Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 220, BD.2006/No.13 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Alat-Alat Berat
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 ayat (1)
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16
Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2002 Nomor 35 Seri C, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perubahan
Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2005 Nomor 6 Seri C, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 76),
maka perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan
Retribusi pemakaian Alat-alat Berat; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun
1997;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun
1997;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun
1999;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16
Tahun 2002;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19
Tahun 2002.
Peraturan Bupati ini memuat tata cara permohonan pemakaian alat berat dan pelaksanaannya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2006.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 208 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 208, BD.2021/No.12 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D) Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa pembangunan ekonomi dan sosial budaya di
perdesaan sebagai bagian dari Rencana Pembangunan
Nasional/Daerah perlu mendapat-kan perhatian yang
seimbang dengan Rencana Pembangunan Perkotaan; bahwa dalam rangka pemerataan pembangunan
kawasan perdesaan dan dalam usaha pengentasan desa
tertinggal, maka perlu disusun Kawasan Terpilih Pusat
Pengembangan Desa (KTP2D) sebagai penjabaran
dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Banjarnegara; bahwa Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa
yang akan ditindaklanjuti dengan Rencana Tata Ruang
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) sebagai alat
koordinasi dan penyusunan program pembangunan di
Kawasan Perdesaan, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996;Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun
2004;Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21
Tahun 2003;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1
Tahun 2004.
Peraturan Bupati ini memuat tentang maksud,tujuan,sasara,dan fungsi;struktur rencana tata ruang kawasan; dan pemanfaatan serta pengendalian RTK KTP2D
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2006.
17 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 142 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 142, BD.2006/No.10 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2006
ABSTRAK:
bahwa peranan pupuk sangat penting dalam
peningkatan produktivitas dan produksi komoditas
pertanian untuk mewujudkan program Ketahanan
Pangan Nasional; bahwa agar penyediaan pupuk dengan harga wajar
sampai di tingkat petani, dipandang perlu ditetapkan
Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET)
Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun
Anggaran 2006; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995;Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001;Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77
Tahun 2005;Peraturan Menteri Pertanian Nomor
04/Permentan/SR.130/2/2006 tanggal 20 Pebruari
2006;Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun
2006;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 15 Tahun 2003
Memuat tentang jenis pupuk yang diberikan subsidi, pelaksanaan, pengadaan dan penyaluran pupuk, dan harga eceran tertinggi dari pupuk bersubsidi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2006.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 111 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2005
tentang Retribusi Alat Pemadam Kebakaran yang
diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2006 Nomor 3 Seri C,
dipandang perlu diatur petunjuk pelaksanaan
Peraturan Daerah dimaksud; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Banjarnegara Nomor 4 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembayaran dan penyetoran retribusi, bentuk, warna dan ukuran, petugas pemungut, pelaksanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2006.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 84, BD.2006/No.8 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemanfaatan Penguatan Modal Pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk Usaha Industri Rumah Tangga/Perdagangan bagi Kelompok Petani Kecil (KPK) Program Peningkatan Pendapatan Petani Kecil (P4K) melalui PD. BPR. BKK/BKK di Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa agar kegiatan penambahan modal Pemerintah
Kabupaten Banjarnegara untuk usaha industri rumah
tangga/perdagangan bagi Kelompok Petani Kecil
(KPK) Program Peningkatan Pendapatan Petani Kecil
(P4K) melalui PD. BPR BKK/BKK di Kabupaten
Banjarnegara dapat berjalan sesuai dengan tujuan,
dipandang perlu diatur pedoman dimaksud ;bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15
Tahun 2003
memuat ketentuan umum;lokasi pengiatan modal;persyaratan calon pengguna dana penguatan modal/nasabah;hak dan kewajiban;pemanfaatan jasa pinjaman;resiko;administrasi;pembinaan dan pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2006.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 80 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 80, BD.2006/No. 7 Seri C
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyetoran Pembagian Pendapatan Retribusi Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa guna memperlancar penyetoran dan
pembagian pendapatan retribusi Kawasan Dataran
Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara, dipandang
perlu diatur Tata Cara Penyetoran dan Pembagian
Pendapatan Retribusi dimaksud;bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990;Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6
Tahun 2004;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8
Tahun 2005;Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 405 Tahun
2004
MEMUAT MEKANISME PENYETORAN DAN PEMBAGIAN PENDAPATAN RETRIBUSI
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2006.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 77 Tahun 2006
JASA WARINTEK - TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 77, BD.2006/No.6 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penggunaan dan Pengelolaan Jasa Warintek pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya pengembangan jenis
pelayanan Penggunaan Jasa Warintek pada Kantor
Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten
Banjarnegara, maka perlu diatur Tata Cara
Penggunaan dan Pengelolaan Jasa Warintek pada
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten
Banjarnegara;bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun
1994;Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun
1996;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
24 Tahun 2003;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang waktu pelayanan, tarif pelayanan, penggunaan hasil/jasa layanan warintek, pengelolaan warintek.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2006.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 64 Tahun 2006
KENDARAAN BERMOTOR DINAS RODA 2 (DUA) KEPALA DESA/KELURAHAN - PENGGUNAAN DAN PEMELIHARAAN
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BD.200G/No.7 Seri C
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan dan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Dinas Roda 2 (Dua) Kepala Desa/Kelurahan Milik Pemerintah Kabupaten Banjarnegara di Wilayah Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dalam usaha meningkatkan tertib kerja serta
kelancaran penyelenggaraan tugas secara berdaya guna
dan berhasil guna, perlu dilakukan penataan sarana dan
prasarana dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banjarnegara;bahwa untuk tertib dalam penggunaan dan pemeliharaan
kendaraan bermotor dinas roda 2 (dua) untuk operasional
Kepala Desa/Kelurahan, maka dipandang perlu
menetapkan pengaturan penggunaan dan pemeliharaan
kendaraan bermotor dinas roda 2 (dua) Kepala Desa /
Kelurahan milik Pemerintah Kabupaten Banjarnegara di
wilayah Kabupaten Banjarnegara;bahwa guna maksud tersebut di atas, maka perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun
1996;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang
Pemakaian Kendaraan Dinas Bermotor Milik
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tanggal 14 Juni
1974 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Banjarnegara Tahun 1977 Nomor 22 Seri B);
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penggunaan dan pemeliharaan kendaraan bermotor dinas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2006.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 50 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD.2006/No. 3 Seri D
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Eselon Jabatan Camat di Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah disebutkan
Jabatan Camat adalah jabatan Eselon III a, untuk itu
sambil menunggu diterbitkannya Peraturan Daerah
tentang Susunan, Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, jabatan
Eselon Camat perlu disesuaikan;bahwa guna maksud tersebut di atas, maka
pengaturan penyesuaian jabatan Eselon Camat perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974.
memuat ketentuan umum; struktur eselon jabatan camat; dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2006.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 39 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2006/No.2 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Teknik Lapangan Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (RTL-RLKT) Sub DAS Pekacangan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tindak lanjut kebijaksanaan
pembangunan daerah khususnya kebijaksanaan
perwilayahan dan pembangunan Daerah Aliran
Sungai (DAS) yang mencakup wilayah administrasi
Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Purbalingga,
dipandang perlu disusun Rencana Teknik Lapangan
Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (RTLRLKT)
Sub DAS Pekacangan;bahwa RTL-RLKT Sub DAS Pekacangan merupakan
landasan kebijaksanaan operasional penanganan lahan
kering bagi seluruh aparat pemerintah, masyarakat
maupun pihak swasta di lingkup Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Purbalingga dalam
rangka pelaksanaan pembangunan daerah;bahwa wilayah Sub DAS Pekacangan yang meliputi
luas 23.781,915 Ha sebagian besar (seluas 19.321,453
Ha) berada di wilayah administrasi Kabupaten
Banjarnegara;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
tersebut butir a, b dan c tersebut di atas, Rencana
Teknik Lapangan Rehabilitasi Lahan dan Konservasi
Tanah Sub DAS Pekacangan yang berada di wilayah
administrasi Kabupaten Banjarnegara perlu diatur
dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990;Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1
Tahun 2002;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10
Tahun 2002;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1
Tahun 2004
memuat pengertian umum; ruang lingkup; maksud dan tujuan; kedudukan rencana teknik lapangan rehabilitasi lahan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2006.
7 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
