Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MOJOKERTO
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi yang efektif dan efisien, maka Peraturan
Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Mojokerto perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
4. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto.
Menghapus ketentuan pasal 10 huruf e dan mengubah ketentuan pasal 10 huruf f tentang tugas dari Seksi Operasi dan Pengendalian, Seksi Kerjasama dan Seksi Pengamanan dan Pengawalan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Perbup Nomor 61 Tahun 2016
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 63 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 No 63
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kabupaten Mojokerto, perlu mengatur penyesuaian nomenklatur, tata cara pemungutan dan hasil perhitungan nilai sewa reklame untuk memenuhi tuntutan pemungutan pajak reklame agar sesuai dengan perkembangan keadaan;
b. bahwa dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 juncto Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2011.
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Pendaftaran wajib pajak reklame;
3. Jenis jenis pajak reklame;
4. Dasar pengenaan dan cara penghitungan pajak;
5. Pengisian surat pendaftaran objek pajak dan penyampaian SKPD, SKPDKB, SKPDKBT;
6. Penagihan;
7. Pembayaran dan penyetoran;
8. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
9. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak;
10. Pengawasan dan penertiban;
11. Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :
a. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 49);
b. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49
Tahun 2011 ten tang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Nomor 18);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MOJOKERTO
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi yang efektif dan efisien, maka Peraturan
Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Mojokerto perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Mojokerto.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
4. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Mojokerto.
Mengubah ketentuan pasal 10 tentang tugas dari Seksi Pengelolaan Sampah, Seksi Pengurangan dan Sampah Seksi Pengolahan Limbah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 82 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 No 82
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Mojokerto No 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Transaksi Non Tunai Tahun 2018
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan transaksi non tunai dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan tertib adrninistrasi serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai pengelolaan kcuangan daerah dengan bcrpedornan pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 ten tang Pengelolaan Keuangan Dacrah, maka Pcraturan Bupati Mojokerto Nomor l Tahun 2018 Lenta.ng Peyelenggaraan Transaksi Non Tunai Tahun 2018 perlu diubah.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mojokerto tenta.ng Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Mojokerto Nornor 1 Tahun 2018 tentang Penyclenggaraan Transaksi Non Tunai Tahun 2018.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun l 950 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012;
Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 1 tahun 2018;
Beberapa Ketentuan dalam Lampiran pada Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Transaksi Non Tunai Tahun 2018 diubah;
1. Ketentuan dalam Lampiran I angka II huruf A ditambah dua angka yaitu angka 4 dan angka 5;
2. Ketentuan dalam Lampiran II angka V huruf A diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 57 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 No 57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola RSUD Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto
ABSTRAK:
a. bahwa rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki peran strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan oleh karena itu rumah sakit dituntut untuk dapat memberikan pelayanan bermutu sesuai dengan yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6);
huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79
Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah maka perlu ditindaklanjuti penyusunan Tata Kelola bagi Rumah sakit Umum Daerah untuk melaksanakan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mojokerto tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang• Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014;
Peraturan Pemerinta.h Nomor 23 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 ;
Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 /MENKES/ PER/I/2010;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indoneia Nomor 755/MENKES/PER/IV /2011;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013;
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indoneia Nomor 42 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012;
Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 67 Tahun 2013.
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Pola Tata Kelola;
3. Pola Tata Kelola Korporasi;
4. Dewan Pengawas;
5. Organisasi;
6. Organisasi Pelaksana;
7. Organisasi Pendukung;
8. Tata Kerja Unit Kerja Instalasi;
9. Pengelolaan SUmber Daya Manusia;
10. Standar Pelayanan Minimal;
11. Pengelola Keuangan;
12. Pengelolaan Barang;
13. Peraturan Internal Staf Keperawatan;
14. Pola tata kelola staf medis;
15. Kerahasiaan dan Informasi Medis;
16. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Pola Tata Kelola RSUD Prof. dr. Soekandar (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 65 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 No 65
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Bupati No 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2019
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 364/P/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima BOS Afirmasi dan Bos Kinerja Tahun 2019 sehingga terjadi perubahan pada satuan pendidikan penerima BOS Afirmasi
dan Bos Kinerja Tahun 201,9 pada Dinas Pendidikan
Kabupaten Mojokerto, dan melaksanakan amanat
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987 /PL.Ol.8-KPT/06/KPU/V /2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sehingga terjadi perubahan perolehan suara masing-masing partai politik hasil Pemilu tahun 2019 dan pada anggaran bantuan keuangan kepada masing-masing partai politik tahun 2019 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto, serta penyesuaian terhadap nama dan alamat lembaga penerima hibah barang pada Lampiran 111.B. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto; maka Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2019 perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2019;
Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019;
Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019;
Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2019
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 Nomor 45) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah;
2. Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 45) rekening 1.01.1 Dinas Pendidikan dan rekening 4.04.5 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan dalam Lampiran IIJ.B Angka 3 Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 75 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 75, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 No 75
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019;
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Pembentukan UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar pada Dinas Pangan dan Perikanan dengan kriteria Klasifikasi B;
3. Kedudukan dan susunan organisasi;
4. Uraian tugas dan Fungsi;
5. Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Tata Kerja;
7. Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan;
8. Jabatan Perangkat Daerah;
9. Ketentuan Peralihan;
10. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 50 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 No 50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 39 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2016-2021
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021, maka dalam rangka menyesuaikan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, terhadap Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun
2016-2021 perlu diubah; ..
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun
2016 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 juncto Undang• Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2019;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 96) diubah sebagai beriku t:
1. Ketentuan Pasal 2 huruf a diubah;
2. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 64 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 No 64
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Perkreditan Rakyat Majatama pada TA 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penambahan penyertaan modal pada PT. BPR Majatama dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. BPR Majatama pada Tahun Anggaran 2019;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 juncto Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2015;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2013;
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Maksud dari penambahan penyertaan modal adalah untuk memperkuat struktur permodalan PT. BPR Majatama dan meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi serta mendorong pertumbuhan perekonomian daerah;
3. Tujuan dari penambahan penyertaan modal adalah untuk meningkatkan kinerja PT. BPR Majatama sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
4. Besaran penyertaan modal;
5. Penganggaran;
6. Pertanggungjawaban;
7. Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 17 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 No 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Piagam Pengawasan Internal (Intern Audit Charter) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menindaklanjuti hasil pelaksanaan pendampingan perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Maret
2019 dan memberikan landasan yuridis atas kewenangan,
tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), maka perlu menetapkan Piagam Pengawasan Internal (Intern Audit Charter) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Pengawasan Internal (Intern Audit Charter) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Orgaisasi, Togas, Fungsi dan Tata Kerja Pedoman lnspektorat Kabupaten Mojokerto;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 52 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
