Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Usaha Milik Daerah
ABSTRAK:
Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 93 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan peraturan Wali Kota tentang pedoman pengadaan Barang / Jasa Badan Usaha Milik Daerah.
UU No 15 Th 1999; UU No 40 Th 2007; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah No 9 Th 2015; PP No 54 Th 2017; Pp No 12 Th 2019; Perpes No 16 Th 2018; Permenperdus No 02 / M-IND / PER /1/ 2014.
1. Ketentuan Umum; 2. Pelaku Pengadaan Barang / Jasa Pada BUMD; 3. Perencanaan Pengadaan; 4. Persiapaan Pengadaan Barang / Jasa; 5. Pelaksanaan Pegadaan Barang / Jasa; 6. Ketentuan Lain-Lain; 7. Ketentuan Peralihan; 8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2019.
19 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 51 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali KOta Cilegon Nomor 26 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan tugas pemungutan Pajak Daerah perlu membentuk Tim yang diberikan honorarium yang ditetapkan dalamStandar Biaya Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2019, perlu melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 26 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019.
UU No 15 Th 1999; UU No 17 Th 2003; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 12 Th 2019; Perpres No 16 Th 2018; Permendagri No 13 Th 2006 yg telah diubah dg Permendagri No 21 Th 2011; Permenkeu No 32/PMK.02/2018; Permendagri No 38 Th 2018; Perda Kota Cilegon No 5 Th 2010.
Peraturan Wali Kota Cilego No 51 Tahun 2019 atas Perubahan Peraturan Wali Kota Cilegon No 26 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerinyah Kota Cilegon TA 2019.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2019.
Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 26 Tahun 2018.
Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 51 Tahun 2019.
9 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 50 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Pertanggunngjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 peraturan Daerah Nomor Tahun 2019 tentang pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018, perlu menetapkan peraturan wali kota tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2018.
pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 15 Th 1999; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 28 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah UU No 9 Th 2015; UU No 30 Th 2014; PP No 55 Th 2005; PP No 56 Th 2005 yang telah diubah PP No 65 Th 2010; PP No 8 Th 2006; PP No 69 Th 2010; PP No 71 Th 2010; PP No 2 Th 2012; PP No 12 Th 2017; PP No 56 Th 2018; PP No 12 Th 2019; Perpes No 32; Permendagri No 13 Th 2006 yang telah diubah Permendagri No 21 Th 2011; Permendagri No 64 Th 2013; Permendagri No 19 Th 2016; Permendagri No 11 Th 2017; Permendagri No 33 Th 2017; Perda No 5 Th 2010; Perda No 9 Th 2017; Perda No 7 Th 2018; Perwal No 70 Th 2017; Perwal kota No 7 Th 2018.
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2019.
7 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 48 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2020
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentangTata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan WaliKota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2020.
UU No 15 Th 1999; UU no 17 Th 2003; UU No 25 Th 2004; UU No 17 Th 2007; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; UU no 33 Th 2004; PP No 6 Th 2008; PP No 8 Th 2008; PP No 18 Th 2016; PP No 12 Th 2019; Perpres No 2 Th 2015; Permendagri No 59 Th 2007; Permendagri No 86 Th 2017; Permendagri No 31 Th 2019; Perda Kota Cilegon No 19 Th 2006; Perda Kota Cilegon No 4 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Rencana Kerja Perangkat daerah; 3. Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2019.
7 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 47 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 47, BD Tahun 2019 Nomor 47
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019
ABSTRAK:
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan meliputi asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, dan/atau pergeseran kegiatan antar OPD, maka dipandang perlu untuk perlu menetapkan Peraturan WaliKota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.
UU No 15 Th 1999; UU No 17 Th 2003; UU No 25 Th 2004; UU No 17 Th 2007; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; UU No 33 Th 2004; PP No 6 Th 2008; PP No 8 Th 2008; PP No 18 Th 2016; PP No 12 Th 2019; Perpres No 2 Th 2015; Permendagri No 13 Th 2006 yg telah diubah dg Permendagri No 21 Th 2011; Permendagri No 86 Th 2017; Permendagri No 22 Th 2018; Perda Kota Cilegon No 19 Th 2006; Perda Kota Cilegon No 4 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Asas dan Tujuan; 3. Ruang Lingkup; 4. Sistematika; 5. Isi dan Uraian; 6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2019.
6 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 46 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Gerakan Cilegon Bebas Pasung
ABSTRAK:
Bahwa pelayanan kesehatan jiwa bagi setiap orang dan jaminan hak orang dengan gangguan jiwa belum dapat diwujudkan secara optimal.
UU No 39 Th 1999; UU No 15 Th 1999; UU No 36 Th 2009; UU No 18 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah UU No 9 Th 2015; Perpres No 33 Th 2018; Permenkes RI No 54 Th 2017.
PERWALI Kota Cilegon No. 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
ABSTRAK:
Bahwa Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada fasilitas pelayanan kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) telah ditetapkan dalam peraturan wali kota cilegon 32 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan wali Kota Cilegon Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelola dana kapasitas jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).
UU No 15 Th 1999; UU No 17 Th 2003; UU No 40 Th 2004; UU No 36 Th 2009; UU No 24 Th 2011; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah UU No 9 Th 2015; PP No 58 Th 2005; PP No 101 Th 2012; Perpres Ri no 12 Th 2013 yang telah diubah Perpres No 26 Th 2016; Perpres RI No 32 Th 2014; Permendagri No 13 Th 2006 yang telah diubah Permendagri No 21 Th 2011; Permenkes No 71 Th 2013 yang telah diubah Permenkes No 99 Th 2015; Permenkes No 28 Th 2014; Permenkes No 21 Th 2016; Permenkes No 59 Th 2014 yang telah diubah Permenkes No 12 Th 2016; Peraturan Badan Penyelenggaraan Jaminan sosial Kesehatan No 2 Th 2015; Kepmenkes RI No 89/ Menkes / SK /II / 2013; Surat Edaran Mentri Dalam Negri Ri No : 900 / 2280 / SJ; Perwal Kota Cilegon No 32 Th 2016.
Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2019.
8 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kota Cilegon
ABSTRAK:
Bahwa berdsrkan ketentuan dalam pasl 1 ayat (42) peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 8 Th 2017 tentang Retensi arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib di lakukan terhadap suatu jenis arsip ditetapkan dengan peraturan wali kota.
UU Ri No 15 Th 1999; UU Ri No 43 Th 2009; UU Ri No 5 Th 2014; UU Ri No 23 Th 2014 yang telah diubah UU No 9 Th 2015; PP No 101 Th 2000; PP No 28 Th 2012; Permendagri No 78 Th 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional No 18 Th 2015; Perda Kota Cilegon No 8 Th 2017; Perwal Kota Cilegon No 16 Th 2006.
1. Ketentuan Umum; 2. Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Pendidikan Dan Pelatihan; 3. Penggunan Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Pendidikan Dan Pelatihan; 4. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2019.
9 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 40 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan Dan Non Kepegawaian Pemerintah Kota Cilegon
ABSTRAK:
Bahwa Berdasarka Ketentuan dalam Pasal 1 yat (42) Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Retensi Arsip Adalah Jangka waktu Penyimpanan Yang Wajib Di Lakukan Terhadap Suatu Jenis arsip ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
UU No 15 Th 1999; UU No 14 Th 2008; Uu RI No 43 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah UU No 9 Th 2015; PP No 87 Th 1999; PP No 28 Th 2012; Pemendagri No 78 Th 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional No 12 Th 2009; Perda Kota Cilegon No 8 Th 2017; Perwal Kota Cilegon No 16 Th 2006.
1. ketentuan Umum; 2. Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan Dan Kepegawian Pemerintah Kota Cilegon; 3. Ruang Lingkup; 4. Penggunaan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan Dan Non Kepegawaian; 5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2019.
9 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 39 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan pasal 10 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 35 tentang perubahan ketiga atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2016 tentang pemberian gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas kepada pegawai negri sipil, prajurit tentara nasional indonesia, Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat negara, dan penerima pensiun atau tunjangan dan ketentuan pasal 10 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 36 Th 2019 tentang pemberian Tunjang hari raya kepada pegawi negri sipil, prajurit tentara nasional indonesia, anggota kepolisian Negara republik Indonesia, pejabat negara, dan penerima pensiun atau tunjangan, diamanatkan untu ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya diatur dengan peraturan kepala daerah.
UU No 15 Th 1999; UU NO 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah PP Pengganti UU No 2 Th 2014; PP No 58 Th 2005; PP No 71 Th 2010; PP No 12 Th 2019; PP No 19 Th 2016 yang telah diubah PP No 35 Th 2019; PP No 36 Th 2019; Permendagri No 13 Th 2006; Perda Kota Cilegon No 1 Th 2004; Perda Kota Cilegon No 12 Th 2018; Perda Kota Cilegon No 20 Th 2018; Perd Kota Cilegon No 54 Th 2018.
1. Ketentuan Umum; 2. Gaji Ketiga Belas; 3. Tunjangan Hari Raya; 4. Pengajuan Permintaan Pembayaran Gaji Ketiga Belas Dan Tunjangan Hari Raya; 5. Sumber Pembiayaan; 6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2019.
11 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
