Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 536 peraturan dalam 0,015 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 40 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 54 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Abstrak

Standar / Pedoman

Status Peraturan

Mengubah

PERGUB Prov. Kalimantan Utara No. 54 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Download file:

PerGub Kaltara 40-2021.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

2021

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 40, JDIH Provinsi Kalimantan Utara

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 54 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

ABSTRAK:

Petunjuk Pelaksanaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor perlu dilakukan penyesuaian, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 54 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; Undang-Undang Nomor Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 tahun 2016 tentang pajak Daerah;
Secara umum, peraturan ini berisi ketentuan mengenai perubahan atau penyesuaian aturan terkait pelaksanaan BBN-KB di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, dengan poin-poin penting sebagai berikut Perubahan Tarif atau Ketentuan Bea Balik Nama, Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan, Penyesuaian terhadap Kebijakan Daerah, Pengaturan Teknis Pelaksanaan

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2021.
9 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 39 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Abstrak

APBD

Download file:

PERGUB-39-2021 SALINAN.pdf

PERGUB-39-2021 LAMPIRAN SALINAN.pdf

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

2021

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 39, JDIH Provinsi Kalimantan Utara

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

Memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan sebagai landasan operasioanal pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentangTata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
Peraturan ini merinci perubahan yang dilakukan terhadap alokasi anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam APBD 2021. Penjabaran ini mencakup: Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2021.
12 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 38 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERGUB-38-2021 SALINAN.pdf

RENCANA STRATEGIS

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 38, Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara 2021 Nomor 38

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026

ABSTRAK:

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 Sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH BAB III SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH Renstra PD disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab I Pendahuluan Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah Bab IV Tujuan dan Sasaran Bab V Strategi dan Arah Kebijakan Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Bab VIII Penutup BAB IV PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2021.
7 Halaman

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 37 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pengelolaan Program Wajib Belajar

Abstrak

Pendidikan

Download file:

PerGub Kaltara 37-2021.pdf

Pengelolaan Program Wajib Belajar

2021

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 37, BD 2021 (37)

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pengelolaan Program Wajib Belajar

ABSTRAK:

Dalam rangka penyelenggaraan wajib belajar untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas serta mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan, perlu pengaturan dalam penyelenggaraan wajib belajar. Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 ayat (2) PP No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, perlu menetapkan kebijakan pengelolaan program wajib belajar.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.20 Tahun 2003; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.20 Tahun 2012; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.47 Tahun 2008; PP No.48 Tahun 2008; PP No.17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No.66 Tahun 2010; PP No.57 Tahun 2021; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendikbud No.22 Tahun 2016; Permendikbud No.2 Tahun 2017;
PerGub No. 37 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Program Wajib Belajar mengatur tentang: Ketentuan Umum; Kebijakan dan Sasaran; Penyelenggaraan Program Wajib Belajar dan Strategi; Tanggung Jawab; Kurikulum dan Pengaturan Jam Belajar; Pendanaan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2021.
14 hlm.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 36 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Mengubah

PERGUB Prov. Kalimantan Utara No. 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021

Download file:

PerGub Kaltara 36-2021.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 31 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021

2021

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 36, JDIH Provinsi Kalimantan Utara

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021

ABSTRAK:

Melaksanakan Pasal 346 sampai dengan Pasal 358 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 31 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana PembangunanJangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kilasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021; Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021
Beberapa poin utama yang diatur dalam peraturan ini meliputi Penyesuaian Program dan Kegiatan, Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan, Penyesuaian terhadap Kebijakan Daerah, Pengaturan Teknis Pelaksanaan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2021.
6 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 35 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pemberian Beasiswa Kaltara Unggul

Abstrak

Pendidikan

Download file:

PerGub Kaltara 35-2021.pdf

PEMBERIAN BEASISWA KALTARA UNGGUL

2021

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 35, JDIH Provinsi Kalimantan Utara

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pemberian Beasiswa Kaltara Unggul

ABSTRAK:

Menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Pemberian Beasiswa Kaltara Unggul
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Peraturan ini menetapkan aturan, persyaratan, dan mekanisme pemberian beasiswa bagi masyarakat Kalimantan Utara untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Beberapa poin utama yang diatur dalam peraturan ini meliputi Tujuan Beasiswa, Kriteria Penerima Beasiswa, Mekanisme Pendaftaran dan Seleksi, Hak dan Kewajiban Penerima Beasiswa dan Sumber Pendanaan

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2021.
41 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 29 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Diubah dengan

Pergub Prov. Kalimantan Utara No. 19 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Download file:

PERGUB-29-2021.pdf

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022

2021

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 29, JDIH Provinsi Kalimantan Utara

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022

ABSTRAK:

Menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
Peraturan ini mengatur beberapa hal, antara lain Prioritas Pembangunan Daerah, Program dan Kegiatan, Kebijakan Fiskal, Sinergi Pusat dan Daerah, Evaluasi dan Monitoring.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2021.
5 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 27 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Kinerja Individu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERGUB Prov. Kalimantan Utara No. 23 Tahun 2022 tentang Penilaian Kinerja Perangkat Daerah Dan Kinerja Individu

Download file:

PERGUB-27-2021.pdf

Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Kinerja Individu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 27, Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 27 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Kinerja Individu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

ABSTRAK:

agenda Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara adalah penerapan penilaian kinerja yang proporsional, terukur, transparan dan akuntabel yang hasilnya dapat dimanfaatkan dalam mencermati permasalahan yang ada pada Perangkat Daerah maupun pegawai; penerapan penilaian kinerja Perangkat Daerah dan kinerja Aparatur Sipil Negara secara proporsional, terukur, transparan dan akuntabel perlu dilakukan penilaian;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 7 Tahun 201 7 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBINA DAN TIM PENILAI KINERJA BAB III PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH BAB IV PENILAIAN KINERJA INDIVIDU BAB V STANDAR DAN DIMENSI PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS ASN BAB VI FORMULA, KATEGORI, DAN HASIL BAB VII TAHAP PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS ASN BAB VIII PENETAPAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2021.
116 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 26 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pendidikan

Download file:

PERGUB-26-2021.pdf

DEWAN PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

2021

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 26, JDIH Provinsi Kalimantan Utara

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara

ABSTRAK:

Menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Secara umum, peraturan ini mencakup beberapa hal terkait pembentukan, tugas, dan fungsi Dewan Pendidikan di provinsi tersebut. Beberapa poin utama yang diatur dalam peraturan ini biasanya meliputi Pembentukan Dewan Pendidikan, Tugas dan Fungsi Dewan Pendidikan, Keanggotaan Dewan Pendidikan, Hak dan Kewajiban Dewan Pendidikan, Kerja Sama dan Koordinasi.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2021.
8 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 25 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pengembangan Pangan Lokal di Provinsi Kalimantan Utara

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Mencabut

PERGUB Prov. Kalimantan Utara No. 52 Tahun 2018 tentang Pengembangan Pangan Lokal di Provinsi Kalimantan Utara

Download file:

PerGub Kaltara 25-2021.pdf

PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL

2021

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 25, Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 25 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pengembangan Pangan Lokal di Provinsi Kalimantan Utara

ABSTRAK:

Dalam rangka mewujudkan penganekaragaman pangan lokal sebagai salah satu wujud ketahanan dan kemandirian pangan serta pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan terintegrasi potensi bahan pangan yang tersebar di wilayah Provinsi Kalimantan Utara perlu dikelola dan dikembangkan secara intensif dan ekstensif dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus menumbuhkembangkan kesadaran dalam pemanfaatan dan konsumsi pangan lokal; Peraturan menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal perlu percepatan penganekaragaman konsumsi pangan
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi; Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/20/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Bab I Ketentuan Umum Bab II Sistem Produksi dan Ketersediaan Pangan Lokal Bab III Distribusi Pangan Lokal Bab IV Keamanan Pangan Lokal Bab V Pemanfaatan Pangan Lokal Bab VI Mutu dan Gizi Pangan Lokal Bab VII Label Pangan Lokal Bab VIII Ketahanan Pangan Bab IX Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal Bab X Sosialisasi dan Promosi Pangan Lokal Bab XI Peran Serta Masyarakat Bab XII Monitoring dan Evaluasi Bab XIII Kerjasama Bab XIV Pendanaan Bab XV Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2021.
Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pengembangan Pangan Lokal di Provinsi Kalimantan Utara
29 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT