Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2022

Menemukan 69 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2022

Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Timur Nomor 40 Tahun 2022

Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Patuh Karya

Badan Layanan Umum Kesehatan

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2022

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

Dana Desa

Download :
Perbup Lotim No. 41 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Timur Nomor 42 Tahun 2022

Pedoman Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Desa Standar/Pedoman

Download :
Perbup Lotim No. 42 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Timur Nomor 43 Tahun 2022

Pedoman Teknis Lembaga Kemasyarakatab Desa Dan Lembaga Adat Desa

Desa

Download :
perbub no 43 tahun 2022.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Timur Nomor 44 Tahun 2022

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat

Struktur Organisasi

Download :
Perbup Lotim No. 44 Tahun 2022.pdf

Abstrak

UNIT-PELAKSANA-TEKNIS-DAERAH

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD.2022/No.44

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat

ABSTRAK:

a. untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016
Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. UPTD Puskemas Aikmel; UPTD Puskemas Batuyang; UPTD Puskemas Belanting; UPTD Puskemas Dasan Lekong; UPTD Puskemas Denggen; UPTD Puskemas Jerowaru; UPTD Puskemas Kalijaga; UPTD Puskemas Karang Baru; UPTD Puskemas Kerongkong; UP'fD Puskemas Keruak; UPTD Puskemas Korleko; UPTD Puskemas Kotaraja; UPTD Puskemas Labuhan Haji; UPTD Puskemas Labuhan Lombok UPTD Puskemas Lendang Nangka; UPTD Puskemas Lenek; UPTD Puskemas Lepak; UPfD Puskemas Masbagik; UPTD Puskemas Masbagik Baru; UPTD Puskemas Montong Betok; UPfD Puskemas Pringgasela; UPTD Puskemas Pringgasela Utama; UPTD Puskemas Rarang; UPfD Puskemas Rensing; UPTD Puskemas Sakra· ' UPTD Puskemas Sambelia UPTD Puskemas Selong; UPTD Puskemas Sembalun· UPTD Puskemas Sikur: UPTD Puskemas Suela· UPTD Puskemas Sukaraja; UPTD Puskemas Terara· ' UPTD Puskemas Suralaga; UPTD Puskemas Aikmel Utara· UPfD Puskemas Wanasaba; UPTD merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa desa/kelurahan yang berkedudukan di bawah Dinas. Susunan Organisasi UPTD Puskesmas, terdiri dari: a. Kepala UPTD; b. Subbagian Tata Usaha; c. Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), UPrD Puskesmas menyelenggarakan fungsi: a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya; c. wahana pendidikan bidang kesehatan; d. wahana program internsip; dan/ atau e. jejaring rumah sakit pendidikan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPTD Puskesmas, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2022.
-
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Aparatur Sipil Negara pada Puskesmas tetap dalam kedudukannya masing-masing sampai ditetapkannya Keputusan lebih lanjut oleh Bupati.
12

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Timur Nomor 45 Tahun 2022

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download :
Perbup Lotim No. 45 Tahun 2022.pdf

Abstrak

SISTEM-PEMERINTAHAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD.2022/No.45

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

ABSTRAK:

a. penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik dilaksanakan untuk menjamin integrasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pernerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di Daerah; b. bahwa dalam rangka memberikan dasar pengaturan peningkatkan tata kelola, manajemen, keterpaduan, dan efisiensi pelaksanaan sis tern pemerin tahan berbasis elektronik diperlukan pengaturan mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip: a. efisiensi; b. efektifitas; c. keterpaduan; d. kesinambungan; e. interoperabilitas; f. akuntabilitas; dan g. keamanan. Ruang lingkup penyelenggaraan SPBE meliputi: a. Tata kelola SPBE; b. Manajemen SPBE; c. Audit teknologi informasi dan komunikasi; d. Pemantauan dan evaluasi SPBE; dan e. Penyelenggara SPBE. Tata Ketola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu sesuai dengan Rencana lnduk SPBE Nasional. PD melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada Standar Nasional Indonesia. Audit Teknologi lnformasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi lnformasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksa.na Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi atau auditor tersertifikasi dan/ atau Tim Audit Intern.al berdasarkan Surat Keputusa.n Bupati. Pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi SPBE dilaksanakan setiap tahun dengan tujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Pemerintah Daerah, mengidentifikasi permasalahan SPBE, peluang SPBE, pelaksanaan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2022.
-
teknis pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.
26

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Timur Nomor 46 Tahun 2022

Kota Cerdas (Smart City) Kabupaten Lombok Timur

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
PERBUP NO 46 TTG KOTA CERDAS (SMART CITY) KABUPATEN LOMBOK TIMUR.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Timur Nomor 47 Tahun 2022

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Timur Nomor 48 Tahun 2022

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

APBD

Abstrak

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2022

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2022.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2022.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2022.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2022.