Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Ne
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 4 Tahun 2016;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016;
8. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 12 Tahun 2020 .
Mengubah ketentuan Lampiran III Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2020.
1. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020;
2. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 .
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 41 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Videotron Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
a. Bahwa Pemerintah Daerah memiliki perangkat Videotron yang dapat dimanfaatkan sebagai media informasi publik; b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan Videotron perlu adanya pedoman dalam pengaturan pengelolaan Videotron; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagiamana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Videotron Pemerintah Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 ;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.01/2019 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 4 Tahun 2016;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2010;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 1 Tahun 2019 .
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Ruang Lingkup;
4. Pemanfaatan;
5. Monitoring dan Evaluasi;
6. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2020.
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 49 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendayagunaan Website dan Media Sosial Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang pengembangan Pemerintahan yang berbasis elektronik atau e- Government, maka diperlukan optimalisasi pemanfaatan Website dan Media Sosial sebagai media resmi Pemerintah Daerah yang berfungsi untuk menyampaikan berbagai informasi Pemerintah Daerah kepada
masyarakat dan dengan telah digunakannya penggunaan nama
domain gianvarkab.go.id dan domain desa.id, serta berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah senantiasa dituntut untuk meningkatkan kemampuannya dalam menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan yang sangat cepat serta mampu berfungsi sebagai jembatan untuk membangun suasana yang kondusif dengan
publiknya melalui proses komunikasi yang baik, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendayagunaan Website dan Media Sosial Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36 Tahun 2014, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015
mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, website pemerintah daerah, media sosial pemerintah daerah, konten, pembangunan dan pengambangan, pengendalian, pengelola website dan media sosial, pelaporan, pembiayaan, penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2020.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 15 Tahun 2020
peraturan bupati gianyar - Pendelegasian Wewenang Bupati dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang Bupati dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ;
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 ;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 ;
8. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016
1. Ketentuan Umum ;
2. Maksuddan Tujuan;
3. Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
4. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2020.
Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 12 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negera
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara;
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 4 Tahun 2016 ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016.
1. Ketentuanumum;
2. Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai;
3. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai;
4. Pembebanan Tambahan Penghasilan Pegawai;
5. Pengurangan Tambahan Penghasilan egwai;
6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2020.
1. Peraturan Bupati Nomor 138 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019
2. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 81 Tahun 2017
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 21 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 ;
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ;
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Tata Nilai Pengadaan;
4. Ruang Lingkup Pengadaan;
5. Para Pihak;
6. Perencanaan Pengadaan;
7. Persiapan Pengadaan;
8. Pelaksanaan Pengadaan;
9. Pembayaran Prestasi Kerja;
10. Keadaan Kahar;
11. Pemutusan Surat Perjanjian Kerja;
12. Sanksi;
13. Penyelesaian Perselisihan;
14. Pelaporan dan Serah Terima;
15. Pembinaan, Pengawasan dan Pengadaan Secara Elektronik;
16. Ketentuan Lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2020.
28
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 1 Tahun 2020
peraturan bupati gianyar - Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan oleh Pemerintah Daerah kepada Peserta Didik yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan oleh Pemerintah Daerah kepada Peserta Didik yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah Kepada Peserta Didik Yang Orang Tua Atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan;
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2008.
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Kriterian Pemberian Bantuan;
4. Sasaran dan Besaran Bantuan;
5. Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Peserta Didik yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan;
6. Sumber Pendanaan Bantuan;
7. Pengawasan dan Evaluasi;
8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
1. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2013;
2. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2014 .
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 30 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pengendalian Usaha Akomodasi Pariwisata
ABSTRAK:
a. bahwa seiring dengan pesatnya perkembangan Usaha Pariwisata di Kabupaten Gianyar sebagai Daerah Pariwisata, mengakibatkan tumbuh dan berkembangnya pembangunan usaha Akomodasi Pariwisata sebagai sarana penunjang Pariwisata; b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pengendalian Usaha Akomodasi Pariwisata sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pengendalian Usaha Akomodasi Pariwisata ;
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 ;
6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM86/HK.501/MK/2010 ;
7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM53/HM.001/MPEK/2013 ;
8. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 29 Tahun 2014 ;
10. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009;
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012;
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 16 Tahun 2012 ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 8 Tahun 2013;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 10 Tahun 2013 ;
17. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 2 Tahun 2013;
18. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016;
Mengubah :
1. Ketentuan Pasal 5 ;
2. Ketentuan Pasal 6 ayat 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5) ;
3. Ketentuan Pasal 7 ;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2020.
Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 45 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembangunan Perumahan DI Kabupaten Gianyar
ABSTRAK:
a. bahwa Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan Perumahan sebagai Bagian dan Kawasan Permukiman dengan berbagai aspeknya perlu mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup; b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pengembangan pembangunan perumahan, perlu adanya Pedoman dalam Pengaturan r> 1— „„„ r>„_.„»~i i v^muaiiguiiau x laumaucui, c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembangunan Perumahan di Kabupaten Gianyar;
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016;
9. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 16 Tahun 2012;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor : 8 Tahun 2013;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 14 Tahun 2008;
14. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 2 Tahun 2013 .
1. Ketentuan Umum;
2. Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Prasarana, Sarana, dan Utilitas;
4. Pengawasan dan Pengendalian dalam Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas;
5. Sanksi Administratif;
6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2020.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 2 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi melalui penyampaian Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka setiap Penyelenggaraan Negara wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai ketentuan Peraturan Peru ndang-undangan;
b. bahwa be rd as ark an pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 ;
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999;
3. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999;
4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 ;
5. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014;
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
7. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016.
1. Ketentuan Umum;
2. Tujuan;
3. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
4. Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
5.Unit Pengelola Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara ;
6. Pembinaan dan Pengawasan;
7. Sanksi;
8. Tata Cara Penjatuhan Sanksi;
9. Pembiayaan;
10. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
11
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
