Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kota Cilegon
ABSTRAK:
Bahwa berdsrkan ketentuan dalam pasl 1 ayat (42) peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 8 Th 2017 tentang Retensi arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib di lakukan terhadap suatu jenis arsip ditetapkan dengan peraturan wali kota.
UU Ri No 15 Th 1999; UU Ri No 43 Th 2009; UU Ri No 5 Th 2014; UU Ri No 23 Th 2014 yang telah diubah UU No 9 Th 2015; PP No 101 Th 2000; PP No 28 Th 2012; Permendagri No 78 Th 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional No 18 Th 2015; Perda Kota Cilegon No 8 Th 2017; Perwal Kota Cilegon No 16 Th 2006.
1. Ketentuan Umum; 2. Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Pendidikan Dan Pelatihan; 3. Penggunan Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Pendidikan Dan Pelatihan; 4. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2019.
9 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 40 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan Dan Non Kepegawaian Pemerintah Kota Cilegon
ABSTRAK:
Bahwa Berdasarka Ketentuan dalam Pasal 1 yat (42) Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Retensi Arsip Adalah Jangka waktu Penyimpanan Yang Wajib Di Lakukan Terhadap Suatu Jenis arsip ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
UU No 15 Th 1999; UU No 14 Th 2008; Uu RI No 43 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah UU No 9 Th 2015; PP No 87 Th 1999; PP No 28 Th 2012; Pemendagri No 78 Th 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional No 12 Th 2009; Perda Kota Cilegon No 8 Th 2017; Perwal Kota Cilegon No 16 Th 2006.
1. ketentuan Umum; 2. Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan Dan Kepegawian Pemerintah Kota Cilegon; 3. Ruang Lingkup; 4. Penggunaan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan Dan Non Kepegawaian; 5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2019.
9 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 39 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan pasal 10 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 35 tentang perubahan ketiga atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2016 tentang pemberian gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas kepada pegawai negri sipil, prajurit tentara nasional indonesia, Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat negara, dan penerima pensiun atau tunjangan dan ketentuan pasal 10 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 36 Th 2019 tentang pemberian Tunjang hari raya kepada pegawi negri sipil, prajurit tentara nasional indonesia, anggota kepolisian Negara republik Indonesia, pejabat negara, dan penerima pensiun atau tunjangan, diamanatkan untu ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya diatur dengan peraturan kepala daerah.
UU No 15 Th 1999; UU NO 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah PP Pengganti UU No 2 Th 2014; PP No 58 Th 2005; PP No 71 Th 2010; PP No 12 Th 2019; PP No 19 Th 2016 yang telah diubah PP No 35 Th 2019; PP No 36 Th 2019; Permendagri No 13 Th 2006; Perda Kota Cilegon No 1 Th 2004; Perda Kota Cilegon No 12 Th 2018; Perda Kota Cilegon No 20 Th 2018; Perd Kota Cilegon No 54 Th 2018.
1. Ketentuan Umum; 2. Gaji Ketiga Belas; 3. Tunjangan Hari Raya; 4. Pengajuan Permintaan Pembayaran Gaji Ketiga Belas Dan Tunjangan Hari Raya; 5. Sumber Pembiayaan; 6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2019.
11 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 37 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Bergulir Kota Cilegon
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan amanat dalam peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang pengelolaan dana Bergulir Kota Cilegon, perlu menetapkan peraturan wali kota tentang pedoman pelaksanaan peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 pengelolaan dana Bergulir Kota Cilegon.
UU No 15 Th 1999; UU No 20 Th 2008; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah UU No 9 Th 2015; Permendagri No 13 Th 2006; Perda No 4 Th 2015.
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud Dan Tujuan; 3. Asas; 4. Status, Sifat Dan Sumber Dana; 5. Struktur Oprasional Personil UPT PDB; 6. Pengelolaan Dan Pendampingan Dana Bergulir; 7. Tahapan Pemberian; 8. Besaran Pinjaman, Jangka Waktu Pengambilan Pinjaman Dan Alokasi Peruntukan; 9. Alokasi Anggaran, Penyaluran Dan Pengembalian Dana Berguler; 10. Penatausahan Keuangan; 11. Pembinaan Dan Evaluasi; 12. Ketentuan Peralihan; 13. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2019.
15 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 36 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Monitoring Pembayaran Pajak
ABSTRAK:
Bahwa Ketentuan Pasal 3 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara pemungutan pajak Daerah, disebutkan untuk pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Merupakan salah satu jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak (self Assessment).
UU No 15 Th 1999; UU No 28 Th 1999; UU No 17 Th 2003; UU No 28 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah UU No 9 Th 2015; Pp No 58 Th 2005; PP No 55 Th 2016; Kepmendargi No 43 Th 1999; Perda Kota Cilegon No 13 Th 2002; Perda Kota Cilegon No 1 Th 2011; Perda Kota Cilegon No 6 Th 2011; Perda Kota Cilegon No 11 Th 2012; Perda Kota Cilegon No 3 Th 2013; Perda Kota Cilegon No 3 Th 2016.
1. Ketentuan umum; 2. Maksud Dan Tujuan; 3. Pengawasan Data Transaksi Pembayaran; 4. Data Transaksi Pembyaran; 5. Sistem transaksi Pembayaran; 6. Penghentian Penggunaan Sisitem Monitoring Pembayaran Pajak; 7. Hak Dan Kewajiban; 8. Larangan; 9. Sanksi; 10. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2019.
16 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 34 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
ABSTRAK:
Bahwa beberapa peraturan Wali kota cilegon tentang pembentukan unit pelaksana Teknis Daerah pada Dinas perindustrian dan pedangang kota cilegon, masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung kebutuhan pelaksanaan kegiatan teknis oprasional urusan pemerintah di bidang perindustrian dan perdagangan sehingga perlu di ganti.
Pasal 18 ayat (6) UUD; UU No 15 Th 1999; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah UU No 9 Th 2015; PP No 18 Th 2016; Permendagri No 12 Th 2017; Perda Kota Cilegon No 3 Th 2016; Perwal Kota Cilegon No 65 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan; 3. Kedudukan; 4. Struktur Organisasi; 5. Tugas Dan Fungsi UPTD Pasar Kelas A; 6. Tugas Dan Fungsi UPTD Pasar Kelas B; 7. UPTD Pelayanan Metrologi Legal Kelas B; 8. Tata Kerja; 9. Pembiayaan; 10. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2019.
38 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 33 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kota cilegon.
ABSTRAK:
Bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Formal Yaitu Taman Kanak-kanak, sekolahDasar, Sekolah Menengah Pertama, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat, Perlu dilakukan Secara Objektif, Akuntable, Transparan, Dan Tanpa diskriminasi Guna Meningkatkan akses Layanan Pendidikan.
UU No 15 Th 1999; UuNo 20 Th 2003; UU No 14 Th 2005; UU No 25 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah UU No 9 Th 2015; PP No 19 Th 2005 yang telah diubah PP No 13 Th 2015; PP No 47 Th 2008; PP No 48 Th 2008; PP No 17 Th 2010 yang telah diubah PP No 66 Th 2010; Pp No 53 Th 2010; PP No 18 Th 2016; Permendik No 24 Th 2007; peraturan Bersama Antara Mentri Pendidikan Dan Kebudayaan Dan Mentri Agama No 2 / VII /PB/ 2014 dan No 7 th 2014; Permendikbud No 28 Th 2016; Permendikbud No 28 Th 2016; Permendikbud No 51 Th 2018; Perda Kota Cilegon No 7 Th 2011; Perda Kota Cilegon No 3 Th 2016; Perwal Kota Cilegon No 56 Th 2016 yang telah diubah Perwal No 45 Th 2017.
1. Ketentuan Umum; 2. Pelaksanaan PPDB; 3. PPDB Taman Kanak-Kanak; 4.PPDB Sekolah Dasar; 5. PPDB sekolah Menengah Pertama; 6. Sisitem Zonasi; 7. Daya tampung Dan Rombongan Belaraja; 8. Calon Peserta Didik Berprestasi; 9. Pendanaan Penyelenggaraan PPDB; 10. Perpindahan Peserta Didik; 11. Pelaporan, Pengawasan, Dan Pengendalian; 12. Sanksi; 13. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2019.
19 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 32 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Nilai Dan Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan pegawai perlu mempertimbangkan nilai dan kelas jabatan (job value dan job class) sesuai dengan hasil analisis dan evaluasi jabatan, perlu menetapkan peraturan Wali Kota tentang nilai dankelas jabatan di lingkungan pemerintah kota cilegon.
UU No 15 Th 1999; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah UU No 9 Th 2015; PP No 16 Th 1994; Perpres No 97 Th 2012; Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 34 Th 2011; Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No 39 Th 2013; PP No 18 Th 2016; Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No 41 Th 2018; Perda No 3 Th 2016; Perwal Kota No 50 Th 2017; Perwal No 9 Th 2018.
1. Ketentuan Umum; 2. Nilai Dan Kelas Jabatan; 3. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2019.
9 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 31 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Nama Dan Uraian Tugas Jabatan Pelaksana Dilingkungan Pemerintah Kota Cilegon.
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya mendukung penyelenggaraan manajemen pegawai negri sipil yang akuntable, serta menjamin kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada jabatan pelaksana agar tercipta kinerja yang berkompetan dalam bidang tugas di setiap jabatan pelaksana.
UU No 23 Th 2014 yang telah diubah UU No 9 Th 2015; PP No 18 Th 2016; Permendagu Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 4 Th 2018; Perda Kota Cilegon No 3 Th 2016; Perwal Kota Cilegon No 50 Th 2017.
1. Ketentuan Umum; 2. Nama Dan Uraian Tugas Jabatan Fungsional Umum.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2019.
4 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 30 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kebijakan Dan Strategi Kota Cilegon Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis sampah Rumah Tangga.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (5) peraturan presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi Nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, perlu menetapkan peraturan wali kota tentang kebijakan dan strategi kota cilegon dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.
UU No 15 Th 1999; UU No 18 Th 2008; UU No 32 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah UU No 9 Th 2015; PP No 81 Th 2012; Perpres No 97 Th 2017; Permenpe Umum No 3 / PRT / M / 2013; Peraturan Mentri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No P . 10 / MenLHK / Setjen / PLB.o. /2018; Perda Prov Banten No 8 Th 2011; Perda Prov Banten No 5 Th 2017; Perda Kota Cilegon No 7 Th 2010; Perda Kota Cilegon No7 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. arah Kebijakan, strategi Dan Program Jakstrada Kota; 3. Penyelenggaraan Jakstrada; 4. Pendanaan; 5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2019.
9 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
