Peraturan bupati gianyar - Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2020/No.2/11halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK: |
- a. bahwa dalam rangka pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi melalui penyampaian Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka setiap Penyelenggaraan Negara wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai ketentuan Peraturan Peru ndang-undangan;
b. bahwa be rd as ark an pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 ;
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999;
3. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999;
4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 ;
5. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014;
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
7. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016.
- 1. Ketentuan Umum;
2. Tujuan;
3. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
4. Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
5.Unit Pengelola Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara ;
6. Pembinaan dan Pengawasan;
7. Sanksi;
8. Tata Cara Penjatuhan Sanksi;
9. Pembiayaan;
10. Ketentuan Penutup.
|
CATATAN: |
- Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
- 11
|