Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Pakaian Seragam Dinas Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyempurnaan pengaturan penggunaan peaian dinas Pegawai Negeri Sipil pada satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, maka Keputusan Bupati Pemalang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dan segala perubahannya perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Pakaian Seragam Dinas Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
Undang-Undeng Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undeng Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pererintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1991; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004; Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2000; Peraturan Darah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor
13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2006; Keputusan Bupati Pemalang Nomor 1 Tahun 2001;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penggunaan Pakaian Seragam Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Permalang, Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja, ketentuan penggunaan pakaian dinas pada hari Sabtu, Pakaian Dinas bagi Aparatur Dese/elurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2006.
Keputusan Bupati Pemalang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penggunaan Seragam Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dicabut.
26 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 88 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah maka untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah secara efektif, efisien, profesional, sinergis dan bertanggung jawab, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah
UU No.13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 60 Tahun 2010; PP No. 14 Tahun 2014; Perda Kab. Pemalang No. 16 Tahun 2016; Peraturan Badan Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petujuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah dengan sistematis sebagai berikut Ketentuan Umum, Tata Cara Pemberian Pertimbangan Pengangkatan, Pemberhentian Pimpinan Baznas Kabupaten, Struktur Organisasi dan Tugas Baznas Kabupaten, Obyek dan Subyek Zakat, Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah, Unit Pengumpul Zakat, Mekanisme Pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah, dan lainnya, Pembiayaan Baznas Kabupaten dan Penggunaan Hak Amil, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Baznas Kabupaten, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administratif dan Ketentuan Peralihan, 13. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2019.
32 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 88 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 88, BD Tahun 2016/No.88
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Pemalang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang , menyebutkan bahwa Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 60 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Uraian Tugas
Bab III Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 88 Tahun 2017
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, PerdaganganStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabuaten Pemalang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 88, BD Tahun 2017/No.88
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 ; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabu paten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2013;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Tanggung Jawab
Bab V Pendataan PKL
Bab VI Pendaftaran PKL
Bab VII Lokasi PKL
Bab VIII Jenis Tempat Usaha
Bab IX Pemindahan dan Penghapusan Lokasi PKL
Bab X Hak, Kewajiban dan Larangan PKL
Bab XI Pelaporan
Bab XII Peran Serta Masyarakat
Bab XIII Penertiban
Bab XIV Pembiayaan
Bab XV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2017.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 6 Tahun 2007 dicabut.
20 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 88 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 14 ayat (2), Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang 16 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016, dan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2017
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, maksud dan tujuan pembentukan Perbup, ruang lingkup Perbup, tata cara dan persyaratan perjanjian kerjasama pemberian bantuan hukum, persyaratan pemberi bantuan hukum, verifikasi pemberi bantuan hukum, perjanjian kerjasama, pelaksanaan bantuan hukum, anggaran bantuan hukum, pelaporan pelaksanaan anggaran, pengawasan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 89 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 89, BD Tahun 2016/No.89
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Kabatan Struktural Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Pemalang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan PermukimanKabupaten Pemalang , menyebutkan bahwa Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 61 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Uraian Tugas
Bab III Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 89 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 89, BD Tahun 2017/No.89
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Sistem Informasi Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan "Sidekem" di Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa untuk mensinerikan data desa dan data kawasan perdesaan yang merupakan aspek penting dalam perencanaan, perumusan kebijakan, program dan pengukuran capaian kinerja pembangunan desa serta percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pemalang diperlukan Sistem Informasi Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Pemalang yang diatur dengan peraturan bupati; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan perdesaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Sistem Informasi Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan "Sidekem" di Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Strategi dan Kebijakan Pengelolaan Data Desa
Bab V Kedudukan, Fungsi dan Manfaat
Bab VI Perangkat Sidekem
Bab VII Muatan Sidekem
Bab VIII Pengembangan Sidekem
Bab IX Pengelolaan Sidekem
Bab X Forum Data Desa
Bab XI Tata Cara Penerapan Sidekem
Bab XII Hak dan Kewajiban Pemerintah Desa
Bab XIII Tanggung Jawab Pemerintah Kecamatan
Bab XIV Tanggung Jawab Pemerintah Daerah
Bab XV Pembiayaan
Bab XVI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2017.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 89 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Batas Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Penghitungan dan Penetapan Luas Batas Wilayah Desa Sikasur Kecamatan Belik, telah diperoleh kesepakatan antar Desa Sikasur Kecamatan Belik dengan batas dan luas wilayah administrasi desa tetangga, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, pada Pasal 17 ayat (2) menyebutkan bahwa Bupati/Walikota menetapkan rancangan Peraturan Bupati/Walikota menjadi Peraturan Bupati/Walikota tentang Peta Batas Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.
UU No.13 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 1 Tahun 2017; Perda No. 5 Tahun 2015; Perda No. 10 Tahun 2016; Perbup No. 60 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Peta Batas Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang dengan sistematika sebagai berikut Ketentuan Umum, Tujuan, Ruang Lingkup, Batas Desa, Cakupan Desa, Luas Wilayah, Peta Batas Desa, Pendanaan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2019.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 90 Tahun 2017
Informasi, Pers, Pos, dan PeriklananStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut :
PERBUP Kab. Pemalang No. 5 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 90, BD Tahun 2017/No.90
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame
ABSTRAK:
bahwa dengan perkembangan peraturan perundang-undangan guna sebagai pedoman atau acuan pengendalian penyelenggaraan reklame yang berlandaskan kemanfaatan, keselamatan, ketertiban umum, keamanan, keagamaan, kesopanan, kesehatan, kesusilaan, keindahan lingkungan, kepatuhan dan kepastian hukum serta menjada ruang Kabupaten Pemalang tetap berkualitas sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Pemalang, maka perlu penertiban penataan reklame di Kabupaten Pemalang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2016 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 33 Tahun 2013; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Jenis Perizinan
Bab IV Perencanaan Titik Reklame, Peletakan Titik Reklame, Penempatan Reklame dan Perubahan Materi Reklame
Bab VII Tata Cara Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Reklame
Bab VIII Sanksi Administrasi
Bab IX Ketentuan Peralihan
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2016 dicabut.
26 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 90 Tahun 2016
PERBUP Kab. Pemalang No. 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 90, BD Tahun 2016/No.90
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Pemalang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang , menyebutkan bahwa Uraian Tugas Jabatan pada Badan Kepegawaian Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 62 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Uraian Tugas
Bab III Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
11 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
