Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD Kab. Tulungagung Tahun 2021 Nomor 59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN TULUNGAGUNG
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 96
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan
Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Badan
Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat
Kesehatan Masyarakat Kabupaten Tulungagung dengan
Peraturan Bupati;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 2 . Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun
2015; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20
Tahun 2016; 15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019
Materi Pokok: mengatur mengenai Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Badan
Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat
Kesehatan Masyarakat Kabupaten Tulungagung. memuat antara lain: ketentuan umum; ruang lingkup; SiLPA BLUD Kesehatan; prosedur penggunaan SiLPA BLUD kesehatan; Penyetoran SiLPA BLUD Kesehatan; Pemantauan dan Evaluasi; Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2021.
jumlah 8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 57 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa sebagai upaya pencegahan dan pengendalian serta
untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun
2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum
Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian
Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan
Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
(Covid-19), telah ditetapkan Peraturan Bupati Tulungagung
Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
b. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Oubernur
Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan
Protokol Kesehatan Dalarn Pencegahan dan Pengendalian
Pengendalian Corona Virus Disease 2019, maka terhadap
Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 55 Tahun 2020
sebagaimana dimaksud huruf a perlu dilakukan
penyesuaian;
c . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, maka perlu kembali menyusun
Pedoman Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum
Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dengan Peraturan
Bupati;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; 4. Undang-Undang 'Nomor 36 Tahun 2009; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008; 11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019; 14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020
Materi pkok: mengatur mengenai Pedoman Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum
Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dengan Peraturan
Bupati; memuat antara lain ketentuan umum; ruang lingkup; subjek pengaturan; tempat fasilitas umum; monitoring dan evaluasi; sanksi; sosialisasi dan pertisipasi; pendanaan; ketentuan umum
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Tulungagung Nomor 55 Tahun 2020 tentang tentang Penerapan
Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai
Upaya Pencegahan clan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
(Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 55)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 56 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD Kab. Tulungagung Tahun 2021 Nomor 57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2019-2023
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor
81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, berdasarkan pertimbangan
tersebut perlu menetapkan Perubahan Peraturan Bupati tentang
Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten
Tulungagung Tahun 2019-2023;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 ; 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun
2016 ; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun
2019; 7 . Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 17 Tahun 2019
Materi pokoK: mengatur mengenai Perubahan Peraturan Bupati tentang
Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten
Tulungagung Tahun 2019-2023;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2021.
mengubah peraturan bupati 17 tahun 2019
jumlah 4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 55 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD Kab. Tulungagung Tahun 2021 Nomor 56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2021 TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa dalam rangka penyesuaian alokasi Dana Bantuan
Keuangan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021, serta
pelaksanaan program dan kegiatan dalam keadaan darurat
dan/atau mendesak yang belum cukup tersedia dan/ atau
belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, maka perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapataan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 3 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; 4 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; 5 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; 11 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ; 14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6
Tahun 2020 ; 21 . Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5
Tahun 2021; 22. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 51 Tahun 2021
Materi pokok: mengatur menegnai Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapataan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; memuat perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula
sebesar Rp.3.062.371.542.585,00 bertambah sebesar Rp.167.400.000,00
sehingga menjadi Rp.3.062.538.942.585,00 dengan rinciannya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2021.
Mengubah Peraturan
Bupati Nomor 51 Tahun 2021
jumlah 5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 54 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD Kab. Tulungagung Tahun 2021 Nomor 55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH
PEREMPUAN, ANAK DAN DISABILITAS DALAM MENDUKUNG
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
ABSTRAK:
Menimbang: a . bahwa untuk mengakomodasi kepentingan perempuan, anak
dan disabilitas perlu meningkatkan akses, manfaat, partisipasi
dan kontrol melalui musyawarah perempuan, anak dan
disabilitas guna mendukung perencanaan pembangunan;
b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perempuan, Anak dan
Disabilitas dalam Mendukung Musyawarah Perencanaan
Pembangunan;
mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 ; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; 3 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 9 . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; 10. Peraturan Pernerintah Nornor 43 Tahun 2014; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008; 12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perernpuan dan
Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 114 Tahun 2014; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nornor 26 Tahun
2011; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun
2017; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun
2017 ; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun
2016 ; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun
2019; 21. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 80 Tahun 2020
Materi pokok: mengatur mengenai Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perempuan, Anak dan
Disabilitas dalam Mendukung Musyawarah Perencanaan
Pembangunan; memuat antar lain: ketentuan umum; maksud tujuan; ruanglingkup; pelaksanaan muspadi; pembinaan dan evaluasi; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2021.
jumlah 31 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 53 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD Kab. Tulungagung Tahun 2021 Nomor 54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DARI
DANA BAGI HASIL CUKAJ HASIL TEMBAKAU KEPADA BURUH TANI
TEMBAKAU DAN/ATAU BURUH PABRIK ROKOK DI KABUPATEN
TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan
dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau,
salah satu kegiatan yang dapat dibiayai dari Dana Bagi
Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah pemberian
bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau
dan/atau buruh pabrik rokok;
b . bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian Bantuan
Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau bagi buruh tani tembakau dan/atau buruh
pabrik rokok di Kabupaten Tulungagung sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menyusun Petunjuk
Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dari Dana
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Buruh Tani
Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok Di
Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2021 yang
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Mengingat: 1 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; 2 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
206/ PMK.07/2020 ; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020; 6 . Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-37-08
Tahun 2020; 7 . Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20
Tahun 2016; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6
Tahun 2020; 9 . Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5
Tahun 2021; 10. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 51 Tahun 2021
Materi okok: mengatur mengenai Petunjuk
Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dari Dana
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Buruh Tani
Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok Di
Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2021 yang
ditetapkan dengan Peraturan Bupati; memuat antara lain: ketentuan umum; Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
a. maksud dan tujuan;
b. sasaran dan kriteria penerima;
c. jenis bantuan;
d. mekanisme pemberian bantuan;
e. mekanisme pertanggungjawaban;
f. pengawasan, monitoring dan evaluasi;
g. pembiayaan;
h. pengaduan; dan
i. sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2021.
Jumlah 9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 52 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD Kab. Tulungagung Tahun 2021 Nomor 53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SEWA TANAH PERTANIAN
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
ABSTRAK:
menimbang: bahwa untuk mendukung kelancaran proses sewa tanah
pertanian milik Pemerintah Kabupaten Tulungagung perlu
adanya beberapa perubahan terhadap Peraturan Bupati
Tulungagung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Tata Cara Sewa
Tanah Pertanian Milik Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; 4 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 15
Tahun 2017; 6. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 33 Tahun 2021
Materi pokok: mengatur mengenai perubahan terhadap Peraturan Bupati
Tulungagung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Tata Cara Sewa
Tanah Pertanian Milik Pemerintah Kabupaten Tulungagung; memuat antara lain: perubahan ketentuan Pasal 6 ayat (7) terkait tugas dan wewenang; ketentuan pasal 10 terkait tahapan pelaksanaan lelang sewa; ketentuan pasal 17 terkait ketentuan lain-lain
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2021.
mengubah Peraturan Bupati
Tulungagung Nomor 33 Tahun 2021
jumlah 16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 51 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD Kab. Tulungagung Tahun 2021 Nomor 52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu
ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ; 15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 ; 15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 ; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021; 21 . Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6
Tahun 2020 ; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9
Tahun 2020 ; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1
Tahun 2021; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5
Tahun 2021 ; 25. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 88 Tahun 2020; 26. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 37 Tahun 2021;
Matri pokok; mengaur mengenai Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021; memuat penjabaran dalam lampiran 1. Lampiran I
2 . Lampiran II
6
Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi
Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan;
Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja
Bagi Hasil;
5. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja
dan Pembiayaan;
6 . Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan
Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas
Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
7 . Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;
8 . Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota
pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas
Perbatasan Negara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2021.
jumlah 7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 50 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD Kab. Tulungagung Tahun 2021 Nomor 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 119 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019
tentang Pajak Daerah, ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah, serta untuk memberikan pedoman pemberian
Insentif pemungutan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.
mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; 3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 ; 4. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun
2019; 6. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 75 Tahun 2019
Materi pokok: mengatur mengenai Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah. memuat antara ketentuan umum; insentif pemungutan pajak dan retribusi; penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2021.
Jumlah 8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 49 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD Kab. Tulungagung Tahun 2021 Nomor 50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PRESTASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG
ABSTRAK:
menimbang: a. bahwa dalam rangka mengatur pelaksanaan ketentuan lampiran
BAB II huruf D angka 2 huruf b angka 7 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengatur lebih lanjut
tentang pemberian penghargaan atas suatu prestasi;
b. bahwa dalam rangka mendorong percepatan realisasi penerimaan
Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sebagai upaya
pencapaian lunas rencana penerimaan Pajak Bumi Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan pada tanggal jatuh tempo, perlu
diberikan penghargaan atas pemungutan Pajak Bumi Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pemberian Penghargaan Atas Prestasi Pemungutan Pajak Bumi
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Tulungagung;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun
2016; 7 . Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019; 8. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 73 Tahun 2020
Materi pokok: mengatur mengenai Pemberian Penghargaan Atas Prestasi Pemungutan Pajak Bumi
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Tulungagung; memuat antara lain: ketentuan umum; ruang lingkup; besaran pemberian penghargaan; kelembagaan pemungutan PBB P2; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2021.
jumlah 4 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
