Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 22
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa sampah plastik merupakan komponen yang sulit
terurai oleh proses alam dan berbahaya bagi ekosistem
dan kesehatan manusia yang saat ini telah menjadi
permasalahan global yang mengancam hak masyarakat
untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan
sehat;
b. bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tuban
cenderung semakin meningkat dengan diikuti perubahan
pola konsumsi masyarakat sehingga berdampak semakin
meningkatnya sampah plastik dan telah menjadi salah
satu permasalahan di daerah sehingga perlu dikelola
secara aman dan tepat agar tidak mengganggu
lingkungan;
c. bahwa sesuai kondisi sebagaimana dimaksud dalam
huruf b, maka sebagai upaya dalam pengurangan dan
penanganan sampah plastik terutama oleh produsen di
Daerah dipandang perlu pengaturan dalam Peraturan
Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan
Sampah Plastik.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 ; 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020; 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017; 12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13
Tahun 2012; 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
3/PRT/M/2013; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun
2015; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun
2016
Materi pokok: mengatur mengenai Pengelolaan
Sampah Plastik sebagai bagian kebijakan dan strategi pengurangan serta penanganan
sampah Daerah. memuata antara lain: ketentuan umum; asas dan tujuan; ruang lingkup; kebijakatn dan strategi pengelolaan sampah
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021.
jumlah 24 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 4 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 SERI E NOMOR 19
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
ABSTRAK:
a. bahwa Musyawarah Desa merupakan musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Musyawarah Desayang partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat dipandang perlu menyusun Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
PeraturanMenteriDalam Negeri Nomor80Tahun 2015tentangPembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD NOMOR 3 SERI E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang GERAKAN MENGAJI
ABSTRAK:
BAHWA UNTUK MELAKSANAKAN VISI PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN YAITU TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TUBAN YANG LEBIH RELIGIUS, MAJU, BERSIH, DAN SEJAHTERA SERTA UNTUK MENINGKATKAN KEIMANAN DAN KETAQWAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA KHUSUSNYA DALAM MEMBENTUK GENERASI YANG QUR'ANI DAN BERAKHLAK MULIA, MAKA PERLU MENGATUR GERAKAN MENGAJI DALAM PERATURAN BUPATI
UU NOMOR 12 TAHUN 1950 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NOMOR 2 TAHUN 1965; UU NOMOR 20 TAHUN 2003; UU NOMOR 12 TAHUN 2011; UU NOMOR 23 TAHUN 2014 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH KEDUA KALI DENGAN UU NOMOR 9 TAHUN 2015; PP NOMOR 19 TAHUN 2005 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP NOMOR 32 TAHUN 2013; PP NOMOR 58 TAHUN 2005; PP NOMOR 55 TAHUN 2007; PP NOMOR 47 TAHUN 2008; PP NOMOR 48 TAHUN 2008; PP NOMOR 74 TAHUN 2008; PP NOMOR 17 TAHUN 2010 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP NOMOR 66 TAHUN 2010; PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH KEDUA KALI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011; PERMENAG NOMOR 90 TAHUN 2013; PERMENAG NOMOR 13 TAHUN 2014; KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 182-A TAHUN 1988 DAN NOMOR 48 TAHUN 1988; PERDA KABUPATEN TUBAN NOMOR 02 TAHUN 2013; PERDA KABUPATEN TUBAN NOMOR 6 TAHUN 2016; PERDA KABUPATEN TUBAN NOMOR 14 TAHUN 2016
KETENTUAN UMUM, DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN, PENYELENGGARAAN GERAKAN MENGAJI; PESERTA DIDIK, HAK DAN KEWAJIBAN, PEMBELAJARAN, TENAGA PENDIDIK, KURIKULUM, MONITORING DAN EVALUASI, KETENTUAN LAIN-LAIN, KETENTUAN PERALIHAN, DAN KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2018.
TIDAK ADA
GERAKAN MENGAJI
9 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERlNTAH KABUPATEN TUBAN
ABSTRAK:
Menimbang a. bahwa sebagai tindakIanjut atas ketentuan Peraturan
Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan
Korupsi Nomor 07 tahun 2016 tentang Tata Cara
Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara, maka materi pengaturan
mengenai tata cara pelaporan harta kekayaaan
penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tuban, perlu disesuaikan;
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Pendaftaran dan Pengumuman Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tuban, sudah tidak sesuai dan
perlu dicabut;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pelaporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tuban;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016;
Materi Pokok: mengatur mengenai Pelaporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tuban; memuat antara lain: ketentuan umum; penyampaian LHKPN; kriteria wajib LHPKN; periode penyampaian; verivikasi ; pengumuman LHKPN; Unit pengelola LHKPN; pengawasan dan sanksi andministrasi; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
Peraturan
Bupati Nomor 23 Tahun 2Ql 7 tentang Tata Cara Pendaftaran
dan Pengumuman Lapora!n Harta Kekayaan Penyelenggara
I Negara di Llngkungan Pemerintah Kabupaten Tuban, dicabut
dan dinyatakan tidak berl!lku.
jumlah 18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 5 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Penetapan Kode Wilayah Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 5 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri E Nomor 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 47 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tuban TA 2016
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya perubahan harga bahan konstruksi dan kebutuhan lainnya maka perlu dilakukan penyesuaian Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2016 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 47 Tahun 2015 tentang Standar · Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2016 dan menetapkannya kembali dalam Peraturan Bupati;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah keempat kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Bupati Tuban Nomor 47 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 47);
Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Tuban Nomor 47 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 47) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan dalam lampiran IV romawi VI setelah angka 9 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 10;
2. Ketentuan lampiran V romawi VIII diubah dan setelah romawi VIII ditambahkan 1 angka romawi yakni romawi IX;
3. Ketentuan lampiran VII diubah;
4. Ketentuan lampiran IX romawi XI diubah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2016.
45 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 5 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 SERI E NOMOR 29
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
ABSTRAK:
a. bahwa penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan J alan dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Daerah, diperlukan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjamin kehandalan, keselamatan, kelancaran, ketertiban, keamanan dan kenyamanan, berdaya guna dan berhasil guna;
b. bahwa penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ke dalam satu kebijakan Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangannya sehingga lebih bermanfaat bagi masyarakat;
c. bahwa dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta dalam rangka mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selarnat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman dan efisien, maka perlu mengatur Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang lebih jelas dan tegas serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maim perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan;
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu
Lintas;
Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Nomor 2);
Tujuan Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan di Daerah adalah :
a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, nyaman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian Daerah, memajukan kesejahteraan masyarakat,memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa,serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa;
dan
c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2016.
103 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri E No 4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN , PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya permendagri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, maka terhadap peraturan bupati Tuban no 29 tahun 2011 tentang tata cara penganggaran , pelaksanaan dan penatausahaan , pertanggungjawaban dan pelaporan sosial sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan peraturan bupati tuban nomor 35 tahun 2018 untuk disesuaikan dengan ketentuan dimaksud
Mengingat : UU no 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU no 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; PP 58 tahun 2005 nomor tentang pengelolaan keuangan daerah
peraturan ini mengatur menganai peraturan bupati Tuban no 29 tahun 2011 tentang tata cara penganggaran , pelaksanaan dan penatausahaan , pertanggungjawaban dan pelaporan sosial. yaitu paal 3, 13, 28,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2019.
merubah peraturan bupati Tuban no 29 tahun 2011 tentang tata cara penganggaran , pelaksanaan dan penatausahaan , pertanggungjawaban dan pelaporan sosial
jumlah 9 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
