Peraturan Bupati (Perbup) NO. 14, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024 NOMOR 13 SERI E
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan beberapa ketentuan dalam Pasal 88 ayat (5) Peraturan Daerah Bangkalan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah dengan Peraturan Bupati.
Mengingat : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 1)
, sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Undang
-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 , Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021, . Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2024.
Materi pokok : Tata cara pemungutan retribusi, Pemungutan retribusi oleh pihak ketiga, Koordinasi Pemungutan Retribusi dan Pemanfaatan Data, Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif, dan Pemanfaatan Penerimaan Retribusi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2024.
Jumlah halaman : 44 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 13, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024 NOMOR 12 SERI E
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 Ayat (5) Peraturan Daerah Bangkalan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dengan Peraturan Bupati.
Mengingat : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 /PMK.07 /2018, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07 /2018, Peraturan Menteri Keuangan Nornor 48/PMK.03/2021, Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nornor 1 Tahun 2024.
Materi pokok : Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini
, adalah: jenis Pajak dan Masa Pajak; NPWPD; PBB-P2; BPHTB; Pajak Reklame
; PBJT; PAT; OPSEN; tata cara penghapusan pajak; pemeriksaan Pajak
; surat ketetapan Pajak dan surat tagihan Pajak; penagihan Pajak
; kedaluwarsa
; penghapusan piutang Pajak
; keberatan
; banding
; gugatan Pajakr. insentif fiskal bagi pelaku usaha; keringanan
, pengurangan
, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok Pajak, dan/ atau sanksinya
; pengembalian kelebihan pembayaran Pajak; u. kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak dan pemanfaatan data; sistem dalam jaringan Pajak Daerah; perforasi
; dokumen pemungutan Pajak; dan tata cara pengenaan sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2024.
Jumlah halaman : 235 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024 NOMOR 11 SERI E
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bangkalan Tahun 2023-2048
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk menanggulangi dampak pertumbuhan penduduk yang cepat dan mengendalikan arah perkembangan kependudukan secara lintas sektoral guna mendukung pembangunan Daerah maupun Nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat diperlukan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas pe
nduduk; bahwa untuk melaksanakan pemaduan dan sinkronisa si kebijakan pengendalian kuantitas penduduk
, perlu melakukan penyusunan dan pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan yang meliputi penyusunan dan pemanfaatan perencanaan Ke
pendudukan, pelaksanaan Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk dan pernbinaan Kerjasama Pendidikan Kependudukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Sadan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah.
Mengingat : Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014, Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016.
Materi pokok : Sistematika Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bangkalan Tahun 2023-2048 sebagai berikut : Pendahuluan, Metode Penyusunan, Profil Wilayah, Analisa Situasi Kependudukan dan Capaian Pembangunan Kependudukan, Proyeksi Penduduk dan Kondisi Ideal Kependudukan yang diinginkan, Visi, Misi, Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kependudukan Daerah, Road Map Pembangunan Kependudukan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2024.
Jumlah halaman : 119 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024 NOMOR 10 SERI E
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara
, Pensiunan
, Penerima Pensiun
, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024
, maka perlu menetapkan Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, dengan Peraturan Bupati.
Mengingat : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang
-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2023, Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 64 Tahun 2023.
Materi pokok : Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas, Pembayaran, dan Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2024.
Jumlah halaman : 7 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024 NOMOR 9 SERI E
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemberian Insentif Bagi Guru Ngaji
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa kegiatan mengaji dan pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh Guru Ngaji bertujuan untuk mendorong masyarakat Kabupaten Bangkalan agar lebih gemar membaca, memahami
, dan mengamalkan Al Qur'an, bahwa sebagai bentuk kepedulian dan penghargaan Pemerintah Ka bu paten Bangkalan terhadap kesejahteraan dan perlindungan jaminan sosial Guru Ngaji yang turut berperan serta dalam meningkatkan kualitas masyarakat Kabupaten Bangkalan, diperlukan pengaturan mengenai pedoman pemberian insentif bagi guru ngaji sesuai dengan kemampuan keuangan.
Mengingat : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 , Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2022.
Materi pokok : Ruang Lingkup Pedoman Pemberian Insentif Guru Ngaji adalah: maksud dan Tujuan; sasaran Pemberian Insentif; persyaratan penerima dan tata cara pemberian insentif bagi Guru Ngaji; penyaluran; dan pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2024.
Mencabut : Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 31 Tahun 2020 Pedoman Pemberian lnsentif Guru Madrasah Diniyah dan Guru Ngaji.
Jumlah halaman : 15 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 9, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024 NOMOR 1 SERI A
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 64 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergerseran anggaran dapat dilakukan antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja, melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah.
Mengingat : . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 , Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 , Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 , Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, . Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023, . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 , . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 , . Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, . Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Repu blik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023, Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2023, . Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2024, . Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 64 Tahun 2023.
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2024.
Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Jumlah halaman : 30 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024 NOMOR 8 SERI E
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Umum Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka optimalisasi capaian realisasi penyerapan anggaran yang ditetapkan dalam target rencana penyerapan anggaran oleh Perangkat daerah, perlu mengubah Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024.
Mengingat : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 , Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Pera tu ran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 , . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 , Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 , Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2020, Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 31 Tahun 2023.
Materi pokok : Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangkalan Nornor 31 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran pada lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2024.
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangkalan Nornor 31 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum
Jumlah halaman : 69 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 7, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024 NOMOR 7 SERI E
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Pembagian, Penetapan Dan Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa. pembangunan Desa
, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, perlu adanya penyediaan dana; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa, maka perlu menetapkan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah setiap Desa di Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2.
Mengingat : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 , Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 , raturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
Materi pokok : Jumlah Desa, Tata Cara Perhitungan Pembagian dan Penetapan Rincian Dana, Mekanisme dan Tahap Penyaluran, Pencairan Dana, Institusi Fasilitasi dan Pengelola, Priorotas Penggunaan DBHP dan DBHR, Penyusunan penyampaian laporan realisasi penggunaan dana dan pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2024.
Jumlah halaman : 133 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 6, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024 NOMOR 6 SERI E
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Pembagian, Penetapan Dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa
, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa
, dan pemberdayaan masyarakat Desa
, perlu adanya penyediaan dana; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5)
, serta Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan tata cara pembagian dan penetapan rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2024.
Mengingat : Undang-Undang Nomor l 7 Tahun 2003, . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diuah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, . Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 , Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023, . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015, . Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diu bah terakhir dengan Pera tu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 73 Tahun 2020 , . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2007, . Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2011, . Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2023, Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 3 Tahun 2019, Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 14 Tahun 2019, Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 43 Tahun 2021, Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 64 Tahun 2023.
Materi pokok : Maksud dan Tujuan, Jumlah Desa, tata Cara Penghitungan Pembagian dan Penetapan Rincian Anggaran Dana Desa, Mekanisme dan tahap penyaluran, Pencairan dana, Institusi, Fasilitasi dan Pengelola, Penggunaan Dana, Penyusunan ,Penyampaian realisasi penggunaan dan pertanggungjawaban, Pembinaan dan Pengawasan serta sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2024.
Jumlah halaman : 129 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024 NOMOR 5 SERI E
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari Alokasi Anggaran Pe
ndapatan dan Belanja Negara yang berupa Dana Desa; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat ( 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, Bupati dapat menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa; c. bahwa agar pe
ngelolaan dana sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b me
njadi optimal, maka perlu adanya pedoman.
Mengingat : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014,U ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, . . Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023, . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016, . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 64 Tahun 2023.
Materi pokok : Ruang lingkup petunjuk teknis pelaksanaan Dana Desa (DD) dalam Peraturan Bupati ini
, meliputi : Sumber pendanaan, lnstitusi Fasilitasi dan Pengelolaan, Penganggaran dan Pengalokasian Dana Desa (DD), Penyaluran Dana, Pencairan Dana, Penggunaan Dana, Penatausahaan, Pertanggungjawaban
, Dan Pelaporan, Pemantauan Dan Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi dan Hal-hal khusus lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2024.
Jumlah halaman : 161 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
