Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 723 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 35 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Kelembagaan Adat Suku Tolaki di Kabupaten Konawe Selatan

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Statuta Organisasi/Lembaga

Download file:

PERBUP NO. 35 TAHUN 2021.pdf

KELEMBAGAAN

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 35

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kelembagaan Adat Suku Tolaki di Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka Mengakui, Menghormati Mempertahankan dan Melestarikan Adat Suku Tolaki dipandang perlu melakukan Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Adat dalam upaya memelihara dan mengembangkan Nilai-nilai Adat, Nilai-nilai Sosial dan Budaya Suku Tolaki di Kabupaten Konawe Selatan. b. bahwa Lembaga Adat di Daerah memiliki Potensi yang besar untuk berperan serta dalam Pengembangan dan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah yang merupakan bagian dari upaya memelihara Ketahanan Budaya Bangsa sebagai pilar dari Ketahanan Nasional. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Kelembagaan Adat Suku Tolaki di Kabupaten Konawe Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor a2671; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Undang- undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a95); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ot4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 Tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2074 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57171; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2Ol8 twntang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206)'; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2OOT tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan nilai Budaya Masyarakat 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 20361; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l2O Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2Ol5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2Ot8 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan L,embaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT BAB IV ORGANISASI LEMBAGA ADAT BAB V WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB BAB VI HUBUNGAN KERJA SAMA BAB VII PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BAB VIII LAMBANG, TANDA-TANDA KEBESARAN DAN GELAR KEHORMATAN BAB IX PERLINDUNGAN BAB X PEMBIAYAAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2021.
13

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 34 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pengakuan dan Pelindungan Pranata Adat Tolaki di Kabupaten Konawe Selatan

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan

Download file:

PERBUP NO. 34 TAHUN 2021.pdf

PENGAKUAN

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 34

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengakuan dan Pelindungan Pranata Adat Tolaki di Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa Adat Istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang tumbuh dan berkembang serta terimplementasi dalam bentuk Pranata Adat KaIo Sara di Kabupaten Konawe Selatan sebagai Nilai-nilai dan ciri-ciri Budaya yang menjadi bagian dari Kepribadian Bangsa, maka perlu diakui dan dilindungi keberadaannya; b. bahwa dengan memperhatikan Permendagri Nomor 52 Tahun 2OO7 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat lstiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat, maka dalam rangka menjamin kepastian Hukum yang berkeadilan terhadap Pengakuan dan Pelindungan Pranata Adat Tolaki dapat ditetapkan dalam Peraturan Bupati. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengakuan dan Perlindungan Pranata Adat Tolaki di Kabupaten Konawe Selatan.
1. 2. 3. 4. 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a267); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Undang- undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567e1; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 Tentang Desa (L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peratural Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57171; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2OO7 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Budaya Masyarakat 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2Ol5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 20361; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l2O Tahun 2Ol8 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (L,embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabuaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (l,embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan tahun 2Ol9 Nomor 10);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III PENGAKUAN DAN PELINDUNGAN BAB IV FUNGSI DAN KEDUDUKAN PRANATA ADAT TOLAKI BAB V PERAN PEMERINTAH DAERAH BAB VI PEMBIAYAAN BAB VII SANKSI BAB VIII PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2021.
9

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 33 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Bahasa dan Sastra Tolaki

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan

Download file:

PERBUP NO. 33 TAHUN 2021.pdf

BAHASA

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 33

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bahasa dan Sastra Tolaki

ABSTRAK:

a. bahwa Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah merupakan unsur Kebudayaan Daerah dan bagian dari Kebudayaan Nasional yang berperan dalam mengangkat Martabat dan Peradaban Bangsa; b. bahwa Bahasa dan Sastra Daerah memiliki Nilai-nilai Kemanusiaan, Estetika, Moral dan Spiritual yang pengguna€rnnya perlu dikembangkan ; c. bahwa dalam upaya Pelindungan, Pengembangan, Pemberdayaan, dan pemanfaatan Bahasa dan Sastra Daerah sebagai unsur utama Kebudayaan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Bahasa dan Sastra Tolaki.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2671; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a301); 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO9 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta tagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2Ol9 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6398); 5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarrbahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2075 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2Ol8 Nomor 157); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabuaten Konawe Selatan Nomor 10 tahun 2Ol9 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan tahun 2Ol9 Nomor 10);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN DAN SASARAN BAB III WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB BAB IV UPAYA DAN RUANG LINGKUP BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VI STRATEGI BAB VII PEMBIAYAAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2021.
10

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 30 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Konawe Selatan No. 124 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Download file:

PERBUP NO. 30 TAHUN 2021.pdf

TATA CARA

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 30

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2O2l tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2Ol3 tentang Pajak Restoran; b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna pemungutan pqjak restoran perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran;
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2OOO (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 39871; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO2 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 27, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor al89l; 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2671; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OOg tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9); 7. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OlI tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2a7l; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2OlO tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); ll.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor t78L; 1 3 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 /PIN''{K.O3 / 2 008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penaghan Dengan Surat Paksa Dan Pelaksanaan Penagihan Seketika Dan Sekaligus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK. 03 I 2OlO; 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07 l2OlO tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64IPMK.OSl2Ol3 tentang Mekanisme Pengawasan terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Ke{a Perangkat Daerah/ Kuasa Bendahara Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor a38); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 157); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2 Tahun 2Ol3 tentang Pajak Restoran (L.embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2Ol3 Nomor 2, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2O2l tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2 Tahun 2O2l tentang Pajak Restoran (t embara Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O2l Nomor 13).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II DASAR PENGENAAN PAJAK BAB III PENDAFTARAN DAN PEMBERLAKUAN NPWPD BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, DAN PENYETORAN BAB V TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPTPD, PENERBITAN SKPDKB DAN SKPDKBT BAB VI TATA CARA PENAGIHAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PAJAK BAB VII TATA CARA PEMINDAHBUKUAN PAJAK DAERAH BAB VIII TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN PAJAK, PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKST ADMINISTRATIF DAN/ATAU PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BAB IX TATA CARA PEMASANGAN/ PENEMPATAN ALAT BAB X TATA CARA PENGADMINISTRASIAN DAN PELAPORAN BAB XI PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN BAB XII INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XIII TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2021.
28

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 29 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Konawe Selatan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perpajakan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Konawe Selatan No. 124 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Download file:

PERBUP NO. 29 TAHUN 2021.pdf

PERUBAHAN

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 29

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak Kabupaten/Kota; b. bahwa Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dan dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi pajak daerah, salah satu pajak daerah yaitu pajak mineral bukan logam dan batuan; c. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan perlu ditinjau ulang dan dilakukan penyesuaian tarif; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Perubahan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 14 Tahun 20 18 tentang Pengelolaan Pajak Mineral Bukan togam dan Batuan;
1. Undang-undang Nomor 19 Tahun lgg7 tentang Pengadilan Pajak dengan Surat Paksa (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun lggT Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2OOO tentang Perubahan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengadilan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor L29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39871; 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2OO2 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aB9l; 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2OO3 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2+, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor a2671; 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); 6. Undang-undang Nomor 1 5 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOO\ 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l; 8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2OO9 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a959); 9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 50ae); 1O. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2olg tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor L2 Tahun 2}ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor aa88l; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah KabupatenlKota (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2OlO tentang Wilayah Pertambangan (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111); L8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5la2l; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2OlO tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2OlO tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2+4, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950). 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20361, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 180 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL8 Nomor l57l; 23.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2OO7 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (I-embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2OO7 Nomor 10); 24.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 12 Tahun 2O2l tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 7 Tahun 2Ol3 tentang Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan (Lembaran Daerah kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O2l Nomor 12).
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN KABUPATEN KONAWE SELATAN

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2021.
9

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 28 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP NO. 28 TAHUN 2021.pdf

TATA CARA

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 28

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet

ABSTRAK:

a. bahwa usaha sarang burung walet terus mengalami perkembangan, sehingga merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat potensial di Kabupaten Konawe Selatan sehingga wajib dipungut pajaknya; b. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2O2l tentang Pajak Sarang Burung Walet; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet.
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 36821 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 20OO tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O0O Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39871; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Ko1usi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2671; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l; 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlI Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 12 Tahun 20lt tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2075 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 Tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 31, Tambahan l-embaran Negara Republik Indonesia Nomor aasQ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66321; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20361, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2Ol8 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 1571; L4. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1O Tahun 2OO7 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (tembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2OO7 Nomor 1O); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2O2l tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O2l Nomor 11);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II GEDUNG SARANG BURUNG WALET BAB III TARIF DAN JENIS PEMUNGUTAN PAJAK BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BAB IX KETENTUAN LAIN - LAIN BAB X PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2021.
40

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 27 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download file:

PERBUP NO. 27 TAHUN 2021.pdf

TATA CARA

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 27

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2O2l tentang Pajak Air Tanah; b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pemungutan pajak air tanah, perlu diatur secara teknis ketentuan mengenai Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3al9l:' 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengleta Pajak (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368a); 4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2OOO tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 19 Tahun L997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor t29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39871; 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO2 tentang Pengadilan Pajak (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 27, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4L891; 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42671; 8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2OO4 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 32, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor a3771; 9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l; 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9); 1 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor t2 Tahun 2oll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa88l; L4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2OlO tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 119, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66231; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2Ol5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubalran atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 157); 19. Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Republik Indonesi Nomor 20 Tahun 2Ol7 tentang Pedoman Penetapan Nilai Airt Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor a08); 20. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 39 Tahun 2O2O tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah 2l.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2OOT tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (l,embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2OO7 Nomor 10); 22- Perat.uran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2O2l tentang Pajak Air Tanah (L,embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O2l Nomor 10, Tambahan Irembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 6)
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TATA CARA PEMUNGUTAN, MASA PAJAK DAN TARIF PAJAK BAB III FAKTOR NILAI PEROLEHAN AIR TANAH BAB IV KOMPONEN PENENTUAN NPA BAB V PENGHITUNGAN NPA BAB VI TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN BAB VI TATA CARA PENERBITAN SKPD DAN STPD BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK BAB IX TATA CARA PENYITAAN DAN LELANG BAB X PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI BAB XI KEBERATAN DAN BANDING BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BAB XIII KADALUARSA DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BAB XIV PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN BAB XV BENTUK, JENIS FORMULIR PAJAK AIR TANAH BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2021.
53

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 26 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan dan Honorarium Tim Verifikasi Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kesehatan COVID-19 / Corona

Download file:

PERBUP NO. 26 TAHUN 2021.pdf

PEMBERIAN

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 26

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan dan Honorarium Tim Verifikasi Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka untuk memberikan apresiasi dan penghargaan yang adil, bagl tenaga kesehatan yang menangani COVID- 19 di Kabupaten Konawe Selatan, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan memberikan insentif dan honorarium; b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.O 1.O7/Menkes / 4239 / 2O2l tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagr Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Vittts D'tsease 2Ol9 (COVID - 19), pemberian insentif tenaga kesehatan dan honorarium tim verifikasi dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); c. bahwa berdasarkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan, maka diperlukan pengaturan untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pemberian insentif tenaga kesehatan dan honorarium tim verifikasi yang mena.ngani Corona Virus Disease 2Ol9 (COVID- 19); d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan dan Honorarium Tim Verifikasi yang Menangani Corona Virus Disease 2Ol9 (COVID- 19).
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 32371; 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24,Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor a2671; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor aa34; 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OOT tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a723)l' 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Keda (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 298, Tarrbahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2Ol3 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 103, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 54231 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2Ol3 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 626711, 12. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2Ol9 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 20 15 Nomor 20361 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor l57l; 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.O7 /2O2O tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Tahun 2O2O Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Vints Di^sease 2Ol9 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 3771; 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07l Tahun 2O2l tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2O2l Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Vints Disecase 2Ol9 (COVID- 19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 149l; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2O2l tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2O2O tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2OO7 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan (L,embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2OOT Nomor 10); 18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01.O7IMENKES/413 I 2O2O tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 20 19 (COVID- 1 9) ; 19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.O1.O7/MENKES / 4239 12021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Viruss Disease 2019 (COVID- 19).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III MAKSUD DAN TUJUAN BAB IV TENAGA KESEHATAN BAB V PERHITUNGAN PEMBAYARAN INSENTIF BAB VI TIM VERIFIKASI BAB VII PEMBIAYAAN INSENTIF BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2021.
12

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 25 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2021

Abstrak

Dana Desa

Download file:

PERBUP NO. 25 TAHUN 2021.pdf

perubahan

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 25

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 15 Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2O2l tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2021, perlu disempurnakan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2O2l tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2021.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a267l1' 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 5a95); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tatrun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah teraktrir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tatrun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 41, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2Ol8 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 611); 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.O7 /2027 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2O2I Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Vints Disease 2019 (COVID- 19) Dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2027 Nomor 149).
Ketentuan Pasal 7 diubah Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 12A Ketentuan ayat (21 Pasal 15 diubah

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2021.
10

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 24 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Penerima Upah Non Aparatur Sipil Negara dan Pekerja Bukan Penerima Upah yang Dibiayai Oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan

Abstrak

APBD Ketenagakerjaan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

PERBUP NO. 24 TAHUN 2021.pdf

PROGRAM

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 24

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Penerima Upah Non Aparatur Sipil Negara dan Pekerja Bukan Penerima Upah yang Dibiayai Oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2O2l tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang tata cara httrungan antar lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Soslal menegaskan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketcnagakerjaan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan jaminan sosial bekerjasama dengan pemerintah daerah; c. bahwa sebagai upaya unttrk memberikan perlindungan jaminan sosial kepada pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi pekerja dan keluarga dan peningkatan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Konawe Selafanr, dipandang perlu untuk menetapkan dan menyempurnaltan suatu kebijakan daerah yang memberikan perlindungan dan jaminan sosial ketenagake{aan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan hrrnrf c perlu menetapkan Peratrrran Bupati Konawe Selatan tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagr pekerja penerima upah Non Aparatur Sipil Negara dan pekerja bukan penerima upah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratt Kabupaten konawe Selatan;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Wajib lapor Ketenagakerjaan (kmbaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 32Ol); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tarrrballan kmbaran Negara republic Indonesia Nomor 42671; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286),; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38); 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO4 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasiona-l (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 15O, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor aaSQ; 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 7\2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OtI Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2OII tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2oll tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2077 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52561; 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2074 Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2075 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567e); 1 1. Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2Ol4 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2074 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O nomor 245, Tambahan l*rnbaran Negara Nomor 65731; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 23O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a731; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2Ol9 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 14l; 15. Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2OLZ tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerale (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2077 Nomor 73, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6Oa 1); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2Ol7 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2075 tentang JKK dan JKM bagi ASN. 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221; 18. Peraturan Presiden Nomor 1o9 Tahun 2Ol3 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 253); 19. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahrtn 1993 tentang penyakit yang timbul akibat hubungan kerja; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2OI4 tentang Penyelenggaraan Perlindungan masy arakat1, 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2Ol5 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 2036); 22. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Ha-ri T\:a bagi Peserta Penerima Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1510); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2O18 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2Ol5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2078 Nomor 1571; 24. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2077 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Ke{a Indonesia; 25. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2Ol8 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 5O3); 26. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kepeserta.an Jaminan Sosia1 Ketenagakerjaan di Kabupaten Konawe Selatan(Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 nomor 3);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV SASARAN PENERIMA PROGRAM BAB V PERSYARATAN PENERIMA PROGRAM BAB VI MEKANISME PENDATAAN BAB VII BESARAN IURAN DAN TATACARA PEMBAYARAN BAB VIII PENGANGGARAN BAB IX PERTANGGUNG JAWABAN BAB X PENANGANAN PENGADUAN DAN KOORDINASI BAB XI PEMBERHENTIAN KEPESERTAAN BAB XII PENGAWASAN BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2021.
11

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT