Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 404, BD.2010/No.15 Seri C
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara, dipandang perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2010
Peraturan ini memuat Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2010.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 405 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 405, BD.2007/No.15 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Belanja Penunjang Operasional bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendorong peningkatan
kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara dan
sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 14 A ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Kedudukan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, maka dipandang perlu diberikan Tunjangan
Komunikasi Intensif kepada Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Belanja
Penunjang Operasional bagi Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Banjarnegara;bahwa untuk maksud tersebut di atas, sambil
menunggu penyusunan Peraturan Daerah
Kabupaten Banjarnegara tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Banjarnegara, maka perlu ditetapkan Peraturan
Bupati tentang Pemberian Tunjangan Komunikasi
Intensif kepada Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Belanja Penunjang
Operasional bagi Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2001;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3
Tahun 2005.
Peraturan ini memuat mekanisme pemberian, penganggaran dan pertanggungjawbaan tunjangan komunikasi insentif
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2007.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 408 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 408, BD.2007/No.16 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 1990 tentang Pemberian Uang Perangsang
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 76 Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
903/2429/SJ Perihal Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2006 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Tahun 2005 Tanggal 21 September 2005, maka
perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 1990 tentang
Pemberian Uang Perangsang;bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001;Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 66 Tahun 2001;Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
Nomor 29 Tahun 2002;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14
Tahun 1990;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19
Tahun 2002.
Peraturan ini memuat besaran; tata cara pembagian dari uang perangsang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2007.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 416 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 416, BD.2007/No.17 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Tahun Anggaran 2007
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 201
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, maka perlu ditetapkan Ketentuan Batas
Jumlah Surat Permintaan Pembayaran uang
Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan
Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Tahun
Anggaran 2007; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu
ditetapkan dengan Peraturan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 ;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
19 Tahun 2002;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
1 Tahun 2007;Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 33 Tahun
2007.
peraturan ini memuat ketentuan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU dan pengajuan SPP-UP dan SPP-GU
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2007.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 423 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 423, BD.2006/No.39 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan kepada Organisasi dan Profesi serta Bantuan Keuangan lain-lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2006
ABSTRAK:
bahwa agar kegiatan bantuan keuangan kepada
organisasi dan profesi serta bantuan keuangan lainlain
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Banjarnegara dapat berjalan sesuai
dengan tujuan, maka dipandang perlu diatur
petunjuk teknis kegiatan dimaksud; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
15 Tahun 2003;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
1 Tahun 2006;Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 54 Tahun
2006.
Peraturan Bupati ini memuat lokasi penerimaan, persyaratan calon penerima;hak dan kewajiban;pemanfaatan bunga dana bantuan;resiko pengembangan usaha;administrasi pelaporan terkait bantuan keuangan kepada organisasi dan profesi serta bantuan keuangan lain-lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2006
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2006.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 438 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 438, BD.2008/No.22 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2009
ABSTRAK:
bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2009 dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, dipandang perlu diatur Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2009; bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007;Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2008;Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2008.
Peraturan ini memuat tentang penjabaran standarisasi indeks biaya kegiatan, pengadaan,pemeliharaan dan honorarium
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2008.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 449 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 449, BD.2010/No.17 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Kabupaten Banjarnegara merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, oleh karena itu penguasaanya harus dikuasai oleh negara dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan;bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan sebelum adanya Peraturan Daerah yang mengatur Pertambangan Mineral dan Batubara, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Banjarnegara,
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008.
Peraturan ini memuat tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2010.
64 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 461 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 461, BD.2010/No.18 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Banjarnegara kepada Lurah di Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Lurah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Banjarnegara Kepada Lurah di Kabupaten Barjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 85 Tahun 2010.
Peraturan ini memuat Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Banjarnegara kepada Lurah di Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2010.
19 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 463 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 463, BD.2010/No.19 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006- 2011, perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Banjarnegara; bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu disusun prioritas dan rencana pembangunan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2009; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 729 Tahun 2009.
Peraturan ini memuat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2010.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 473 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 473, BD.2010/No.20 Seri C
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bagi Hasil Retribusi Daerah Tertentu kepada Desa di Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pemberian Sebagian Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Banjarnegara, maka dipandang perlu diatur Pemberian Bagi Hasil Retribusi Daerah Tertentu Kepada Desa di Kabupaten Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008.
Peraturan ini memuat Pemberian bagi Hasil Retribusi Daerah Tertentu kepada Desa di Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2010.
10 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
