Pencarian Peraturan

program, rencana pembangunan dan rencana kerja

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 09, LD.2015/NO.09

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012-2018

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 282 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka dipandang perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, dengan Peraturan Daerah.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102), Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5 ); 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 239) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 10); 17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 240); 18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 241) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 11); 19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 242) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2011 ( Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 6); 20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 10); 21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010, Nomor 2); 22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Derah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014, Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 274); 23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2015.
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (
439 halaman

FASILITASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERDESAAN

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2019/N0.9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang FASILITASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERDESAAN

ABSTRAK:

a.bahwa percepatan pembangunan perdesaan merupakan pilihan kebijakan yang strategis dalam meningkatkan kemajuan wilayah desa di Sulawesi Selatan; b.bahwa berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan upaya percepatan pembangunan desa; c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tent
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Jo Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4421); 7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
1.KETENTUAN UMUM 2.FASILITASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERDESAAN 3.FASILITASI MELALUI PROGRAM DAN PEMBIAYAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERDESAAN 4.FASILITASI MELALUI BANTUAN KEUANGAN DESA

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2019.

susunan-perangkat-daerah

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2016/NO.10, TLD NO.293

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
18

perubahan atas peraturan gubernur sulawesi selatan nomor 62 Tahun 2019 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 10, BD.2020/No.10

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 62 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Nota Dinas Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomar 900/240/SET/DPLH tanggal 20 Januari 2020 perihal tambahan anggaran pokok pada Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2020; Nota Dinas Kepala Biro Administrasi Pimpinan Nomor 007/301/1/Admin/2020 tanggal 29 Januari 2020 perihal Kebutuhan Alokasi Anggaran Biro Administrasi Pimpinan Tahun Anggaran 2020, Nota Dinas Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Nomor 500/018/B.Ekbang tanggal 17 Januari 2020 perihal Permohonan Permintaan Parsial DPA-SKPD Tahun Anggaran 2020; Nota Dinas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 3 Februari 2020 perihal Penyampaian DPA Parsial; Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Nomor 008/518/TPH-Bun tanggal 4 Februari 2020 perihal Permohonan DPA Parsial; Surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan Nomor 973/004/DKP tanggal 4 Februari 2020 perihal Permohonan DPA Parsial; Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB tanggal 6 Februari 2020 perihal Permohonan Persetujuan Perubahan Anggaran (Parsial) TA.2020; Surat Plt.Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 900/250/II/BKAD tanggal 7 Februari 2020 perihal Usul Penataan Program/Kegiatan dan Revisi Anggaran pada BKAD Provinsi Sulsel Tahun 2020; Surat Kepala Bappelitbangda Nomor 061/627/Bappelitbangda tanggal 7 Februari 2020 perihal Penyampaian usulan Perubahan Parsial Tahun Anggaran 2020; Nota Dinas Kepala Dinas Perindustrian Nomor 0456/II/2020/Perindustrian tanggal 7 Februari 2020 perihal Penataan Program dan Kegiatan Terkait Anggaran Parsial; Nota Dinas Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Nomor 120.2/131/Diskominfo-SP tanggal 10 Februari 2020; Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Nomor 900/311/PUTR tanggal 10 Februari 2020 perihal Usulan DPA Parsial; Surat Plt.Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440.1.2/01453/Diskes tanggal 10 Februari 2020 perihal usulan Parsial Tahun Anggaran 2020; Nota Dinas Plt.Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Nomor 910/1002/II/BPBJ tanggal 10 Februari 2020 perihal Permohonan Parsial Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020; Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Nomor 900/342/PUTR tanggal 12 Februari 2020 perihal Permohonan Penanganan Ruas Jalan Provinsi di kab.Toraja Utara; Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Nomor 900/480/PUTR tanggal 21 Februari 2020 perihal Usulan DPA Parsial PHJD dan Permintaan kembali kegiatan yang belum terbayarkan pada Tahun Anggaran 2020; b. bahwa untuk menindaklanjuti Nota Dinas Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan melalui Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tanggal Februari 2020 perihal Permohonan Pergeseran Antar Kegiatan dan Antar Belanja pada Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; c. bahwa berdasarkan Lampiran Romawi V. Hal-Hal Khusus Lainnya, Angka 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020, dicantumkan bahwa Program dan kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT yang bersifat earmark, DBH-SDA Tambahan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus, DBH-DR, DAK dan/atau DAK Tambahan, Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, Dana Keistimewaan DIY, Dana Darurat, Bantuan keuangan yang bersifat khusus dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara: (a) Menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD, dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya ditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau disampaikan dalam LRA apabila Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD; (b) Dalam hal program dan kegiatan yang bersumber dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya sebagaimana tersebut diatas diterima oleh Pemerintah Daerah setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, penganggaran program dan kegiatan dimaksud dilakukan dengan mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701); 15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 281); 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11); 17. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 63);
Pasal I: Ketentuan Gubernur yang diubah Pasal II: Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2020.
-
-
6

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN DAN PENGHARGAAN WIRAUSAHA DI PROVINS! SULAWESI SELATAN

2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 10,

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN DAN PENGHARGAAN WIRAUSAHA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

ABSTRAK:

a. bahwa penumbuhan wirausaha dari kalangan pemuda saat ini merupakan upaya yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kewirausahaan di Provinsi Sulawesi Selatan; b. bahwa dengan membangun jiwa dan semangat berwirausaha bagi kalangan generasi muda merupakan salah satu upaya dalam menciptakan dan membuka lapangan kerja baru, baik untuk dirinya sendiri maupun diharapkan mampu memberi kesempatan kerja bagi orang lain; · c. bahwa program pengembangan kewirausahaan dimaksud harus dilakukan secara selektif melalui suatu mekanisme yang terstruktur; d. bahwa memperhatikan ketentuan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 40 Tahun 2013 tentang Program Pengembangan Kewirausahaan Sarjana Dan Pemuda Terdidik Di Provinsi Sulawesi Selatan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan ketentuan sehingga perlu ditinjau untuk diganti; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan tentang Pendidikan Dan Pelatihan Kewirausahaan Dan Penghargaan Wirausaha Di Provinsi Sulawesi Selatan
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor . 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang• Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); ,,.--�-..· - 2 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaran Pernerintahan Daerah . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 6. Peraturan Pernerintah Nornor 38 Tahun 2007 tentang Pernbagian Urusan Pernerintahan Antara Pernerintah, Pemerintahan Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404); 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Meriteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 248); 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235); 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 240), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 11); 14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 10);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV PROGRAM DIKLAT BAB V PROGRAM PENGHARGAAN BAB VIPEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
NOMOR I0 tahun 2014
10 halaman

PENYELENGGARAAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2019/N0.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL

ABSTRAK:

a. bahwa sebagai negara kepulauan, pelabuhan memiliki arti penting bagi Indonesia karena mendukung kelangsungan sistem transportasi laut yang merupakan sistem transportasi paling besar di Indonesia; b. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pelabuhan pengumpan regional merupakan kewenangan pemerintah provinsi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208); 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 311) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 146 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1867); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
1.KETENTUAN UMUM 2.KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH 3.FUNGSI PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL 4.BADAN USAHA PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL 5.DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN 6.PEMBANGUNAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL 7.PENGEMBANGAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL 8.KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN 9.SUMBER DAYA MANUSIA 10.PENDANAAN 11.KEWAJIBAN DAN LARANGAN 12.PEMBINAAN, PENGAWASAN, STANDAR PELAYANAN MINIMUM DAN PENILAIAN KINERJA 13.SANKSI ADMINISTRATIF 14.KETENTUAN PERALIHAN

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2019.

ORGANISASI-DAN-TATA-KERJA-UNIT-PELAKSANA-TEKNIS-PENGELOLAAN-RUMAH-SUSUN-PADA-DINAS-PERUMAHAN-KAWASAN-PERMUKIMAN-DAN-PERTANAHAN-PROVINSI-SULAWESI-SELATAN

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 10, BD.2018/No.10

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Rumah Susun pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (14) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dalam rangka pelaksanaan tugas teknis operasional pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Rumah Susun; berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, telah dilakukan konsultasi tertulis dan telah terbit Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 060/7946/SJ Tanggal 7 November 2017 Hal Rekomendasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(1) Dengan Peraturan Gubemur ini, dibentuk UPT Pengelolaan Rumah Susun, Kelas B. (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
9

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2011/NO.10, TLD NO.262

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Perizinan Tertentu

ABSTRAK:

Menimbang Mengingat a. bahwa dengan bertakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Oaerah Provinsi Sutawesi Salatan Nomor 2 Tahun 1999 tentang fzin ·rrayek., dan Peraturan Daeran Provins! Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penzinan dalam Ungkup Pemeriotah · Provinsi Sulawesi Selatan, dipandang tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan mengganti Peraturan Daerah yang baru; b. bahwa bercasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud datam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Retribusi Perizinan tertentu.
1. Undang-Undang Nomor 47, Prp, Tanun 1960 tentang Pemoemukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tsmbanen lembaran Negara Repubiik lndone.<,ia Nomor 2102 ) Juncto Undang-Undang Nomor 13, Tahun 1964 t.entang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2. Tahtm 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat l Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47, Prp Tahun 1960 tentang Perribentukan Oaerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Oaemh Tingkat I Sulawesi Se1atan Tenggara menjadi Undang..Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118. Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan lembaran Negara RepubUk Indonesia Nomor 5073); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tent'cM19 Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana te!ah diubah oooorapa kaUt terakhir dengan Undang. Undang Nomor 12 Tahun 2008 {Lembaran Negara Repubfik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59i Tambahan Lembaran Negara R�ublik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tehun 2004 tenmng Perimbangan i(Qt 1:'!l\ft\t"iiii:1&'\ �lf!.t6� Q,._.,.......,,...,..�,...,t......t.,.. f"). ·- ,-A .J - - "- • ·· 5. Undang Undang . Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu tmtas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahon 2009 Nomor 96, Tamoahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentanq Pajak Dasrah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); . 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundanq-Undanqan (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 5234); 8. Peraturan Pemenntan Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jatan (t.embaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527); 9. Peraturan Pemenotah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengefoiaan Keuangan Daerah (tembaran Negara Repubfik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140r Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentanq Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593}; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pernerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara RepubHk Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya lkan (l.ernbaran Negara Repubfik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 14. Peraturan Oaerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Daerah Provinsl Sulawesi Setatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provins! Sulawesi Selatan Nomor 230} sebagaimana tefah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Setatan Nomor 6 Tahon 2009 (Lembaran Daeran Provinsi SuJawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 6, Tambanan Lembaran · Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 248); .15. Peraturan Daeran Provins! SuJawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemenntahan Yang Menjadi Kewenangan . Pernenntah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tarnbanan Lernbaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 255); 16. Peraturan Oaerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Legislasi Dasrah (Lembaran Daerah Provinsl Sulawesi �..:.t_.,. T-'-· ·- r;/\nn 1.1---- ,: .,.. 1 n--··-1... n--···:·�-: 17.Peraturan Daeran Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 · tentang Petayanan Publik {Lembaran Daerah Provmsl Sulawesi Sefatan Tahun 2010 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Provins! Sulawesi Selatan Nomor 251 );
_Menetapkan P·ERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU. BABI KETENTUAN UMUM Pasal1 Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provtnsl Sulawesi Selatan, 2. Pemerintah Daerah adatah Gubernur dan peranqkat daerah sebagai unsur penyel�nggara pemerintahan daerah, 3. Gubernur adalah Gubemur Sulawesi Selatan. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalan Dewan Perwakifan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang setanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daeran.Provinsl Sulawesi Setatan. 6. Pelabat adalah pegawai yang diberi tugas terternu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Badan . adalah sekumpuian orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Sadan Usaha Mmk Daeran (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, orqanlsast massa. organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan ·lainnya termasuk kontrak lnvestasi kolektif oan bentuk usaha tetap. 8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalan punqutan · Oaerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diber!kan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, 9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pernerimah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, penqaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan. pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, baranq, prasarana, sarana atau fasifitas tertentu guna --:....2:--i.. �--: 1,,.----4.!.... -...-�-. .,.- ....-. ...J-.-:. ---:---- D,-t- .....i-- .....:--- l!-.-.f,.......,.,,,,. 10. Trayek adalah fintasan kendaraan umum untuk petayanan jasa angkutan orang dan angkutan barang umum dengan mobil bus umum, mobf penumpang dan ·angkutan barang umum yang rnempunyai asal dan tujuan perj.alanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwa! dalam wilayah daerah. 11. tzinTrayek adatah suatu kesatuan dokumen yang terdlri dari Surat Keputusan izln trayek, Surat Keputusan Pelaksanaan lzin Trayek dan · lampiran . Surat Keputusan berupa daftar kendaraan serta kartu pengawasan kendaraan yang diberikan kepada pengusaha angkutan untuk melayani angkutan penumpang dan angkutan baranq umum datam Trayek serta Tidak Dalam Trayek datarn witayah daerah, 12. lzin instdentll adalah izin yang diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek atau menggunakan kendaraan bermotor cad.angannya menyimpang dari izln trayek yang dimitiki dan berlaku untuk satu .kali peqalanan pulang pergi. 13. Kartu Pengawasan adatah instrumen pengendalian operaslonal/ pengoperasian kendaraan yang merupakan bagian tidak terptsankan dad izln trayek. ·14. Retribusi lzin Trayek adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang menyediakan pelayanan angkutan · penumpang umum dan angkutan barang pada suatu atau beberapa trayek tertentu, '15. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang lalu Lintas Jalen, 16. Kendaraan Bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. 17. Perusahaan Angku'tan Umum adslah badan hukum yang rnenyediakan jasa anqkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum. 18. Mobil penumpang adatah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, balk denqan maupun tanpa perlenqkapan pengangkutan bagasi. 19. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi !ebih dari 8 tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, balk dengan maupun tanpa pertengkapan pengangkutan bagasi. 20. Bus Besar adatah Kendaraan Bermotor dengan kapasitas leblh dari 28 dengan ukuran dan jarak antar-ternpat duduk normal tkiak temasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 meter. 21. Bus sedang ad�lah Kendaraan Bermotor dengan kapasitas 16 s.d darl 28 kursi dengan ukuran dan jarak antar-tempat duduk normal tidak temasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 s.d 9 meter. 22. Bus Kecii adalah Kendaraan Bermotor dengan kapasitas 9 s.d 16 dengan ukuran dan jarak antar-tempat duduk normal tidak temasuk tempat duduk peri'gemudi dengan panjang kendaraan 4 s.d 6,5 meter. 23. Kelas Eksekutif adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang dilengkapi denngan fasmtas tambahan seperti pengatur suhu ruangan,· tempat duduk yang dapat diatur dan dapat dilengkapi dengan toilet.·, 24. Kereta gandengan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut • -,, I I '"" I" • ' ... .·.···-··.· - 5 - 25. Kereta Tempelan adalah suatu atat yang digunakan untuk mengangkut barang dirancanq untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraa11 bermotor penariknya. 26. Angkutan orang dalam trayek adalah pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum denqan ciri petayanan asal dan tujuan perjalanan . meJalui rute tetap dan teratur, menaikkan dan rnenurunkan penumpang diterminal atau ditempat tertentu yang telah ditetapkan dalam kanu peng�wasan kendaraaan. 27. Angkutan Takst adaleh angkutan yang menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan difengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke plntu dalam wilayah operas! terbatas. 28. Angkutan sewa adalah angkutan dengan menggunakan rnobil penumpang umum yang melayani angkutan dart pintu ke pintu, dengan/atau tanpa pengemudi dalam wilayah operasi yang tidak terbatas. 29. Angkutan barang umum adalah angkutan barang pada umumnya, yang tidak berbahaya dan tidak memer!ukan sarana khusus. 30. Usaha.perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksl, produksi, pengotahan dan pemasaran, 31. lzin Usaha Perikanan adalah lzin untuk melakukan Usaha Perikanan. . 32. Surat lzin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah lzin tertulis yang harus dimiliki perusahaan penkanan untuk melakukan usaha · perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut . · 33. Surat lzln ·penangkapan lkan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertuhs yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk metakukan penangkapan ikan, yang rnerupakan bagjan tidak terpisahkan dari SIUP. 34. Surat lzln Kapa! Pengangkut lkan yang selanjutnya disingkat SlKPI adalah izln tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan peng�ngkutan ikan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP. 35. Surat lzin Pembudidayaan lkan adalah lzin tertulis yang harus dimi!iki orang pribadi atau Badan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan. 36. Surat lzin Pengolahan lkan adalah lzin tertulis yang harus dimiliki orang . pribadi atau Badan yang melakukan usaha pengolahan fkan. 37. · Surat lzin Pengumpulan dan Pemasaran tkan adalah lzin tertulis yang harus dimiliki orang pribadi atau Badan yang melakukan usaha pengumpulan dan pernaearan ikan. 38.. Usaha Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk · memperoleh ikan . di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan · alat atau dengan cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakari kapai untuk memuat. mengangkut, menyimpan, mendinginkant mengoJah, atau mengawetkannya. 39.. Usaha f>engangkutan lkan adaJah kegiatan yang khusus untuk metakul<an pengumpulan · dan/atau pengangkutan ·ikan dengan menggunakan kapal peng�n.gkutan ikan1 baik yang dilakukan oieh perusahaan perikanan maupun oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan. 40. Usaha Pembudidayaan lkan adalah kegiatan untuk memefihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan, memanen hasilnya dengan alat atau cara · apapun, termasuk kegiatan menyirnpan, mendinginkan. mengangkut, atau mengawetkannya untuk tujuan komersil. 42. . 43. ·44, . 4�r.:. 46.. 47. 48.. 49. 50. Usaha Pengumpulan dan Pemasaran lkan adalah usaha pengumpulan hasil. perikanan dan mengangkut hasil perikanan dari tempat pelelangan ikan maupun tempat produks! hasil perikanan ke tempat psmasaran dengan menggunakan atat pengangkutan darat. Kapal Perikanan adalan kapal, perahu atau stat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, penqolahan ikan, pelatihan perlkanan, dan penelitian/eksplorasi penkanan. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan rembust diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasukpemungut atau pemotong retribusi tertentu. Pernungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dart penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutanq, sampai kegiatan pensgihan retribusi kepada Wajib retribusi, serta pengawasan penyetorannya. Penaglhan adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawall dengan penyampaian Surat Peringatan atau Surat Teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuat dengan jumiah retribusl yang terutang. Pemungut atau Pemotong Retribusi adalah orang atau baden yang berdasarkan suatu perjanjian kerjasama dan/atau Keputusan Gubemur diwajibkan untuk melakukan pemungutan atau pemotongan dari penggtina jasa retribusl yang bersanqkutan. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang setanjutnya disingkat SPORO adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk rnelaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adatah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pernbayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan denqan menggunakan formulir atau telah dilak.ukan dengan cara lain ke kas Daerah meialui ternpat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubemur. 51. Surat Tagihan Retnbust Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. 52. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disinglkat SKRDLB, adatan surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembsvaran retribusi karsna Jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 53. Masa · Retribusi adalah suatu jangka waktu.tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah. 54. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghrmpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesionai berdasarkan suatu standar pemeriksan tmtuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah inL 55. · Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD- adalah Anggaran· Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. .. : ..·.,.·.:� .. ':. ' ' .. \,,-� 56. Penyidikan tindak pidana di bidang retnbusi daerah adalah seranqkaian tindakan yang diiakukan oleh Penyidik, untuk mencari serta ·mengumpulkan·bukti yang dengan bukti ltu membuat terang tindak pidana di bidang retrlbusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. BAB II JENIS RE'TRiBUSI PERIZINAN TERTENTU Pasal2 Jenis retribusi Perizman Tertentu yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdin atas: . . . a. Retribusi lzin Trayek; b. Retribusi lzln Usaha Perikanan. BABm RETRIBUSI iZIN TRAYEK Bagian Kesato Nama, Objek dan Subjek Pasal3 Dengan nama Retribusi lzin Trayek dipungut retnousi stas pemberian izin trayek, Pasal4 Objek Retribusi lzin Trayek adalah pemberian lzin Trayek, Kartu Pengawasan Kendaraan, dan serta lzln lsidentil oleh Pemenntah Daerah kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu. Pasal5 (1) Subjek Retribusi lzin Trayek adatah orang Plibadi atau Sadan yang mernperoteh lzin Trayek, lzin lnsidenti! dan Kartu Penqawasan. {2) Wajib Retribus! lzin Trayek adalah orang Pribadi atau Sadan yang memperoleh lzin Trayek, lzin tnsidentil dan Kartu Pengawasan serta · Pemungut atau Pemotong Retribusi. Bagian Kedua · Cara rriengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal6 Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan fumlah kendaraan, jenls kendaraan dan janqka waktu berlakunya lzin Trayek. Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif P.asal7 · (1) Prin�ip den sasaran dalam penetapan tarif Retribusi lzin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebaqian atau seluruh biaya penyeienggaraan pemoerian lzin Trayek. Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif PasaJS (1) Struktur tarif digolongkan berdaaarkan jenis izin, jenis anqkutan, jenis kendaraan dan kapasitas kendaraan. {2) Besarnya tarif retribusi berdasarkan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. lzin Trayek Angkutan Penumpang Umum Bus Antar Kota Dafam Provinsi (AKDP}: 1. izin angkutan. penumpang dengan mobil bus umum dan mobil penumpang urnum antarkota dalam Provinsi (AKDP) dikenakan retribusi sebesar Rp 500.000,00 I 5 Tahun /Perusahaan untuk minimal 5 kendaraan. 2. izin angkutan penumpang dengan mobil bus umum dan mobil penumpanq umum antarkota dalam Provinsi (AKDP) dikenakan retribusi sebesar Rp 1.000.000,00 I 5 Tahun /Perusahaan untuk minima! 25 kendaraan. c. lzin Operasi Angkutan Penumpang Umum dengan menggunakan Angkutan Taksi dan Sewa dikenakan retribusi sebesar: Angkutan =i==-Tarif (Rp.) .;_ untuk minimal 5 un�t 1.000.000,00 �-- /Perusahaan/5 Tahun untuk minimal 50 unit 1.500.000,00 ----------.-.-/P-eru-sah-a·-an-/5 Tahun untuk minimal 100 2.000.000,00 ..... /Perusahaan/5 Tahun /Rental 1.000.000,00 ......_ /Perusahaan/5 Tahun d. Kartu Pengawasan. 1 ·• lzin Angkutan Penumpang dengan mobil bus umum dan mobf penumpang · Antarkota Dalam Provtnsi (AKDP) dan angkutan yang wilayah pelayanannya melebihi satu kabupaten/kota dikenakan retribusi sebesar: - No. Jenis Kendaraan i.-- . ·--... a). Mobil Bus Besar Kelas Eksekutif b). �obil a.us Sedang ---· Kelas Eksekutif c). Mobil Bus Kecil -1-----..----·-----···-·-�1 Tarif (Rp) -·---·-----------� ----4---16-0-.000/ Tahun /Kendaraan 200.000/ Tahun /Kendaraan 140.000/ Tahun /Kendaraan ----17-5.000/ Tahun /Kendaraan ----100.000/ Tahun /Kendaraan ...... Kelas Eksekutif --i---'15-0.0-0--0/-Tah-u-n-/K--enda-raa-n d). Mobil penumpang atau mopen Kefas Eksekutif ·-�---90.0001 Tahun /Kendaraan �---1-25.-000-/-T-ahu-n--/Ken-da-ra-a-n ........... .· -9- 2. tztn tnsioentU dikenakan Retribusi sebeser: - . Jents Kendaraan Tarif {Rp) ) Mobil Bus Besar . �-50.000/ S�l<ali Ja.lan i--:-- - Ketss Ekseku-t-if - ........ 100.000/ Sek--ali J-alan- �.. M<;>bil Bus Sedang 35.0001 Sekali Ja·-!an Kelas Eksek.utif 70.000f Sekali Jalan -· c). · Mobil Bus Kecil 30.000/ Sekali Jalan Kelas Eksekutif 50.000/ Sekali .Jatan d). ·Mobil penumpang . 20.000/ Sekali Jatan Kelas Eksekutif 30.000/ Sekali Jalan -· 3. lzin Ahgkutan Taksi dan Sewa dikenakan Retribusi sebesar: Jenis Perizfnan � -- Tarif {Rp)·-·---� 1Angk�tan Taksi ---·--· 5.000/ Ta�un /Kendaraan ��gkutan _SewaJRenta- 5_000_T_a_�_u �enEa!_a {3). Kriteria mobil Bus Eks�kutif sebagaimana dfmaksud pada ayat (2) hurut d angka 1 dan anpka 2, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur. (4) lzin lnsidentil sebaqaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 2, berlak'i.,.pa!ing lama 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkan. BABIV RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjok Pasal9 Dengan narna Retribusi lzin Usaha Perikanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian lzin Usaha Perikanan. Pasaf10 Objek Retobusi lzin Usaha Perikanan adalsh pemberlan izln kepada orang . pribadi_ atau Badan untuk rnelakukan kegiatan usaha penangkapen dan pembudidayaan ikan Pasal11 . (1) Subjek Retribusi lzin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh lzin Usaha Perikanan, · (2) Wajib Retribusl lztn Usaha Penkanan adalah orang Pribadi atau Sadan yang memperoteh tzin Usaha Perlkanan dari Pemerintah Daerah, termasuk Pemungut atau Pemotong Retribusi. ..... "'·. - 10- Bagian Kedua Cara Me·ngukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal12 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenls lzm Usaha Perikanan yang diberikan. Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Pasal13 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi lzin Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pembsrian lz(n Usaha Perikanan (2) Biaya penyelenggaraan izln usaha perikanan sebagalmana dimaksud pada · ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegal<an hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dan pernbenan izln usaha perlkanan. Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarnf Pasa114· {1) Struktur tarif digoJongkan berdasarkan jenls lzin, bidang usaha, skala usaha, dan kapasltas kapal. {2) .Besamya tarif retribusi tzin Usaha Perikanan ditetapkan sebagai berikut: .. I �--r Jenis. lztn Usaha Perikanan -�-- Tarif ....--- ----Rp--· Sat .. a-n -· f. · Surat lzin Usaha Penangkapan -- -------· 1. SIUP: - - - ·- a. Kapa! Pertkanan 10-20 GT: --- -- - untuk ·t· -50 kaE?al ·--!-· 500.000 Jlzin / 5 Tahun - untuk 51 kapal ke atas 1.000.000 Jlzl. / 5 Tahun , ,_b .�e!! Perik-an n-2-1--·30 GT: - !-----...---- untuk 1 -50 kaQal i.500.000 /-lzin I 5 Tahun 1----- untuk 51 ka�al ke atas 2.000.000 /izin I 5 Tahun--· 2. SIPI - ·---...--- a. ·Ka al Perfkanan 10-<30 GT - b. Ka al Perikanan 30 " 60 GT .,.... 15.000---/G--T/-Tahun 40.000 !GT! 2 Tahun 3. ·SIKPI a. Ka al Perikanan 10-<30 GT ..--·--...-- - 15.000 --� --- --------ah·-un i----f-b _!<apal.E_erikanan 30 - 60 GT 40.000 2 Tahun� n. Surat lzin Usaha Budidaya I I 1. Pempenihan � a. lkan di air tawar dengan areal lahan di 50,000 /Haffahun ··atas4 Ha b, Udana_ct A_r_P_a_v_u--n_o_a_ -r_e ------5-0-0-0_0_.. /Haffahu� · .... ·: : . - 11 - -· --- ---------- Tarif No. Jenis izin Usaha Perikanan -·------- Keterangan - Rp_ Satuan �·---- 2. Pembesaran : ........,_cf a.. Kolam air tenang dengan areal 50,000 /H - ahun aff tahan di atas 2 Ha ·-'--· -- b. Kotam air deras yang lebih dart 5 50,000 /Haffahun 1 unit 2 -· unit - ·- 100m ·- c. Keramba yang lebih dari 50 unit 50,000 /Haffahun 1 unit 4x2x1,5 mJ ·--·- d. Usaha lntensit ditambak di atas 5 250,000 /Harfahun Ha - - - --..-·- e. Usaha intensif Budidaya Rumput 50,000 /Ha/Tahun Laut di atas 10 Ha - - --- ,_ '--· >tang lebih da_[i 5_Unit .. ......_t,-.... f. Usaha intensif Budidaya Teripang 10.000 UnitJTahun 1 Unit g._ Usaha Budidaya Kerang Hijau 10.000 Unit/Tahun dengan menggunakan Raklt Apung dan Rakit Tanca2 di atas 30 Unit 1 Unit 4x4 m' ·- --··- h. Usaha intensif Budidaya Abalone: - dengan kurungan pagar !ebih 10.000 Unitffahun 1 Uit = dari 30·Unit 10x2x0,5 m3 - keramba jaring apung lebih 10.000 Unit/Tal��n 1 Unit dari60 Unit 1x1x1 m3 · (3) Kewenangan atas pemberian StPI can SIKPl untuk Kapal yang berkapasltas 30 - 60 GT sebagaimana dimakaud pada ayat (2) Angka Romawi I, angka 2 dan angka 3, dilaksanakan setelah adanya Keputusan Direktur Jenderal Kernenterian Kelautan dan Perikanan yang menetapkan . kewenangan tersebut dapat dilaksanakan oteh Gubernur. BAB V PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI Pasal15 .. (1) Tarif retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali. · (2} Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difakukan dsnqanmernperhatikan indeks harqa dan perkembanqan perekonomian. (3) Peninjauan tarlf retribusi sebaqaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan deogan Peraturan Gubemur. BABVI TATA CARA PEMBERIAN JZIN Pasal16 (1) lzin diberikan oleh Gubernur atau Pejabat yang dttunjuk, {2) izin cJi�rikan ataspermohonan tertulis dari Wajib Retribusi , (3) lzln yang telah d,terbitkan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, kecuall · dengan persetujuan Gubemur atau Pejabat yang ditunjuk. (4) Ketentuan .lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin, persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh lzin dan penerbitan izin, untuk rnasinq- � ee ; .. � 1 '"�, .1 "'. .._ ·'-·'-· .••. .,....._ •• _.,, ,_ n.. _t..... _ ·······-··::··: ··.·.·::···-"�.'.�. :.:.�_.-·�··· -·-. - ·- . �.f -��· ... I ) '� •,: : • • I - 12 - BAB VU GOLONGAN RETRIBUSI Pasal17 Retrlbusi .lzln Trayek dan Retribusi tzin Usaha Perikanan termasuk golongan Retribusi Perizman Tertentu. BABVUI WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal18 Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah tempat petayanan lzin diberikan. BAB IX TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETRJBUSI Pasal19 (1) Waj!b retribusi diwajibkan mengisi SPORD. . (2) SPORD sebagatmana dimaksud pada ayat (1) harus dfisi dengan jelas, benar dan lerlgkap serta ditandatangani oteh Wajib retribusi atau kuasanya. (3) SPORO yang telah diisi oleh wajib retribusi sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) merupakan bukti pendaftaran objek retrlbusl. (4) . Ketentuan lebih lanjut mengenal bentuk, isi dan tatacara pengisian serta penyampaian SPORD aebaqaimana dimaksud pada ayat ('I) diatur dalarn Peraturan Gubernur. Pasal20 '(1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud datam Pasal 19 ayat (1), retribusi yang terutang dltetapkan denqan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkahan antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebaqalmana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih fanjut dalam Peraturan Gubernur. BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN Pasal21 · (1) Pemungutan retrlbusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD. (3) Pernunqutan dilakukan oteh petugas pemungut retribusi yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Gubernur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah penqelola lzin. Pasal22 (1) Pemoayaran retribusi yang terutang berdasarkan SKRD sebagaimana rUm�licnit �abm P��'!:11 ?1 �\/!!:It f?\ rlib ,n.�ei c.i:akolinrn� ,' . ', (.:..·..... .. ... ' ··: .. .... . . ..• . . -··· . - . . ... " .. . ..... ·---•""""' """ ''"'"' H•• ·- -·- - •• "•" ·�·-: .\ ·. :· -;/)" .· . (3) Dalam ha! pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditetapkan, maka seluruh hasil oenerimaan retribusi harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah pa!ing lambat satu hart kerja sejak seat diterima pembayaran retribusi, atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubemur. (4) Gubemur atas · permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi u.ntuk mengang.sur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan. (5) Ketentuan lebih Janjut mengenai tata cara pemungutan, angsuran dan penundaan, serta pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Gubemur. BABXf TATA CARA PENAGIHAN Pasal23 {1) Dalam ha! Retribusi tldak dibayar sampai dengan waktu yang ditetapkan, · dilakukan tindakan penaglhan dengan menggunakan STRD. (2) Pengeluaran Surat Teguran sebagai awal tindakan penagihan dilakukan setelah 3 {tiga) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan dalarn SKRD. (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hart setelah tanggal diterbitkannya Surat Teguran, Wajib Retribusi wajib melunasi retnbusi yang terutang. (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk. (5} · Ketentuan iebih ·ianjut mengenal tata cara penagihan dan bentek-oentuk formulir yang dipergunakan sebagasnana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Gubemur. BAB XU KEBERATAN Pasal24 . (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas suatu SKRD atau STRD hanya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang [etas, dan ditengkapi dengan bukti-bukf penduktmg yang dapat membuktikan ketidakbsnaran ketetapan retribusi. (3) Ksberatan disampaikan paling Jama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SKRD atau STRO oleh wajib retribusi, kecuali apabila yang bersanqkutan dapat menunjukkan banwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhinya karena keadaan yang di luar kekuasaannya. J4) Keberatan yang tldak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat dianggap sebaqal surat keberatan sehingga tidak periu dipertlmbangkan. (5) Pengajuan. keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi den pelal<sanaan penagihan rembusi, Pasal25· (1) ·Gubernur. .ateu Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tan�gaj surat· keberatan diterima harus memberikan keputusan atas : . ·:::... . . :!'· ·. - 14- (2) Keputusan Gubemur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang. (3) Apabita jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberikan Keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan. BABXHI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasa.126 ·(1) Atas keleblhan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur. (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) butan sejak diter,manya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retnousi sebaqaimana dimaksud pada ayat-(1), narus memberikan keputusan. (3) Apablta jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan G��ernur tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pengemba!ian retribusi dianggap dlkabulkan dan SKROJ..B harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat ·t (satu) butan, (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusl lainnya, keleblhan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terJebih dahulu hutang retrtbusi tersebut (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. (6) · Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka· waktu 1 (satu) bulan, Gubernur memberikan lrnbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keteriarnbatan pernbayaran kelebihan retribusl tintuk paling lama 12 (dua belas) bulan. Pasal27 {1) Pengembalian kelebihan retrious: dilakukan dengan menerbltkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Retribusi. . (2.) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan buktt pemlndahbukuan juga bertaku sebagai bukti pemoayaran. BAB XIV KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal28 (1) Hak untuk melakukan penagihan retrlbusl, kedaluwarsa setelah melsmpaui · jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi. kecuali apabifa wajib·Retribusi mefakukan tindak pidana di bidang retribusi. (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila: a. diterbitkan surat teguran, atau . b·. ada pengakuan utang retribusi dart wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung: - 15 - (3) Dalarn hal diterbltkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut, (4) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk rnelakukan penagihan sudah kedaluwarsa sebaqaimana dimaksud pada • ayat (1), dapat dihapuskan. (5) Gubernur. menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang telah.kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (4). � {6) Tata cara penghapusan piutang retriousi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Gubemur. BAB XV PENGURANGAN, KERIN�ANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal29 ..(1) Wajib Retribusl dapat diberi pengurangan atau keringanan Retribusi atas pertimbarigan kemampuan Wajib Retribusi yang bersangkutan atau jenis bldang usaha tertentu yang sejalan dengan program Pemenntan Daerah, (2) Wajib Retribusi dapat dibebaskan dari Retrlbusi dalam keadaan kahar (force majoure). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (.2) diatur dafam Peraturan Gubemur, BAB XVI PEMANFAATAN Pasal30 (1) Penerimaan Retribusi lzin Trayek dan Retribusi lzin usaha Penkanan paling · kurang sebesar 25% (Dua puluh lima perssn) dimanfaatkan untuk . mendanai kegiatan yang berkaitan !angsung dengan penyelenggaraan pelayanan.yang bersangkutan. (2) Jenis kegiatan dan besarnya dana yang dimanfaatkan sebaqaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalarn APBD. BABXVH INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal31 (1} Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Retribusl dapat diberi insentif atas pencapaian kinerja yang rnencapai atau melampaui target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD. {2) lnsentit sebagaimana dimaksud pada ayat (i) ditetapkan paling tinggi 3% (tiga persen) dari target penerimaan Retribust yang bersanqkutan. . (3) lnsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui APBD. (4). Tata cara pemberian dan pernanfaatan insentif sebagaimana dirnaksud · 'pada ayat (t) diatur iebih lanjut datam Peraturan Gubemur sesuat ketentuan . peraturan perundang undangan. BABXVm PEMBINAAN DAN PEMERIKSAAN Pasal32 · f1 \ n.alam ranoka oembinaan atas oelaksanaan nernunoutan retnbusi. Dinas ··. ·.· -16- (2) Dalarn rangka pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini Lembaga Pengawasan Fungsional melakukan nndakan pemeriksaan. (3) Tstacara Pengawasan dan pemeriksaan df bidang retribusi daerah berpedoman kepada ketentuan peraturan perundanq-undanqan. BAB XIX SANKSI ADMINISTRASI Pasai33 (1). Dalarn hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar. dikenakan sanks] administrasl berupa bunga sebeear 2% (dua persen) · setiap bulan dari retrib_usi yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (2) Dalam haJ . wajib retribusi tidak membayar tagihan berdasarkan STRD sebaqalmana dimaksud pada ayat (1), dalam batas waktu tertentu, yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pelarangan beroperasi sementara dan pencabutan izin. (3) Ketentuan lebih laniut mengenai tata cara pelaranqan beroperasi sementara dan pencaoutan surat izin datam batas waktu tertentu sebaqairnana dimaksud pada ayat {2) diatur dalam Peraturan Gubemur. BAB XX PENYIDIKAN Pasal34 (1) Pejabat .Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retriousl daerah berdasarkan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. ·(2) Penyidik sebagairnana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat pegawai Negeri Sipii tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oteh Pelabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundanq• undanqan.. . ·(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adatan: a. · Menerima, mencari, menqumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah aga_r keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jetas: · b. Menel_iti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadl atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungen dengan tindak pidana retribusi daerah; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang. pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain . berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah. e. Me1akukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah; · g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan � �- .. .: :-'�·:= . '. -.'; - 17 - h. Memotret sessoranq yang berkaitan dengan tindak pidana retriousl daerah; l, Menianggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. · Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi . daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (4) · Penyidik seoaqaimana dimaksud pada ayat (1} memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan basil penyidikannya kepada Penuntut Umum, untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang dlatur dalam l)ndang-Undang Hukum Acara Pldana yang berlaku. BABXXI KETENTUAN P1DANA Pasal35 (1) · Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugilmn keuanqan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paHng banyak 3 (tiga) kafi jumlah retnbusi terutanq, (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada avat (1) adalah pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.· BABXXH KETENTUAN PERALIHAN Pasal36 {1} · lzln Trayek yang dikeluarkan oleh Pemermtah Daerah berdasarken Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retnbusl Jzin Trayek, dan lzin usana Perlkanan berdasarkan Persturan Oaerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perizinan dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tetap berlaku sampai dengan masa beriaku yang telah ditetapkan dalam Sur�t lzin yang bersangkutan. (2) Tarif Retribusi lzin Trayek sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, · berlaku untuk lzin trayek yang baru maupun perpanjangan izin trayek setelah berakhir masa berlakunya .sebaqaimana dimaksud pada ayat (1 ). (3) • Peraturan Gubernur yang menqatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi lzln Trayek berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Sefatan Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi lzin Trayek, dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan yang mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi lzin Usaha Perikanan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perizinan Dalam Lingkup Pemerirnah Provins! Sulawesi · Selatan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur yang baru beroasarkan Peraturan Daerah ini, sepanjanq kstentuannya tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. BAB xxm KETENTUAN PENUTUP Pasa1 37 " -·· "' , "' ,, , ,,_, ' .. "'." .. . . --' :'",':;:,_·_·_-�_:_".'• /:·��-�-� "." .....:··'. ·""y•:·:•,.. -r.....: . ·"-:::: .' ...._ .- ': ......_.. :- ·. : - t ·, -� :":\ - .- ,.· - 18 - lzin Trayek ( lembaran Daerah Provins! Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan Nemer 2 seri B Nornor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tihgkat I Sulawesi SeIatan Nomor 154); dan 2. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2008 tentang · PenyeJenggl:iraan Perizinan dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (. Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 237), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal38 Hal-hal -yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang rnenqenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur. Pasal39 Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (Satu) Tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Pasal40 Peraturan Daerah ini rnulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012. Agar setiap orang mengetahuinya, memerlntahkan pengundangan Peraturan Daerah ini denqan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi SeIatan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.
24

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2023.