Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Bupatı Empat Lawang Nomor 46 Tentang Standar Bıaya Penghasılan dan Tunjangan Kesejahteraan Pımpınan dan Anggota Dewan Perwakılan Rakyat Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupatı Empat Lawang Nomor 46 Tentang Standar Bıaya Penghasılan dan Tunjangan Kesejahteraan Pımpınan dan Anggota Dewan Perwakılan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Empat
Lawang Nomor 04.1 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan
Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang; dan untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati Empat
Lawang Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kemampuan
Keuangan Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018
Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2007; . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014; Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER67/PB/2010 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per3/PB/2015; Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 4.1
Tahun 2017; Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 37 Tahun 2015; Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 46 Tahun 2017; 4. Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 28 Tahun 2018; Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 012/15/KEP/SETWAN/2015
Peraturan ini memuat perubahan pada lampiran Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Standar Biaya
Penghasilan dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2018.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 32 Tahun 2021
KEDUDUKAN - ORGANISASI - TUGAS POKOK - FUNGSI - TATA KERJA - DINAS
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2021/No.32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Empat Lawang
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Empat Lawang, perlu perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Empat
Lawang
Dasar hukum dalam peraturan ini :pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945;UU No 1 Tahun 2007;UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019;Peraturan Menteri 26/Permen-KP/2016 Kelautan;Perda No 9 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Perda No 4 Tahun 2021;
Dalam peraturan ini diatur mengenai Susunan Organisasi,Uraian tugas dan fungsi,Kepegawaian,Tata kerja,Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2021.
30 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 33 Tahun 2022
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut :
PERBUP Kab. Empat Lawang No. 47 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
PERBUP Kab. Empat Lawang No. 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawan
Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
TAMBAHAN PENGHASILAN - PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL - DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG - TAHUN ANGGARAN 2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2022/No.33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Beradasarkan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin,
dan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Empat Lawang serta untuk mewujudkan
Aparatur Pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi
dan nepotisme yang bermuara pada peningkatan kualitas
pelayanan publik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
Tahun Anggaran 2022;
Dasar hukum dlam peraturan ini : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945;UU No 1Tahun 2007;UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 11 Tahun 2017;PP No 12 Tahun 2017;PP No 12 Tahun 2019;Permendagri No 12 Tahun 2008;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi No 34 Tahun 2011;Permendagri No 35 Tahun 2012;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018;Permendagri No 77 Tahun 2020;Kepmendagri No 900-4700 Tahun 2020;Perda No 9 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Perda No 4 Tahun 2021;Perda No 14 Tahun 2021;Perda No 15 Tahun 2021;Perbup No 53 Tahun 2021
Dalam peraturan ini diautr mengenai Ketentuan umum,Prinsip Pemberian TPP,Ketentuan hari kerja dan jam kerja,Pemberian TPP dan Pengurangan TPP,Penilaian TPP,Lain - lain,Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
17 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 33 Tahun 2019
PEDOMAN - PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN - SARANA DAN PRASARANA - KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - DI KELURAHAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2019/NO.33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Kegıatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana
Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Dı Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa agar pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan
prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di
kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tertib
administrasi dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018
tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, perlu
adanya pedoman pelaksanaannya
UU No 17 Tahun 2003 ; UU No 1 Tahun 2004;UU No 33 Tahun 2004;UU No 1 Tahun 2007;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan UU No 9 Tahun 2015 ;PP No 18 Tahun 2016;PP No 12 Tahun 2019;Permendagri No 19 Tahun 2016;Perda No 9 Tahun 2016;PErbup No 50 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Perbup No 2 Tahun 2018;
KEGIATAN , PENGANGGARAN ,PELAKSANAAN ANGGARAN ,PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ,PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2019.
16 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 33 Tahun 2021
PERBUP Kab. Empat Lawang No. 54 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang
Mencabut :
Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang
KEDUDUKAN - ORGANISASI - TUGAS POKOK - FUNGSI - TATA KERJA - DINAS
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2021/No.33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Empat Lawang, perlu perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang
Dasar hukum dalam peraturan ini : Pasal 18 UUD TAhun 1945 ;UU No 1 Tahun 2007;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019;Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak No 9 Tahun 2016;Permendagri No 90 Tahun 2019;Kepmendagri No 050 - 3708 Tahun 2020;Perda No 9 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Perda No 4 Tahun 2021;
Dalam Peraturan ini diatur mengenai Ketentuan umum,Kedudukan ,susunan organisasi,Uraian tugas dan fungsi ,Kepegawaian,tata kerja,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2021.
Mencabut Peraturan Bupati
Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Empat Lawang
34 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 33 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupatı Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
berdasarkan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran
Anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja
berkenaan dan pergeseran obyek belanja dalam jenis belanja
berkenaan dilakukan dengan cara mengubah Peraturan
Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan,
untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 1 Tahun
2018; Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2018
Peraturan ini memuat perubahan pada beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2018.
Peraturan ini mengubah Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2018
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 34 Tahun 2019
KEBIJAKAN DAN PENGAWASAN - PENYELENGGARAAN - PEMERINTAHAN DAERAH - KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2019/NO.34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebıjakan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerıntahan
Daerah Kabupaten Empat Lawang
Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 yang
mengamanatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang
untuk menentapkan perencanaan pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Empat Lawang
Tahun 2019
UU No 1 Tahun 2007;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 12 Tahun 2017;Permendagri No 23 Tahun 2007 sebagaimana telah
diubah dengan Permendagri No 8
Tahun 2009 ;Permendagri No 35 Tahun 2018;Perda No 9 Tahun 2016
RUANG LINGKUP , PELAKSANAAN PENGAWASAN ,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2019.
14 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 34 Tahun 2018
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMNPenanaman Modal dan InvestasiPerizinan, Pelayanan PublikStruktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERBUP Kab. Empat Lawang No. 10 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasıan Wewenang Bıdang Perızınan Dan Non Pekepada Kepala Dınas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pıntu Kabupaten Empat Lawang
ABSTRAK:
a untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4)
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelengaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dipandang
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian
Wewenang Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu; sesuai ketentuan pada Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4)
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu, sebagaimana dipertegas bahwa pendelegasian
kewenangan bidang perizinan dan non perizinan harus di
tetapkan dengan Peraturan Bupati
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun
2014; Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun
2015; Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 11
Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun
2016; Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 57 Tahun 2016
Pereturan ini memuat jenis bidang perizinan dan non perizinan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2018.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 34 Tahun 2021
PERBUP Kab. Empat Lawang No. 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Empat Lawang
Mencabut :
Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KEDUDUKAN - ORGANISASI - TUGAS POKOK - FUNGSI - TATA KERJA - badan
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2021/No.34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Empat Lawang
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Empat Lawang, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok,
Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Empat Lawang
Dasar hukum dalam peraturan ini : UU No 25 Tahun 2004;UU No 1 Tahun 2007;UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019;Perda No 9 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Perda No 4 Tahun 2021;
Dalam peraturan diatur mengenai Ketentuan umum,Kedudukan,susunan organisasi,Uraian tugas dan fungsi,Kepegawaian,tata kerja,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2021.
mencabut Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
31 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 34 Tahun 2022
perusahaan umum daerah - penghasilan - dewan pengawas dan direktur
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2022/No.34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Penghasilan Gaji dan Tunjangan Bagi Dewan Pengawas dan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Seguring Betung Kabupaten Empat Lawang
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Pasal 23 ayat (2) sampai dengan ayat (5) dan Pasal 38 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Seguring Betung Kabupaten Empat Lawang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Gaji dan Tunjangan bagi Dewan Pengawas dan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Seguring Betung Kabupaten Empat Lawang.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 1 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 54 Tahun 2017; PERMENDAGRI Nomor 1 Tahun 1984; PERMENDAGRI Nomor 2 Tahun 2007; PERMENDAGRI Nomor 11 Tahun 2016; PERMENDAGRI Nomor 37 Tahun 2018; PERDA Nomor 2 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur mengenai Ketentuan Umum, Penghasilan Gaji/Tunjangan Dewan Pengawas, Penghasilan Gaji/Tunjangan Direktur, Pembiayaan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2022.
6 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
