Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 63 Tahun 2019

Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Pendaftaran wajib pajak reklame; 3. Jenis jenis pajak reklame; 4. Dasar pengenaan dan cara penghitungan pajak; 5. Pengisian surat pendaftaran objek pajak dan penyampaian SKPD, SKPDKB, SKPDKBT; 6. Penagihan; 7. Pembayaran dan penyetoran; 8. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak; 9. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak; 10. Pengawasan dan penertiban; 11. Ketentuan penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 63 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Mojokerto

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Mojokerto

Tanggal Penetapan

19 November 2019

Tanggal Pengundangan

02 Desember 2019

Tanggal Berlaku

02 Desember 2019

Sumber

BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 No 63

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Mojokerto

Bidang

Halaman ini telah diakses 582 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup No 63 2019 ttg Tata cara pemungutan pajak reklame.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PAJAK DAN RETRIBUSI

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 No 63

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kabupaten Mojokerto, perlu mengatur penyesuaian nomenklatur, tata cara pemungutan dan hasil perhitungan nilai sewa reklame untuk memenuhi tuntutan pemungutan pajak reklame agar sesuai dengan perkembangan keadaan; b. bahwa dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 juncto Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2011.
Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Pendaftaran wajib pajak reklame; 3. Jenis jenis pajak reklame; 4. Dasar pengenaan dan cara penghitungan pajak; 5. Pengisian surat pendaftaran objek pajak dan penyampaian SKPD, SKPDKB, SKPDKBT; 6. Penagihan; 7. Pembayaran dan penyetoran; 8. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak; 9. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak; 10. Pengawasan dan penertiban; 11. Ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku : a. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 49); b. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2011 ten tang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Nomor 18); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521