Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK BARAT
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN, SUSUNAN, RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA, UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LOMBOK BARAT
ABSTRAK:
dalam rangka penataan organisasi dan tata kerja yang berorientasi pada terwujudnya tata organisasi dan tata kerja yang baik, bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis;
Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016
Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 75 Tahun 2016
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT pada Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Lombok Barat
(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas:
a. UPT Balai Benih Ikan (BBI);
b. UPT Pengelola Kelautan dan Perikanan Wilayah I; dan c. UPT Pengelola Kelautan dan Perikanan Wilayah II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2020.
-
-
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 47 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK BARAT
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN, SUSUNAN, RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA, UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK BARAT
ABSTRAK:
dalam rangka penataan organisasi dan tata kerja yang berorientasi pada terwujudnya tata organisasi dan tata kerja yang baik, bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis;
Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016
Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 64 Tahun 2016
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT pada Dinas Perhubungan Kabupaten
Lombok Barat
(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
b. UPT Perparkiran dan Keterminalan;
c. UPT Pelabuhan Senggigi; dan
d. UPT Pelabuhan Tawun
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2020.
-
-
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 46 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK BARAT
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN, RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA, UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT), LABORATORIUM KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK BARAT
ABSTRAK:
dalam rangka penataan organisasi dan tata kerja yang berorientasi pada terwujudnya tata organisasi dan tata kerja yang baik, bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis
Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016
Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 31 Tahun 2019
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
TATAKERJA
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2020.
-
-
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 45 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK BARAT
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN, SUSUNAN, RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA, UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LOMBOK BARAT
ABSTRAK:
dalam rangka penataan organisasi dan tata kerja yang berorientasi pada terwujudnya tata organisasi dan tata kerja yang baik, bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis
Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016
Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 78 Tahun 2016
(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT pada Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Lombok Barat
(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. UPT Pengembangan Produk Unggulan Daerah Wilayah I; dan b. UPT Pengembangan Produk Unggulan Daerah Wilayah II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2020.
-
-
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 44 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK BARAT
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA STAF AHLI BUPATI
ABSTRAK:
perlu dilakukan penyesuaian terhadap nomenklatur Peraturan Bupati Nomor 86 tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati sesuai dengan dinamika perkembangan dan 1 kebutuhan daerah sehingga perlu diubah
Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2018
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
ESELONERING
TATA KERJA
PENDANAAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2020.
-
-
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 43 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK BARAT
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RINCIAN TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat
Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
ESELONERING
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2020.
-
-
31
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 42 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK BARAT
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN LOMBOK BARAT
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat
Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
ESELONERING
TATA KERJA
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
-
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 41 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK BARAT
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2019
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengendalian, Pemadaman dan Penyelamatan Bahaya Kebakaran dan Lainnya yang lebih optimal di wilayah Kabupaten Lombok Barat, maka perlu diberikan Pemberian Biaya Penunjang Berdasarkan Kondisi Kerja Berisiko tinggi pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat;
b. bahwa Pemberian Biaya Penunjang Berdasarkan Kondisi Kerja Berisiko Tinggi pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat diberikan berdasarkan kondisi kerja dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja berisiko tinggi
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati Tentang Pemberian Biaya Penunjang Berdasarkan Kondisi Kerja Berisiko Tinggi pada Dinas
Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat.
1. Undang-Undang Nomor 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang• Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pokok• pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2007 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat ( Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Rincian Togas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat ( Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 66);
BAB I KETENTUAN UMUM menyatakan pengertian daerah, Bupati, Pemerintah Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran, Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Kontrak ,
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN menyatakan Maksud Pemberian Biaya Penunjang dan Tujuan diberikan Tunjangan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 40 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK BARAT
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN BIAYA PENUNJANG BERDASARKAN KONDISI KERJA BERISIKO TINGGI PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN LOMBOK BARAT
ABSTRAK:
dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengendalian, Pemadaman dan Penyelamatan Bahaya Kebakaran dan Lainnya yang lebih optimal di wilayah Kabupaten Lombok Barat, maka perlu diberikan Pemberian Biaya Penunjang Berdasarkan Kondisi Kerja Berisiko tinggi pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat;
Pemberian Biaya Penunjang Berdasarkan Kondisi Kerja Berisiko Tinggi pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat diberikan berdasarkan kondisi kerja dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja berisiko tinggi;
Undang-Undang Nomor 64 tahun 1958
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016
Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 63 Tahun 2016
Maksud Pemberian Biaya Penunjang Berdasarkan Kondisi Kerja Berisiko Tinggi diberikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan Lingkup Kerja Berisiko Tinggi pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat.
Tujuan diberikan Tunjangan adalah :
a. Terwujudnya peningkatan etos, produktivitas dan prestasi kerja PNS
dan Tenaga Kontrak dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan;
b. Terwujudnya peningkatan disiplin PNS dan Tenaga Kontrak; dan
c. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan PNS dan Tenaga Kontrak
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2020.
-
-
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 39 Tahun 2020
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL/SHELTER DAN PENGELOLAAN TERMINAL/SHELTER
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Terminal/ Shelter dan Pengelolaan Terminal/ Shelter
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Terminal/Shelter dan Pengelolaan Terminal/ Shelter.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat II Dalam DaerahDaerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor16497); Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5052); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 23 ‘Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468); Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5594); Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran
Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4).
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL/SHELTER DAN PENGELOLAAN TERMINAL/SHELTER, yang terdiri atas 14 Pasal dari V Bab, yaitu; bab I Ketentuan Umum, Bab II Pengelolaan Terminal/shelter, Bab III Tata Cara Pemungutan Retribusi, Bab IV Tata Cara Pe,bayaran Retribusi, Bab V Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2020.
Tidak Ada
Tidak Ada
9 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
