Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan

Peraturan Bupati ini memuat tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan. Pemungutan Retribusi dilakukan oleh petugas pemungut Retribusi dengan cara memungut pada Wajib Retribusi yang mendapatkan pelayanan persampahan. Petugas pemungut dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong atau Perangkat Daerah yang menangani urusan persampahan. Hasil pungutan Retribusi bruto disetor ke Kas Daerah secara langsung atau online selambat-lambatnya 1 x 24 jam melalui Bendahara Penerimaan atau yang ditentukan lain oleh Bupati. Bentuk, isi, ukuran dan warna tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Apabila Wajib Retribusi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SKRD tidak melunasi Retribusi yang terutang, maka akan diterbitkan Surat Teguran. Apabila Surat Teguran tidak diindahkan oleh Wajib Retribusi, maka Kepala SKPD yang menangani urusan persampahan segera menerbitkan STRD. Pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan STRD sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan. Piutang Retribusi yang dihapuskan merupakan piutang Retribusi yang sudah dilakukan penagihan yang meliputi pokok Retribusi dan kenaikan bunga dan/atau denda. Jika terdapat kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong. Pemeriksaan Retribusi dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk. Untuk menunjang kegiatan pembinaan, pengelolaan kebersihan lingkungan dan pemungutan Retribusi Persampahan, disediakan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar 35 % (tiga puluh lima perseratus) dari realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan.