Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dan Layanan Aspirasi Secara Online di Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Pengaduan Pelayanan Publik yang cepat, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat, seiring dengan kemajuan teknologi, maka perlu suatu aplikasi yang terintegrasi yang dipergunakan untuk mengelola Pengaduan Pelayanan Publik dan Layanan Aspirasi secara Online di Daerah; bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dan Layanan Aspirasi Secara Online di Daerah; maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dan Layanan Aspirasi Secara Online di Daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016;
Peraturan ini mengatur tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Maksud dan Tujuan
3. Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik
4. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2021.
Isi 7 Halaman dan Lampiran 14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem Nomor 35 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Fasilitasi Pelindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan sradha dan bhakti sesuai dengan ajaran agama Hindu, menjaga kemuliaan tempat suci agama Hindu, guna mewujudkan visi pembangunan Daerah "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Karangasem Era Baru, perlu melakukan Fasilitasi Pelindungan Pura, Pratima dan Simbol Keagamaan umat Hindu; bahwa Fasilitasi Pelindungan Pura, Pratima dan Simbol Keagamaan umat Hindu dilakukan untuk mencegah terjadinya penurunan kesucian Pura, Pratima dan Simbol Keagamaan, serta mencegah dan menanggulangi kerusakan, pengerusakan, pencurian, penodaan dan penyalahgunaannya secara sakala-niskala; bahwa diperlukan pengaturan untuk memberikan arah, landasan, serta kepastian hukum dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap kerusakan, pengerusakan, pencurian, penodaan maupun penyalahgunaan Pura, Pratima dan Simbol Keagamaan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Fasilitasi Pelindungan Pura, Pratima dan Simbol Keagamaan.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2020;
Peraturan ini mengatur tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Fasilitasi Pelindungan Pura
3. Fasiliasi Pelindungan Pratima
4. Fasilitasi Pelindungan Simbol Keagamaan
5. Larangan dan Sanksi
6. Penghargaan
7. Pembinaan, Pengawasan, dan Koordinasi
8. Pendanaan
9. Ketentuan Lain-Lain
10. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2021.
Isi 19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem No. 35 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sinergitas Pengentasan Gelandangan dan Pengemis Berbasis Desa Wisata di Kabupaten Karangasem
ABSTRAK:
a. bahwa permasalahan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Karangasem perlu ditangani secara komprehensif, terpadu dan berkelanjutan.
b. bahwa potensi desa wisata dapat menjadi salah satu paya dalam pengentasan permasalahan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Karangasem.
c. bahwa fenomena berkembangnya komunitas gelandangan dan pengemis apabila tidak ditangani ecara benar dan terpadu akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan ketertiban yang dapat mengganggu keharmonisan kehidupan sosial masyarakat sebagai salah satu faktor kunci pembangunan.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuf huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sinergitas Pengentasan Gelandangan dan Pengemis Berbasis Desa Wisata di Kabupaten Karangasem.
Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002
ndang - Uhdang Nomor 11 Tahun 2009
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2010
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2016
BAB I Ketentuan Umum
BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
BAB III SINERGITAS PENGENTASAN
Pasal 20 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2017.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem Nomor 35 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomer 35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
ABSTRAK:
bahwa pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pendapatan asli daerah yang dapat digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,bahwa Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan nsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan upati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,sudah tidak sesuai dengan kebutuhan, situasi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah,bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan eraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010,Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021,Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017,
Pasal I Ketentuan Pasal 4 diubah
Pasal 4 Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2022.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem Nomor 36 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kabupaten karangasem Tahun 2022 Nomer 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dilak:ukan penataan dan penyesuaian ketentuan yang mengatur mengenai perjalanan dinas,bahwa Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, sudah tidak: sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ni sehingga perlu diubah,bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimak:sud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan upati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Undang-Undang Nomor 69 Tahun
1958,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020,Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019,Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020.
Pasal I Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 26 diubah, dan angka 27 dihapus, serta ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 32
dan angka 33
Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2022.
32 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem No. 36 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah.
Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 2012
BABI I Tentang Ketentuan Umum
BAB II Tujuan
BAB III Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah
Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2017.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem Nomor 36 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 18 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 19 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 20 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 23 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 24 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 25 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 26 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2016;
Peraturan ini mengatur tentang:
1. Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2021.
Isi 12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem Nomor 37 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kepada Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan Prasarana, Saran dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu dilakukan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas; bahwa dalam rangka keberlanjutan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu dilakukan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pengembang kepada Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Pemerintah Daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009; Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012;
Peraturan ini mengatur tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Prasarana, Sarana, dan Utilitas
3. Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas
4. Persyaratan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas
5. Pembentukan Tim Verfikasi
6. Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas
7. Berita Acara Serah Terima
8. Prosedur Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang Telah Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah
9. Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas
10. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2021.
Isi 20 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem Nomor 37 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomer 37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan elanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2022.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958,Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ,Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022,Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014,ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ,Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000,eraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005,Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005,eraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005,Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005,Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ,Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006.
Pasal 1 Peraturan Bupati
Pasal 3 ebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
Pasal 5 eraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2022.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem No. 37 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2014 tentang Kode Rekening Penganggaran
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan pembayaran honorarium Pegawai Negeri Sipil dan honorarium Non Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2014 tentang Kode Rekening Penganggaran.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016
Pasal l Ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2014
Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2017.
5 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
