Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 189 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 40 Tahun 2017

PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pariwisata dan Kebudayaan Pendidikan

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2019

Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Tunjangan Khusus Penjabat Wali Nagari

Desa

Download :
PERBUP NOMOR 2 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

desa - dana desa

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019 Nomor 2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Tunjangan Khusus Penjabat Wali Nagari

ABSTRAK:

bahwa sesuai ketentuan Pasal 81 (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari ditetapkan dengan Peraturan Bupati. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa, Susunan Organisasi Pemerintah Nagari disesuaikan dengan tingkat perkembangan Nagari yaitu Nagari Swasembada, Swakarya, dan Swadaya
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 49 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2002, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014 , UU No. 23 Tahun 2014 , PP No. 17 Tahun 1980, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 84 Tahun 2015, Perda Prop. Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018, Perda Kab. Padang Pariaman No. 05 Tahun 2009, Perda Kab. Padang Pariaman No.13 Tahun 2010, Perda Kab. Padang Pariaman No. 1 Tahun 2013, Perda Kab. Padang Pariaman No. 18 Tahun 2018
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Penghasilan Tetap 3. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2019.
5 Hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 19 Tahun 2017

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2022

Kode Etik Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Padang Pariaman

Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
PERBUP NOMOR 12 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa - Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, Berita daerah kabupaten padang pariaman tahun 2022 Nomor 112

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Padang Pariaman

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan pengadaan barang/jasa yang kredibel perlu upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggara pelayanan pengadaan barang/jasa; bahwa untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, perlu mengatur kode etik sebagai perilaku penyelenggara pelayanan pengadaan barang/jasa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Padang Pariaman;
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur Tentang Kode Etik Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Padang Pariaman, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Kewajiban, Larangan, Dan Sanksi 3. Majelis Pertimbangan Kode Etik 4. Prosedur Penegakan Kode Etik 5. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2022.
15 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2018

Standar Biaya Khusus Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2018

APBD Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Abstrak

kantor kesatuan bangsa dan politik - standar biaya khusus

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018 Nomor 9

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Khusus Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2018

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2018 perlu adanya Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus; b. bahwa dalam Standar Biaya Umum ada beberapa satuan harga yang belum terakomodir yang harus didukung dengan Standar Biaya Khusus; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Khusus Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2018;
UU Nomor 12 Tahun 1956; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 49 Tahun 1999; UU Nomor 12 Tahun 2002; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2012; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 17 Tahun 1980; PP Nomor 58 Tahun 2005; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 55 Tahun 2008; Permendagri Nomor 42 Tahun 2015; Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2017;
Dalam peraturan bupati ini mengatur tentang standar biaya khusus Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2018 yang memuat ketentuan umum; maksud dan tujuan; standar biaya khusus Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2018.
6 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2018

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2018

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Perda No. 8 Tahun 2018.pdf

Abstrak

APBD - Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2018 NOMOR 8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAK:

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2018; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2018;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 , Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 , Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 , Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 , Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 16 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2017.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2018, dengan perubahan sebagai berikut : Pasal 1 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut : 1. Pendapatan a. Semula Rp. 1.412.992.590.829,30 b. Bertambah/berkurang Rp. 16.167.522.821,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 1.466.361.930.430,30 2. Belanja a. Semula Rp. 1.445.716.890.974,03 b. Bertambah/berkurang Rp. (181.067.513,16) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 1.482.769.644.067,46 Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp. (16.407.713.637,16) 3. Pembiayaan Daerah Penerimaan Pembiayaan a. Semula Rp. 50.756.333.971,32 b. Bertambah/berkurang Rp. (23.848.620.334,16) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 26.907.713.637,16 Pengeluaran Pembiayaan a. Semula Rp. 18.000.000.000,00 b. Bertambah/berkurang Rp. (7.500.000.000,00) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 10.500.000.000,00 Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp. 16.407.713.637,16 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp. (0,00) PASAL 2 (1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah 1. Semula Rp. 117.735.858.381,30 2. Bertambah/berkurang Rp. (9.732.709.832,00) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 108.003.148.549,30 b. Dana Perimbangan 1. Semula Rp. 1.109.717.566.000,00 2. Bertambah/berkurang Rp. 1.403.247.471,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 1.111.120.813.471,00 c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 1. Semula Rp. 222.740.953.228,00 2. Bertambah/berkurang Rp. 24.497.015.182,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 247.237.968.410,00 (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat1 huruf a. terdiri dari : 1. Pendapatan Pajak Daerah a. semula Rp. 40.900.000.000,00 b. bertambah/berkurang Rp. 675.000.000,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 41.575.000.000,00 2. Hasil Retribusi Daerah a. semula Rp. 15.440.000.000,00 b. bertambah/berkurang Rp. (10.724.990.000,00) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 4.715.010.000,00 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan a. semula Rp. 7.740.000.000,00 b. bertambah/berkurang Rp. (1.948.985.249,00) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 5.791.014.751,00 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah a. semula Rp. 53.655.858.381,30 b. bertambah/berkurang Rp. 2.266.265.417,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 55.922.123.798,30 (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat1 huruf b. terdiri dari : 1. Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak a. semula Rp. 14.144.579.000,00 b. bertambah/berkurang Rp. 1.403.247.471,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 14.547.826.471,00 2. Dana Alokasi Umum a. semula Rp. 769.827.010.000,00 b. bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 769.827.010.000,00 3. Dana Alokasi Khusus a. semula Rp. 325.745.977.000,00 b. bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 325.745.977.000,00 (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf c terdiri dari : 1. Pendapatan Hibah a. semula Rp. 71.183.119.228,00 b. bertambah/berkurang Rp. (3.492.984.818,00) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 67.690.134.410,00 2. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya a. semula Rp. 52.449.990.000,00 b. bertambah/berkurang Rp. 1.788.444.812,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 54.238.434.812,00 3. Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus a. semula Rp. 16.500.000.000,00 b. bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 16.500.000.000,00 4. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya a. semula Rp. 0,00 b. bertambah/berkurang Rp. 26.510.000.000,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 26.510.000.000,00 5. Pendapatan Lainnya a. semula Rp. 800.000.000,00 b. bertambah/berkurang Rp. (308.444.812,00) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 491.555.188,00 6. Bantuan Keuangan dari Pemerintah a. semula Rp. 81.807.844.000,00 b. bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 81.807.844.000,00 PASAL 3 (1). Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : A. Belanja Tidak Langsung a. semula Rp. 835.408.756.622,32 b. bertambah/berkurang Rp. (10.431.860.700,16) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 824.976.895.922,16 B. Belanja Langsung a. semula Rp. 647.541.954.958,30 b. bertambah/berkurang Rp. 10.250.793.187,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 657.792.748.145,30 (2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a. terdiri dari : A. Belanja Pegawai a. semula Rp. 646.805.822.181,05 b. bertambah/berkurang Rp. (10.300.761.700,16) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 636.505.060.480,89 B. Belanja Hibah a. semula Rp. 13.782.962.000,00 b. bertambah/berkurang Rp. 1.401.200.000,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 15.184.162.000,00 C. Belanja Bantuan Sosial a. semula Rp. 5.765.000.000,00 b. bertambah/berkurang Rp. (275.000.000,00) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 5.490.000.000,00 D. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa a. semula Rp. 7.489.000.000,00 b. bertambah/berkurang Rp. (2.859.999.000,00) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 4.629.001.000,00 E. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa a. semula Rp. 161.023.913.412,00 b. bertambah/berkurang Rp. 1.102.700.000,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 162.126.613.412,00 F. Belanja Tidak Terduga a. semula Rp. 542.059.029,27 b. bertambah/berkurang Rp. 500.000.000,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 1.042.059.029,27 (3). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b. terdiri dari : A. Belanja Pegawai a. semula Rp. 24.462.012.384,00 b. bertambah/berkurang Rp. 35.022.248.698,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 10.560.236.314,00 B. Belanja Barang dan Jasa a. semula Rp. 317.654.195.343,30 b. bertambah/berkurang Rp. (11.290.864.266,00) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 306.363.331.077,30 C. Belanja Modal a. semula Rp. 305.425.747.231,00 b. bertambah/berkurang Rp. 10.981.421.139,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 316.407.168.370,00 dan perubahan lainnya

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2018.
Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2017
Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2018
10 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 37 Tahun 2022

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
PERBUP NOMOR 37 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 Nomor 37

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022
PERATURAN BUPATI (PERBUP) INI MENGATUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023, DENGAN ISI SEBAGAI BERIKUT : Pasal 1 (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. (2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. Pasal 2 RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijadikan sebagai pedoman : a. perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2023; b. penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023; dan c. penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023. Pasal 3 (1) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat : a. rancangan kerangka ekonomi daerah; b. prioritas pembangunan daerah; c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan d. kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). (2) Selain muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RKPD Tahun 2023 juga memuat penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Pasal 4 (1) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika yang terdiri atas : a. BAB I Pendahuluan; b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah; c. BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah; d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; e. BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; f. BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan g. BAB VII Penutup. (2) Penjabaran RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2022.
4 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2020

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Perjalanan Dinas

APBD

Download :
perbup-nomor-7-tahun-2020.pdf

Abstrak

bupati

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 Nomor 7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Perjalanan Dinas

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mengatur ketentuan mengenai Perjalanan Dinas agar taat pada peraturan perundangundangan, efektif&efisien, ekonomis, transparan, bertanggungjawab, berkeadilan, patut dan bermanfaat maka dipandang perlu dilakukan perubahan perjalanan dinas sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG PERJALANAN DINAS.
1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. 3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut dengan Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 8. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan Non PNS adalah personil yang bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu pada instansi pemerintah dan/atau penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Padang Pariaman yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2020.
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG PERJALANAN DINAS
12 hlm bupati

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Pariaman No. 4 Tahun 2009

Penyertaan Modal Daerah dengan Pihak Ketiga

Penanaman Modal dan Investasi

Download :
04 2009.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021

PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN

Lingkungan Hidup Standar/Pedoman

Download :
PERBUP NOMOR 8 TAHUN 2021.pdf

Abstrak

PENGELOLAAN-LABORATORIUM-LINGKUNGAN

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN

ABSTRAK:

a. Bahwa dalam rangka menyelengarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat dan guna mendapatkan data yang abash tentang parameter kualitas lingkungan diperlukan penyelenggaraan laboratorium lingkungan; b. Bahwa untuk menjamin akuntabilitas dan pengujian parameter kualitas lingkungan bagi penyedia dan pengguna jasa, diperlukan suatu aturan mengenai peraturan pengelolaan laboratorium lingkungan; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud a, huruf b, perlu menetapkan peraturan bupati tentang Pengelolaan Laboratorium Lingkungan;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2007, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/ 2010, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016,
SISTEMATIKA PERATURAN INI SEBAGAI BERIKUT: KETENTUAN UMUM , SARANA DAN PRASARANA, JENIS PELAYANAN, KETENTUAN PENGUJIAN, PENGAMBILAN SAMPEL DAN PENGUJIAN, KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2021.
6

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2009.