PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 617 peraturan dalam 0,015 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 46 Tahun 2016
Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Bengkayang

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 47 Tahun 2016
Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkayang

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PERBUP Kab. Bengkayang No. 17 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BENGKAYANG
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang No. 47 Tahun 2014
Tata Cara Tuntutan Penyelesaian Kerugian Daerah

APBD Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 47 Tahun 2021
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 71 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan
Mengubah :
  1. PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 71 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 48 Tahun 2021
PENDELEGASIAN WEWENANG DAN/ATAU PEMBERIAN KUASA DALAM RANGKA PENGANGKATAN,PEMBERHENTIAN,PEMINDAHAN/MUTASI, KENAIKAN PANGKAT, KENAIKAN GAJI BERKALA DAN PENINJAUAN MASA KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PERBUP Kab. Bengkayang No. 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Dan/Atau Pemberian Kuasa Dalam Rangka Pengangkatan, Pemberhentian, Pemindahan/Mutasi, KenaikanPangkat, Kenaikan Gaji Berkala dan Peninjauan Masa Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang No. 48 Tahun 2014
Standar Operasional dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Bengkayang

Administrasi dan Tata Usaha Negara Pajak dan Retribusi Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 48 Tahun 2016
Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERBUP Kab. Bengkayang No. 7 Tahun 2021 tentang STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 48 Tahun 2020
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2021

Dana Desa

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PERBUP Kab. Bengkayang No. 5 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2021
  2. PERBUP Kab. Bengkayang No. 40 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2021

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan