Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 289 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangkalan Nomor 28 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

SISTEM KERJA INSTANSI PEMERINTAH UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI

Abstrak

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download file:

Perbup_2023_28_tentang_si...rintah_birokrasi.pdf

pelayanan publik

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 28, BD KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2023 NOMOR 26 SERI E

Peraturan Bupati (Perbup) tentang SISTEM KERJA INSTANSI PEMERINTAH UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI

ABSTRAK:

Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Fungsional, melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja di lingkungan Pemerintah Daerah; b. bahwa berdasar ketentuan Pasal 25 Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa setiap Instansi Pemerintah melakukan pengaturan penyesuaian sistem kerja berdasar pada Peraturan Menteri dimaksud; c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu mengatur Sistem Kerja Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Mengingat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur mengenai Sistem Kerja Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik. Penyederhanaan Birokrasi dilakukan melalui tahapan: a. Penyederhanaan Struktur Organisasi; b. Penyetaraan Jabatan; dan c. Penyesuaian Sistem Kerja.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2023.
jumlah 40 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangkalan Nomor 26 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

STANDAR PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERBASIS ASRAMA (BOARDING SCHOOL)

Abstrak

Pendidikan

Download file:

Perbup_2023_26_tentang_ST...BOARDING_SCHOOL).pdf

pendidikan

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 26, BD KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2023 NOMOR 24 SERI E

Peraturan Bupati (Perbup) tentang STANDAR PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERBASIS ASRAMA (BOARDING SCHOOL)

ABSTRAK:

menimbang: a. bahwa sebagai upaya peningkatan akses pendidikan, peningkatan mutu, dan penanaman nilai karakter agama, perlu adanya lembaga pendidikan yang menjadi wadah bagi peserta didik yang berlandaskan agama, dan memiliki fasilitas yang dapat mengembangkan potensi dan bakat, sehingga dapat menjadi sumber daya manusia yang unggul, berkualitas, dan berakhlakul karimah, sesuai dengan harapan masyarakat Kabupaten Bangkalan; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35A dan Pasal 35B Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2015 ten tang Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2022, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2019 ten tang Bangkalan sebagai Kota Dzikir dan Sholawat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu mengatur Standar Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Asrama (Boarding Schooij, dengan Peraturan Bupati.
Mengingat: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021
peraturan ini mengatur mengenai Standar Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Asrama (Boarding School), meliputi: ketentuan umum; maksud dan tujuan; Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi: a. Pengelola sekolah / madrasah dan pengelola asrama; b. Ijin penyelenggaraan Pendidikan berbasis asrama ( boarding schoon c. Pengasuhan; d. Standar Pengasuh dan Tenaga Kepengasuhan; e. Sarana dan Prasarana; f. Pembiayaan; dan g. Sanksi administrasi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2023.
jumlah 14 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangkalan Nomor 23 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN LABANG DAN SEKITARNYA TAHUN 2023-2043

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perbup_2023_23_tentang_RD...g_dan_Sekitarnya.pdf

tata ruang

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD Kab. Bangkalan Tahun 2023 Nomor 22 Seri E

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN LABANG DAN SEKITARNYA TAHUN 2023-2043

ABSTRAK:

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3 ) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja m enjadi Undang-Undang, Kabupaten wajib menyusun Rencana Detail Tata Ruang dalam bentuk digital dan sesuai standar dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan Rencana Detail Tata Ruang; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu mengatur Rencana D etail Tata Ruang Wilayah Perecanaan Labang dan Sekitarnya; ~ c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Labang dan Sekitarnya Tahun 2023- 2043, dengan Peraturan Bupati.;
Mengingat: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009
Peraturan ini mengatur mengenai Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Labang dan Sekitarnya Tahun 2023- 2043. meliputi: ketentuan umum; Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi: a. tujuan penataan WP; b. rencana struktur ruang; c. rencana pola ruang; d. ketentuan pemanfaatan ruang; e. peraturan zonasi; dan f. kelembagaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2023.
jumlah 149 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangkalan Nomor 21 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PEDOMAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN PETANI DI KABUPATEN BANGKALAN

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan Standar/Pedoman

Download file:

Perbup_2023_21_PEDOMAN_PE...LEMBAGAAN_PETANI.pdf

lembaga masyarakat

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD Kab. Bangkalan Tahun 2023 Nomor 20 Seri E

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN PETANI DI KABUPATEN BANGKALAN

ABSTRAK:

Menimbang: bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelayanan dan pembinaan kelembagaan petani sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 /PERMENTAN/SM.050/ 12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani, maka perlu menetapkan Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani di Kabupaten Bangkalan, dengan Peraturan Bupati
Mengingat: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pertanian nomor 67 /PERMENTAN/SM.050/ 12/2016; Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 20 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur mengenai Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani di Kabupaten Bangkalan. meliputi: pengertian; tujuan; ruang lingkup (1. Kelompok Tani; 2. Gabungan Kelompok Tani; dan 3. Asosiasi Komoditas Pertanian) karakteristik poktan; penumbuhan poktan; pengembangan poktan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2023.
jumlah 26 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024-2026

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perbup_2023_19_RENCANA_ST...RAH_TH_2024-2026.pdf

rencana strategis

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD Kab. Bangkalan Tahun 2023 Nomor 14 Seri E

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024-2026

ABSTRAK:

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 201 7 ten tang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Diktum Ketiga Huruf C Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026, dengan Peraturan Bupati.
Mengingat: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerin tah N omor 13 Tah un 20 1 9; Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan ini mengatur mengenai Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026. meliputi: ketentuan umum; renstra perangkat daerah; sistematika: pendahulaun; gambaran pelayanan perangkat daerah; permasalahan dan isu strategis; tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; rencana program, kegiatan dan subkegiatan serta pendanaan; kinerja penyelenggaraan bidang urusan; penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2023.
jumlah 7halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangkalan Nomor 18 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024-2026

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Sistem Pengendalian Intern

Download file:

Perbup_2023_18_INDIKATOR_...AMA_TH_2024-2026.pdf

indikator kinerja utama

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 18, BD KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2023 NOMOR 17 SERI E

Peraturan Bupati (Perbup) tentang INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024-2026

ABSTRAK:

menimbang: a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan lnstansi Pemerintah, serta untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bangkalan, diperlukan Indikator Kinerja Utama sebagai tolak ukur dalam pencapaian tujuan dan strategis yang telah ditetapkan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan lndikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026, yang diatur dengan Peraturan Bupati.
mengingat: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;
peraturan ini mengatur mengenai penetapan lndikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026,

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2023.
jumlah 69 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangkalan Nomor 17 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

Perbup_2023_17_TEKNIS_TUN...A_DAN_GAJI_KE_13.pdf

gaji tunjangan penghasilan

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD Kab. Bangkalan Tahun 2023 Nomor 16 Seri E

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK:

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, maka perlu menetapkan Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, yang diatur dengan Peraturan Bupati.
Mengingat: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2022; Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 81 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur mengenai petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, meliputi: ketentuan umum; kriteria penerima THR dan gaji ke 13; komposisi; pembayaran; pendanaan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 47 Tahun 2022 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 Nomor 13 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Jumlah 8 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024-2026

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perbub_2023_15_RENCANA_PE..._TAHUN_2024-2026.pdf

perencanaan pembangunan

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD Kab. Bangkalan Tahun 2023 Nomor 14 Seri E

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024-2026

ABSTRAK:

Menimbang: a. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pemilihan Umum Kepala Daerah dilaksanakan serentak seara nasional pada Tahun 2024; b. bahwa agar pembangunan di Kabupaten Bangkalan dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mensejahterakan masyarakat, maka perlu menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan Daerah periode Tahun 2024-2026; c. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, mengamanatkan kepada Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 agar menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 sebagai pedoman bagi Penjabat Bupati untuk meneyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahu 2024-2026.
Mengingat: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016
peraturan ini mengatur mengenai: Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahu 2024-2026. meliputi: ketentuan umum; RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN; BAB II GAMBARAN UMUM; BAB III BAB IV BABV BAB VI GAMBARAN KEUANGAN DAERAH; PERMASALAHAN DAN ISU SRATEGIS; TUJUAN DAN SASARAN; STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS; BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH; BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; BAB IX PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2023.
jumlah 11 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangkalan Nomor 14 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

Perbup_2023_14_PETUNJUK_P...KINERJA_INSTANSI.pdf

spbe

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD Kab. Bangkalan Tahun 2023 Nomor 13 Seri E

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

ABSTRAK:

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan untuk mengakomodir kompleksitas pengukuran kinerja Instansi Pemerintah serta pesatnya kemajuan teknologi, sehingga perlu adanya pedoman penyesuaian dalam evaluasi implementasi sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dan pengelolaan dana yang optimal; b. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, perlu dilakukan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bangkalan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan Peraturan Bupati.
Mengingat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016;
Peraturan ini mengatur mengenai penetapan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan Peraturan Bupati. meliputi: ketentuan umum; pelaksanaan evaluasi SAKIP; tujuan; ruang lingkup; Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain: 1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan; 2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja; 3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; 4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan 5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2023.
jumlah 67 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS (UOBK) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYARIFAH AMBAMI RATO EBU KABUPATEN BANGKALAN

Abstrak

Badan Layanan Umum

Download file:

Perbup_2023_13_STANDAR_PE..._AMBAMI_RATO_EBU.pdf

badan layanan umum kesehatan

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD Kab. Bangkalan Tahun 2023 Nomor 12 Seri E

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS (UOBK) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYARIFAH AMBAMI RATO EBU KABUPATEN BANGKALAN

ABSTRAK:

Menimbang: bahwa guna menerapkan Standar Pelayanan Minimal uncuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara pada bidang kesehatan. berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sa.kit, salah satu sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, Rumah Salat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat, maka perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Ra.to Ebu Kabupaten Bangkalan.
Mengingat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 84 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur mengenai Standar Pelayanan Minimal Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan. meliputi: ketentuan umum; maksud dan tujuan; jenis pelayanan; indikator; standar nilai; batas waktu pencapaian; uraian standar pelayanan minimal; pelaksanaan; penerapan; pembinaan dan pengawasan;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2023.
jumlah 62 halaman

First
Previous
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT