PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIE PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 28, Berita Daerah
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 33
Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional,
perubahan jenis pakaian dinas pimpinan dan anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan
Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung
Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Lampung perlu dilakukan
perubahan kembali
UU No.14 Tahun 1964, UU No.40 Tahun 2004, UU No.24 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2017, PP No.18 Tahun 2017, PP No.12 Tahun 2018, PP No.12 Tahun 2019, PP No.82 Tahun 2018, PP No.33 Tahun 2020, Permendagri No.71 Tahun 2012, Permendagri No.80 Tahun 2015, PERDA No.9 Tahun 2017, PERGUB No.57 Tahun 2020, PeraturanDPRD No.1 Tahun 2019,
Peraturan Gubernur Tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun
2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2017
Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan
Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2021.
Halaman 9
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 28 Tahun 2014
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN PANAS BUMI
ABSTRAK:
a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, Pemerintah Provinsi diberikan kewenangan untuk melakukan pcngelolaan panas bumi;
b.bahwa panas bumi merupakan sumberdaya energi ramah lingkungan yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan sangat potensial untuk dikembangkan guna dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;
c. bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya panas bumi diperlukan adanya pengaturan sebagai landasan hukum bagi langkah-langkah pengembangan dalam pengelolaan panas
bumi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Panas Bumi;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
9.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010
21. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012
23. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990
24. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010
25. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006
26. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2008
27. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2009
28. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2009
29. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2009
30. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2011
31. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009
32. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009
33. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010
34. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2011
35. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2012
36. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014
a. mengendalikan pemanfaatan kegiatan pengusahaan panas bumi untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan serta memberikan nilai tambah secara keseluruhan; dan
b. meningkatkan pendapatan daerah demi asli daerah dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah demi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2014.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 28 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Satuan Pelayanan Pengelolaan Wisma Lampung, Anjungan Lampung Taman Mini Indonesia Indah dan Asrama Mahasiswa Lampung Pada Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta
ABSTRAK:
1. Dalam rangka meningkat kualitas pelayanan dan mendayagunakan manfaat dan fungsi aset Daerah yang berada di luar Provinsi Lampung, perlu satuan pelayanan pengelolaan Wisma Lampung, Anjungan Lampung Taman Mini Indonesia Indah dan Asrama Mahasiswa Lampung pada Badan Penghubung Provinsi Lampung di jakarta yang dilakukan secara efisien, efektif dan akuntabel
2. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susuan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, perlu ditindaklanjuti dengan pengaturan yang komperhensif untuk mengelola Wisma Lampung, Anjungan Lampung Taman Mini Indonesia Indah dan Asrama Mahasiwa Lampung pada Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta.
1. UU Nomor 14 Tahun 1964
2. UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019
3. UU Nomor 5 Tahun 2014
4. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019
1. Bab I : Ketentuan Umum
2. Bab II : Pembentukan, Kedudukan, Tujuan, Ruang Lingkup, Tugas Pokok dan Kewenangan
3. Bab III : Satuan Pelayanan
4. Bab IV : Koordinasi
5. Bab V : Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan
6. Bab VI : Pendanaan
7. Bab VII : Ketentuan Lain Lain
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2020.
13
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 29 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PENATALAKSANAAN KEARSIPAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:
melaksanakan ketentuan pasal 8 peraturan daerah provinsi lampung nomor 25 tahun 2014 tentang penyelenggaran kearsipan, sebagai tindak lanjut peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2012 tetang pelaksanaan undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan, maka perlu dilakukan kesamaan, keseragaman dalam mewujudkan pola pengelolaan penatalaksanaan kearsipan di lingkungan pemerintah provinsi lampung pada organisasi perangkat daerah
1. undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
2. undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan
3. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
4. undang-undang nommor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015
5. peraturan pemerintah nomor 34 tahun 1979 tentang penyusutan arsip
6. peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
7. peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan
8. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
9. peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2009 tentang tatanaskah dinas di lingkungan pemerintahan daerah
10. peraturan menteri dalam negeri nomor 78 tahun 2012 tentang tata kearsipan di lingkungan kementrian dalam negeri dan pemerintahan daerah
11. peraturan daerah provinsi lampung nomor 25 tahun 2014 tentang penyelenggaraan kearsipan
12. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi lampung sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah provinsi lampung nomor 17 tahun 2017
peraturan gubernur ini memutuskan tentang pedoman pengelolaan penatalaksanaan kearsipan pemerintah provinsi lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2018.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 29 Tahun 2021
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 29, Berita Daerah
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Perjanjian Kerja
sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Lampung tentang
Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi perlu meningkatkan efektivitas dan
efisiensi penanganan pengaduan masyarakat terintegrasi
secara profesional, transparan, dan akuntabel
Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945, UU No.14 Tahun 1964, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.68 Tahun 1999, PP No.60 Tahun 2008, PP No.53 Tahun 2010, PP No.12 Tahun 2017, Permendagri No.25 Tahun 2007, PermenPAN No.52 Tahun 2014,Permendagri No.80 Tahun 2015, PERDA No.4 Tahun 2019, PERGUP No.56 Tahun 2019,
Peraturan Gubernur Tentang Penanganan
Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2021.
Halaman 10
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 29 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Kontijensi Bencana Tsunami
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2, Pasal 6 dan Pasal
17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Pasal 31 ayat (2a)
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
Lampung tentang Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami
Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945, UU No.14 Tahun 1964, UU No.24 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.21 Tahun 2008, PP No.18 Tahun 2016, PP No.2 Tahun 2018, Permendagri No.8O Tahun 2015, Permendagri No.101 Tahun 2018, Permendagri No.59 Tahun 2021, PERDA No.4 Tahun 2019, PERDA No.13 Tahun 2011, PERDA No.13 Tahun 2019
Peraturan Gubernur Tentang Rencana Kontinjensi
Bencana Tsunami
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2023.
Halaman 109
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 29 Tahun 2014
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN AIR TANAH
ABSTRAK:
a. bahwa air tanah merupakan salah satu sumber daya air dan unsur yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat yang keberadaannya terbatas dan kerusakannya dapat mengakibatkan dampak yang luas serta pemulihannya sulit dilakukan sehingga perlu dikelola secara adil dan bijaksana dengan melakukan pengaturan yang menyeluruh dan berwawasan lingkungan;
b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (2J Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, maka pengelolaannya perlu diatur;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
9.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2009
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2011
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011
22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2011
23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014
Pengelolaan arr tanah dise1enggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2014.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 29 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017
ABSTRAK:
meningkatkan aksses dan mutu pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, perlu mendorong pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat
1. undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
2. undang-undanng nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
3. peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan
4. peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang pengadaan pendidikan
5. peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah
6. peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah
7. peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 8 tahun 2017 tentang petunjuk teknis bentuan operasional sekolah
8. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi lampung
9. peraturan daerah provinsi lampung nomor 14 tahun 2016 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) provinsi lampung tahun anggaran 2017
peraturan gubernur lampung ini memutuskan tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah daerah provinsi lampung tahun 2017
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2017.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 30 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP STATIS PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:
melaksanakan ketentuan pasal 24 peraturan daerah provinsi lampung nomor 25 tahun 2014 tentang penyelenggaran kearsipan, sebagai tindak lanjut dari peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan, maka perlu dilakukan panduan dalam pedoman pengelolaan arsip statis untuk kesamaan, keseragaman dalam mewujudkan pola pengelolaan kearsipan di lingkungan pemerintah provinsi lampung pada organisasi perangkat daerah
1. undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
2. undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan
3. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
4. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015
5. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
6. peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
7. peraturan pemerintahan nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan
8. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
9.peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2009 tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah
10. peraturan menteri dalam negeri nomor 78 tahun 2012 tentang tata kearsipan di lingkungan kementrian dalam negeri dan pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 135 tahun 2017
11. peraturan daerah provinsi lampung nomor 25 tahun 2014 tentang penyelenggaran kearsipan
12. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi lampung sebagai mana telah diubah dengan peraturan daerah provinsi lampung nomor 17 tahun 2017
peraturan gubernur ini memutuskan tentang pedoman pengelolaan arsip statis pemerintah provinsi lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
