Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 26 Tahun 2021

Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan dan Honorarium Tim Verifikasi Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III MAKSUD DAN TUJUAN BAB IV TENAGA KESEHATAN BAB V PERHITUNGAN PEMBAYARAN INSENTIF BAB VI TIM VERIFIKASI BAB VII PEMBIAYAAN INSENTIF BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan dan Honorarium Tim Verifikasi Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Konawe Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Andoolo

Tanggal Penetapan

01 Juli 2021

Tanggal Pengundangan

01 Juli 2021

Tanggal Berlaku

01 Juli 2021

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 26

Subjek

HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA - KESEHATAN - COVID-19 / CORONA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 298 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO. 26 TAHUN 2021.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PEMBERIAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 26
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan dan Honorarium Tim Verifikasi Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka untuk memberikan apresiasi dan penghargaan yang adil, bagl tenaga kesehatan yang menangani COVID- 19 di Kabupaten Konawe Selatan, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan memberikan insentif dan honorarium; b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.O 1.O7/Menkes / 4239 / 2O2l tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagr Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Vittts D'tsease 2Ol9 (COVID - 19), pemberian insentif tenaga kesehatan dan honorarium tim verifikasi dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); c. bahwa berdasarkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan, maka diperlukan pengaturan untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pemberian insentif tenaga kesehatan dan honorarium tim verifikasi yang mena.ngani Corona Virus Disease 2Ol9 (COVID- 19); d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan dan Honorarium Tim Verifikasi yang Menangani Corona Virus Disease 2Ol9 (COVID- 19). 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 32371; 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24,Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor a2671; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor aa34; 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OOT tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a723)l' 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Keda (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 298, Tarrbahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2Ol3 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 103, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 54231 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2Ol3 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 626711, 12. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2Ol9 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 20 15 Nomor 20361 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor l57l; 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.O7 /2O2O tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Tahun 2O2O Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Vints Di^sease 2Ol9 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 3771; 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07l Tahun 2O2l tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2O2l Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Vints Disecase 2Ol9 (COVID- 19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 149l; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2O2l tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2O2O tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2OO7 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan (L,embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2OOT Nomor 10); 18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01.O7IMENKES/413 I 2O2O tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 20 19 (COVID- 1 9) ; 19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.O1.O7/MENKES / 4239 12021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Viruss Disease 2019 (COVID- 19). BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III MAKSUD DAN TUJUAN BAB IV TENAGA KESEHATAN BAB V PERHITUNGAN PEMBAYARAN INSENTIF BAB VI TIM VERIFIKASI BAB VII PEMBIAYAAN INSENTIF BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2021. 12

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 26 Tahun 2021

Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan dan Honorarium Tim Verifikasi Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT