Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
ABSTRAK:
Bahwa dalam penetapan retribusi izin mendirikan bangunan untuk bangunan yang melaksanakan fungsi sosial dan budaya perlu dilakukan perubahan terhadap penetapan retribusi izin mendirikan bangunan tersebut
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.20 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.36 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.18 Tahun 2016, PP No.12 Tahun 2017, PP No.24 Tahun 2019, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda No.2 Tahun 2011, Perda No.7 Tahun 2016, Perda No.10 Tahun 2018
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2016
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2019.
Perubahan Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Peraturan ini memiliki 6 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 33 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang JADWAL RETENSI ARSIP PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraaaan Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kota Pontianak
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No.43 Tahun 2009, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.28 Tahun 2012, PP No.18 Tahun 2016, Perka ANRI No.14 Tahun 2015, Perka ANRI No.22 Tahun 2015, PErda No.9 Tahun 2015, Perda No.7 Tahun 2016, Perda No.5 Tahun 2019,
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; JRA; Pelaksanaan Penyusunan Arsip; Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2019.
Pencabutan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2004 tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA) Pemerintah Kota Pontianak
Peraturan ini memiliki 8 halaman dan 180 halaman lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 32 Tahun 2019
PERWALI Kota Pontianak No. 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2017 tentang Sistem Prosedur Penyetoran dan Pembayaran Non Tunai Pendapatan/ Belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak
Mengubah
PERWALI Kota Pontianak No. 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2017 tentang Sistem Prosedur Penyetoran dan Pembayaran Non Tunai Pendapatan/Belanja Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 81 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM PROSEDUR PENYETORAN DAN PEMBAYARAN NON TUNAI PENDAPATAN/BELANJA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK
ABSTRAK:
Bahwa guna memberikan kepastian hukum dalam pembayaran belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah yang tepat jumlah, aman, efisien, transparan dan akuntabel, perlu menyesuaikan beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Penyetoran dan Pembayaran Non Tunai Pendapatan/Belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.55 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda No.3 Tahun 2010, Perda No.7 Tahun 2016, Perwako No.81 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Perubahan Pasal 8 Perwako No.81 Tahun 2017 tentang Sistem Prosedur Penyetoran Dan Pembayaran Non Tunai Pendapatan/Belanja Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2019.
Peraturan ini memiliki 4 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 31 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 51 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Bahwa sebagai pendukung pilar penganggaran berbasis kinerja perlu melakukan penyesuaian dan penambahan komponen pada Standar Biaya Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2018 tentang Standar Biiaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2019
-Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.38 Tahun 2018, PMK NO.32/PMK.02/2018, Perda No.3 Tahun 2010, Perda No.7 Tahun 2016, Perda No.11 Tahun 2018, Perwako No.70 Tahun 2012, Perwako No.51 Tahun 2018, Perwako No.74 Tahun 2018, Perwako No.76 Tahun 2018, Perwako No.7 Tahun 2019
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Perubahan Pasal 7 dan Lampiran I Perwako No.51 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun ANggaran 2019
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2019.
-Pencabutan :
1.Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Upah Pekerja Harian Lepas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2017 Nomor 2);
2.Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Upah Pekerja Harian Lepas Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2017 Nomor 3);
3.Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 43);
4.Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Upah Pekerja Harian Lepas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2017 Nomor 79);
5.Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 26);dan
6.Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Upah Pekerja Harian Lepas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 79)
Peraturan ini memiliki 8 halaman dan 1 halaman lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 29 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENETAPAN BESARAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG PELAJAR, PENUMPANG UMUM DAN TARIF SEWA DALAM KOTA BUS RAPID TRANSIT KOTA PONTIANAK
ABSTRAK:
Bahwa untuk penetapan tarif Bus Rapid Transit (BRT) terhadap angkutan umum dalam kota, maka perlu ditetapkan kembali ketentuan mengenai besaran tarif angkutan penumpang umum Bus Rapid Transit yang dapat lebih luas menjangkau penumpang sehingga terwujud kondisi angkutan jalan yang tertib, murah, selamat, aman dan lancar.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No.22 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.74 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Perda No.7 Tahun 2016, Perwako No.64 Tahun 2016, Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomro SK.687/AJ.206?DRJD/2002.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup, Tarif BRT; Tata Cara Pembayaran Tarif BRT; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2019.
Peraturan ini memiliki 9 halaman dan 104 halaman lampiran.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PETUNJUK TEKNIS BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KOTA PONTIANAK
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu dibuat aturan teknis dalam pelaksanaan Rumah Tak Layak Huni (RTLH).
-Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 2002, UU No.13 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2011, UU No.13 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.65 Tahun 2005, .PP No.79 Tahun 2005, PP No.14 Tahun 2016, PP No.18 Tahun 2016, PP NO.17 Tahun 2017, PP No.2 Tahun 2018, Permendagri No.100 Tahun 2018, PermenPUPR No.10/PERMEN/M/2007, PermenPR No.12 Tahun 2014, PermenPU No.16 Tahun 2010, PErmenPUPR No.29 Tahun 2018, Perda No.7 Tahun 2016, Perda No.10 Tahun 2018, Perwako No.70 Tahun 2016, Perwako No.80 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Pengajuan Persyaratan RTLH; Verifikasi Pengajuan RTLH; Penetapan Calon Penerima Bantuan RTLH; Tata Cara Penyaluran Bantuan RTLH; Sanksi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2019.
Peraturan ini memiliki 8 halaman dan 1 halaman lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 26 Tahun 2019
PENATAAN DAN PENGAWASAN KAWASAN DAERAH WATERFRONT KOTA DI KOTA PONTIANAK
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 26, BD.2019/NO.26 LL Kota Pontianak : 7 Hal
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENATAAN DAN PENGAWASAN KAWASAN DAERAH WATERFRONT KOTA DI KOTA PONTIANAK
ABSTRAK:
bahwa terlaksananya pembangunan waterfront kota di pinggiran Sungai Kapuas, Sungai Landak dan parit sebagai upaya merevitalisasi kawasan untuk menumbuh kembangkan perekonomian di Kota Pontianak;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No.23 Tahun 2014, UU No.1 Tahun 2011, PP No.65 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, LN No.114 Tahun 2016, PP No.18 Tahun 2016, PP No.17 Tahun 2017, Permenpr No.12 Tahun 2014, Permenpu No.16 Tahun 2010, Perda No.2 Tahun 2013, Perda No.7 Tahun 2016, Perwako No.70 Tahun 2016, Perwako No.80 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Ketentuan Diatas Waterfront Kota, Fasilitas Waterfront Kota Pontianak dan Kawasan Waterfront Kota Pontianak, Ketentuan Bangunan Disekitar Kawasan Waterfront Kota Pontianak, Pengawasan Water Front Kota, Fasilitas Waterfront Kota Pontianak dan Kawasan Waterfront Kota Pontianak, Sanksi, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2019.
Peraturan ini memiliki 7 halaman dan 0 halaman lampiran.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 25 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang MASTERPLAN PONTIANAK SMART CITY TAHUN 2019-2028
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Pontianak Tahun 2005 s/d 2025 dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, dimana pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (e-Government) akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta sesuai visi pembangunan Kota Pontianak Tahun 2019-2024 yakni “Pontianak Kota Khatulistiwa, berwawasan Lingkungan Yang Cerdas dan Bermartabat”.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No.25 Tahun 2004, UU No.26 Tahun 2007, UU No.11 Tahun 2008, UU No.14 Tahun 2008, UU No.25 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.82 Tahun 2012, PP No.96 Tahun 2012, PP No.18 Tahun 2016, Inpres No.3 Tahun 2003, Perda No.7 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup, Sistematika Masterplan Pontianak Smart City; Pengendalian dan Evaluasi Masterplan Pontianak Smart City; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2019.
Peraturan ini memiliki 9 halaman dan 104 halaman lampiran.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 24 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG BESARAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION) DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT REIMBURSABLE COST) UNTUK PEKERJAAN JASA KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
ABSTRAK:
Bahwa dengan adanya penambahan Jasa perencanaan dan pengawasan untuk tenaga ahli (Profesional staf) perlu merubah Peraturan Walikota tentang Besaran Biaya Langsung Personil (Remuneration) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Reimbursable Cost) untuk konsultansi di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 2002, UU No.33 Tahun 2004, UU No.38 Tahun 2004, UU No.1 Tahun 2011, UU NO.23 Tahun 2014, UU No.2 Tahun 2017, PP NO.29 Tahun 2000, PP No.58 Tahun 2005, PP No.34 Tahun 2006, Perpres No.16 Tahun 2018, PermenPU No.28/PRT/M/2016, PermenPUPR No.22/PRT/M/2018, Perda No.7 Tahun 2016, Perda No.10 Tahun 2018, Perwako No.21 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang perubahan Pasal 6 Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2019.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG BESARAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION) DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT REIMBUSABLE COST) UNTUK PEKERJAAN JASA KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
Peraturan ini memiliki 5 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN
ABSTRAK:
Bahwa segala bentuk tindak kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia, sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No.4 Tahun 1979, UU No.20 Tahun 1999, UU No.39 Tahun 1999, UU No.1 Tahun 2000, UU No.23 Tahun 2002, UU No.23 Tahun 2004, UU No.13 Tahun 2006, UU No.21 Tahun 2007, UU No.11 Tahun 2012, UU No.23 Tahun 2014, PP No.2 Tahun 1988, PP No.4 Tahun 2006, PP No.54 Tahun 2007, PP No.9 Tahun 2008, PP No.18 Tahun 2016, Kepres No.36 Tahun 1990, Kepres No.59 Tahun 2002, Kepres No.87 Tahun 2002, Kepres No.88 Tahun 2002, Kepres No.77 Tahun 2004, PermenPPA No.1 Tahun 2010, Perda No.3 Tahun 2014, Perda No.7 Tahun 2016, Perwako No.60 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Asas, Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup, Hak Anak Korban Tindak Kekerasan; Kewajiban dan Tanggung Jawab; Pencegahan Tindak kekerasan; Pelayanan Korban Tindakan Kekerasan; Kelembagaan; Kerjasama Dan Kemitraan; Peran Serta Masyarakat; Larangan; Pembinaan dan Pengawasan; SPM; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2019.
Peraturan ini memiliki 14 halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
