Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2017
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 81, BD 2017/NO.81
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
ABSTRAK:
Menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Mengatur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan sumber daya manusia di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien, dengan pembagian tugas dan beban kerja yang jelas, guna mendukung tugas-tugas pengembangan kapasitas dan kompetensi pegawai.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
16 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 80 Tahun 2017
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
2017
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 80, BD 2017/NO.80
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
ABSTRAK:
Menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Mengatur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan sumber daya manusia di dinas tersebut dilakukan secara efektif dan efisien, dengan pembagian tugas dan beban kerja yang jelas, guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas terkait infrastruktur, penataan ruang, perumahan rakyat, dan kawasan pemukiman.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
19 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 79 Tahun 2017
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2017
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 79, BD 2017/NO.79
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
ABSTRAK:
Menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Mengatur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan sumber daya manusia di dinas tersebut dilakukan secara efektif dan efisien, dengan pembagian tugas dan beban kerja yang jelas, guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas terkait pengelolaan energi dan sumber daya mineral.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 78 Tahun 2017
Analisa Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2017
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 78, BD 2017/NO.78
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Analisa Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
Menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Mengatur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia di Sekretariat DPRD dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien, dengan pembagian tugas dan beban kerja yang jelas guna mendukung fungsi legislatif DPRD
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
40 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 72 Tahun 2017
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
2017
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 72, BD 2017/NO.72
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
ABSTRAK:
Menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang Undang Nomor Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Mengatur tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur mekanisme pemberian dan pemanfaatan insentif bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pemungutan pajak daerah, guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2017.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 71 Tahun 2017
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2017
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 71, BD 2017/NO.71
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
ABSTRAK:
Melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 Ayat (5), Pasal 15 Ayat (6), Pasal 17 Ayat (3), Pasal 22 Ayat (3), dan Pasal 23 Ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Peraturan ini menetapkan pedoman dan prosedur untuk pemungutan retribusi terkait penggunaan kekayaan daerah oleh pihak-pihak yang memanfaatkan kekayaan milik daerah
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2017.
20 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 70 Tahun 2017
Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara
2017
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 70, BD 2017/NO.70
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara
ABSTRAK:
Menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Utara; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
Mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Peraturan ini menetapkan struktur organisasi, tugas, wewenang, dan tata kerja UPT yang ada di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dengan fokus pada pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pendidikan di daerah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2017.
7 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 69 Tahun 2017
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumash Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Utara
2017
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 69, BD 2017/NO.69
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumash Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Utara
ABSTRAK:
Menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
Mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2014 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Poin-poin penting yang diatur dalam peraturan ini meliputi: Perubahan Struktur Organisasi, Tata Kerja Baru, Tugas dan Fungsi, Peningkatan Kinerja, Koordinasi dan Integrasi
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2017.
15 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 68 Tahun 2017
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021
2017
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 68, BD 2017/No.68
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021
ABSTRAK:
Menetapkan Peraturan Gubernur tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak- hak Ekonomi, Sosial dan Budaya); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenant On Civil and Politic Right (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 2025; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundansg-undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Mengatur tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021. Poin-poin penting yang diatur dalam peraturan ini meliputi: Tujuan dan Sasaran Strategis, Pendekatan dan Program, Koordinasi dan Implementasi, Pengawasan dan Evaluasi, Pendanaan dan Sumber Daya
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2017.
28 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 67 Tahun 2017
Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021
2017
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 67, BD 2017/No.67
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021
ABSTRAK:
Menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi; Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021
Mengatur tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021. Peraturan ini menetapkan strategi dan langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah pangan dan gizi di wilayah Provinsi Kalimantan Utara dalam jangka waktu yang ditentukan
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2017.
20 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
