Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 549 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri No. 11 Tahun 2015

PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan

Download file:

11 PERDA 2015 ttg PELESTA...N DAN KEBUDAYAAN.pdf

Pariwisata dan Kebudayaan

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2015 Nomor 3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa kesenian dan kebudayaan merupakan bagian dari khasanah budaya daerah dan cerminan atas identitas daerah yang tumbuh, hidup, berkembang, dan berakar sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal; b. bahwa keberadaan kesenian dan kebudayaan merupakan kekayaan kultural yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal yang penting sebagai dasar pembangunan kepribadian, pembentukan jati diri, serta ketahanan sosial budaya masyarakat, sehingga perlu dilestarikan dan dikembangkan.
1. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658); 4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan.
1. Pelestarian dan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah diarahkan pada usaha kolektif guna memperkokoh jati diri bangsa, martabat dan pembangunan identitas kedaerahan yang berlandaskan pada nilai-nilai kearifan lokal, etika dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan; 2. Guna mendukung program pelestarian dan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah, pemerintah daerah wajib memberikan apresiasi kegiatan kepada pelaku kesenian dan budayawan; 3. Walikota mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap pelestarian dan pengembangan kesenian dan kebudayaan di daerah; 4. Seniman mandiri,budayawan, grup kesenian, budayawan, pendidik kesenian, pendidik kebudayaan, peneliti kesenian dan peneliti kebudayaan berfungsi sebagai mitra pemerintah daerah dalam upaya pelestarian dan pengembangan kesenian dan budaya daerah; 5. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian dan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah, dilaksanakan oleh Walikota melalui SKPD yang membidangi dan bertanggung jawab dibidang kesenian, kebudayaan dan pendidikan, serta SKPD lain yang terkait dengan pelestarian dan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
18 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri No. 10 Tahun 2015

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

10_PERDA_2015_ttg_TANGGUN...OSIAL_PERUSAHAAN.pdf

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2015 Nomor 11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

ABSTRAK:

a. bahwa upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di daerah merupakan bagian integral penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; b. bahwa upaya sebagaimana dimaksud huruf a dapat terlaksana dengan baik dan efektif apabila terjalin hubungan sinergis dan berkelanjutan antara pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat; c. bahwa pelaku dunia usaha harus memperoleh kemudahan dan perlindungan dalam berusaha, serta pemberian kesempatan yang lebih luas untuk berperan serta dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya.
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305); 4. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan; 5. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4).
1. Setiap perusahaan yang memiliki ukuran usaha, skala dampak lingkungan, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan tertentu wajib melakukan penganggaran dana untuk program TSP bagi masyarakat di daerah berdasarkan rencana kerja tahunan perusahaan; 2. Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TSP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan; 3. Pelaksana TSP adalah perusahaan yang menjalankan usahanya di daerah. Perusahaan sebagaimana dimaksud meliputi perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baik yang menghasilkan barang maupun jasa; 4. Pemerintah daerah memberi penghargaan kepada Perusahaan yang telah bersungguh–sungguh melaksanakan TSP. Bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
23 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri No. 9 Tahun 2015

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK MISKIN KOTA KEDIRI

Abstrak

Download file:

9_PERDA_2015_ttg_PERUBAHA...NTUNAN_KEMATIAN_.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri No. 8 Tahun 2015

PENANAMAN MODAL

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

8_PERDA_2015_ttg_PENANAMAN_MODAL.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri No. 7 Tahun 2015

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan

Download file:

7_PERDA_2015_ttg_PENYELEN...ASI_KEPENDUDUKAN.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri No. 5 Tahun 2015

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

5_PERDA_2015_ttg_PERUBAHA...BUSI_JASA_USAHA_.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri No. 4 Tahun 2015

IZIN LINGKUNGAN

Abstrak

Lingkungan Hidup Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

4_PERDA_2015_ttg_IZIN_LINGKUNGAN.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri No. 3 Tahun 2015

PENGELOLAAN SAMPAH

Abstrak

Lingkungan Hidup

Download file:

3_PERDA_2015_ttg_PENGELOLAAN_SAMPAH.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri No. 2 Tahun 2015

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DHAHA

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Download file:

2_PERDA_2015_ttg_PDAM_(1).pdf

2_PERDA_2015_ttg_PDAM_(2).pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri No. 1 Tahun 2015

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

1_PERDA_2015_ttg_PPNS.pdf

First
Previous
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .