Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri No. 4 Tahun 2015

IZIN LINGKUNGAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II Bagian Kesatu Dokumen Lingkungan Bagian Kedua AMDAL BAB III IZIN LINGKUNGAN BAB IV KOMISI PENILAI AMDAL DAERAH BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VI PEMBINAAN BAB VII PENDANAAN BAB VIII PENGAWASAN BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF BAB IX PENYIDIKAN BAB X KETENTUAN PIDANA BAB XI KETENTUAN PERALIHAN BAB XII KETENTUAN PENUTUP BAB XII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2015 tentang IZIN LINGKUNGAN

T.E.U.

Indonesia, Kota Kediri

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Kediri

Tanggal Penetapan

29 Januari 2015

Tanggal Pengundangan

30 Juni 2015

Tanggal Berlaku

Sumber

Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2015 Nomor 5

Subjek

LINGKUNGAN HIDUP - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Kediri

Bidang

Halaman ini telah diakses 1038 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

4_PERDA_2015_ttg_IZIN_LINGKUNGAN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

perizinan - lingkungan
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2015 Nomor 5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG IZIN LINGKUNGAN
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan, perlu meningkatkan upaya pengendalian dari dampak negarif dari setiap usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup; b. bahwa guna meningkatkan dampak positif bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib analisis dampak lingkungan dan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, maka harus memiliki Izin Lingkungan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Lingkungan; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408); 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256); 9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 3); BAB I KETENTUAN UMUM BAB II Bagian Kesatu Dokumen Lingkungan Bagian Kedua AMDAL BAB III IZIN LINGKUNGAN BAB IV KOMISI PENILAI AMDAL DAERAH BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VI PEMBINAAN BAB VII PENDANAAN BAB VIII PENGAWASAN BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF BAB IX PENYIDIKAN BAB X KETENTUAN PIDANA BAB XI KETENTUAN PERALIHAN BAB XII KETENTUAN PENUTUP BAB XII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . 23

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521