RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUPANG-TAHUN 2022
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2022
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah
Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan
mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan
Rencana Kerja Pemerintah Provinsi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang
Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kupang Tahun 2005-2025; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang; Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kupang
Peraturan tersebut mengatur mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2022 yang berisi Ketentuan Umum; Sistematika Penulisan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2021.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kupang Nomor 52 Tahun 2022
pedoman-nilai organisasi mediasi-nilai aparatur sipil negara-berakhlak-kabupaten kupang
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Nilai-Nilai Organisasi Mediasi dan Nilai-Nilai Dasar Aparatur Sipil Negara Berakhlak di Kabupaten Kupang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan reformasi birokrasi,
telah ditetapkan Peraturan Bupati Kupang Nomor 48
Tahun 2019 tentang Pedoman Pengembangan Budaya
Kerja Aparatur Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang;
b. bahwa dalam rangka implementasi Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values
dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara, maka
pengaturan terhadap budaya kerja sebagaimana diatur
dalam Peraturan Bupati Kupang Nomor 48 Tahun 2019
tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur
Lingkup Pemerintah Kabupaten Ku pang perlu
penyesuaian agar dapat mengakomodir core values (nilainilai dasar) ASN BerAKHLAK, employer branding ASN
"Bangga Melayani Bangsa" dan Pembangunan Agen
Perubahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Nilai-Nilai
Organisasi MEDIASl dan Nilai-Nilai Dasar Aparatur Sipil
Negara BerAKHLAK di Kabupaten Kupang;
Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 ten tang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kupang sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kupang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang
Peraturan Bupati tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Nilai-nilai Organisasi Mediasi dan Nilai-Nilai Dasar ASN Berakhlak; Internalisasi dan Sosialisasi; Penerapan Nilai-Nilai Organisasi Mediasi dan Nilai-Nilai Dasar ASN BerAKHLAK; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; Pembinaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2022.
Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019
6 halaman; 23 halaman lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kupang Nomor 8 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
ABSTRAK:
bahwa beberapa ketentuan dalam. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu dilakukan perubahan guna memenuhi tuntutan perkembangan di bidang Perpajakan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perda Kabupaten Kupang No. 13 Tahun 2011.
Peraturan tersebut mengatur mengenai 1. ketentuan Pasal 10 ayat (3) yang dihapus; 2. ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf g diubah; 3. ketentuan Pasal 19 diubah; 4. ketentuan Pasal 31 huruf a angka 2 diubah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2019.
Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 halaman; 2 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kupang Nomor 13 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Interval Waktu Pemilihan Kepala Desa Secara Bergelombang di Kabupaten Kupang
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa telah ditetapkan Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Interval Waktu Pemilihan Kepala Desa secara Bergelombang di Kabupaten Kupang; bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 141/2577/SJ tentang Saran Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, perlu merubah Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Interval Waktu Pemilihan Kepala Desa secara Bergelombang di Kabupaten Kupang;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Interval Waktu Pemilihan Kepala Desa Secara Bergelombang di Kabupaten Kupang.
Dasar Hukum Peraturan tersebut UU No 69 Tahun 1958; UU No 6 Tahun 2014; UU 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; Perda Kab Kupang No 4 Tahun 2016; Perbup No 12 Tahun 2020.
Peraturan tersebut berisi tentang Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah sehingga berbunyi (1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak pada hari yang sama didaerah; (2) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bergelombang; (3) Interval waktu Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut: a. Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang tahap kesatu dilaksanakan Tahun 2021, b. Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang tahap kedua dilaksanakan Tahun 2022, c. Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang tahap ketiga dilaksanakan Tahun 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2021.
Peraturan yang diubah adalah Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Interval Waktu Pemilihan Kepala Desa Secara Bergelombang di Kabupaten Kupang.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kupang Nomor 56 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kupang
ABSTRAK:
Bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kupang telah dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang; bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kupang, perlu diatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kupang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kupang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kupang.
Dasar Hukum Peraturan tersebut ialah UU No.69 Tahun 1958; UU No.23 Tahun 2014; Permendagri No.11 Tahun 2019; Keputusan Mendagri No.100-441 Tahun 2019; Perda Kab. Kupang No.6 Tahun 2016.
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Kedudukan dan Susunan Organisasi; III. Tugas dan Fungsi; IV. Kelompok Jabatan; V. Tata Kerja; VI. Pengangkatan dan Pemberhentian; VII. Ketentuan Peralihan; VIII. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2020.
14 halaman; 16 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kupang Nomor 55 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kupang
ABSTRAK:
Bahwa Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kupang telah dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang; bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kupang, perlu diatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kupang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kupang.
Dasar Hukum Peraturan tersebut ialah UU No.69 Tahun 1958; UU No.23 Tahun 2014; Permendagri No.140 Tahun 2017; Perda Kab. Kupang No.6 Tahun 2016.
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Kedudukan dan Susunan Organisasi; III. Wewenang, Tugas dan Fungsi; IV. Jabatan Perangkat Daerah; V. Tata Kerja; VI. Pengangkatan dan Pemberhentian; VII. Ketentuan Peralihan; VIII. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2020.
8 halaman; 8 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kupang Nomor 7 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021.
Dasar Hukum Peraturan tersebut ialah UU No 69 Tahun 1958; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; Perbup No 26 Tahun 2018.
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2021.
4 halaman; 12 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kupang Nomor 37 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2022 Nomor 47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Perizinan Tertentu
ABSTRAK:
a. bahwa ketentuan Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten
Kupang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan
Tertentu mengamanatkan, tarif retribusi Perizinan
Tertentu dapat ditmjau kembali paling lama 3 (tiga)
tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan
perkembangan perekonomian yang ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;
b. bahwa besaran tarif retribusi Perizinan Tertentu yang
ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kupang
Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan
Tertentu, belum mengalami perubahan besaran sejak
ditetapkan pada tahun 2012;
c. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan
asli daerah guna mendukung perkembangan otonomi
daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggungjawab
dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten
Kupang serta memperhatikan indeks harga dan
perkembangan perekonornian di Kabupaten Kupang,
maka perlu dilakukan peninjauan kembali tarif retribusi
Perizinan Tertentu:
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif
Retribusi Perizinan Tertentu Pada Peraturan Daerah
Kabupaten Kupang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang
Retribusi Perizinan Tertentu;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah
Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 7 Tahun
2012 tentang Perizinan Tertentu; Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun
2016 Tentang Pemberitukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kupang sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kupang Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang; Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 7 Tahun
2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
Peraturan Bupati tersebut mengatur mengenai perubahan tarif retribusi perizinan tertentu yang terdiri dari:
a. retribusi izin trayek; dan
b. retribusi izin mendirikan bangunan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2022.
4 halaman; 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kupang Nomor 20 Tahun 2022
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Bupati Kupang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2022 Nomor 54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat
(6) Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 3
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Kupang, telah ditetapkan
Peraturan Bupati Kupang Nomor 28 Tahun 2017
tentang Besaran Tunjangan Perumahan Dan
Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan Dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang;
b. bahwa dalam rangka penyesuaian besaran tunjangan
transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Kupang, maka perlu merubah
Peraturan Bupati Kupang Nomor 28 Tahun 2017
tentang Besaran Tunjangan Perumahan Dan
Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan Dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 28 Tahun
2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan Dan
Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan Dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam
Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Kupang; Peraturan Bupati Kupang Nomor 28 Tahun 2017
tentang Besaran Tunjangan Perumahan Dan
Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan Dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kupang
Peraturan Bupati tersebut mengatur mengenai perubahan besaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD dan tunjangan transportasi bagi anggota DPRD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2022.
Merubah Peraturan Bupati Kupang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kupang Nomor 60 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2022 Nomor 94
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023, maka perlu ditetapkan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional
pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84
Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kupang; Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023
Perbup tersebut mengatur mengenai Penjabaran APBD Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari Penerimaan Daerah, Pengeluaran Daerah, Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Pembiayaan, SiLPA, dan Piutang Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
24 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
