APBD, Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2020/NO.28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas Tahun 2020 yang Dianggarannya Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau penghasilan Ketiga belas tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas Tahun 2020 yang anggarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong nomor 2 tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong nomor 5 tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong nomor 9 tahun 2019; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 50 tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas Tahun 2020 yang anggarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan sistematika:
Ketentuan Umum;
Pemberian Gaji Ketiga Belas;
Pengendalian Internal;
Pembiayaan; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2020.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 27 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020
ABSTRAK:
Bahwa dengan adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan, saldo anggaran sisa lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan, dan penambahan kegiatan baru serta perubahan lokasi kegiatan, maka perlu melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 62 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 15 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2020.
PERBUP Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2019
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 26 Tahun 2020
PERBUP Kab. Tabalong No. 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dalam Tatanan Masyarakat yang Produktif dan Aman Di Kabupaten Tabalong
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam Tatanan Masyarakat yang Produktif dan Aman di Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:
Bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan jumlah kasus penularan yang cepat, meluas lintas daerah dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di wilayah Kalimantan Selatan khususnya Kabupaten Tabalong;
Bahwa dalam rangka untuk membantu Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Tabalong, khususnya dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 agar tidak semakin meluas dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, perekonomian dan sosial, maka dipandang perlu adanya upaya kebijakan yang mengatur jelas mengenai Pedoman atau Panduan Tatanan Masyarakat Produktif dan Aman dalam Pelaksanaan Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Tabalong melalui Peraturan Bupati;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam Tatanan Masyarakat Produktif dan Aman di Kabupaten Tabalong.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020; Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020; Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020; Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.0301/Menkes 363/2020 dan Nomor 440-882 Tahun 2020; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 066 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam Tatanan Masyarakat Produktif dan Aman di Kabupaten Tabalong, dengan sistematika:
Ketentuan Umum;
Maksud dan Tujuan;
Pedoman atau Panduan Kegiatan Masyarakat;
Bantuan Sosial;
Partisipasi Masyarakat;
Pembinaan dan Pengawasan;
Pembiayaan;
Ketentuan Lain-Lain; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2020.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 25 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah, penganggaran Dana BOS seharusnya sudah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni tahun berkenaan, tapi pada kenyataannya Dana BOS Tahun Anggaran 2020 belum ada teranggarkan dalam APBD Murni Tahun Anggaran 2020;
Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, maka dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, alokasi Cadangan DAK Fisik Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2020 akan dianggarkan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020;
Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020, maka berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor: S-281/PK/2020 tanggal 09 Juli 2020 hal Penyampaian Rincian Alokasi BOK Tambahan TA 2020 dan Pelaksanaannya, Pemerintah Daerah dimohon agar segera mencantumkan pagu alokasi tersebut dalam perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 mendahului Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020;
Bahwa berdasarkan ketentuan BAB V Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Tabalong Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bahwa pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat dan untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya, dapat menggunakan dana Belanja Tidak Terduga;
Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran pada Perangkat Daerah, usulan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melakukan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam dapat dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepada Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020; Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong 09 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 86 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 87 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 50 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2020.
PERBUP Kabupaten Tabalong Nomor 50 Tahun 2019
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 24 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021
ABSTRAK:
Dalam rangka konsistensi prioritas, pedoman, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024, serta program strategis yang telah ditetapkan Pemerintah, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2021.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 62 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021. RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2021 merupakan Dokumen Perencanaan Daerah yang berisi program dan kegiatan untuk periode satu tahun dari tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang dibiayai
melalui APBDKabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021. RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2021 disusun dengan sistematika: Pendahuluan; Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan; Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah; Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah; Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah; dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2020.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 23 Tahun 2020
Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2020/No.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 24 Tahun 2019 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
ABSTRAK:
Sehubungan adanya penyesuaian bentuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya berupa barang kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah, maka perlu
melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong
Nomor 24 Tahun 2019 tentang Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan
Rendah; sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 24 Tahun 2019 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 07 /PRT/M/2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 35 Tahun 2017.
Ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Tabalong Nomor 24 Tahun 2019
tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah diubah. Bentuk BSPS berupa : Uang dan/atau Barang. BSPS berbentuk uang dan/atau barang diberikan kepada Penerima BSPS. BSPS berbentuk uang digunakan untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja. BSPS berbentuk barang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2020.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 22 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu adanya pengaturan
teknis guna menjamin kepastian prosedur, akuntabilitas
dan tertib administrasi dalam pengelolaan barang milik
Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2018; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 60 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan sistematika: sistem dan prosedur perencanaan kebutuhan dan penganggaran; sistem dan prosedur pengadaan; sistem dan prosedur penerimaan, penyimpanan dan penyaluran; sistem dan prosedur penggunaan; sistem dan prosedur penatausahaan; sistem dan prosedur pemanfaatan; sistem dan prosedur pengamanan dan pemeliharaan; sistem dan prosedur penilaian; sistem dan prosedur penghapusan; sistem dan prosedur pemindahtanganan; sistem dan prosedur pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan sistem dan prosedur tuntutan ganti rugi.
Dokumen Sistem dan Prosedur Pengelolaan BMD tercantum dalam Lampiran
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2020.
87 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 21 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kualitas Pelayanan Publik
kepada masyarakat agar terlaksana secara efektif dan efisien serta
untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; . Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; PerMenPAN RB Nomor 23 Tahun 2017; Permendagri Nomor 138 Tahun 2017; Perda Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2016; Perbup Tabalong Nomor 47 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Lokasi MPPberada di Jl. Pelita RT.012 Kelurahaan Mabu'un Kecamatan Murung
Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. MPP diselenggarakan oleh DPMPTSP. MPP meliputi seluruh Penyelenggaraan Layanan Publik atas barang, jasa
darr/atau pelayanan administrasi termasuk Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
Badan Usaha MilikNegara, Badan Usaha MilikDaerah dan Swasta. Biaya MPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui
Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPMPTSP dan sumber lain yang sah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala oleh Tim yang ditetapkan
oleh Bupati, yang bertugas: melakukan pemantauan;
melakukan evaluasi atas penyelenggaraan MPP; dan melaporkan hasil pengawasan Kepada Bupati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2020.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 20 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 25 ayat (3), Pasal 33 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), Pasal 42 ayat (5) dan Pasal 56 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 54 tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, meliputi: Ketentuan Umum; Tujuan; Ruang Lingkup; Rencana Induk Pengelolaan Sampah; Pemilahan dan Pengumpulan Sampah; Pengangkutan Sampah; Perizinan Pengelolaan Sampah; Pemberian Kompensasi dan Pembiayaan; Penyelesaian Sengketa; Insentif Dan Disinsentif; Peran Serta Masyarakat; Sanksi Administratif; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2020.
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4), Pasal 21 ayat (3), Pasal 26 ayat (7) dan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 2018; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 54 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini memuat tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan. Pemungutan Retribusi dilakukan oleh petugas pemungut Retribusi dengan cara memungut pada Wajib Retribusi yang mendapatkan pelayanan persampahan. Petugas pemungut dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong atau Perangkat Daerah yang menangani urusan persampahan. Hasil pungutan Retribusi bruto disetor ke Kas Daerah secara langsung atau online selambat-lambatnya 1 x 24 jam melalui Bendahara Penerimaan atau yang ditentukan lain oleh Bupati. Bentuk, isi, ukuran dan warna tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Apabila Wajib Retribusi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SKRD tidak melunasi Retribusi yang terutang, maka akan diterbitkan Surat Teguran. Apabila Surat Teguran tidak diindahkan oleh Wajib Retribusi, maka Kepala SKPD yang menangani urusan persampahan segera menerbitkan STRD. Pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan STRD sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan. Piutang Retribusi yang dihapuskan merupakan piutang Retribusi yang sudah dilakukan penagihan yang meliputi pokok Retribusi dan kenaikan bunga dan/atau denda. Jika terdapat kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong.
Pemeriksaan Retribusi dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk. Untuk menunjang kegiatan pembinaan, pengelolaan kebersihan lingkungan dan pemungutan Retribusi Persampahan, disediakan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar 35 % (tiga puluh lima perseratus) dari realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2020.
11 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
