Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 24 Tahun 2021

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Penerima Upah Non Aparatur Sipil Negara dan Pekerja Bukan Penerima Upah yang Dibiayai Oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV SASARAN PENERIMA PROGRAM BAB V PERSYARATAN PENERIMA PROGRAM BAB VI MEKANISME PENDATAAN BAB VII BESARAN IURAN DAN TATACARA PEMBAYARAN BAB VIII PENGANGGARAN BAB IX PERTANGGUNG JAWABAN BAB X PENANGANAN PENGADUAN DAN KOORDINASI BAB XI PEMBERHENTIAN KEPESERTAAN BAB XII PENGAWASAN BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Penerima Upah Non Aparatur Sipil Negara dan Pekerja Bukan Penerima Upah yang Dibiayai Oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Konawe Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Andoolo

Tanggal Penetapan

10 September 2021

Tanggal Pengundangan

10 September 2021

Tanggal Berlaku

10 September 2021

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 24

Subjek

APBD - KETENAGAKERJAAN - BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA / KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 366 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO. 24 TAHUN 2021.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PROGRAM
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 24
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Penerima Upah Non Aparatur Sipil Negara dan Pekerja Bukan Penerima Upah yang Dibiayai Oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2O2l tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang tata cara httrungan antar lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Soslal menegaskan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketcnagakerjaan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan jaminan sosial bekerjasama dengan pemerintah daerah; c. bahwa sebagai upaya unttrk memberikan perlindungan jaminan sosial kepada pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi pekerja dan keluarga dan peningkatan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Konawe Selafanr, dipandang perlu untuk menetapkan dan menyempurnaltan suatu kebijakan daerah yang memberikan perlindungan dan jaminan sosial ketenagake{aan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan hrrnrf c perlu menetapkan Peratrrran Bupati Konawe Selatan tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagr pekerja penerima upah Non Aparatur Sipil Negara dan pekerja bukan penerima upah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratt Kabupaten konawe Selatan; 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Wajib lapor Ketenagakerjaan (kmbaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 32Ol); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tarrrballan kmbaran Negara republic Indonesia Nomor 42671; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286),; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38); 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO4 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasiona-l (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 15O, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor aaSQ; 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 7\2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OtI Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2OII tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2oll tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2077 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52561; 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2074 Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2075 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567e); 1 1. Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2Ol4 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2074 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O nomor 245, Tambahan l*rnbaran Negara Nomor 65731; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 23O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a731; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2Ol9 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 14l; 15. Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2OLZ tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerale (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2077 Nomor 73, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6Oa 1); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2Ol7 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2075 tentang JKK dan JKM bagi ASN. 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221; 18. Peraturan Presiden Nomor 1o9 Tahun 2Ol3 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 253); 19. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahrtn 1993 tentang penyakit yang timbul akibat hubungan kerja; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2OI4 tentang Penyelenggaraan Perlindungan masy arakat1, 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2Ol5 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 2036); 22. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Ha-ri T\:a bagi Peserta Penerima Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1510); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2O18 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2Ol5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2078 Nomor 1571; 24. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2077 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Ke{a Indonesia; 25. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2Ol8 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 5O3); 26. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kepeserta.an Jaminan Sosia1 Ketenagakerjaan di Kabupaten Konawe Selatan(Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 nomor 3); BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV SASARAN PENERIMA PROGRAM BAB V PERSYARATAN PENERIMA PROGRAM BAB VI MEKANISME PENDATAAN BAB VII BESARAN IURAN DAN TATACARA PEMBAYARAN BAB VIII PENGANGGARAN BAB IX PERTANGGUNG JAWABAN BAB X PENANGANAN PENGADUAN DAN KOORDINASI BAB XI PEMBERHENTIAN KEPESERTAAN BAB XII PENGAWASAN BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA BAB XIV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2021. 11

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 24 Tahun 2021

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Penerima Upah Non Aparatur Sipil Negara dan Pekerja Bukan Penerima Upah yang Dibiayai Oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT