bunga. Sedangkan bagi pemilik kendaraan bermotor ber-plat Nomor Polisi BE yang menunggak PKB, yang akan melunasi kewajibannya membayar PKB diberikan keringanan atau pembebasan terhadap pokok tunggakan dan denda berupa penghapusan seluruh tunggakan pajak beserta denda administratif dan bunga serta dikenakan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor 1 (satu) tahun berjalan dengan melampirkan STNK dan SKPD/TBPKP terakhir. adapun persyaratan yang harus dibawa oleh oleh pemilik kendaraan sebagai berikut: BPKB dan STNK Asli atau Duplikatnya yang sah yang dikeluarkan oleh lembaga/pejabat yang berwenang (Kepolisian Negara Republik Indonesia); SKPD asli tahun terakhir atau fotocopy; Bukti cek fisik kendaraan; keterangan fiskal antar daerah; kwitansi jual beli atau faktur; surat kuasa bermaterai secukupnya; kartu tanda penduduk. pelaksanaan dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung yang mulai berlaku sejak Tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2021.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 63 TAHUN 2020 TENTANG TARIF PELAYANAN LABORATORIUM YANG DIKELOLA OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG
2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 13, Berita Daerah
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Laboratorium Yang Dikelola Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas,
pemeriksaaan Rapid Test COVID- 19 dibagi menjadi Rapid
Antibodi, Rapid Antigen dan Tes Swab dengan metode
RT-PCR” seperti keperluan kesehatan (operasi, Hemodialisa,
Persalinan dan lain-lain) serta kebutuhan syarat perjalanan
melalui transportasi udara yang mana membutuhkan hasil
tersebut dengan waktu lebih cepat (1x24 jam), Peraturan
Gubemur dimaksud perlu diubah untuk menyesuaikan
kembali dengan tarif layanan Rapid Antibodi dan Rapid
Antigen COVID- 19
UU No.14 Tahun 1964, UU No.29 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2009, UU No.36 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2019, PP No.16 Tahun 2018, Permendagri No.79 Tahun 2018, PERGUP No.10 Tahun 2020
Peraturan Gubernur Tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Lampung Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Tarif
Pelayanan Laboratorium Yang Dikelola Oleh Unit
Pelaksanaan Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan
Provinsi Lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2021.
Halaman 4
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG
2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 12, Berita Daerah
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Pelayanan Minimal Pada UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 huruf d dan
Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79
Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan
Minimal pada UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan
Hidup Provinsi Lampung
UU No.14 Tahun 1964, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2009, UU No.32 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.8 Tahun 2006, PP No.12 Tahun 2017, PP No.2 Tahun 2018, PP No.12 Tahun 2019
PP No.22 Tahun 2021, PermenNLH No.19 Tahun2008, Permendagri No.79 Tahun 2018, KeputusanMENPAN No.KEP/25/M.PAN/2/2004, PERGUP No.10 Tahun 2020
Peraturan Gubernur Tentang Standar Pelayanan
Minimal Pada Uptd Laboratorium Lingkungan Dinas
Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2021.
Halaman 34
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2021
POLA TATA KELOLA PADA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG
2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 11, Berita Daerah
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pola Tata Kelola Pada UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 huruf b Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Pola Tata Kelola pada UPTD Laboratorium Lingkungan
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
UU No.14 Tahun 1964, UU No.1 Tahun 2004, UU No.18 Tahun 2008,UU No.25 Tahun 2009, UU No.32 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.27 Tahun 2012, PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No.79 Tahun 2018, PermenLHK No.P.23/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/10/2020, PERGUP No.07 Tahun 2010, PERGUP No.3 Tahun 2017,
Peraturan Gubernur Tentang Pola Tata Kelola Badan
Layanan Umum Daerah Pada Uptd Laboratorium
Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2021.
Halaman 21
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 09 Tahun 2021
RENCANA STRATEGIS PADA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019-2024
2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 09, Berita Daerah
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Strategis Pada UPTD Laboratorum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2019-2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 huruf c dan Pasal
41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis pada UPTD
Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Lampung
UU No.14 Tahun 1964, UU No.1 Tahun 2004, UU No.18 Tahun 2008, UU No.25 Tahun 2009, UU No.32 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.27 Tahun 2012, PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No.86 Tahun 2017, Permendagri No.79 Tahun 2018
PermenLHK No.P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020, PERGUB No.30 Tahun 2010, PERGUB No.10 Tahun 2020,
Peraturan Gubernur Tentang Rencana Strategis
Pada Uptd Laboratorium Lingkungan Dinas
Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2019-2024
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2021.
Halaman 51
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 07 Tahun 2021
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2021
2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 07, Berita Daerah
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penghitungan Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor
dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021, perlu
menetapkari Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar
Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor Tahun 2021
UU No.14 Tahun 1964, UU No.33 Tahun 2004, UU No.22 Tahun 2009, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.91 Tahun 2010, PP No.74 Tahun 2014, PP No.55 lanun 2016, PP No.5 Tahun 2015, PP No.55 Tahun 2019, Permendagri No.1 Tahun 2021, PERDA No.2 Tahun 2011, PERDA No.4 Tahun 2019, PERGUB No.40 Tahun 2011, PERUB No.41 Tahun 2011,
Peraturan Gubernur Tentang Penghitungan
Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2021.
Halaman 12
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 04 Tahun 2021
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 57 TAHUN 2019 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT DI BIDANG KEPEGAWAIAN
2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 04, Berita Daerah
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Menandatangani Keputusam dan Surat - Surat di Bidang Kepegawaian
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa
Menandatangani Keputusan dan Surat- Surat di Bidang
Kepegawaian, perlu disesuaikan dengan adanya penetapan
pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Keija (PPPK) dan Perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah
Pemerintah Provinsi Lampung
UU No.14 Tahun 1964, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.10 Tahun 1983, PP No.11 Tahun 2017, PP No.49 Tahun 2018, Permendagri No.80 Tahun 2015, PeraturanKBKN No.24 Tahun 2017, PeraturanBKN No.1 Tahun 2020, PERDA No.4 Tahun 2019,
Peraturan Gubernur Tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2019 Tentang
Pendelegasian Wewenang Dan Pemberian Kuasa
Menandatangani Keputusan Dan Surat-Surat Di Bidang
Kepegawaian
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2021.
Halaman 13
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 02 Tahun 2021
PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 02, Berita Daerah
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi
Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi
Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata cara Pendaftaran,
Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara, setiap Penyelenggara Negara harus
melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya
UU No.14 Tahun 1964, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.30 Tahun 2002, UU No.23 Tahun 2014, PP No.65 Tahun 1999, PP No.53 Tahun 2010, PeraturanKPK No.7 Tahun 2016, PERDA No.4 Tahun 2019,
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYAMPAIAN
LAPORANHARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2021.
Halaman 8
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2021
PEDOMAN PEMBINAAN DAN PEN GEMBAN GAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK DI PROVINSI LAMPUNG
2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 01, Berita Daerah
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Provisnsi Lampung
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf a
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi
junto Pasal 37 huruf g dan Pasal 45 ayat (4) Peraturan Daerah
Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perlindungan Anak Provinsi Lampung, perlu menetapkannya
dengan Peraturan Gubemur Lampung tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
di Provinsi Lampung
Pasal 18 ayat (6)Tahun 1945, UU No.14 Tahun 1964, UU No.4 Tahun 1979, UU No.39 Tahun 1999, UU No.23 Tahun 2002, UU No.23 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, PermenPPPA No.3 Tahun 2008, PermenPPPA No.11 Tahun 2011, PermenPPPA No.12 Tahun 2011, PermenPPPA No.13 Tahun 2011, PermenPPPA No.14 Tahun 2011, Permendagri No.80 Tahun 2015, PERDA No.13 Tahun 2017, PERDA No.4 Tahun 2019,
Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Pembinaan
Dan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Dl
Provinsi Lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2021.
Halaman 22
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
