Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 60, Berita Daerah Kabupaten Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 60
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang MEKANISME PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN DAN PENCEGAHAN
PENYEBARAN COVID -19
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan
serta tertib administrasi pengelolaan belanja tidak terduga
untuk penanganan dan pencegahan Covid-19, perlu
didukung adanya pedoman mekanisme pencairan dan
pertanggungjawaban belanja tidak terduga;
b. bahwa pedoman mekanisme pencairan dan
pertanggungjawaban belanja tidak terduga dalam Peraturan
Walikota Kediri Nomor 9 Tahun 2020 perlu disesuaikan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
sehingga peraturan walikota tersebut perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Mekanisme Pencairan dan
Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk
Penanganan dan Pencegahan Penyebaran Covid-19;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020;
materi pokok: mengatur mengenai pedoman dalam pengelolaan belanja tidak terduga untuk penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 pada APBD Kota Kediri. memuat antara lain: ketentuan umum; maksud, tujuan dan ruang lingkup, tata cara permintaan pembayaran; pencairan dana; pelaksanaan penggunaan dana; perubahan rencana kebutuhan belanja (RKB); pertanggungjawaban penggunaan dana; ketntuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Kediri Nomor 9 Tahun 2020 tentang Mekanisme dan Prosedur Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan dan/atau Pencegahan Penyebaran Covid-19 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 13 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 61 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 61, Berita Daerah Kabupaten Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 61
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 58 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang penganganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) perlu dilakukan pemanfaatan
uang kas yang tersedia untuk menambah anggaran pada
Belanja Tidak Terduga serta penyesuaian kegiatan pada
beberpa Organisasi Perangkat Daerah, sehingga perlu
dilakukan penyesuaian kembali Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan
Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; 8. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009; 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; 21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; 24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; 26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 27. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun
2007; 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2012; 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013; 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2017; 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2018; 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019; 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2020; 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
2020; 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2020; 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020; 39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2020; 40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021; 41. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 82 Tahun
2020; 42. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010; 43. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2010; 44. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2011; 45. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2012; 46. Peraturan Daerah Kota Kediri 5 Tahun 2012; 47. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2012; 48. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2014; 49. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016; 50. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2017; 51. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2017; 52. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019; 53. Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2020; 54. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2020; 55. Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2020
meteri pokok: mengatur mengenai Perubahan Kelima Atas Peraturan
Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2021.
mengubah Peraturan
Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021;
jumlah 13 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 62 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 62, Berita Daerah Kabupaten Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 62
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENYELENGGARAAN SATU DATA KOTA KEDIRI
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperoleh data yang akurat,
mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah
diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata
kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah daerah melalui
penyelenggaraan Satu Data;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Kediri;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014; 9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014; 10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; 11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Materi pokok: mengatur mengenai Penyelenggaraan Satu Data Kota Kediri. Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:
a. jenis dan sumber data;
b. prinsip satu data;
c. penyelenggara satu data;
d. forum satu data dan sekretariat;
e. penyelenggaraan satu data;
f. kemitraan dan kerja sama;
g. pemanfaatan data;
h. pengendalian; dan
i. pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2021.
jumlah 17 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 64 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 64, Berita Daerah Kabupaten Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 64
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 37
TAHUN 2020 TENTANG MEKANISME PEMBERIAN KOMPENSASI
DAMPAK NEGATIF TEMPAT PEMPROSESAN AKHIR SAMPAH
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka sinkronisasi dengan hasil kajian
lingkungan terkait penentuan zonasi dampak Tempat
Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah, maka beberapa ketentuan
dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 37 Tahun 2020 tentang
Mekanisme Pemberian Kompensasi Dampak Negatif Tempat
Pemrosesan Akhir Sampah perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 37 Tahun
2020 tentang Mekanisme Pemberian Dampak Negatif Tempat
Pemrosesan Akhir Sampah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; 3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015; 9. Peraturan Walikota Kediri Nomor 25 Tahun 2019; 10. Peraturan Walikota Kediri Nomor 37 Tahun 2020
Materi Pokok: mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 37 Tahun
2020 tentang Mekanisme Pemberian Dampak Negatif Tempat
Pemrosesan Akhir Sampah; memuat antara lain: perubahan terkait kompensasi, zonasi terdampak; perubahan verifikasi permohonan kompensasi; monitoring dan evaluasi
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2021.
mengubah Peraturan Walikota Kediri Nomor 37 Tahun
2020 tentang Mekanisme Pemberian Dampak Negatif Tempat
Pemrosesan Akhir Sampah;
jumlah 7 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 65 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 65, Berita Daerah Kabupaten Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 65
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN
DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam masa pandemi Corona Virus Disease 2019
setiap peserta yang menghadiri kegiatan kedinasan yang
dilaksanakan diluar Kota Kediri diharuskan melengkapi
dengan hasil Swab Antigen dan/atau PCR untuk
mengantisipasi pencegahan penyebaran penularan Covid-19;
b. bahwa dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 3 Tahun 2021
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara
dan Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota
Kediri, belum diatur ketentuan dan pembebanan biaya tes
Swab Antigen dan/atau PCR;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota
Kediri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Dalam
Negeri Bagi Pejabat Negara dan Aparatur Sipil Negara
Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012; 11. Peraturan Walikota Kediri Nomor 3 Tahun 2021
Materi pokok: mengatur mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota
Kediri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Dalam
Negeri Bagi Pejabat Negara dan Aparatur Sipil Negara
Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri; perubahan terkait biaya yang dapat ditanggung dalam perjalanan dinas
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2021.
mengubah Peraturan Walikota
Kediri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Dalam
Negeri Bagi Pejabat Negara dan Aparatur Sipil Negara
Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri;
jumlah 5 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 66 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 66, Berita Daerah Kabupaten Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 66
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah, maka susunan organisasi, tugas dan fungsi
Inspektorat dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 40
Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Walikota Kediri Nomor 40 Tahun 2021 perlu diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 6. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016;
Materi pokok: mengatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat; memuat antara lain: ketentuan umum; kedudukan dan susunan organisasi; uraian tugas dan fungsi masing-masing unit kerja; tata kerja; pengisian jabatan; penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2021.
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota
Kediri Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Tata Kerja Inspektorat sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Walikota Kediri Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Kediri Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Inspektorat dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 15 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 67 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 67, Berita Daerah Kabupaten Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 67
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 42 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa untuk menyelaraskan penganggaran dengan tugas
dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, maka
perlu adanya perubahan tugas dan fungsi pada Dinas
Ketahanan Pangan dan Pertanian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor
42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; 7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016; 8. Peraturan Walikota Kediri Nomor 42 Tahun 2016
Materi pokok: mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor
42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian; perubahan pada pasal 20 terkait tugas Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dan pasal 22 terkait tugas seksi produksi
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2021.
mengubah Peraturan Walikota Kediri Nomor
42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian;
jumlah 6 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 68 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 68, Berita Daerah Kabupaten Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 68
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH YANG
BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan
kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah diperlukan
Pejabat Pengelola dari tenaga profesional yang kompeten
dan berkualitas;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Permendagri Nomor
79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah,
disebutkan ketentuan mengenai pengadaan, persyaratan,
pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak,
kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan
pegawai yang berasal dari tenaga professional diatur
dengan Peraturan Kepala Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengangkatan dan
Pemberhentian Pejabat Pengelola pada Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang
Berasal dari Tenaga Profesional;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; 2. Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
Materi pokok: mengatur mengenai Pedoman Pengangkatan dan
Pemberhentian Pejabat Pengelola pada Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang
Berasal dari Tenaga Profesional; memuat antara lain: ketentuan umum; pejabat pengelola; pengangkatan pejabat pengelola; pemberhentian pejabat pengelola; hak dan kewajiban pejabat pengelola; ketentuan umum.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2021.
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka ketentuan mengenai jenis
pekerjaan yang disediakan bagi pegawai non Pegawai Negeri Sipil yang
bersifat teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor
52 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian
Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Gambiran Yang Berasal Dari Non Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota
Kediri Tahun 2013 Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 13 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 69 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 69, Berita Daerah Kabupaten Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 69
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 19
TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN KEGIATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan
kegiatan perlu dilakukan perubahan ketentuan jaminan,
sebagian syarat pembayaran dan format Berita Acara
Serah Terima (BAST) atas pengadaan barang/jasa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Kediri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota
Kediri;
Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950; 2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 5. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011; 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor : 22/PRT/M/2018; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 11. Peraturan Walikota Kediri Nomor 19 Tahun 2021
Materi Pokok: mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Walikota
Kediri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota
Kediri; memuat perubahan antara lain: 1. Ketentuan Pasal 54 ayat (2) diubah, ayat (3) dan ayat (4) dihapus terkait jaminan pemeliharaan dan jaminan uang muka; 2. Ketentuan Pasal 55 diubah terkait serah terima pekerjaan; 3. Ketentuan Pasal 56 ditambah 2 (dua) ayat baru yaitu ayat 12 dan ayat
13 terkait pembayaran prestasi pekerjaan dan retensi; 4. Ketentuan Pasal 58 diubah terkait syarat pengajuan pembayaran 95% dan 100%; peraubahan lampiranK, L, M, N, O, P.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2021.
mengubah Peraturan Walikota
Kediri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota
Kediri
jumlah 52 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 70 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 70, Berita Daerah Kabupaten Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 70
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 33 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN UNIT
ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS PADA DINAS KESEHATAN
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengharmonisasikan dengan
peraturan perundangan lain yang terkait, maka beberapa
ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 33 Tahun
2020 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dan Unit
Organisasi Bersifat Khusus Pada Dinas Kesehatan perlu
diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 33
Tahun 2020 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis
Dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Pada Dinas Kesehatan;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; 7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016; 8. Peraturan Walikota Kediri Nomor 33 Tahun 2020
Materi Pokok: mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 33
Tahun 2020 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis
Dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Pada Dinas Kesehatan; memuat antara lain: penambahan pasal 4a (4A) Pemilik dan Representasi Pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a dan huruf b, serta ayat (4) huruf a dan huruf b bukan jabatan
struktural.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2021.
mengubah Peraturan Walikota Kediri Nomor 33
Tahun 2020 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis
Dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Pada Dinas Kesehatan;
jumlah 9 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
