Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Berbasis Online pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara
2018
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 53, BD 2018/NO.53
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Berbasis Online pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara
ABSTRAK:
Menetapkan peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Berbasis Online
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba; Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara; Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara; Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara
Mengatur mengenai penggunaan dan penerapan sistem informasi berbasis teknologi elektronik (online) dalam pelaporan kegiatan dan data terkait sektor energi dan sumber daya mineral di Provinsi Kalimantan Utara. Isi utama dari peraturan ini meliputi: Penerapan sistem online, Sasaran pelaporan, Tujuan, Manfaat sistem, Pengawasan dan evaluasi
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2018.
11 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 52 Tahun 2018
Pengembangan Pangan Lokal di Provinsi Kalimantan Utara
2018
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 52, BD 2018/NO.52
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pengembangan Pangan Lokal di Provinsi Kalimantan Utara
ABSTRAK:
Menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Pengembangan Pangan Lokal di Provinsi Kalimantan Utara
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara; Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja DinasDaerah Provinsi Kalimantan Utara
Mengatur tentang upaya pemerintah daerah dalam mendorong pengembangan, pemanfaatan, dan peningkatan ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal. Peraturan ini bertujuan untuk memperkuat ketersediaan pangan yang sehat, bergizi, dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan bahan pangan lokal yang ada di Kalimantan Utara. Isi pokok peraturan ini mencakup: Pengembangan pangan lokal, Diversifikasi pangan, Peningkatan produksi dan nilai tambah, Promosi dan edukasi, Kerjasama lintas sektor
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2018.
11 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 51 Tahun 2018
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi dan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah
2018
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 51, BD 2018/NO.51
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi dan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah
ABSTRAK:
Menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi dan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Mengatur prosedur dan ketentuan mengenai proses pengangkatan, pemberhentian, serta evaluasi kinerja Direksi dan Komisaris di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Kalimantan Utara. Isi utama dari peraturan ini mencakup: Proses pengangkatan Direksi dan Komisaris, Masa jabatan, Kewenangan dan tanggung jawab, Pemberhentian Direksi dan Komisaris, Evaluasi kinerja, Pengawasan dan sanksi
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2018.
17 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 50 Tahun 2018
PERGUB Prov. Kalimantan Utara No. 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019
ABSTRAK:
Menetapkan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021; Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021
Mengatur tentang pedoman dan rencana strategis yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan pada tahun 2019. RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka mencapai tujuan pembangunan jangka menengah dan panjang. Beberapa poin penting dari peraturan ini meliputi: Kebijakan pembangunan, Program prioritas, Target pembangunan, Anggaran, Koordinasi antar lembaga, Pengawasan dan evaluasi
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2018.
6 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 48 Tahun 2018
Menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Pakaian Dinas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007
tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah
Mengatur mengenai ketentuan penggunaan pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Peraturan ini menetapkan jenis-jenis pakaian dinas, tata cara pemakaiannya, dan standar yang harus diikuti oleh para pegawai negeri sipil serta pejabat di provinsi tersebut. Isi pokok dari peraturan ini meliputi: Jenis-jenis pakaian dinas, Waktu dan situasi pemakaian, Standar dan spesifikasi pakaian dinas, Kewajiban dan larangan, Pengawasan dan sanksi
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2018.
26 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 47 Tahun 2018
Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Utara
2018
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 47, BD 2018/NO.47
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Utara
ABSTRAK:
Menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Utara
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan Lahan; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan
Utara Tahun 2017-2037
Mengatur mengenai upaya pencegahan, penanggulangan, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Utara. Peraturan ini bertujuan untuk mengurangi risiko kebakaran yang sering terjadi di wilayah tersebut, terutama pada musim kemarau, dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Isi utama dari peraturan ini meliputi: Pencegahan kebakaran, Sistem peringatan dini, Penanganan kebakaran, Koordinasi lintas sektor, Penegakan hukum, Pemulihan lingkungan
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2018.
16 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 46 Tahun 2018
penyelenggaraan Perhutanan Sosial di Provinsi Kalimantan Utara
2018
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 46, BD 2018/NO.46
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penyelenmggaraan Perhutanan Sosial di Provinsi Kalimantan Utara
ABSTRAK:
Menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Perhutanan Sosial di Provinsi Kalimantan Utara
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara ; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(RTRWN); Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam; Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.84/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor
P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang dan wilayah 2016-2036
Mengatur mengenai pelaksanaan program perhutanan sosial yang bertujuan untuk memberikan akses kelola hutan kepada masyarakat di Kalimantan Utara secara legal dan berkelanjutan. Peraturan ini mendukung upaya pemerintah dalam memberdayakan masyarakat lokal dan adat yang tinggal di sekitar hutan agar dapat memanfaatkan hutan secara bijaksana, sambil menjaga kelestarian lingkungan. Beberapa poin penting dalam peraturan ini meliputi: Pengelolaan hutan berbasis masyarakat, Skema perhutanan sosial, Tujuan perhutanan sosial, Proses pengajuan dan persetujuan, Pendampingan dan fasilitasi, Pengawasan dan evaluasi
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2018.
17 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 44 Tahun 2018
Pengelolaan Dana Jaminan Reklamasi dan Pascatambang Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
2018
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 44, BD 2018/NO.44
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pengelolaan Dana Jaminan Reklamasi dan Pascatambang Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
ABSTRAK:
Menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Dana Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan; Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral; Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara; Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya
Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara
Mengatur mengenai tata cara pengelolaan dana yang disediakan oleh perusahaan tambang untuk keperluan reklamasi dan pemulihan lingkungan setelah kegiatan pertambangan selesai di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Beberapa poin penting dari peraturan ini meliputi: Dana jaminan reklamasi dan pascatambang, Tujuan dana jaminan, Proses penyetoran dan pengelolaan dana, Tahapan reklamasi dan pascatambang, Pengawasan dan evaluasi, Sanksi dan penegakan hukum
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2018.
20 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 42 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Instrumen Sistem Informasi Data Terpadu
ABSTRAK:
Menetapkan Peraturan Gubernur tentang Instrumen Sistem Informasi Data Terpadu
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara; Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Mengatur mengenai pengelolaan, integrasi, dan penggunaan sistem informasi data terpadu di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Beberapa poin penting dari peraturan ini meliputi: Tujuan dan Ruang Lingkup, Standar dan Instrumen, Pengelolaan Data, Koordinasi dan Kolaborasi, Pemanfaatan Data, Pelatihan dan Dukungan Teknis, Evaluasi dan Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2018.
8 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 39 Tahun 2018
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 111 Tahun 2017 Tentang Tambahan Penghasilan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Dan Pembinaan Kepegawaian Kepada Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
2018
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 39, BD 2018/NO.39
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 111 Tahun 2017 Tentang Tambahan Penghasilan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Dan Pembinaan Kepegawaian Kepada Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
ABSTRAK:
Menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang
Perubahan atas Peraturan Gubenur Kalimantan Utara Nomor 111 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan danPembinaan Kepegawaian Kepada Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri
Sipil Dipekerjakan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengatur tentang revisi atau perubahan pada ketentuan tambahan penghasilan bagi pegawai negeri di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Perubahan ini mencakup: Revisi Besaran Tambahan Penghasilan, Kriteria dan Penilaian, Sumber Dana, Kewenangan dan Prosedur, Evaluasi dan Penyesuaian
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2018.
12 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
