Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Operasional Prosedur Sistem informasi Tata Ruang Kota Banda Aceh
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, efesiensi dan akuntabilitas kinerja Pelayanan Publik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh khususnya pelayanan informasi tata ruang, maka perlu menyusun Standar Operasional Prosedur pelayanan informasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh;
Dasar Hukum Perwali ini adalah: UU No. 8 (Drt) Tahun 1956; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 5 Tahun 1983; PP No.15 Tahun 2010; PP No. 68 Tahun 2010; Permendagri No. 52 Tahun 2011; Permen Pemberdayaan Aparatur Negara No. 35 Tahun 2012; Qanun Kota Banda Aceh No. 4 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Standar Operasional Prosedur, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2018.
5 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh No. 10 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Akselerasi Perencanaan Pembangunan Melalui Aplikasi Perencanaan Terpadu E-Musrenbang dan I-Ren
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel, efiesien dan dapat dipertanggung jawabkan, dipandang perlu membangun sistem perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terintegrasi, bahwa aplikasi e-musrenbang dan i-ren merupakan sistem informasi perencanaan terpadu sebagai bagian dari perwujudan integrasi data perencanaan yang dapat mendokumentasikan tahapanaplikasi proses perencanaan dalam jangka waktu tertentu dan menetapkan rencana program, kegiatan tahunan daerah sebagai rujukan bersama untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Percepatan Perencanaan Pembangunan melalui Aplikasi Perencanaan Terpadu e-musrenbang dan i-ren.
UU No. 8 (Drt) Tahun 1956; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 5 Tahun 1983; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 60 Tahun 2008; Perpres No. 5 Tahun 2010; Perpres No. 81 tahun 2010; Permendagri No. 54 Tahun 2010; Permenpan RB No. 11 Tahun 2011; Qanun Kota Banda Aceh No. 11 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Kedudukan, Pengelolaan Aplikasi E-Musrenbang dan I-Ren, Tahapan dan Mekanisme Pengusulan, Penanggungjawab dan Pemegang Sektor, Pendampingan, Seleksi dan Pendalaman, Pengendalian dan Evaluasi, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2017.
18 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh Nomor 64 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang Berkinerja Baik dalam Pencapaian Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu diberikan penghargaan bagi Organisasi Perangkat Daerah pengelola Pendapatan Asli Daerah yang berprestasi dalam pencapaian target penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang telah ditetapkan dalam APBK;
bahwa pemberian penghargaan sebagaimana tercantum di atas dilakukan dengan melakukan penilaian kinerja yang obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan terhadap Organisasi Perangkat Daerah pengelola Pendapatan Asli Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan kepada Organisasi Perangkat Daerah Yang Berkinerja Baik Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
Dasar hukum peraturan walikota ini adalah Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007; Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2011; Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2011; Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2011; Qanun Kota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2011; Qanun Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2011; Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2011; Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2020; Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2012; Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 33 Tahun 2013; Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 22 Tahun 2014; Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 32 Tahun 2015; Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 121 Tahun 2020.
Peraturan walikota ini terdiri atas 9 pasal dan 7 bab: Bab I Ketentuan Umum; Bab II Maksud dan Tujuan; Bab III Bentuk dan Penerima Penghargaan; Bab IV Mekanisme Pemberian Penghargaan; Bab V Penggunaan; Bab VI Sumber Pembiayaan; Bab VII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2021.
6 halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh Nomor 41 Tahun 2018
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, DAN ANAK BALITA
2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 41, Berita Daerah
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, DAN ANAK BALITA
ABSTRAK:
Bahwa perencanaan dan penganggaran pelayanan kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan AnaK Balita merupakan acuan kebijakan dan strategi dalam pelaksanaan pelayanan KIBBLA secara terintegrasi.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983; Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010; Qanun Kota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2011
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur BAB I Ketentuan Umum; BAB II Maksud dan Tujuan; BAB III Strategi; BAB IV Ruang lingkup dan Sasaran; BAB V Penyusunan Rencana Kerja; BAB VI Indikator Keberhasilan; BAB VII Pembiayaan; BAB X Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2018.
7
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh Nomor 57 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel melalui Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dipandang perlu mengatur Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
Dasar hukum peraturan walikota ini adalah Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017; Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2017.
Peraturan walikota ini terdiri atas 53 pasal dan 14 bab: Bab I Ketentuan Umum; Bab II Hak dan Kewajiban; Bab III Klasifikasi Informasi Publik; Bab IV Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; Bab V Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; Bab VI Kelengkapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi; Bab VII Tata Kerja; Bab VIII Tata Cara Penetapan Pengecualian Informasi Publik; Bab IX Standar Pelayanan Informasi Publik; Bab X Mekanisme Permohonan Informasi dan Dokumentasi; Bab XI Sarana dan Prasarana; Bab XII Tata Cara Pengelolaan Keberatan; Bab XIII Pendanaan; Bab XIV Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2021.
29 halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh Nomor 45 Tahun 2018
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 45, Berita Daerah
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf c Qanun Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Walikota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur BAB I Ketentuan Umum; BAB II Pemberian Penghapusan Administrasi; BAB III Tata Cara Pemberian Penghapusan Sanksi Aministrasi; BAB IV Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2018.
13
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh Nomor 39 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun 2017
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2017, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan ANggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun ANggaran 2017.
Dasar Hukum Perwali ini adalah: UU No. 8 (Drt) Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 5 Tahun 1983; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP NO. 65 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; Perpres No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 32 Tahun 2011; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 31 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Qanun Kota Banda Aceh No. 1 Tahun 2007; Qanun Kota Banda Aceh No. 12 Tahun 2016; Qanun Kota Banda Aceh No. 4 Tahun 2017; Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2018; Perwali Kota Banda Aceh No. 63 Tahun 2010; Perwali Kota Banda Aceh No. 33 Tahun 2012; Perwali Kota Banda Aceh No. 32 tahun 2013.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun ANggaran 2017.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2018.
6 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2020
Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 25 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Badan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Banda Aceh pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banda Aceh.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pencabutan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 25 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Badan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Banda Aceh pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banda Aceh
ABSTRAK:
bahwa Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Banda Aceh saat ini telah dilakukan secara objektif, komprehensif, dan sistematis melalui aplikasi e-kinerja, sehingga tidak memerlukan lagi penilaian oleh Unit Pelaksana Teknis Badan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Banda Aceh pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Banda Aceh;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu mencabut Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 25 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Badan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Banda Aceh Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banda Aceh dengan suatu Peraturan Walikota.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 tahun 2016.
Peraturan Walikota ini terdiri atas 3 pasal (tanpa bab).
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2020.
Peraturan Walikota ini mencabut Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 25 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Badan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Banda Aceh pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banda Aceh.
3 halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh No. 12 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Kebersihan dan Kesucian Masjid di Kota Banda ACeh
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan kebersihan dan kesucian fasilitas masjid sesuai dengan ketentuan Syariat Islam, maka perlu mengatur Standar Kebersihan dan Kesucian Masjid, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Kebersihan dan Kesucian Masjid di Kota Banda Aceh.
UU No. 8 (Drt) Tahun 1956; UU No. 44 Tahun 1999, UU No. 11 Tahun 2006, UU No. 18 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 33 Tahun 2014; PP No. 5 Tahun 1983.
Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Standar Penyelenggaraan Kebersihan dan Kesucian Masjid, Pembinaan dan Pengawasan, Penghargaan, dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2017.
5 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembayaran Jasa Pegawai Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pembayaran jasa pegawai kontrak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dalam mendukung kelancaran tugas-tugas pemerintahan, perlu mengatur pembayaran jasa pegawai kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU Nomor 8 (Drt) Tahun 1956; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 5 Tahun 1983; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 12 Tahun 2008; Permendagri Nomor 12 Tahun 2008; Permendagri Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2018.
Peraturan Walikota ini terdiri atas 10 pasal dan 6 bab: Bab I Ketentuan Umum; Bab II Jasa Pegawai Kontrak; Bab III Indikator; Bab IV Pembayaran; Bab V Pembiayaan; Bab VI Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2020.
5 halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
