PEDOMAN - TEKNIS - PEMBERIAN - TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS - BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL,- PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - DI LINNGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2019/NO.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman
Teknıs Pemberıan
Tunjangan Harı Raya,
GaJı Dan
Tunjangan Ketıga
Belas Bagı Pegawaı
Negerı Sıpıl,
Pejabat
Negara
Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat
Daerah
Dı linngkungan Pemerıntah
Kabupaten Musı Rawas
ABSTRAK:
bahwa untuk mela}sanakan ketentuan Pasa.l 10 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau
Turjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil,
Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggot, Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan
Penerima Pensiun atau T\mjangan jo Pasal 10 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang
Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belalja Daerah perlu
menetapkan Peratrlan Bupati tentanB Teknis Pemberian
T'unjangan Hari Raya, Gaji dan T\:njaagan Ketiga Belas
yang Bagr Pegawai Neger. Sipit, Pejabaf Negara dan
Ar8gota DPRD di Lingkungan Pemerintahan Xabupaten
Musi Rateas
UU No 28 Tahun 1959;UU No 23 Tahun 2014 sebagatnana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 35 Tahun 2019;PP No 36 Tahun 2019;
Pemberian Tunjangan Hari Raya ,Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas , Pembayaran Tunjangan Hari Raya ,Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2019.
6 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 26 Tahun 2019
PENANGGULANGAN - PEMASUNGAN - ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA - DI KABUPATEN MUSI RAWAS
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2019/NO.26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penanggulangan Pemasungan
Orang
Dengan
Gangguan
Jıwa Dı Kabupaten
Musı
Rawas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melindungi Orang Dengan
Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Musi Rawas yang
dipasung atau dikekang secara hsik oleh keludga atau
lingkungannya maka perlu dilakukan upaya - upaya
sehingga yang bersangkutan tetap mendapatkan
perlakuan sesuai dengan martabatnya sebagai seorang
manusia
bahwa sesuai ketentuan pasal 80 dan pasal 81
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang
kesehatan jiwa, Pemerintah Dacrah wajib melakukan
penatalaksanaan dan upaya rehabilitasi terhadap
ODGJ yang terlantar, menggelandang, mengancam
keselamatan dirinya dan orang lain, serta mengganggu
ketertiban dan keamanan umum;
UU No 28 Tahun 1959;UU No 39 Tahun 1997;UU No 39 Tahun 1999;UU No 11 Tahun 2009;UU No 44 Tahun 2009;UU No 23 Tahun Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 101 Tahun 2012;UU No 44 Tahun 2009;PP No 2 Tahun 2018;Permendagri No 18 Tahun 2018
Penanggulangan Pemasungan ,Peran Serta Masyarakat,Pembiayaan,Pengendalian Pembinaan dan Pengawasan,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2019.
9 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 25 Tahun 2019
PENYELENGGARAAN - PENDIDIKAN - WAJIB BELAJAR 12 TAHUN - DI KABUPATEN MUSI RAWAS
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2019/NO.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan
Pendıdıkan
Wajıb Belajar 12
Tahun Dı Kabupaten
Musı Rawas
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4)
dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 20O8
tentang Wajib Bclajar, pcrlu menetapkal Pcraturan
Bupati tentang Penyelenggaraar Pendidikan Wajib Belajar
12 (dua belas) Tahun di Kabupaten Musi Rawas.v
UU No 28 Tahun 1959;UU No 20 Tahun 2003;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 19 Tahun 2005;PP No 47 Tahun 2008;PP No 48 Tahun 2008;PP No 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No 66 Tahun 2O1O
Maksud dan Tujuan ,Sasaran,Tanggung Jawab dan Tugas,Pendanaan dan Pendidikan ,Pelaksanaan Wajib Belajar,Larangan,Sanksi,Monitoring dan Evaluasi,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2019.
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 24 Tahun 2019
PETUNJUK - TEKNIS PENGGUNAAN DANA AIOKASI- KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN - DI KABUPATEN MUSI RAWAS
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2019/NO.24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk
Teknıs Penggunaan
Dana Aıokası
Khusus
Nonfısık
Bantuan
Operasıonal
Penyelenggaraan
Pendıdıkan
Kesetaraan Dı
Kabupaten
Musı
Rawas
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2019
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DaIa Alokasi
Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Kesetaraan, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana
Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan operasional
Penyelenggaraart Pendidikan Kesetaraan Di Kabupaten
Musi Rawas
UU No 28 Tahu 1959;UU No 17 Tahun 2003;UU No 20 Tahun 2003;UU No 1 Tahun 2004;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapalali terakhir
dengan UU No 9 Tahun 2015l;PP No 55 Tahun 2005;PP No 48 Tahun 2008;PP No 17 Tahun 2010 sebagaimala telah diubah
dengan PP No 66 Tahun 2O1O;Permendagri No 20 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah
dengan Permendagri No 59
Tahun 2010;Permendikbud No81 Tahun 2013; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.7/2017
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dal Dana
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 537) sebagaimana diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 112/PMK-7 /2017 refiaJ]g
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
50 |PMK.7 /2017;Permendikbud No 4 Tahun 2016;Perda No 10 Tahun 2016
PRINSIP PENGGUNAAN DAK NONFISIK BOP KESETARAAN ALOKASI DAN PEI\iYALURAN, SASARAN PEI,APORAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2019.
8 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 23 Tahun 2019
tATA CARA PEMANFAATAN DANA - BAGI HASIL PAJAK DAERAH - KEPADA - PEMERINTAH DESA - DALAM KABUPATEN MUSI RAWAS
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2019/NO.23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata
Cara
Pemanfaatan Dana
Bagı
Hasıl
Pajak
Daerah
Kepada
Pemerıntah Desa
Dalam
Kabupaten Musı
Rawas
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 96
ayat (4) dan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2OL4 tarrtajlg Peraturan
pela}sanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana bagi
Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa dalam
Kabupaten Musi Rawas;
UU No 28 Tahun 1959;UU No 17 Tahun 2003;UU No 1 Tahun 2004;UU No 6 Tahun 2014;PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa
dengan PPh No 47 Tahun
2015;PP No 60 Tahun 2014 sebagaimsna beberapa kali telah
diubah terakhir dengan PP
No 8 Tahun 2016;Permendagri No 113 Tahun 2014;Perda No 10 Tahun 2016;Perbup No 62 Tahun 2016
Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah , Tata Cara Pei{Yaluran ,Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pa.Jak Daerah ,Pelaporan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2019.
6 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 22 Tahun 2019
pENYELENGGARAAN - USAHA - KESEHATAN - SEKOLAH/ MADRASAH
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2019/NO.22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan
Usaha Kesehatan
Sekolah/ Madrasah
ABSTRAK:
balwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan,
dan prestasi belajar peserta didik yarg memperhatikan
peritaku dan lingkulgan yang sehat dan bersih, maka
perlu diselenggarakan usaha kesehatan di setiap
sekolal/madrasah;
UU No 28 Tahun 1959;UU No 36 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kati diubah, terakhir dengan U No 9 Tahun 2015;PP No 79 Tahun 2005;Perpres No 72 Tahun 2012;Peraturan Bereama Antsra Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Rl, Menteri Kesehatan RI, Menteri Agama zu,
dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor :6lXlPB/2Ola, d,an
Nomor: 73 Tahun 2014, Nomor: 41 Tahun 2014, dan
Nomor: 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan
Pengembangan Usaha kesehatan Sekolah/Madrasah
(Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor
17r71;;Permenkes No 25 Tahun 2014
Asas, Sasaran, Dan, Tujuan , Lingkup Program/Kegiatan Uks/M , Hak Dan Kewajiban Sekolah/Madrasah ,Tp Uks/M Dan Tim Pelaksana Uks/M , Lomba/ Kompetisi Uks/M ,Pengawasan Dan Pelaporan, Pemantauan, Evaluasi, Dan Koordinasi
Peran Serta Masyarakat ,Pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2019.
17 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 21 Tahun 2019
PEDOMAN - ANALISIS - JABATAN DI LINGKUNGAN - PEMERINTAH- KABUPATEN MUSI RAWAS
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2019/NO.21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Analısıs Jabatan
Dı Lıngkungan Pemerıntah
Kabupaten Musı Rawas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan penataan
kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaart,
program pendidikan dan peLatihan, pengawasan yang
berbasis pada kompetensi dan kinerja serta
membangun sumber daya Aparatur Sipil Negara yang
profesional dan produktif di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Musi Rawas, perlu disusun pcdoman
analisis jabatan yang sistematia Pada Perangkat
Daerah;
UU NO 28 Tahun 1959;UU No 5 Tahun 014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir
dengan UU No 9 Tahun 2O15;PP No 53 Tahun 2010;PP No 18 Tahun 2016;Permendagri No 12 Tahun 2008;Permendagri No 12 Tahun 2008;Peraturan Menteri Pendayagunaal Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun
2018;Perda No 10 Tahun 2016;
MATSUD DAN TUJUAN,TIM ANALISIS JABATAN,PEI,AKSANAAN ANAUSIS JABATAN,HASIL ANALISTS JABATAN,PEMAPARAN HASTL ANAIISIS JABATAN,PENETAPAN HASIL ANAUS1S JABATAN,EVALUASI JABATAN,I,APORAN HASIL ANALISIS JABATAN,PEMBIAYAAN
,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2019.
11 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 20 Tahun 2019
PETUNJUK - TEKNIS - PELAKSANAAN KEGIATAN SARANA DAN PRASARA - KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN- MASYARAKAT DI KELURAHAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2019/NO.20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknıs
Pelaksanaan Kegıatan
Sarana
dan
Prasara Kelurahan
dan
Pemberdayaan Masyarakat dı
Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaldanjuti Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 130 Tahun 2Ol8 tentang kegiatan
Pembangunan dan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan' perlu
menetaPkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan
dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan'
UU No 28 Tahun 1959;UU No 17 Tahun 2003;UU No 1 Tahun 2004;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan UU No 9 Tahun 2015;UU No 33 Tahun 2004;PP No 24 Tahun 2005;PP No 12 Tahun 2019;Perpres No 16 Tahun 2018;PP No 17 Tahun 2018;Permendagri No 130 Tahun 2018;Permenkeu No 187/PMK.07/2018
PELAKSANAAN KEGIATAN,TATA CARA PEL,AKSANAAN PENGANGGARAN
SEBELUM APBD DITBTAPKAN
,TATA CARA PEI,AKSANAAN PENGANGGARAN
SETEI,AH APBD DITETAPKAN,PELAKSANAAN MEKANISME PENGEI.OI.AAN KEUANGAN,PELAKSANAAN MEKANISME PENGEI.OI.AAN KEUANGAN,KETENTUAN PERALIIIAN,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2019.
18 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 19 Tahun 2019
PEMBENTUKAN UNIT PETUGAS - TINDAK INTERNAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN - PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN MUSI RAWAS
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2019/NO.19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan
Unıt
Petugas
Tındak
Internal
Satuan
Polısı
Pamong
Praja
Pada
Satuan
Polısı
Pamong praja
Dan
Pemadam
Kebakaran
Kabupaten
Musı
Rawas
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik,
berdayaguna' bersih dan bertanggungiawab, satuan
Polisi Pamong Praja mempunyai Peran Yang
sangat penting dalam melaksana-kan tugas pokok, dan
fungsi membantu Bupati dalam menyelenggaraan
Pemerintahan Daerah di bidang ketertiban umum dan
ketentraman masyaralat, penegakan produk hukum
Daerah, serta berkewajiban melakukan pembinaan
secara berkelanjutan terhadap apaiat Satuan Polisi
Pamong Praja dalam melaksanakan fungsi penegakan
dan pengawasan kode eti
UU No 28 Tahun 1959;UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 42 Tahun 2004;PP No 79 Tahun 2005;PP No 53 Tahun 2010;PP No 16 Tahun 2018;Permendagri No 54 Tahun 2011;Permendagri No 19 Tahun 2013;Permendagri No 62 Tahun 2008;Perbup No 45 Tahun 2016
PEMBENTUKAN,KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
BAGIAN KESATU
KEDUDUKAN,SUSUNAN ORGANISASI,PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BAGIAN KESATUAN
KOMANDAN,TATA KERJA,PENGANGKATAN DAN PEMBERH ENTIAN
BAGIAN KESATUAN
PENGANGKATAN,HONORARIUM,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2019.
11 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 18 Tahun 2019
PENYELENGGARAAN - PERJALANAN IBADAH UMRAH - ATAS BIAYA PEMERINTAH - KABUPATEN MUSI RAWAS
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2019/NO.18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan
Perjalanan Ibadah
Umrah
Atas Bıaya
Pemerıntah
Kabupaten Musı
Rawas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan pembinaan,
pelayanan dan perlindungal kepada jamaah umroh
sehingga jamaah umroh dapat menunaikan ibadahnya
sesuai dengan ketentuan syariat, perlu dibuat
pedoman penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh
UU No 28 Tahun 1959;UU nO 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan UU No 9 Tahun 2015;Peraturan Menteri Agama No 8 Tahun 2018;Perda No 10 Tahun 2016;Perda No 10 Tahun 2018;Perbup No 107 Tahun 2018
Maksud dan Tujuan ,Prinsip Penunjukan Perserta Ibadah Umroh,Besaran dan Proses Penyerahan Biasya Ibadah Umroh,Kreteria Perserta Umroh dan Spesifikasi Penyelengaraan ,Rekruitmen,Pengelola Pemberangkatan perjalanan Ibadah Umroh,Penghentian Pembatalan Pemberangkatan,Pembiayaan Penyelenggaraan Ibadah Umroh
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupeti
Nomor 32 Tahun 2O18 tentang Homan Pemberangkatan Perjalansn
Ibadah Umroh Kabupaten Musi Rawes {Berita Daerah Kabupeten Muei
Rawas Tahun 2Ol8 Nomor 32) dicabut dan dtryataf(an tidak bcrlaku'
9 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
