Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK BARAT
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF LOMBOK BARAT
ABSTRAK:
Kesejahteraan sosial terhadap anak harus dipenuhi sebagai perwujudan perlindungan dna jaminan terhadap hak-hak anak;
Dalam rangka pemenuhan dan perlindungan kesejahteraan sosial anak diperlukan upaya yang terstruktur, tersistematis dan terintegratif agar lebih efektif dan efisien, sehingga perlu dibentuk Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Lomnbok Barat
UU Nomor 69 Tahun 1958
UU Nomor 4 Tahun 1979
UU Nomor 23 Tahun 2002
UU Nomor 20 Tahun 2003
UU Nomor 23 Tahun 2006
UU Nomor 11 Tahun 2009
UU Nomor 25 Tahun 2009
UU Nomor 36 Tahun 2009
UU Nomor 11 Tahun 2012
UU Nomor 23 Tahun 2014
Perda NTB Nomor 8 Tahun 2015
Perda Nomor 2 Tahun 2013
Perda Kab. Lombok Barat Tahun 2013
Visi, Misi, Tujuan dan Prinsip Layanan
Pembentukan
Susunan Organisasi
Tugas dan Tanggung Jawab
Jenis Layanan
Alur Layanan
Tata Kerja dan Standar Operasional Prosedur
Pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2019.
-
-
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 26 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK BARAT
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
ABSTRAK:
Memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat di kabupaten Lombok Barat perlu adanya perubahan besarnya Tarif Retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan
UU Nomor 69 Tahun 1958
UU Nomor 33 Tahun 2004
UU Nomor 28 Tahun 2009
UU Nomor 23 Tahun 2014
UU Nomor 18 Tahun 2008
UU Nomor 32 Tahun 2009
PP nomor 81 Tahun 2012
Permendagri Nomor 33 Tahun 2010
Perda Kab. Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2011
Perda kab. Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2017
Perda Kabupaten Lombok Barat Nomor 7 Tahun 2018
Perubahan Tarif Retrubusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan:
- Tarif Sosial/Lembaga Pendidikan
- Tarif Non Niaga
- Tarif Usaha/Niaga/Komersial
- Tarif Industri
- Tarif Khusus
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2019.
-
-
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 25 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019 NOMOR 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN INVESTASI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, Kepala Daerah memiliki kewenangan regulasi dalam pengelolaan investasi pemerintah daerah;
b. bahwa agar investasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dapat berjalan dengan tertib, lancar, tepat sasaran, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu mengatur pedoman pengelolaan investasi Kabupaten Lombok Barat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat;
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Kepada Badan Usaha Milik Daerah Dan Badan Hukum Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 122);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 155);
BAB I menyatakan tentang Ketentuan Umum
BAB II menyatakan Maksud, tujuan dan manfaat dari Investasi pemerintah daerah
BAB III menyatakan Kewenangan dan tanggung jawab atas pengelolaan investasi pemerintah daerah
BAB IV menyatakan Bentuk Investasi Pemerintah Daerah
BAB V menyatakan Bidang Investasi Pemerintah Daerah
BAB VI menyatakan Sumber Dana Investasi Pemerintah Daerah
BAB VII menyatakan Pelaksanaan pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
BAB VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2019.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 24 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK BARAT
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT NOMOR 91 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
ABSTRAK:
Agar Pencegahan korupsi dapat berjalan efektif maka semua praktek penyelenggaraan pemerintahan harus mengandung upaya pencegahan korupsi
Bahwa pembayaran belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah secara tunai berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan korupsi sehingga diperlukan sistem pembayaran belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta sesuai perkembangan teknologi dan informasi.
UU Nomor 69 Tahun 1958
UU Nomor 28 Tahun 1999
UU Nomor 17 Tahun 2003
UU Nomor 3 Tahun 2011
UU Nomor 23 Tahun 2014
PP Nomor 58 Tahun 2005
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
Perubahan ketentuan pasal 7 tentang
1. Jenis pembayaran yang dikecualikan melalui sistem Pembayaran Non Tunai
2. Bukti Pembayaran harus dibuat dan simpan oleh Bendahara Pengeluaran, bendahara Pembantu, atau Pembantu Bendahara Pengeluaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2019.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT NOMOR 91 TAHUN 2017
-
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 23 Tahun 2019
PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS DAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN ANGGARAN 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Bagian Hukum
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS DAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 10 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga
Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan dan
ketentuan dalam pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya
Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional
Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat
Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan perlu
menetapkan Peraturan Bupati Lombok Barat tentang
Pemberian Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya kepada
Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2019.
Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017;
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019;
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129
Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
BAB I Ketentuan Umum Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 2. Pejabat Negara adalah : a. Bupati Lombok Barat dan Wakil Bupati Lombok Barat; dan b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lombok Barat.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 4. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri
BAB II Gaji Ketiga Belas Dan Tunjangan Hari Raya Bagi PNS Dan Pejabat Negara, menyatakan Penerima Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya yaitu
1. PNS dan Pejabat Negara diberikan Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya. tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara atau yang diperbantukan di Luar Instansi Pemerintah.
2. Termasuk PNS yang diperbantukan pada Instansi Pemerintah di Luar Pemerintah Kabupaten Lnmbok Barat yang gajinya dibayarkan pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
3. Galon PNS Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
BAB III Ketentuan Lain-Lain menyatakan Penerima gaji terusan dari PNS atau Pejabat Negara yang meninggal dunia diberikan gaji ketiga belas sebesar penghasilan gaji terusan yang diterima pada bulan Juni. Dan Penerima gaji dari PNS atau Pejabat Negara yang dinyatakan hilang diberikan gaji ketiga belas sebesar penghasilan yang diterima pada bulan Juni.
Pembayaran gaji ketiga belas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2019.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 22 Tahun 2019
PERBUP Kab. Lombok Barat No. 25 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama Dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan
Infrastruktur Di Kabupaten Lombok Barat
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK BARAT
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI SELAKU PENANGGUNG JAWAN PROYEK KERJASAMA DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DI KABUPATEN LOMBOK BARAT
ABSTRAK:
Tata cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Bupati selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat mendelegasikan kewenangannya dalam Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)
UU Nomor 69 Tahun 1958
UU Nomor 25 Tahun 2009
UU Nomor 23 Tahun 2014
Perpres RI Nomor 38 Tahun 2015
Permen Perencanaan Pembangunan Nasional/kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI Nomor 4 Tahun 2015
Perda Kab. Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016
Perda Kab. Lombok Barat Nomor 2 Tahun 2018
Pendelegasian Kewenangan antara lain:
a. Proses persetujuan usulan KPBU
b. pelaksanaan pengadaan KPBU
c. penandatanganan perjanjian KPBU
d. Kegiatan-kegiatan pendukung selain tahap transaksi
e. melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terkait
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2019.
-
-
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 19 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK BARAT
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK
ABSTRAK:
Memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat di Kabupaten Lombok Barat perlu adanya perubahan besaran Tarif Retribusi Izin Trayek.
UU Nomor 69 Tahun 1958
UU Nomor 33 Tahun 2004
UU Nomor 22 Tahun 2009
UU Nomor 28 Tahun 2009
UU Nomor 23 Tahun 2014
PP Nomor 55 Tahun 2012
Perda kab. Lombok Barat
Perubahan Tarif Retribusi Izin Trayek berdasarkan Jenis Perizinan Besaran Tarif Lama dan Baru
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2019.
-
-
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 18 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK BARAT
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang MEKANISME TATA KELOLA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH YANG TIDAK MELALUI REKENING KAS UMUM DAERAH
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pada Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 mengenai Pengakuan Pendapatan Yang Diterima Pada Rekening Kas umum Negara/Daerah.
Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lombok Baratyang menyatakan bahwa Pendpatan dari dana non RKUD dicatat sebagai Pendapatan Hibah pada Laporan Keuangan.
Bahwa terdapat pendapatan hibah langsung, bantuan operasional sekolah dan Dana Kapitasi yang dikelola dan digunakan Perangkat Daerah tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah
UU Nomor 69 Tahun 1958
UU Nomor 17 Tahun 2003
UU Nomor 1 Tahun 2004
UU Nomor 15 Tahun 2004
UU Nomor 23 Tahun 2014
UU Nomor 30 Tahun 2014
PP nomor 57 Tahun 2005
PP Nomor 58 Tahun 2005
PP Nomor 8 Tahun 2006
Prepres Nomor 8 Tahun 2006
Perpres Nomor 32 Tahun 2014
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
Perda Lombok Barat Nomor 05 Tahun 2007
Ketentuan Umum
Ruang Lingkup
Tata Kelola Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Yang Tidak Melalui RKUD
- Penganggaran
- Penyesuaian Pagu Pendapatan Langsung
- Pelaksanaan Penatausahaan
Pelaporan
Ketentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2019.
-
-
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 17 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK BARAT
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PELABUHAN
ABSTRAK:
Memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat di Kabupaten Lombok Barat Perlu adanya perubahan besarnya Tarif Retribusi pelayanan pelabuhan
UU Nomor 69 Tahun 1958
UU Nomor 33 Tahun 2004
UU Nomor 22 Tahun 2009
UU Nomor 28 Tahun 2009
UU Nomor 23 Tahun 2014
Permenhub RI Nomor PM 121 Tahun 2018
Perda Kab. Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2008
Perda Kab. Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2011
Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pelabuhan di atur berdasarkan
1. Jasa pelayanan kapal
2. Jasa Pelayanan Barang
3. Jasa Pelayanan Alat
4. Pelayanan Jasa Kepelabuhan lainnya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2019.
-
-
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 15 Tahun 2019
PERBUP Kab. Lombok Barat No. 78 Tahun 2022 tentang Kode Etik Pegawai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK BARAT
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KODE ETIK PENYELENGGARAAN BARANG/JASA KABUPATEN LOMBOK BARAT
ABSTRAK:
Dalam rangka mendorong terwujudnya layanan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Lombok Barat yang efisien, efektif, tranparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dna akuntabel dibutuhkan Aparatur Sipil Negara yang bersih, berwibawa dan bertanggungjawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas pelayanan pengadaan barang/jasa
UU Nomor 69 Tahun 1958
UU Nomor 28 Tahun 1999
UU Nomor 11 Tahun 2008
UU Nomor 25 Tahun 2009
UU Nomor 5 Tahun 2014
UU Nomor 23 Tahun 2014
UU Nomor 30 Tahun 2014
PP Nomor 18 Tahun 2016
Perpres Nomor 16 Tahun 2018
Prinsip pengadaan Barang/Jasa
Kode Etik
Komite Etik:
- Kedudukan, Tugas, Kewenangan, dan Tanggung Jawab
- Susunan
- Pengangkatan dan pemberhentian Komite Etik
- Pembiayaan
Pemeriksaan dan keputusan
Sanksi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2019.
-
-
10
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
