Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 723 peraturan dalam 0,012 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 31 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Tata Cara Penyelenggaraan Dan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan

Abstrak

APBD Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Konawe Selatan No. 124 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Download file:

Perbup Konsel No. 31 Tahun 2016.pdf

TATA

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2016 / NO.31

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyelenggaraan Dan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan dipandang perlu menetapkan Tata Cara Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a tersebut di atas maka perlu di tetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Namor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4267); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan KeDua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679); 6. Undang- undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 27).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN BAB III TATA CARA PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN BAB IV KETENTUAN BESARAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI BAB VI KEWENANGAN BAB VII INSENTIF PEMUNGUTAN BAB VIII PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2016.
9 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 30 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pedoman Kemitraan Perusahaan Perkebunan Yang Pro Petani Dalam Pembangunan Usaha Perkebunan Di Kabupaten Konawe Selatan

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Sistem Pengendalian Intern

Download file:

Perbup Konsel No. 30 Tahun 2016.pdf

PEDOMAN

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2016 / NO.30

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Kemitraan Perusahaan Perkebunan Yang Pro Petani Dalam Pembangunan Usaha Perkebunan Di Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa seiring dengan semakin berkembangnya hasil-hasil positif yang telah dicapai oleh kegiatan perusahaan perkebunan di Konawe Selatan dan sering juga terjadi permasalahan dengan masyarakat di sekitarnya, maka dipandang perlu menumbuh kembangkan sinergi di antara keduanya, melalui pembangunan usaha perkebunan melalui kemitraan perusahaan perkebunan yang pro petani khususnya di Kabupaten Konawe Selatan secara terpadu; b. bahwa untuk mewujudkan pola kemitraan tersebut diharapkan pemerintah daerah dapat memfasilitasi dalam proses kemitraan tersebut antara pelaku usaha perkebunan yang pro petani yang harmonis, saling menguntungkan dan berkesinambungan dengan dasar regulasi daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di Atas di pandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pedoman Kemitraan Perusahaan Perkebunan Yang Pro Petani Dalam Pembangunan Usaha Perkebunan Di Kabupaten Konawe Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Namor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4267); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan KeDua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679); 6. Undang – undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. 12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 27).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN BAB V KEMITRAAN BAB VI MEKANISME POLA KEMITRAAN BAB VII SYARAT DAN TAHAP KEMITRAAN LAHAN PLASMA BAB VIII LOKASI PEMBANGUNAN KEBUN PLASMA DAN WAKTU PEMBANGUNAN KEBUN PLASMA BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB X SANKSI ADMINISTRASI BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2016.
13 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 29 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Sistem Pengendalian Intern

Download file:

Perbup Konsel No. 29 Tahun 2016.pdf

PERUBAHAN

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2016 / NO.29

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mentcri Dalarn Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departernen Dalarn Negeri dan PemerintaJ1 Daerah maka perlu di!akukan pcnyesuaian jadwal penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan; b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pcgawai Ncgeri Sipil di Lingkungan Pernerintah Kabupaten Konawe Selat.an;
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 rentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pernbenrukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah clan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mcngubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pcmbentukan Dacrah Tingkat Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tamhahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nornor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tcntang Pcrirnbangan Keuangan antara Pernerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lernbar'an Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 126, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 'I'ambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pe:rubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ternang Pemerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Ta.mbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pernbinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negcri Sipil; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pernerintahan antara Pernerintah, Pcrnerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 82 Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4737); 8. Peraturan Pernerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistern Pengendalian Intern Pemerintah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 127, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4390);
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan diubah pada Pasal 2, Pasal 4, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 12 A

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2016.
15 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 28 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Perubahan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Ketenagakerjaan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Konawe Selatan No. 106 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kab.Konawe Selatan

Mencabut

PERBUP Kab. Konawe Selatan No. 19 Tahun 2015 tentang Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Download file:

Perbup Konsel No. 28 Tahun 2016.pdf

PERUBAHAN

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2016 / NO.28

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka dalam rangka meningkatkan disiplin dan kinerja aparatur guna tertibnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu mengatur kembali Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Perubahan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Deerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5135); 6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintahan; 7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 2); 9. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 74 Tahun 2014 tentang Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Sataf Ahli Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2011 Nomor 01); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 26 Tahun 2013 Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 26); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 27); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 28);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAB IV PENGATURAN HARI DAN JAM KERJA BAB V UPACARA BENDERA BAB VI MEKANISME PENGISIAN DAFTAR HADIR BAB VII PELANGGARAN BAB VIII PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT AB IX SANKSI DAN KEWENANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN SERTA PEMBERIAN PENGHARGAAN BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2016.
Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
21 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 23 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pengelolaan Retribusi UPTD Peralatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Selatan

Abstrak

APBD Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Konawe Selatan No. 124 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Download file:

Perbup Konsel No. 23 Tahun 2016.pdf

PENGELOLAAN

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2016 / NO.23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Retribusi UPTD Peralatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang sekaligus peningkatan pendapatan asli daerah perlu mengatur pemakaian kekayaan daerah; b. bahwa untuk memberikan pelayanan pemakaian kekayaan daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan, perlu adanya pedoman pengaturan, penertiban terhadap pengenaan obyek retribusi pengelolaan peralatan UPTD; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan.
1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851); 2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Namor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4267);3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286); 4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400); 5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438); 6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234); 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan KeDua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4393); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4609), Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4855); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Indonesia Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan emerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2009 Nomor 1); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 27); 18. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2012 Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Konawe Selatan, (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2012 Nomor 3).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TATA CARA DAN SYARAT UNTUK MENDAPATKAN HAK SEWA BAB III KETENTUAN RETRIBUSI BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2016.
7 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 22 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Peralatan Alat Berat Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Selatan

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan Ketenagakerjaan Struktur Organisasi

Download file:

Perbup Konsel No. 22 Tahun 2016.pdf

pembentukan

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2016 / NO.22

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Peralatan Alat Berat Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

bahwa untuk membantu kelancaran tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Selatan, khususnya yang berkaitan dengan bidang pelayanan peralatan alat berat, perlu membentuk UPT. Selain itu, guna membentuk dan mengoptimalkan sistem pengelolaan Asset daerah, khususnya alat berat sesuai dengan tugas pokok dalam pelaksanaannya, diperlukan penanggung jawab yang memiliki payung hukum. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan pada huruf a dan huruf b di atas, dianggap perlu untuk menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Peralatan Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Selatan, melalui Peraturan Bupati Konawe Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4267); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4393); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4609), Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4855); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2009 Nomor 1); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 27); 18. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2012 Nomor 3).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II DASAR PEMBENTUKAN BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BAB IV ORGANISASI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPEGAWAIAN BAB VII ESELONISASI BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2016.
10 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan No. 21 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pedoman Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Abstrak

Download file:

Perbup Konsel No.21 Tahun 2016.pdf

pedoman

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2016/No.21

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk pelaksanaan manqiemen aparatur sipil negara yang berdasarkan perbandingan antar:e kompetensi dan a,..alftU"i yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifftasi yang dimiliki, maka pengembangan pola karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Xabupaten Konawe Selatan diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, kreatif, bertanggungiawab dan memiliki kinerja ilt gg, yang didukung oleh pembinaan karier yang kompetitif, selektif dan transparan; b. bahwa untuk terwujudnya pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan yang seimbang antara kepentingan pegawai dan organisasi, dipandang perlu adanya pengaturan pola karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu mengatur pola karier iregawai Negeri sipil pemerintah Kabupaten Konawe Selatan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati'
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tambahan l'eml>aran Negara RePublik Indonesia Nomor 4267); 2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2O14 Nomor6,T"-b"h"tttrmbaranNegaraRepubliklndonesia Nomor 5494); 3. Undang_undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomorzc+,ramaaharrlembaranNegaraRepubliklndonesia Nomor5587)sebagaimanatelahdiubahbeberapakali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peruba}ranKedtraAtasUndang-UndangNomor23Tahun2ol4 Tentang Pemerintahan Daerah (l'embaran Negara Republik Indoneiia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara RePublik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2OlO (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol0 Nomor 51, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2OOO tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 194) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2OO3 (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2OOO tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 195, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4O16), sebaga imana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 31, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 20OO tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 196, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tah:ur. 2OO2 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 32, Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193); 8. Peratural Pemerintah Nomor 1O0 Tahun 2OOO tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4O18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2OO2 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194; 9. Peraturan Pemerintah Nomor l0l Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20OO Nomor 198, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019); 1O. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2O03 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 15, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2O09 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2OO3 Tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 4L Tahun 2OO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 475O); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2O10 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2Ol l tentang penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Iembaran Negari Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 121, Tambahan kmUaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian Prestasi Keg'a Pegawai Negeri Sipil; 15. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2OlO tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2O|O-2O25; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2OO7 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2OO7 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas plerah Kabupaten Konawe Selatan, sebagaimanl telah beberapa kali diubah terakhir dengan perituran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 26 Tahun 2Ol3 tentang Perubahan Keempat Atas peraturan Daerah Kabupatei Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2OO7 Tentang pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 14 Tahun 2097 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dan Staf Ahli Kabupaten Konawe Selatan; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2 Tahun ?O1O tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Keq.a lembaga Lain Sebagai Bagran perangkat Daerah KabupatJn Konawe Selatan, sebagaimana telah diubah dengan peraiuran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2t Tahun 2Ol3 tentang Perubahan Pertama Atas peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2 Tahun 2O1O Tentang pembentukan Organisasi Darr Tata Kerja kmbaga Lain Sebagai Bagian Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2OlO tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Iembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Selatan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2Z Tatlun 2Ol3 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2OlO Tentang pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
PEDOMAN POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2016.
29

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 20 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Abstrak

Ketenagakerjaan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

Perbup Konsel No. 20 Tahun 2016.pdf

TATA

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2016 / NO.20

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor :, tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah yang mengatur syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan, rekam jejak jabatan, integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, perlu disusun pedoman tata cara pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan secara terbuka. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Provinsi Dari Kabupaten/Kota; Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan; Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pemberitahuan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan; Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Jawa Lian Staf Ahli Kabupaten Konawe Selatan; Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Dari Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan; Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA BAB IV MONITORING DAN EVALUASI BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2016.
14 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan No. 19 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Penyelenggaran Perlombaan Kebersihan Kecamatan Tingkat Kabupaten Konawe Selatan

Abstrak

Download file:

Perbup Konsel No.19 Tahun 2016.pdf

PENYELENGGARAAN

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2016/No.19

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaran Perlombaan Kebersihan Kecamatan Tingkat Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan dan pemberdayaan pemerintah kecamatan, perlu dilakukan penguatan kelembagaan, peningkatan motivasi dan partisipasi pemerintah kecamatan dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; b. bahwa untuk menilai keberhasilan pembangunan kecamatan, perlu dilakukan perlombaan kecamatan secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Penyelenggaraan Perlombaan Kebersihan Kecamatan Tingkat Kabupaten Konawe Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tengara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 2. Undang-Undalg Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 1O4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Noomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintah Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indoonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republiik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan l*mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 20O7 tentang Urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4l tahun 2OO7 Tentang Oraganisasi Pemerintah Daerah. 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2OO8 Tentang Kecamatan; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2OO7 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Daerah Nomor 1O Tahun 2OO7 tentang Umsan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 1O); 11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2OO7 tenteog Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2OO7 Nomor 11);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENYELENGGARAAN BAB III PENILAIAN BAB IV TIM PENILAI BAB V PENETAPAN JUARA BAB VI PENGHARGAAN BAB VII PELAPORAN BAB VIII PENDANAAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2016.
22

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 18 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Kawasan Tanpa Rokok

Abstrak

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Download file:

Perbup Konsel No. 18 Tahun 2016.pdf

kawasan

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2016 / NO.18

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kawasan Tanpa Rokok

ABSTRAK:

a. bahwa untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Kabupaten Konawe Selatan, diperlukan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat; b. bahwa asap rokok dapat membahayakan kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan sehingga perlu dilakukan tindakan perlindungan terhadap paparan asap rokok; c. bahwa dalarn rangka melindungi individu, masyarakat. dan lingkungan terhadap paparan asap rokok perlu diatur Kawasan Tanpa Rokok; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Kawasan Tanpa Rokok.
l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsurncn [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999tentang Hak Asasi Manusia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nornor 109, Tarnbahan Lcrnbaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4235); 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 t.entang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara [Lernbar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lernbar Negara Republik Indonesia Nomor 4267);6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistern Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 ); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungandan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tarnbahan -Lernbaran Negara Nomor 5059); 8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tcntang Kcsehatan [Lernbaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundaundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234); Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah bcberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemcrintahan Daerah [Iembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tarnbahn Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 567i; 11. Peraturan Pernerintah Nomor 19 Tahun 2003 tcntang Pengamann Rokok Bagi Kesehatan [Lernbaran Negara Tahun 2003 Nornor 36 Tambahan Lernbaran Negara Nomor4276); 12. Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pcmbagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, PernerintahanDaerah Propinsi, clan Pcmcrint.ahan Daerah Kabupaten/ Kota [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peratran Pernerintah Nornor 53 Tahun 2010 tenrang Dis.iplin PegawaiNegeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor5135); 14. Peraturan Bersarna Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/l/2011, Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedornan Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok; teritang Republik lembaran 10. Undarig-Undang Nornor 23 Tahun 2014 Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan 15. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Norn or 53 Tanun20 l l teniang Pembentukan Prociuk Hukurn Daerah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 26 Tahun 2013 tentaugPcrubahan Kcernpat Aias Pcraruran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nornor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan r gaisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupatcn Konawe Selatan (Lernbar Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nornor 26);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS DAN TUJUAN BAB III HAK DAN KEWAJIBAN BAB IV KAWASAN TANPA ROKOK BAB V RUANGAN/TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK (SMOKING AREA) BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2016.
9

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT