Pencarian Peraturan

PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LEMBAR DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2020 NOMOR 7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

ABSTRAK:

a. bahwa Kabupaten Bone memiliki entitas kemasyarakatan dan tata pemerintahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya sebagai identitas lokal yang khas masyarakat kabupaten Bone berupa religiusitas, spiritualitas, falsafah, estetika, dan kesejarahan, sehingga harus dijaga kelestariannya; b. bahwa kekayaan Cagar Budaya di wilayah Kabupaten Bone mengandung nilai-nilai kearifan lokal yang penting dalam pembentukan kepribadian, jati diri, serta benteng ketahanan sosial masyarakat Kabupaten Bone, sehingga upaya pelestariannya menjadi tanggung jawab semua pihak; c. bahwa diperlukan pengaturan tentang cagar budaya secara komprehensif yang dapat mewujudkan pengelolaan yang adil dan menjamin kepastian hukum; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Repulik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Pernbentukan Daerah-Daerah Tingkat II di tentang Sulawer (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang• Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang• Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telahdiubahdengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang• Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republiy p- Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 275);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS,MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV TUGAS DAN WEWENANG BABV KELEMBAGAAN BAB VI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA BAB VII PENGELOLAAN CAGAR BUDAYABAB VII PERIZINAN BAB VIII PENGHARGAAN BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT BABX PENYIDIKAN BAB XI KETENTUAN PIDANA BAB XII KETENTUAN PERALIHAN BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR
53

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LEMBAR DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2020 NOMOR 6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; b. bahwa untuk penyesuaian terhadap perkembangan penyelenggaraan tugas dan fungsi serta penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat daerah yang telah dihentuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sehingga peraturan daerah nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6398); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan clan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 6);
Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 8 TAHUN 2016
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 6 TAHUN 2020
24

PERUSAHAAN UMUM DAERAH ELLUNG MANGENRE

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LEMBAR DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2020 NOMOR 2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUSAHAAN UMUM DAERAH ELLUNG MANGENRE

ABSTRAK:

a. Bahwa Perusahaan Daerah Bone merupakan Badan Usaha Milik Daerah Bone yang pendiriannya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone Nomor 2 Tahun 1977 tentang Perusahaan Daerah Bone berbentuk Perusahaan Daerah yang bergerak dalam usaha pertanian, perkebunan, pertanian, petemakan, industri, perdagangan dan jasa yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah; b. bahwa dalam rangka menyesuaikan bentuk hukum berdasarkan Pasal 331 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendirian Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk perusahaan umum Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; c. bahwa untuk membedakan perusahaan umum Daerah dengan perusahaan lainnya, maka perlu diberikan identifikasi dengan nama Perusahaan Umum Daerah Ellung Mangenre; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Ellung Mangenre;
1. Pasal 18 ayat (b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); - 2 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); tentang Republik Lembaran 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang• Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183), Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6398); 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang• Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); - 3 - 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861); 1 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 22. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210); 23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 11).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENDIRIAN BAB III BENTUK DAN TEMPAT KEDUDUKAN BAB IV ANGGARAN DASAR BABV MODAL BAB VI KEGIATAN USAHA BAB VII ORGAN DAN KARYAWAN BAB VIII KARYAWAN DAN TENAGA AHLI BAB IX LARANGAN BABX SANKSI BAB XI PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA BAB XII RAPAT BAB XIII PENGHASILAN DAN JAMINAN KESEJAHTERAAN BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XV PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN BAB XVI PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BAB XVII ANAK PERUSAHAAN BAB XVIII PENUGASAN DARI PEMERINTAH BAB XIX EVALUASI, RESTRUKTURISASI DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM BAB XX PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMBUBARAN BAB XXI KEPAILITAN PERUMDA ELLUNG MANGENRE BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2020.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH ELLUNG MANGENRE
64

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LEMBAR DAERAH KABUPATEN BONE

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

ABSTRAK:

a. bahwa kegiatan Pedagang Kaki Lima sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal merupakan bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis b. untuk mewujudkan struktur perekonomian daerah yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan; bahwa peningkatan jumlah Pedagang Kaki Lima di daerah telah berdampak pada estetika, kebersihan, fungsi prasarana kawasan perkotaan serta kelancaran lalu lintas, sehingga perlu dilakukan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian serta mewujudkan lingkungan kabupaten yang bersih, sehat, indah, c. tertib dan aman; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4725); 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3726); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 9. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012- 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 2); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 Tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupten Bone Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat. (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN ASAS BAB III KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH BAB IV PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAB VI PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKIM LIMA BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BAB IX PENDANAAN BABX SANKSI ADMINISTRASI BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XII KETENTUAN PIDANA BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2020.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR I TAHUN 2020 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
18

PEMBENTUKAN POS LAYANAN TERPADU MASYARAKAT "SAO MASIGA"

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2019 NOMOR 16

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBENTUKAN POS LAYANAN TERPADU MASYARAKAT "SAO MASIGA"

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan masyarakat dan meminimalisir korban bencana alam, bencana lainnya, marabahaya, dan/ atau wabah penyakit diperlukan respon cepat dan terpadu; b. bahwa untuk memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Posko Layanan Terpadu Masyarakat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Bone tentang Pembentukan Pos Layanan Terpadu Masyarakat "Sao Masiga".
1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 dan Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 0701 /YAN MED/RSKS/GOE/VII/ 1991 tentang Pedoman Pelayanan Gawat Darurat; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kewenagan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun · Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 6);
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN POS LAYANAN TERPADU MASYARAKAT "SAO MASIGA" BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Kabupaten adalah Kabupaten Bone. 4. Bupati adalah Bupati Bone. - 3 - 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone. 6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bone. 7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 8. Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone, Dinas Sosial Kabupaten Bone, Dinas Kesehatan Kabupaten Bone dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone. 9. RSUD adalah RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone dan RSUD Pancaitana Kabupaten Bone. 10. Pos Layanan Terpadu Masyarakat adalah sistem pelayanan yang dipadukan antara satu program/fungsi dengan program/fungsi lainnya yang merupakan forum komunikasi pelayanan terpadu dan dinamis dalam melayani kebutuhan masyarakat yang bersifat darurat atau emergency. 11. Sao Masiga, adalah istilah kearifan lokal masyarakat Kabupaten Bone yang berarti, Sao tempat dan Masiqa cepat tanggap. 12. Gawat darurat merupakan suatu keadaan yang kejadiannya mendadak sehingga mengakibatkan seseorang ataupun banyak orang dengan segera memerlukan penanganan ataupun pertolongan dan bantuan secara cermat, tepat dan cepat. 13. Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam dan/ atau manuaia yang mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana dan prasarana umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat dan pembangunan daerah/nasional yang memerlukan pertolongan dan bantuan. 14. Penyelamatan keadaan darurat adalah kegiatan dan usaha mencari, menolong dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah-musibah dan bencana maupun harta benda yang berharga lainnya. BAB II PEMBENTUKAN DAN TUJUAN Pasal 2 Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pembentukan Pos Layanan Terpadu Masyarakat "Sao Masiga". Pasal 3 TUJUAN Pembentukan Pos Layanan Terpadu Masyarakat "Sao Masiga" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk: 1. mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat untuk menangani bencana, kerawanan gangguan kantibmas dan keadaan gawat darurat; 2. mempermudah masyarakat dalam mengakses dan mendapatkan layanan gawat darurat (emergency); dan 3. mempermudah koordinasi penanganan bencana, kerawanan gangguan kantibmas dan Keadaan gawat darurat dengan Perangkat Daerah, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4 Ruang lingkup penyelenggaraan Pos Layanan Terpadu Masyarakat "Sao Masiga" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas : 1. pelaksana; 2. jenis layanan; 3. tugas dan tanggungjawab; dan 4. monitoring dan evaluasi. Bagian kesatu Pelaksana Pasal 5 Pelaksana Pos Layanan Terpadu Masyarakat "Sao Masiga" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 1 merupakan pengintegrasian beberapa layanan yang diselenggarakan oleh Perangkat daerah yaitu : - s - 1. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone; 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Bone; 3. RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone; 4. RSUD Pancaitana Kabupaten Bone; 5. Dinas Sosial Kabupaten Bone; 6. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone; 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone; 8. Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Bone; dan Bagian Kedua Jenis Layanan Pasal 6 Jenis layanan Pos Layanan Terpadu Masyarakat "Sao Masiga" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 2 meliputi: 1. Pelayanan informasi kegawatdaruratan; 2. pelayanan kesehatan gawat darurat 3. penyelamatan dalam keadaan gawat darurat; 4. penanganan kebakaran; 5. penanganan kejadian terkait kebencanaan; dan 6. penanganan kejadian kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pasal 7 Penyelenggaraan Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlangsung 24 (dua puluh empat) jam setiap hari selama 7 (tujuh) hari dalam seminggu secara terus menerus. Pasal 8 Perangkat Daerah, Instansi pemerintah dan instansi lainnya melaksanakan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing. Bagian Ketiga Tugas dan Tanggung Jawab Pasal 9 (1) Untuk pelaksanaan Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, melaksanakan tugas dan tanggung jawab Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut : 1. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone : a. menyediakan sarana call centre terkait penyelenggaraan Pos Layanan Terpadu Masyarakat "Sao Masiga"; b. menyediakan sumber daya manusia pelaksana call centre sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. menjamin kelancaran operasional jaringan komunikasi Pos; dan d. melakukan pendampingan pengembangan sistem Layanan Pos. 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kabupaten Bone dan Rumah Sakit Umum Daerah Pancaitana Kabupaten Bone: a. menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masyarakat; dan b. menyediakan sumber daya pelayanan kesehatan. 3. Dinas Sosia1 Kabupaten Bone: a. melaksanakan pelayanan upaya pemulihan trauma; b. penguatan dan bantuan sosial bagi korban bencana;dan c. menyediakan sumber daya untuk membantu penguatan korban bencana dan penanganan serta pemulihan pasca bencana. 4. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone, menyediakan sarana, prasarana dan sumber daya manusia dalam pelayanan penanganan bencana kebakaran. 5. Badan Penanggulangan Kabupaten Bone: Bencana Daerah a. menyediakan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam pelayanan penyelamatan, evakuasi korban bencana alam; b. pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana; dan - 7 - c. pemulihan trauma dan sarana dan prasarana dampak bencana alam. 6. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone menyediakan sarana prasarana dan sumber daya manusia untuk penyelamatan manusia korban bencana dan kegawatdaruratan keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab secara terkoordinasi, sinergis dan terintegrasi. Bagian Keempat Monitoring dan Evaluasi Pasal 10 ( 1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh masing• masing Perangkat Daerah, instansi pemerintah dan instansi lainnya. (2) Hasil monitoring dan dimaksud pada ayat (1) evaluasi sebagaimana dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk perbaikan dan peningkatan layanan Pos. BABIV PEMBIAYAAN Pasal 11 Biaya Operasional Pos Layanan Terpadu Masyarakat "Sao Masiqa" yang terdiri dari biaya listrik dan telepon dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone. Pasal 12 Pembiayaan untuk mendukung Pos Layanan Terpadu Masyarakat "Sao Masiga" dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone yang dianggarkan pada masing-masing Perangkat Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABV KETENTUAN PENUTUP Pasal l3 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati mi dengan penempat�12Eya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
8

PERIZINAN DAN PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2019 NOMOR 03

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERIZANAN DAN PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN

ABSTRAK:

Menimbang :a.bahwa usaha peternakan merupakan salah satu usaha perekonomian yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat untuk dapat mendorong terwujudnya Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera; b.bahwa usaha peternakan di Kabupaten Bone harus dilaksanakan secara tertib, aman, sehat, serta tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, sehingga perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara terpadu dan berkesinambungan; c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah -daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang• Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petemakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petemakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619); 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Undang- undang Nomor 32 Tahun 201199 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356); 7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/kpts/OT.210/6/ 2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Petemakan; 8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 46/Permentan-210/8/2015 tentang Pedoman Budidaya Sapi Potong yang baik; 9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budidaya ayam pedaging dan ayam petelur yang baik; 10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 102/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba yang baik; 11. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 26/Perrnentan /HK.140/4/2015 tentang Syarat, Tata Cara dan Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Tehnis Iizin usaha dibidang Pertanian dalam rangka penanaman modal; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5); 13. Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pedoman Budidaya temak sapi;
Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE TENTANG PERIZINAN DAN PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Bone 2. Bupati adalah Bupati Bone. 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone. 4. Dinas Petemakan adalah oragnisasi perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan daerah bidang petemakan. 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas yang menangani urusan perizinan, penanaman modal dan pelayanan terpadu di Kabupaten Bone. 6. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di Daerah. 7. Izin Usaha Petemakan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati untuk memberikan hak melakukan usaha peternakan. 8. Izin Perluasan Usaha yang selanjutnya disingkat IPU adalah izin yang diberikan oleh Bupati untuk melakukan penambahan jenis dan/atau jumlah temak dalamjumlah tertentu bagi pemilik IUP. 9. Pendaftaran Usaha Petemakan adalah pendaftaran usaha petemakan yang dilakukan oleh Bupati terhadap usaha petemakan rakyat. 10. Tanda Pendaftaran Petemakan Rakyat yang selanjutnya disingkat TPPR adalah pendaftaran Petemakan Rakyat yang diberikan untuk melakukan Usaha Petemakan. 11. Temak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan basil ikutannya yang terkait dengan petemakan. 12. Petemak adalah perorangan warga Negara Indonesia atau koorporasi yang melakukan usaha petemakan. 13. Petemakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/ atau bakalan, pakan, alat dan mesin petemakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya. 14. Usaha Petemakan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan untuk menghasilkan temak bibit, ternak potong, telur, susu serta usaha menggemukkan suatu temak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya. 15. Perusahaan Petemakan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha petemakan dengan kriteria dan skala tertentu. 16. Petemakan Rakyat adalah usaha petemakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis temak. 1 7. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleb izin usaha dan/atau kegiatan. 18. Surat Pemyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL. 19. Budidaya adalah kegiatan untuk memproduksi basil temak dan basil ikutannya termasuk didalamnya usaha penggemukan dan pembibitan/penangkaran. 20. Campuran adalah kumpulan hewan temak yang tidak dibedakan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan produktivitas bewan temak. 21. Lokasi adalah tempat kegiatan petemakan beserta sarana pendukungnya dilahan tertentu yang tercantum dalam izin usaha petemakan. 22. Dokumen Lingkungan Hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dan Upaya pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Surat Pemyataan Kesasanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL), Studi Evaluasi Lingkungan Hidup (SEL), Penyajian Informasi Lingkungan (PIL), Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL), Dokumen Pengelolaan Lingkungan (DPL), Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL), Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), dan Audit Lingkungan. Pasal 2 Peraturan Bupati ini disusun sebagai : a. pedoman dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Usaha Petemakan; dan b. pedoman bagi Peternak dalam melaksanakan Usaha Peternakan dan Budidaya Temak. Pasal 3 Peraturan Bupati ini disusun untuk memberikan kepastian dan perlindungan bukum kepada Petemak dan masyarakat di sekitar usaha petemakan. BAB II USAHA PETERNAKAN Skala Usaha Petemakan meliputi: a. Perusahaan Petemakan; b. Petemakan Rakyat; dan c. Petemakan rumah tangga. Pasal 4 Pasal 5 Perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 buruf a dengan kriteriajumlah temak sebagai berikut: a. ternak besar : 1. sapi potong paling sedikit 100 (seratus) ekor campuran; 2. sapi perah paling sedikit 20 (dua puluh) ekor campuran; 3. kerbau paling sedikit 75 (tujuh pulub lima) ekor campuran; dan 4. kuda paling sedikit 50 (lima puluh) ekor campuran. b. ternak kecil : 1. kambing/domba paling sedikit 300 (tiga ratus) ekor campuran; dan c. temak unggas : 1. ayam petelur paling sedikit 10.000 (sepuluh ribu) ekor induk produksi; 2. ayam pedaging paling sedikit 15.000 (lima belas ribu) ekor per siklus; 3. itik, angsa dan entok paling sedikit 15.000 (lima belas ribu) ekor campuran; dan d. aneka temak: 1. burung puyuh paling sedikit 25.000 (dua puluh lima ribu) ekor campuran; dan 2. burung dara paling sedikit 25.000 (dua puluh lima ribu) ekor campuran. Pasal 6 Petemakan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dengan kriteriajumlah temak sebagai berikut: a. temak besar : 1. sapi potong 5 (lima) sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan) ekor campuran; 2. sapi perah 5 (lima) sampai dengan 19 (sembilan belas) ekor campuran; 3. kerbau 5 (lima) sampai dengan 74 (tujuh puluh empat) ekor campuran; 4. kuda 4 (empat) sampai dengan 49 (empat puluh sembilan) ekor campuran. b. ternak kecil : 1. kambing/domba 15 (lima belas) sampai dengan 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) ekor campuran; c. temak unggas: 1. ayam petelur 1.000 (seribu) sampai dengan 9.999 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) ekor induk produksi; 2. ayam pedaging paling sedikit 100 (seratus) sampai dengan 14.999 (empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) ekor per siklus; 3. itik, angsa dan entok 100 (seratus) sampai dengan 14.999 (empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) ekor campuran; d. aneka temak : 1. burung puyuh 5.000 (lima ribu) sampai dengan 24.999 (dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) ekor campuran;dan 2. burung dara 500 (lima ratus) sampai dengan 24.999 (dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) ekor campuran. Pasal 7 Petemakan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan Usaha Petemakan dengan jumlah temak kurang dari jumlah temak petemakan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Pasal 8 Lokasi Usaha Petemakan yang diselenggarakan oleh Perusahaan Petemakan harus memenuhi ketentuan: a. Lokasi usaha berada pada lahan pertanian; b. letak dan ketinggian Lokasi terhadap wilayah sekitarnya harus memperhatikan lingkungan dan topografi, sehingga kotoran dan limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan; c. tidak mengganggu ketertiban dan kepentingan umum setempat; 5 d. mendapat persetujuan pemilik tanah di sekitarnya yang berbatasan langsung dengan lokasi usaha pada radius paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter dan diketahui oleh Ketua RT, dukuh, Pemerintah Desa dan Camat setempat; e. Lokasi Usaha Petemakan ayam bibit harus terisolasi terhadap permukiman penduduk dan petemakan unggas lainnya, dan berjarak paling sedikit 500 (lima ratus) meter dari Usaha Petemakan lainnya; f. Lokasi Usaha Petemakan ayam petelur atau pedaging dilarang terletak pada permukiman penduduk dan berjarak paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter dari permukiman penduduk; g. Lokasi Usaha Petemakan ayam petelur atau pedaging berjarak paling sedikit: 1. 1000 (seribu) meter dengan lokasi Usaha Petemakan ayam bibit; 2. 250 (dua ratus lima puluh) meter dengan lokasi Usaha Petemakan ayam petelur atau ayam pedaging lainnya; atau 3. 50 (lima puluh) meter dengan lokasi Usaha Petemakan ayam sejenis apabila merupakan satu kelompok usaha/koperasi serta pembinaan dan pengendalian kesehatan temaknya dilakukan secara bersama; h. Lokasi Usaha petemakan sapi perah dilarang terletak pada permukiman penduduk dan berjarak paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter dari permukiman penduduk; dan i. Lokasi Usaha Petemakan sapi potong dilarang terletak pada permukiman penduduk dan berjarak paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter dari pemukiman penduduk dan 25 (dua puluh lima) meter dari petemakan lain yang sejenis. Pasal 9 Lokasi Usaha Petemakan Rakyat harus memenuhi ketentuan: a. Lokasi usaha berada pada lahan pertanian; b. letak dan ketinggian lokasi terhadap wilayah sekitarnya harus memperhatikan lingkungan dan topografi, sehingga kotoran dan limbah tidak mencemari lingkungan; c. tidak mengganggu ketertiban dan kepentingan umum setempat; d. mendapat persetujuan pemilik tanah di sekitarnya dengan radius paling sedikit 150 (seratus lima puluh) meter dari lokasi usaha dan diketahui oleh Ketua RT, Kepala Dusun, Pemerintah Desa, dan Camat setempat; dan Pasal 10 Lokasi usaha petemakan rumah tangga harus memenuhi ketentuan sanitasi kandang atau hygiene sehingga kandang selalu dalam keadaan bersih dan tidak menimbulkan bau. Pasal 11 (1) Bangunan Usaha Petemakan paling sedikit meliputi: a. kandang ternak; b. tempat penyimpanan pakan; c. tempat pengolahan limbah (2) Izin Mendirikan Bangunan Usaha Petemakan diberikan di atas tanah lahan pertanian. Pasal 12 ( 1) Setiap Petemak wajib menyusun Dokumen Pengelolaan Lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup Usaha Petemakan dilakukan sesuai dengan Dokumen Pengelolaan Lingkungan. BAB III KETENTUAN PERIZINAN DAN PENDAFTARAN Bagian satu Tata Cara Perizinan Pasal 13 ( 1) Setiap Peternak wajib memiliki Izin. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat {1) meliputi: a. IUP bagi Perusahaan peternakan; b. IPU bagi Perusahaan Peternakan yang melakukan perluasan kegiatan usahanya; dan c. TPPR bagi Usaha Peternakan Rakyat (3) Penerbitan IUP, IPU dan TPPR sebagaimana dimaksud pada ayat {2) didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP Pasal 14 Persyaratan administrasi permohonan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a sebagai berikut: a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon; b. surat kuasa dan fotokopi kartu tanda penduduk penerima kuasa apabila permohonan dikuasakan; c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak {NPWP); d. fotokopi akta pendirian badan beserta akta perubahan badan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, apabila pemohon berbentuk badan; e. fotokopi akta pembukaan cabang jika kantor pusat badan berada di luar wilayah daerah dan atau surat penunjukan/pengangkatan sebagai penanggung jawab kegiatan usaha apabila kantor pusat badan berada di luar wilayah daerah; f. fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah; g. fotokopi izin Gubernur bagi lokasi usaha yang menggunakan tanah desa; h. fotokopi perjanjian sewa menyewa, perjanjian kerja sama, atau surat kerelaan dari pemilik tanah apabila tanah yang digunakan bukan milik pemohon; i. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik tanah apabila tanah yang digunakan bukan milik pemohon; J. izin tenaga kerja asing; k. fotokopi izin lingkungan atau SPPL; 1. fotokopi pendaftaran penanaman modal; m. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan; n. rekomendasi teknis Usaha Peternakan dari Dinas Peternkan; o. Surat Persetujuan dari pemilik tanah di sekitarnya yang berbatasan langsung dengan dengan lokasi usaha dalam radius paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter dan diketahui oleh Ketua RT, Dusun, Pemerintah Desa dan Camat setempat; dan p. surat pernyataan bermeterai cukup mengenai kebenaran dokumen persyaratan permohonan izin. (1) Pemohon mengajukan permohonan IUP dengan mengisi formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan dilampiri persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)) diisi secara lengkap dan benar, dan ditandatanggani oleh pemohon. (3) Permohonan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan kepada DPMPTSP. Pasal 16 (1) DPMPTSP melakukan penelitian administrasi berkas permohonan IUP untuk dinyatakan lengkap dan benar. (2) Berkas permohonan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) yang telah dinyatakan lengkap dan benar dilakukan peninjauan lokasi oleh DPMPTSP. (3) Kepala DPMPTSP menerbitkan IUP atau menolak permohonan IUP berdasarkan hasil penelitian administrasi dan peninjauan lokasi. (4) Penerbitan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan IUP dinyatakan lengkap dan benar. Pasal 17 (1) Apabila dalam proses pemberian IUP berdasarkan hasil penelitian administrasi dan peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdapat persyaratan yang belum lengkap dan/atau diperlukan tambahan persyaratan, pemohon wajib melengkapi persyaratan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak berita acara kekurangan persyaratan disampaikan kepada pemohon. (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) pemohon tidak melengkapi kekurangan persyaratan, permohonan izin ditolak dan tidak diproses. Pasal 18 ( 1) Perusahaan Peternakan yang melakukan perluasan kegiatan usahanya wajib memiliki IPU. (2) Pengajuan permohonan IPU sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) wajib dilakukan apabila perusahaan peternakan menambah jumlah ternak lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jenis dan/atau jumlah ternak yang diizinkan dalam IUP yang dimilikinya. Pasal 19 Tata cara permohonan dan pemberian IPU mutatis mutandis berlaku ketentuan sebagaimana telah diatur dalam tata cara pemberian IUP. Bagian Kedua Pendaftaran Pasal 20 ( 1) Pengusaha Petemakan Rakyat dan skala rumah tangga wajib melakukan Pendaftaran Usaha Petemakan untuk memperoleh TPPR kepada DPMPTSP. (2) TPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kedudukan sama dengan IUP. Pasal 21 Persyaratan administrasi permohonan TPPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) sebagai berikut: a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon; b. surat kuasa dan fotokopi kartu tanda penduduk penerima kuasa apabila permohonan dikuasakan; c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); d. fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah; e. fotokopi izin Gubemur bagi lokasi usaha yang menggunakan tanah kas desa; f. fotokopi perjanjian sewa menyewa, perjanjian kerja sama, atau surat kerelaan dari pemilik tanah apabila tanah yang digunakan bukan milik pemohon; g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik tanah apabila tanah yang digunakan bukan milik pemohon; h. fotokopi izin lingkungan atau SPPL; 1. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan; J. rekomendasi teknis Usaha Petemakan dari Dinas Petemakan; k. Surat Persetujuan pemilik tanah di sekitamya yang berbatasan langsung dengan lokasi usaha pada radius paling sedikit 150 (seratus lima puluh) meter dan diketahui oleh Ketua RT, dusun, Pemerintah Desa dan Camat setempat; 1. rekomendasi teknis Usaha Petemakan dari Dinas Petemakan; dan m. surat pemyataan bermeterai cukup mengenai kebenaran dokumen persyaratan permohonan izin. Pasal 22 Pemohon mengajukan permohonan Pendaftaran Usaha Peternakan dengan mengisi formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan dilampiri persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. Pasal 23 (1) DPMPTSP melakukan penelitian administrasi berkas permohonan TPPR untuk dinyatakan lengkap dan benar. (2) Berkas permohonan TPPR yang telah dinyatakan lengkap dan benar dilakukan peninjauan lokasi oleh DPMPTSP. (3) Kepala DPMPTSP menerbitkan TPPR atau menolak permohonan TPPR berdasarkan hasil penelitian administrasi dan peninjauan lokasi. (4) Penerbitan TPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan TPPR dinyatakan lengkap dan benar. ( 1) Apabila dalam proses pemberian TPPR berdasarkan hasil penelitian administrasi dan peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdapat persyaratan yang belum lengkap dan atau diperlukan tambahan persyaratan, pemohon wajib melengkapi persyaratan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak berita acara kekurangan persyaratan disampaikan kepada pemohon. (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) pemohon tidak melengkapi kekurangan persyaratan, permohonan TPPR ditolak dan tidak diproses. Pasal 25 ( 1) Setiap orang yang melakukan Usaha Petemakan tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud 13 diberikan sanksi administratif berupa penutupan Usaha Petemakan. (2) Prosedur penutupan Usaha Petemakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. Kepala Dinas Petemakan menerbitkan Surat Perintah Penutupan Usaha Petemakan kepada pemilik Usaha Petemakan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari dengan tembusan Satpol PP; b. apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak Surat Perintah Penutupan Usaha Petemakan yang ketiga diterima, pemilik Usaha Peternakan tidak melaksanakan penutupan Usaha Peternakan, Kepala Dinas Peternakan menerbitkan Keputusan Penutupan Usaha Petemakan; dan c. berdasarkan Keputusan Penutupan Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud huruf b, Dinas Peternakan bekerjasama dengan Satpol PP melakukan penutupan Usaha Peternakan secara paksa. BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 26 ( 1) Pemilik IUP/IPU/TPPR berhak melakukan Usaha Peternakan sesuai dengan izin yang dimiliki. (2) Pemilik IUP/IPU/TPPR berhak mendapat pembinaan dari Pemerintah Kabupaten. Pasal 27 Pemilik IUP/ IPU /TPPR wajib : a. memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam IUPI IPU /TPPR; b. melaporkan kegiatan usaha setiap 1 (satu) tahun kepada Dinas Peternakan dengan format laporan sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; c. melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular serta keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d. melaksanakan pengelolaan lingkungan sebagaimana diatur dalam Dokumen Pengelolaan Lingkungan; dan e. mewujudkan ketertiban dan ketenteraman umum, kebersihan lingkungan, ketenangan dan kenyamanan lingkungan serta mengelola usaha peternakan sesuai dengan ketentuan teknis budidaya ternak yang baik. (1) Pemilik IUP/ IPU/TPPR yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenakan sanksi administrasi. (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa: a. peringatan tertulis; b. pembekuan izin; c. penyegelan ternpat usaha; dan/atau d. pencabutan izin. Pasal 29 Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a diberikan oleh Kepala Dinas Petemakan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu peringatan tertulis selama 7 (tujuh) hari dengan tembusan DPMPTSP dan Satpol PP. Pasal 30 (1) Apabila pemilik IUP/IPU/TPPR tidak mematuhi peringatan tertulis dan tidak melakukan perbaikan sesuai dengan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Kepala Dinas Petemakan mengajukan IUP/IPU /TPPR kepada Kepala DPMPTSP. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala DPMPTSP menerbitkan Keputusan pembekuan IUP/IPU /TPPR untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. (3) Keputusan pembekuan IUP/IPU /TPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemilik Usaha Petemakan oleh Kepala Dinas Petemakan dan Satpol PP. (4) Penyampaian Keputusan pembekuan IUP/IPU /TPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti dengan penyegelan tempat usaha, agar pemilik usaha petemakan tidak melakukan kegiatan Usaha Petemakan. (5) Selama masa pembekuan IUP/IPU/TPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemilik IUP/IPU /TPPR tidak diperbolehkan melakukan operasional kegiatan usaha. (6) Pembekuan IUP/IPU/TPPR diakhiri apabila pemilik IUP/IPU /TPPR telah melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam IUP/IPU /TPPR yang dimilikinya. Pasal 31 ( 1) Apabila pemilik IUP/IPU/TPPR tidak menghentikan operasional kegiatan usahanya selama jangka waktu pembekuan IUP/IPU /TPPR dan penyegelan ternpat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Kepala Dinas Petemakan mengajukan permohonan pencabutan IUP/IPU /TPPR kepada Kepala DPMPTSP dengan tembusan Satpol PP. (2) Berdasarkan permohonan Kepala Dinas Petemakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala DPMPTSP menerbitkan Keputusan Pencabutan IUP/IPU/TPPR. (3) Keputusan pencabutan IUP/IPU/TPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemilik Usaha Petemakan oleh Kepala Dinas Petemakan dan Satpol PP. (4) Penyampaian keputusan pencabutan IUP/IPU /TPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai penutupan Usaha Petemakan. BABV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 32 Pembinaan Usaha Peternakan ini dilakukan oleh Dinas Petemakan. Pasal 33 Pengawasan terhadap kegiatan Usaha Petemakan dilaksanakan oleh Dinas Petemakan berkerjasama dengan Satpol PP. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 34 Usaha Petemakan yang telah memperoleh izm berdasarkan peraturan perundangan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 35 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
12

PEROBAHAN ATAS PERATORAN BOPATI NOMOR 44 TAHON 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEK.AYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKONGAN PEMERINTAH KABOPATEN BONE

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 09, BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2019 NOMOR 09

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEROBAHAN ATAS PERATORAN BOPATI NOMOR 44 TAHON 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEK.AYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKONGAN PEMERINTAH KABOPATEN BONE

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewijudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerin tah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk di lingkungan Pemerin tah Kabupaten Bone untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 44 Tahun 2017 ten tang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun •. 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang Undang; 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran · Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Peraturan Pemerintah Nornor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 8. lnstruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
Pasal I : Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasal II : Peraturan Bupati Bone ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
4

PEDOMAN PENGEMBANGAN, PENERAPAN DAN PEMETAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN SUMBER DAYA LOKAL DESA

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 08, BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2019 NOMOR 08

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEDOMAN PENGEMBANGAN, PENERAPAN DAN PEMETAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN SUMBER DAYA LOKAL DESA

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pengembangan, penerapan dan pemetaan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lokal di masyarakat perdesaaan perlu dilaksanakan pembinaan yang berkelanjutan dan berkesinambungan; b. bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan secara terpadu antara Pemerintah Kabupaten Bone, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa bersama dengan masyarakat Desa sehingga dapat mencapai sasaran sesuai tuntutan reforrnasi dan komitmen global; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengembangan, Penerapan dan Pemetaan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Sumber Daya Lokal Desa.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296); 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 11); 17. Peraturan Bupati Bone Nomor 95 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bone (Lembaran Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 95).
PEDOMAN PENGEMBANGAN, PENERAPAN DAN PEMETAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN SUMBER DAYA LOKAL DESA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Bupati adalah Bupati Bone. 2. Daerah adalah Kabupaten Bone. 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. 7. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 8. Kecamatan adalah wilayah kerja Ca.mat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bone dan atau sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Ca.mat. 9. Sumber daya alam adalah semua benda, daya, keadaan, fungsi alam, dan makhluk hidup, yang merupakan hasil proses alamiah, baik hayati maupun nonhayati, terbarukan maupun tidak terbarukan. 10. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan. 11. lnovasi TTG adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. 12. Pengembangan TIG adalah suatu cara, proses, perbuatan atau upaya untuk pemanfaatan TTG secara berkelanjutan. 13. Penerapan TTG adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi. 14. Pemetaan TIG adalah suatu proses terpadu yang mencakup pengumpulan, pengolahan dan visualisasi data spasial (keruangan) serta data pendukung lainnya guna menggambarkan suatu kondisi/keadaan TTG. 15. Pemanfaatan adalah pendayagunaan fungsi-fungsi alat TTG dalam pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Desa dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa. 16. Penelusuran TIG adalah proses, cara, perbuatan menelaah untuk mencari, menyeleksi, dan memilih TTG yang diperlukan. 1 7. Pengkajian TTG adalah proses, cara, perbuatan mengkaji, penyelidikan, pelajaran yang mendalam dan penelaahan terhadap TIG. 18. Pendokumentasian adalah kegiatan atau proses pekerjaan mencatat atau merekam suatu peristiwa dan objek atau aktifitas yang dianggap berharga dan penting atau menyediakan keterangan dalam bentuk dokumen baru tentang pengetahuan dalam arti yang luas sebagai hasil kegiatan manusia dan untuk keperluan itu mengumpulkan dan menyusun keterangan-keterangan. 19. Pemasaran adalah proses, cara, perbuatan memasarkan suatu barang dagangan atau perihal menyebarluaskan ke rnasyarakat. 20. Pelindungan TIG adalah proses, cara, perbuatan melindungi invensi TIG yang diciptakan oleh rnasyarakat. 21. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HKI adalah hak memperoleh pelindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang• undangan. 22. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Posyantek adalah lembaga pelayanan TTG antardesa yang berkedudukan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG. 23. Warung Teknologi Tepat Guna (Wartek) selanjutnya diganti penyebutanya menjadi Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa. 24. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa selanjutnya disebut Posyantek desa adalah lembaga pelayanan TTG di desa yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG. 25. Sadan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 26. Badan Usaha Milik Antar Desa selanjutnya disebut BUMDesa bersama merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 2 (dua) Desa atau lebih untuk kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 27. Gelar TTG adalah ajang promosi dan atau uji terap basil inovasi atau pengembangan TTG dari masyarakat dan atau instansi/lembaga pemerintah dan swasta dengan maksud untuk mempercepat penyampaian atau difusi teknologi spesifik lokasi kepada pengguna. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Pengernbangan, Penerapan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Sumber Daya Lokal dimaksudkan sebagai upaya optimalisasi sumber daya alam desa, memajukan ekonomi desa, penguatan kapabilitas masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat dengan mendorong pembentukan, pengembangan dan penguatan posyantek. Pasal 3 Pengembangan, penerapan dan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa bertujuan: a. mendayagunakan sumber daya alam yang menjamin terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam yang menjamin keadilan antargenerasi dan intragenerasi; c. mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata berdasarkan pnnsip kebersamaan untuk mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi, konflik sosial dan budaya; d. mewujudkan perlindungan fungsi sumber daya alam; dan e. mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat Desa dalam pengelolaan sumber daya alam desa. Pasal 4 Sasaran pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa meliputi: a. masyarakat miskin, pengangguran, putus sekolah, dan penyandang disabilitas; b. masyarakat yang memiliki usaha mikro kecil dan menengah; c. pengelola posyantek desa dan posyantek antardesa; d. inventor TIG; dan e. kelompok masyarakat lainnya. Pasal 5 Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi: a. hak dan kewajiban; b. pengelolaan sumber daya alam desa; c. kewenangan pengelolaan; d. pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna desa; e. pemasayarakatan teknologi tepat guna; f. lembaga pelayanan teknologi tepat guna; g. mekanisme; h. pembinaan dan pengendalian; 1. pendanaan; dan J. pelaporan. BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 6 Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa setiap orang/ masyarakat berhak: a. mengelola sumber daya alam desa yang ramah lingkungan; b. memperoleh akses yang seimbang; dan c. memperoleh perlakuan yang adil dalam pengelolaan dan atau pemanfaatannya. Pasal 7 (1) Masyarakat yang tinggal di wilayah kegiatan dan atau sekitar wilayah pengelolaan sumber daya alam dan berpotensi terkena dampak berhak menyampaikan pendapat berdasarkan informasi yang diperolehnya (2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan secara bebas dan sukarela disampaikan dalam proses perumusan kebijakan dan perizinan. Pasal 8 Dalam pengelolaan sumber daya alam setiap orang berkewajiban: a. memelihara dan melestarikan sumber daya alam; b. memberikan informasi yang menyangkut kepentingan umum; c. mencegah terjadinya penurunan kualitas sumber daya alam; d. menanggulangi dan memulihkan kerusakan sumber daya e. alam/lingkungan; meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; dan f. menggunakan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan. BAB IV PENGEWLMN SOMBER DAYA ALAM DESA Pasal 9 Pengelolaan sumber daya alam desa dipergunakan untuk dimanfaatkan dan didayagunakan sebagai komoditas ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan. Pasal 10 Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya alam yang telah ditetapkan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah. Pasal 11 Pengelolaan sumber daya alam desa melalui penerapan teknologi tepat guna untuk: a. meningkatkan pendapatan masyarakat; b. membuka lapangan kerja; c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; d. meningkatkan pendapatan pemerintah desa; dan e. meningkatkan nilai tambah produk. BABV KEWENANGAN PENGELOLAAN Pasal 12 (1) Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. (2) Untuk menjamin pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah berwenang: a. mengatur penataan, peruntukan, penggunaan, penyediaan, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam; b. menetapkan hubungan hukum antara seorang, kelompok orang, masyarakat adat atau pemerintah desa dengan sumber daya alam; dan c. melakukan tindakan nyata dalam upaya pelestarian dan pencadangan sumber daya alam. (1) Selain kewenangan pengelolaan sumber daya alam yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan sebagai kewenangan pemerintah daerah, pengelolaan sumber daya alam dilakukan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga/Instansi sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. (2) Wewenang Kementerian/Lembaga/instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria: a. besaran wilayah pengelolaan; b. jenis dan kuantitas sumber daya alam yang dimanfaatkan; c. besarnya modal dan teknologi yang digunakan; d. penggunaan sumber daya manusia; e. besaran dan persebaran dampak; f. nilai ekstemalitas; dan g. aksesibilitas. BAB VI PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DESA Bagian Kesatu Pengembangan Teknologi Tepat Guna Pasal 14 Pengembangan TTG dilakukan melalui kegiatan antara lain: a. penelusuran; b. pemetaan; c. pengkajian; d. pendokumentasian; e. pelindungan; dan f. pemasaran. Pasal 15 (1) Penelusuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi identifikasi, verifikasi, dan validasi secara langsung atau tidak langsung dapat dilakukan melalui penyelenggaraan lomba inovasi TTG. (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi: a. pemetaan TIG eksisting dilakukan melalui observasi, wawancara, survei, pengumpulan data dan informasi terkait TIG yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat; b. pemetaan potensi sumber daya lokal dilakukan melalui identifikasi, verifikasi, dan validasi sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan memprioritaskan lima aspek pemanfaatan ITG (penyediaan/pengolahan pangan, pemanfaatan energi baru dan terbarukan, penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan pemampuan ekonomi) yang dilakukan secara partisipatif melalui observasi, wawancara, survei, pengumpulan data dan informasi terkait lainnya; dan c. pemetaan kebutuhan TIG dilakukan melalui analisis ITG eksisting dan ketersediaan potensi sumber daya alam. (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan terhadap hasil penelusuran inovasi teknologi dan sumber daya lokal untuk pengembangan dan penyempurnaan hasil temuan/invensi TIG serta pengembangan produk unggulan. (4) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilakukan melalui pengumpulan, pemilahan dan pemilihan, pengolahan, penetapan identitas dan penyimpanan data/ informasi yang terkait TIG dan atau sumber daya lokal. (5) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dilakukan: a. memfasilitasi pengajuan sampai dengan diterbitkannya sertifikat Hak Kekayaan Intelektual, Hak Paten Sederhana dan atau sertifikat Standar Nasional Indonesia terhadap temuan/invensi akar rumput; dan b. Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten memfasilitasi perlindungan hokum terhadap hasil temuan/inovasi akar rumput. (6) Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f dilakukan melalui fasilitasi jaringan pasar/pemasaran dan akses modal/permodalan. Bagian Kedua Penerapan Teknologi Tepat Guna Penerapan TTG dilakukan melalui kegiatan: a. perekayasaan TTG; dan b. pendayagunaan TTG. Pasal 17 (1) Perekayasaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan melalui kegiatan dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/ atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika; (2) Pendayagunaan ITG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan melalui pemasyarakatan TTG. BAB VII PEMASYARAKATAN TEKNOWGI TEPAT GUNA Pasal 18 (1) Pemasyarakatan TTG dimaksudkan untuk menyebarluaskan kepada masyarakat agar dapat dipahami, diterapkan ITG dan dikembangkan. (2) Pemasyarakatan TTG dilakukan melalui kegiatan: a. gelar TTG; b. proyek percontohan (pilot project); c. fasilitasi proses inkubasi; d. komunikasi, informasi, publikasi TTG; e. edukasi TTG; dan/atau f. pembentukan lembaga/pos pelayanan TTG. Pasal 19 (1) Gelar ITG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan: a. pameran TTG; b. lokakarya ITG; c. temu inventor/inovator TTG dan/atau investor; d. forum komunikasi Posyantek; e. widyawisata teknologi; f. publikasi; dan g. festival/parneran potensi desa. (2) Gelar TIG sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten, provinsi sampai tingkat nasional. Pasal 20 Proyek percontohan (Pilot Project) sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 18 ayat (2) huruf b, dirancang sebagai pengujian atau uji coba untuk menunjukkan keefektifan suatu pelaksanaan program dan mengetahui dampak pelaksanaan program. Pasal 21 Fasilitasi Proses Inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui penyediaan fasilitas dan pengembangan usaha, baik manajemen maupun teknologi bagi Inovator, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya dan atau pengembangan produk baru agar dapat berkembang menjadi wirausaha yang tangguh dan atau produk baru yang berdaya saing dalarn jangka waktu tertentu. Pasal 22 Komunikasi informasi dan publikasi ITG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d, bertujuan untuk menstimulir, meluaskan dan mendorong pengembangan dan pemanfaatan 'ITG. Pasal 23 Edukasi TIG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e, bertujuan untuk mempengaruhi menumbuhkan kesadaran dan membantu meningkatkan pengetahuan, keterarnpilan dalam hal pengembangan dan pemanfaatan TIG. Pasal 24 Lembaga/pos pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 18 ayat (2) huruf f, bertujuan untuk percepatan/akselerasi proses alih teknologi kepada masyarakat Desa sehingga harus dibentuk disetiap desa dan/atau kecamatan untuk optimalisasi dan pendayagunaan sumber daya alarn. BAB VIII LEMBAGA PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA Pasal 25 Lembaga Pelayanan TTG terdiri atas : a. Posyantek antardesa yang berkedudukan di kecamatan; dan b. Posyantek desa yang berkedudukan di desa. Pasal 26 (1) Pembentukan Posyantek antardesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a yang berkedudukan di kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (2) Pembentukan Posyantek desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. (3) Pembentukan Posyantek antardesa dan Posyantek desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dan huruf b selanjutnya didaftarkan pada Organisasi Perangkat Daerah yang menangani bidang politik dalam negeri Kabupaten guna memperoleh Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Bupati. Pasal 27 Posyantek antardesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a mempunyai fungsi: a. koordinasi dan perkumpulan Posyantek desa; dan b. pendampingan dan fasilitasi pengelolaan Posyantek desa. Pasal 28 (1) Posyantek antardesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a mempunyai tugas: a. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek antardesa; b. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG; c. memfasilitasi posyantek desa dalam menganalisis dan mendesain pengembangan dan kebutuhan TTG; d. menjembatani masyarakat sebagai pengguna 'ITG dengan sumberTTG; e. memotivasi penerapan TTG di masyarakat; f. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG; g. mengkoodinir dan memfasilitasi pemasaran produk pengembangan dan pemanfaatan TIG hasil dari posyantek desa; dan h. menyusun laporan pengelolaan posyantek. (2) Posyantek desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b mempunyai tugas: a. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek desa; b. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/ spesifikasi TTG; c. memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG; d. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TIG dengan sumberTTG; e. memotivasi penerapan TTG di masyarakat; f. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG; g. memfasilitasi penerapan TTG; dan h. menyusun laporan pengelolaan Posyantek desa. Pasal 29 Posyantek Antardesa dan Posyantek Desa dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat mengacu pada lampiran yang ada pada Peraturan Bupati ini. Pasal 30 (1) Pengurus Posyantek antardesa dibentuk berdasarkan hasil musyawarah para utusan inovator TIG dan Posyantek desa yang berasal dari desa yang berada dalam satu wilayah kecamatan. (2) Pengurus Posyantek desa dibentuk berdasarkan hasil musyawarah perwakilan pelaku/pemanfaat TTG dan kelembagaan masyarakat di desa. (3) Pengurus Posyantek antardesa dan Posyantek desa tidak boleh berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil. (4) Pengurus Posyantek antardesa dan Posyantek desa tidak boleh berasal dari unsur partisipan atau pengurus organisasi politik/partai politik. (5) Jumlah dan susunan pengurus Posyantek antardesa dan Posyantek desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, seksi pengembangan dan seksi pelayanan atau disesuaikan dengan kebutuhan. (6) Masa bakti kepengurusan dalam satu periode paling lama 3 (tiga) tahun yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Posyantek antardesa dan/atau Posyantek desa. Pasal 31 Unit usaha yang selama ini dikelola oleh Wartek atau Posyantek dapat menjadi bagian unit BUMDesa atau BUMDesa Bersama. BAB IX MEKANISME Pasal 32 ( 1) Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa secara nasional dilaksanakan oleh Kementerian. (2) Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumher daya alam desa di provinsi dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi. (3) Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa di kabupaten dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten. Pasal 33 (1) Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten di dalam melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa dapat dilakukan melalui mekanisme rapat koordinasi antar pengambil kebijakan yang membidangi sumber daya alam dan TIG. (2) Rapat koordinasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu kali) dalam setahun. Pasal 34 (1) Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat bekerja sama dengan pihak ketiga. (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kementerian Teknis atau Badan/Lembaga NonKementerian, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Perguruan Tinggi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Sekolah Menengah Kejuruan, Pihak Swasta, Pengusaha dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Pasal 35 (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip : a. efisiensi; b. efektivitas; c. sinergi; d. saling menguntungkan; e. kesepakatan bersama; f. itikad baik; g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; h. persamaan kedudukan; 1. transparansi; j. keadilan;dan k. kepastian hukum. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat: a. subjek kerja sama; b. objek kerja sama; c. ruang lingkup kerja sama; d. hak dan kewajiban para pihak; e. jangka waktu kerja sama; f. pengakhiran kerja sama; g. keadaan memaksa; dan h. penyelesaian perselisihan. (3) Dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pengalihan TTG dari sumber teknologi kepada masyarakat. BABX PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN Pasal 36 (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, penghargaan, dan/atau supervisi. (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi monitoring dan/atau evaluasi. Pasal 37 (1) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan oleh Menteri, Gubernur dan Bupati. (2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh: a. Menteri melakukan pembinaan dan pengendalian kebijakan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa yang dilaksanakan Gubernur, dan/atau Bupati; b. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melakukan pembinaan dan pengendalian teknis; c. Gubernur melakukan pembinaan dan pengendalian kebijakan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa yang dilaksanakan oleh Bupati; d. Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa; dan e. Camat atau sebutan lain melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa di tingkat kecamatan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyelenggaraan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pasal 38 Hasil pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan dan kebijakan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa. BAB XI PENDANAAN Pasal 39 (1) Segala pendanaan yang terkait dengan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Dana Desa serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa dapat diperoleh dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang• undangan. BAB XII PELAPORAN Pasal 40 (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa di desa kepada Bupati melalui Camat. (2) Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang menangani bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaporkan pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa kepada Gubemur. (3) Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang menangani bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaporkan pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa kepada Menteri u. p. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 41 (1) Posyantek dan warung teknologi atau sebutan lain yang telah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya. (2) Posyantek dan warung teknologi atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini berlaku. BABXIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 42 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, peraturan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan teknologi tepat guna dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 43 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
21

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 05, BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2019 NOMOR 6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka menggali Sumber - Sumber Pendapatan Daerah khususnya yang berkaitan dengan Pajak Reklame, maka perlu diadakan penyesuaian Nilai Sewa Reklame terhadap beberapa jenis Reklame; b. bahwa Peraturan Bupati Bone Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 33 ayat (6) · Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu diadakan perubahan dengan Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame.
l. Undang-Undang Nomor 29 Tahunl959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); -2- 6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8. Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 3); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 8);
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Bone. 4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Unsur Pelaksanaan Pernerintah Kabupaten Bone dibidang Pendapatan Daerah. -3- 5. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan Daerah. 6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil memperkenalkan, menyampaikan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang , jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau diminati oleh umum. 7. Nilai Sewa Reklame adalah Perhitungan berdasarkan pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame yang merupakan dasar pengenaan pajak. 8. Nilai Strategis Pemasangan Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik pemasangan reklarne, yang ditentukan oleh faktor lokasi wilayah pemasangan. 9. Reklame Papan adalah jenis reklame yang menggunakan bahan dari kayu, dan atau logarn, fiber glass, plastik, kaca, bata, ataupun bahan lainnya. 10. Reklame Billboard, Shop Sign, Neon Box dan Team Plate adalah jenis reklame yang menggunakan bahan dari logam, aluminium, plat besi, logam, fiber glass, palstik, kaca, bata, ataupun bahan lainnya yang sejenis dipasang pada tempat yang disediakan, dengan memakai tiang konstruksi atau tiang penyangga yang telah disediakan / berdiri sendiri baik dipanggung ataupun bangunan lainnya. 11. Reklame Videotron adalah jenis reklame teks, grafis, gambar atau gambar hidup yang terprogram melalui perangkat elektronik seperti videotron yang ditampilkan / ditayangkan pada layar monitor atau sejenisnya. 12. Reklame Megatron adalah jenis reklame yang menampilkan teks, gratis, gambar statis atau yang terprogram melalui perangkat elektronik seperti megatron yang ditampilkan pada layar monitor ataupun sejenisnya. 13. Reklame Baliho adalah reklame yang menggunakan bahan dari kayu dan atau dari bahan lain, seperti tripleks, batu, karton, yang dipasang dengan cara berdiri sendiri atau disandarkan pada penyanggah, tembok dinding pagar, pohon, tiang yang dipasang sementara. 14. Reklame Kain adalah jenis reklame yang menggunakan bahan dari kain dan dari plastik, karet, terfal, dan sejenisnya. -4- 15. Reklame Melekat atau stiker adalah jenis reklame yang menggunakan bahan dari plastik, kertas, karton, atau sejenisnya, yang membentuk lembaran Jepas diselenggarakan dengan cara diselembaran Jepas, dengan cara disebarkan, diberikan atau diminta ditempelkan, diletakkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda pribadi atau milik orang Jain. Dengan ketentuan tidak lebih dari 100 cm 2 (seratur centi meter persegi) per gambar. 16. Reklame selebaranjenis reklame yang menggunakan bahan dari kertas, plastik, foto atau sejenisnya, yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan denga cara disebarkan, diberikan atau diminta atau ditempelkan, diletakkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda milik pribadi atau milik orang lain, dengan ketentuan luasnya tidak lebih 100 cm 2 (seratus centi meter persegi) per gambar. 1 7. Reklame berjalan adalah jenis reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa reklame berkeliling yang dibawa oleh orang berjalan kaki atau reklame yang ditempatkan / ditempelkan pada semua jenis kendaraan, baik yang digunakan di darat maupun di air. 18. Reklame Suara adalah jenis reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata - kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari alat elektronik. 19. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan diatas air dengan menggunakan media balon atau media lain yang sejenis. 20. Reklame Udara adalah jenis reklame yang diselenggarakan diudara baik dengan menggunakan balon, pesawat maupun alat lain. 21. Reklame Film atau Slide adalah jenis reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan film negative atau positif, kaca, atau bahan lain, yang diproyeksikan, dipancarkan, dan ditampilkan pada layar, benda lain termasuk pada Jayar monitor atau layar televisi. 22. Reklame Peragaan adalah jenis reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang baik dengan menggunakan alat peraga kedepan orang yang ditempatkan didalam ruangan yang bersifat sementara atau diluar ruangan. BAB II OBJEK DAN SUBJEK PAJAK Pasal 2 (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame. (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya; b. reklame kain; c. reklame melekat, stiker; d. reklame selebaran; e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; f. reklame udara; g. reklame apung; h. reklame suara; 1. reklame film/slide; dan j. reklame peragaan. (3) Objek Pajak Reklame yang tidak dipungut adalah: a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya; b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya; c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunat:' tern pat usaha a tau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan e. penyelenggaraan reklame untuk kegiatan sosial yang tidak mempromosikan barang dan/ atau jasa. Pasal 3 (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Reklame. (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame. -6- (3) Dalam ha! Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. (4) Dalam ha! Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame. BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK Pasal 4 (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai sewa Reklame; (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang dugunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame. (3) Untuk menghitung Nilai Strategis ditetapkan klasifikasi lokasi titik pemasangan reklame sebagaimana tercantum pada lampiran 1 Peraturan ini. (4) Untuk menghitung Nilai Strategis dan Nilai Jual Objek Pajak Reklame ditetapkan Nilai Sewa Reklame yang didasarkan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan ini. (5) Nilai Sewa Reklame adalah Ukuran Reklame dikali dengan Nilai Objek Pajak Reklame sebagaimana tersebut pada kolom 4 ditambah dengan Nilai Strategis sebagaimana tersebut pada kolom 5 Lampiran II Peraturan ini. (6) Tarif Pajak ditetapkan 25 o/o (dua puluh lima persen) atas Nilai Sewa Reklame. Pasal 5 (1) Dalam ha! Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklarne sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) ditetapkan berdasarkan Nilai Kontrak Reklame. (2) Dalam ha! Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui dan atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor - faktor sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2). -7- BABIV KETENTUAN PERIZINAN Pasal 6 Pribadi atau Badan yang akan mengadakan / menyelenggarakan reklame diwajibkan mendapatkan izin lebih dahulu dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. Pasal 7 Permohonan izin penyelenggaraan / pemasangan reklame diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. Pasal 8 Bentuk Surat Permohonan lzin ditetapkan sebagaimana contoh pada Lampiran III Peraturan ini. Pasal 9 Permohonan yang telah memenuhi syarat yang berlaku dapat diberikan izin dengan jangka waktu tertentu yang ditetapkan dengan pejabat yang ditunjuk. Pasal 10 (1) Selambat - lambatnya dalam waktu 10 hari (sepuluh hari) setelah izin diberikan, pemegang izin harus melaksanakan kegiatan pemasangan / penyelenggaraan reklame. (2) Pemegang izin tidak diperbolehkan memindahkan haknya kepada orang lain tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. Pasal 11 (1) Izin dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut karena ha! - hal sebagai berikut : a. permohonan dari pemegang izin; b. dipindahkan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; c. pemegang izin tidak, melaksanakan pemasangan penyelenggaraan reklame setelah jangka waktu yang telah ditentukan menurut Pasal 8 ayat (1) Peraturan ini; d. setelah berakhirnya masa berlaku izin reklame; -8- e. pemegang izin melanggar peraturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah; dan/atau f. pemegang izin memasang reklame pada tempat yang dilarang atau bukan pada tempat yang dilarang atau bukan pada tempat sebagaimana ditentukan dalam izin reklame. Pasal 12 Lokasi Pemasangan Reklame pada tempat sesuai ketentuan Peraturan Perundang - undangan. BABV TATA TERTIB PENYELENGGARAAN REKLAME Pasal 13 ( 1) Tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak diperbolehkan mengubah model, gambar dan meter reklame sesuai izin yang diberikan semula. (2) Dilarang menempatkan reklame yang membentang diatas jalanan umum atau mengganggu pemandangan serta melanggar ketentuan tata ruang. (3) Menyelesaikan pembayaran Pajak Reklame yang ditetapkan tepat pada waktunya. BAB VI PENGENDALIAN PENGAWASAN Pasal 14 Pengendalian dan pengawasan terhadap ketentuan dalam Keputusan ini dilakukan oleh Bupati melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dibantu dengan Unit Kerja Terkait. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Bone Nomor 4 Tahun 2017 ten tang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 16 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
12

otonomi daerah

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2019/NO.2, TLD NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

ABSTRAK:

a. bahwa kesejahteraan dan kemakmuran masya-rakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai tujuan pembangunan akan dapat diwujudkan secara efektif melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang bersinergis antara Pemerintah Daerah dan pelaku usaha serta masyarakat; b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 74 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ditegaskan mengenai kewajiban Perusahaan untuk menerapkan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; c. bahwa Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan merupakan komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan agar pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan memperoleh hasil yang optimal, kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program Pemerintah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KonservasiSumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentangPedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan 10 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
(1) Bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan. (2) Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib menganggarkan dan mengalokasikan pelaksanaan TSP sebagai biaya perusahaan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2019.
Peraturan Bupati
21 halaman

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT