STANDAR BIAYA KHUSUS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 23, BD.2021/NO.23, LL Kota Pontianak : 8 HAL
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang STANDAR BIAYA KHUSUS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan percepatan penanganan kesehatan dan penyediaan jarring pengaman sosial (social safety net) serta petugas yang terdampak, perlu menyusun Standar Biaya Khusus Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No.64 Tahun 2020, Permenkeu No.19 Tahun 2020, Pemendagri No.20 Tahun 2020, Kepres No.7 Tahun 2020, Perda No.13 Tahun 2019, Perda Kota Pontianak No.18 Tahun 2020, Perwali No.46 Tahun 2020, Perwali No.47 Tahun 2020, Perwali No.86 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Mekanisme Pengelolaan Bosda Pada SDN dan SMPN di Kota Pontianak, Prinsip Standar Biaya Khusus, Sumber Dana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2021.
6 halaman dan 2 halaman lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 24 Tahun 2021
PERWALI Kota Pontianak No. 5 Tahun 2019 tentang PETUNJUK PENGELOLAAN BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI KOTA PONTIANAK
MEKANISME PEMANFAATAN JASA TENAGA PENDIDIKAN/GURU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI KOTA PONTIANAK
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 24, BD.2021/NO.24, LL Kota Pontianak : 13 HAL
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang MEKANISME PEMANFAATAN JASA TENAGA PENDIDIKAN/GURU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI KOTA PONTIANAK
ABSTRAK:
Bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan biaya operasional sekolah daerah secara akuntabel dan tepat sasaran maka perlu menyusun Mekanisme Pemanfaatan Jasa Tenaga Pendidikan/Guru Non Pegawai Negeri Sipil melalui Biaya Operasional Sekolah Daerah pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Pontianak.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No.13 Tahun 2003, UU No.20 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.11 Tahun 2008, UU No.25 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.28 Tahun 1990, PP No.19 Tahun 2005, PP No.48 Tahun 2008, PP No.17 Tahun 2010, PP No.96 Tahun 2012, PP No.18 Tahun 2016, PP No.12 Tahun 2019, Perpres No.16 Tahun 2018, Permendagri No.77 Tahun 2020, Perda No.12 Tahun 2009, Perda No.2 Tahun 2010, Perda No.13 Tahun 2019, Perda No.7 Tahun 2016, Perwali No.88 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Mekanisme Pengelolaan Bosda Pada SDN dan SMPN di Kota Pontianak, Penempatan, Pembagian Tugas, dan Pemintahan Tempat Tugas, Pengawasan, Indikator Penilaian Prestasi Pekerjaan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2021.
9 halaman dan 4 halaman lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 28 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu mengatur Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD No.18 Ayat (6), UU No.27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1981, UU No.14 Tahun 2002, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.29 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.27 Tahun 1983, PP No.69 Tahun 2010, PP No.91 Tahun 2010, PP No.18 Tahun 2016, PP No.55 Tahun 2016, PP No.12 Tahun 2017, PP No.12 Tahun 2019, PP No.24 Tahun 2019, Permendagri No.77 Tahun 2020, Perda No.2 Tahun 1987, Perda No.11 Tahun 2020, Perda No.1 Tahun 2011, Perda No.8 Tahun 2019, Perda No.8 Tahun 2020, Perda No.7 Tahun 2016, Perda No.13 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Walikota Ini Diatur Tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup, Penerima Dan Pembayaran Insentif, Besaran Dan Alokasi Insentif, Penganggaran Dan Pertanggungjawaban dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2021.
Peraturan ini memiliki 10 halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 29 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 29, BD.2021/NO.29 LL Kota Pontianak : 15 Hal
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, menyatakan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Instansi ditetapkan dan dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian pada Pemerintah Daerah
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.27 Tahun 1959, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016,m Perda No.7 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan, Prinsip dan Ruang Lingkup, Kelembagaan; Penyelenggaraan Manajemen Talenta ASN; Sistem Informasi Manajemen; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2021.
13 halaman dan 2 halaman lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 30 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA PONTIANAK TAHUN 2021-2041
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan dan mengatasi keterbatasan lahan kota dalam menghadapi perkembangan perekonomian kota dan wilayah pada masa mendatang, perlu didukung rencana detail tata ruang;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD No.18 Ayat (6), UU No.27 Tahun 1959, UU No.26 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, UU No.11 Tahun 2020, PP No.26 Tahun 2008, PP No.21 Tahun 2021, Perda No.2 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Walikota Ini Diatur Tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup, Peran Dan Fungsi RDTR Serta Cakupan BWP, Tujuan Dan Sasaran Penataan Ruang, Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang, Penetapan Sub Bwp Yang Diprioritaskan Penanganannya, Ketentuan Pemanfaatan Ruang, Peraturan Zonasi, Ketentuan Perizinan , Hak, Kewajiban Dan Peran Masyarakat, Jangka Waktu Dan Peninjauan Kembali, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2021.
Peraturan ini memiliki 69 halaman dan 149 halaman lampiran.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 32 Tahun 2021
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 32, BD.2021/NO.32, LL Kota Pontianak : 15 HAL
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK
ABSTRAK:
Bahwa Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kota Pontianak.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, PP No.79 Tahun 2005, PP No.18 Tahun 2017, PP No.12 Tahun 2018, PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No.62 Tahun 2017, Permendagri No.77 Tahun 2010, Pergub No.43 Tahun 2017, Perda No.8 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Alat Kelengkapan dan Alat Kelengkapan Lainnya, Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan Reses dan Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi, Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD, Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, Dana Operasional Pimpinan DPRD, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2021.
15 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 35 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 35, BD.2021/NO.35 LL Kota Pontianak : 8 Hal
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KOTA PONTIANAK
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, menyatakan Dalam melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemerintah daerah melakukan pembangunan rumah dan perumahan yang layak huni bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 2002, UU No.13 Tahun 2003, UU No.13 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, UU No.1 Tahun 2011, PP No.65 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.14 Tahun 2016, PP No.18 Tahun 2016, PP No.17 Tahun 2017, PP No.2 Tahun 2018, PP No.16 Tahun 2021, PermenPU No.29 Tahun 2018, PermenPU No.100 Tahun 2018, PermenPU No.1 Tahun 2021, Perda No.7 Tahun 2016, Perda No.11 Tahun 2016, Perda No.10 Tahun 2018, perwako No.70 Tahun 2016, Perwako No.80 Tahun 2018
Ketentuan; Maksud, Tujuan, Prinsip dan ruang Lingkup; Kriteria dan Persuyaratan Pemberian Bantuan STIMULAN RTLH; Veririfkasi Bantuan Stimulan RTLH; Penetapan Calon Penerima Bantuan Stimulan RTLH; Kemitraan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2021.
Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2019
8 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 36 Tahun 2021
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 63 TAHUN 2020 TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2021
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 36, BD.2021/NO.36, LL Kota Pontianak : 4 HAL
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 63 TAHUN 2020 TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
Bahwa sesuai dengan hasil evaluasi terhadap besaran standar belanja perlu melakukan penyesuaian komponen Analisa Standar Belanja Konstruksi di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, UU No.12 Tahun 2017, PP No.12 Tahun 2019, Permen PUPR No.28/PRT/M/2016, Permendagri No.64 Tahun 2020, Perda No.7 Tahun 2016, Perda No.13 Tahun 2019, Perwali No.63 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Perubahan Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2).
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2021.
4 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 37 Tahun 2021
PERWALI Kota Pontianak No. 58 Tahun 2020 tentang PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 58 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 37, BD.2021/NO.37, LL Kota Pontianak : 9 HAL
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 58 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
ABSTRAK:
Bahwa kondisi Corona Virus Disease 2019 di Kota Pontianak sudah menunjukan perbaikan sehingga Kota Pontianak perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No.4 Tahun 1984, UU No.24 Tahun 2007, UU No.36 Tahun 2009, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, UU No.6 Tahun 2018, PP No.49 Tahun 1991, PP No.21 Tahun 2008, PP No.53 Tahun 2010, PP No.88 Tahun 2019, PP No.21 Tahun 2020, Perpres No.82 Tahun 2020, Kepres No.11 Tahun 2020, Kepres No.12 Tahun 2020, Kemenkes No.HK.01.07/Menkes/247/2020, Kemenkes No.HK.02.07/335/2020, Perda No.13 Tahun 2012, Perwali No.58 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Perubahan Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 11, angka 21 diubah, angka 20 dihapus.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2021.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 58 TAHUN 2020
9 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 39 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN
ABSTRAK:
bahwa salah satu strategi penting untuk mengatasi pola pikir masyarakat tentang korupsi adalah melalui penguatan pendidikan karakter;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No.28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014, PP No.19 Tahun 2005, PP No.55 Tahun 2007, PP No.74 Tahun 2008, PP No.17 Tahun 2010, Permendikbud No.79 Tahun 2014, Perda No.12 Tahun 2009, Perda No.3 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Walikota Ini Diatur Tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup, Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi, Penghargaan, Pembinaan Dan Pengawasan, Pembiayaan, Sanksi dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2021.
Peraturan ini memiliki 11 halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
