Pencarian Peraturan

pajak dan retribusi daerah

2005

Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LD.2005/NO.4

Peraturan Daerah (Perda) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

ABSTRAK:

a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai Nomor 14 Tahun 1999 Seri B Nomor 1 Tanggal 2 November 1999 tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini sehingga perlu dilakukan perubahan; b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824); 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1997 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungnan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai (Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 1988 Seri D Nomor 5) ; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 22 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 39) ;
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2005.
semua Peraturan Perundangan-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 14 Tahun 1998 Seri B Nomor 1)
10 halaman

pajak dan retribusi daerah

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2005/NO.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

ABSTRAK:

a. bahwa tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga sebagai salah satu fasilitas umum yang diusahakan atau yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, maka sebagai wujud tanggung jawab sosial dalam pemanfaatan fasilitas dapat dipungut retribusi sebagai jasa/biaya atas penyediaan dan pemeliharaan fasilitas yang telah disediakan; b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 13 Tahun 1985 tentang Retribusi Tempat-tempat Rekreasi dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 1986 Seri B Nomor 2) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 1822); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Bentuk Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4369); 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingakt II Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 8 Tahun 1988 Seri D Nomor 5); 10. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengembangan Pariwisata dan Promosi Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2001 Nomor 20).
(1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga. (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat rekreasi, tempat pariwisata, dan olah raga yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2005.
Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 13 Tahun 1985 tentang Retribusi Tempat-tempat Rekreasi dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 1986 Seri B Nomor 2) dan Peraturan Daerah perubahannya serta Peraturan pelaksanaannya
12 halaman

perizinan - pelayanan publik

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2005/NO.

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN USAHA PERDAGANGAN, SURAT KETERANGAN ASAL BARANG (SKA-B) DAN IZIN-IZIN LAINNYA DALAM WILAYAH KABUPATEN SINJAI

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mendukung berhasilnya penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan kewenangan Daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan menyesuaikan kembali produk-produk hukum daerah dalam bidang pengelolaan penerimaan pendapatan asli daerah; b. bahwa pemberian perizinan adalah suatu kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan; c. bahwa dalam rangka menggali potensi sumbersumber pendapatan asli daerah yang dapat mendukung semakin menigkatnya perkembangan dunia usaha industri, perdagangan, jasa dan usahausaha lainnya dalam wilayah Kabupaten Sinjai, maka setiap orang pribadi atau badan hukum diwajibkan memiliki Izin Usaha Industri, izin Usaha Perdagangan, Surat Keterangan Asal Barang (SKA-B) dan izin-izin lainnya sebelum menjalankan kegiatan usahanya.
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Prp. Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 31) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759) ; 3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193); 4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193) ; 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274); 6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611); 7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2003 Nomor 6).
(1) Obyek Pemberian Izin adalah setiap pelayanan pemberian perizinan untuk jangka waktu tertentu yang meliputi : a. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ; b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ; c. Surat Izin Tempat Praktek; d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ; e. Tanda Daftar Industri (TDI) ; f. Surat Izin Pendaftaran Gudang (SIPG) g. Surat Izin Pendaftaran Ruang (SIPR) ; h. Surat Keterangan Asal Barang (SKA-B); dan i. Badan Hukum Koperasi

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
21 halaman

honorarium, gaji, tunjangan

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2005/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai;
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 59 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Taun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3567); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari : a. Uang Representasi; b. Uang Paket; c. Tunjangan Jabatan; d. Tunjangan Panitia Musyawarah; e. Tunjangan Komisi; f. Tunjangan Panitia Anggaran; g. Tunjangan Badan Kehormatan; h. Tunjangan alat Kelengkapan Lainnya

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2005.
21 halaman

pajak dan retribusi daerah

2002

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2002/NO.13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI IZIN PEMANFAATAN KAYU PADA HUTAN RAKYAT/HUTAN MILIK

ABSTRAK:

a. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan pemanfaatan kayu pada hutan rakyat/hutan milik dan dalam rangka melestarikan lingkungan hidup serta pengamanan pemanfaatan kayu, maka perlu mengatur peredaran kayu hutan rakyat/hutan milik; b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c, maka telah memberi kewenangan kepada Kabupaten dalam menyelenggarakan perizinan karena baik biaya maupun dampak negatif yang ditimbulkan menjadi beban Kabupaten;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2945); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3769); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Hutan dan Pungutan Hasil Hutan (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3862); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; 17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 353/KPTS-II/1986 Tentang Penetapan Radius/Jarak Larangan Penebangan pohon dari Mata Air, Tepi Jurang, Waduk, Danau, Sungai dalam Kawasan Hutan Cadangan dan Hutan Lainnya. 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 19.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah; 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 48 Tahun 2000 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota; 21. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 31/KPTS-II/2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai (Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 1988 Seri D Nomor 5).
Obyek Retribusi adalah pemanfaatan kayu pada hutan rakyat/hutan milik yang meliputi: 1. Kelompok kayu indah; 2. Kelompok kayu meranti; 3. Kelompok kayu rimba campuran; 4. kayu jati; 5. kayu bakar.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
13 halaman

struktur organisasi

2001

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2001/NO.07

Peraturan Daerah (PERDA) tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN SINJAI

ABSTRAK:

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60
: 1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3954); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165); 7. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
Mengatur Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sinjai.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2001.
Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 1995 tentang pembentukan tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Perkebunan (Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 1995 Seri D Nomor 5) dan Peraturan pelaksanaannya.
7 halaman

pajak dan retribusi daerah

1999

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.1999/NO.13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN

ABSTRAK:

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 Tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II sebagai pelaksanaan Undang-undang No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan merupakan jenis retribusi Daerah Kabupaten
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang KetentuanKetentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823); 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Koservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419); 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Rertribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lebaran Negara Nomor 3692); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan Kepada Daerah; 11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undang dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 Tentang Ketentuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan; 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retrebusi daerah; 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retrebusi Daerah; 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 Tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah;
(1) Obyek Retribusi meliputi pelayanan: a. rotan; b. gondo rukem (getah pinus); c. kemiri; d. lilin tawon; e. ijuk; f. madu g. pinang; h. kopi; i. cacao; j. hasil hutan ikutan lainnya. (2) Dikecualikan dari objek retribusi: a. pengambilan kayu bakar; b. pengambilan hasil hutan untuk keperluan penelitian; c. pengambilan hasil hutan ikutan oleh pemegang hak pengusahaan hutan dan hak pemungutan hasil hutan (HPH dan HPHH) dan Perum Perhutani.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 1999.
12 halaman

SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 73, BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2023 NOMOR 73

Peraturan Bupati (Perbup) tentang SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI

ABSTRAK:

a. bahwa penyusunan sistem kerja merupakan tindak lanjut penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, profesional, efektif dan efisien, diperlukanmekamisme kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsioanal; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, setiap Instansi Pemerintah melakukan pengaturan penyesuaian sistem kerja; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja Di Lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Sinjai;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Unit Organisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Unit Organisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 647); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411); 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155); 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja untuk lnstansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184); 10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 42); 11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Unit Organisasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Unit Organisasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152); 12. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Togas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Tipe A (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 85); 13. Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Togas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Tipe B (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 86); 14. Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Togas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 87); 15. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 14); 16. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 15); 17. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 7); 18. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 8); 19. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 9); 20. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 10); 21. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 11); 22. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 12); 23. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 13); 24. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 14); 25. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 15); 26. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 16); 27. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 17); 28. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 18); 29. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 19); 30. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 20); 31. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 21); 32. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 22); 33. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 23); 34. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 24); 35. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 25); 36. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 26); 37. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2023 ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 27); 38. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 28); 39. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Petemakan dan Kesehatan Hewan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 29); 40. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral Hewan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 30); 41. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 31); 42. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 32); 43. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah(Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 33); 44. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 34); 45. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Badan Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 35); 46. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 36); 4 7. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023 ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 37);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : RUANG LINGKUP BAB IV : PENYEDERHANAAN BIROKRASI BAB V : MEKANISME KERJA BAB VI : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku: a. Keputusan Bupati Nomor 853 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Sekretariat Daerah; b. Keputusan Bupati Nomor 854 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. Keputusan Bupati Nomor 855 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Pendidikan; d. Keputusan Bupati Nomor 856 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Kesehatan; e. Keputusan Bupati Nomor 857 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; f. Keputusan Bupati Nomor 858 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Pertanahan; g. Keputusan Bupati Nomor 859 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; h. Keputusan Bupati Nomor 860 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Sosial; 1. Keputusan Bupati Nomor 861 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; J. Keputusan Bupati Nomor 862 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Ketahanan Pangan; k. Keputusan Bupati Nomor 863 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 1. Keputusan Bupati Nomor 864 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; m. Keputusan Bupati Nomor 865 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa; n. Keputusan Bupati Nomor 866 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Perhubungan; o. Keputusan Bupati Nomor 867 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Komunuikasi, Informatika dan Persandian; p. Keputusan Bupati Nomor 868 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Koperasi, U saha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja; q. Keputusan Bupati Nomor 869 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pin tu; r. Keputusan Bupati Nomor 870 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Pemuda dan Olahraga; s. Keputusan Bupati Nomor 871 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; t. Keputusan Bupati Nomor 872 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; u. Keputusan Bupati Nomor 873 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Perikanan; v. Keputusan Bupati Nomor 874 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; w. Keputusan Bupati Nomor 875 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Petemakan dan kesehatan; x. Keputusan Bupati Nomor 876 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral; y. Keputusan Bupati Nomor 877 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; z. Keputusan Bupati Nomor 878 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah; aa. Keputusan Bupati Nomor 879 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Badan Pendapatan Daerah; bb. Keputusan Bupati Nomor 880 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya . Manusia Aparatur; cc. Keputusan Bupati Nomor 881 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah; dd. Keputusan Bupati Nomor 882 Tahun 2021 tentang Kelompok Togas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Togas Sub Koordinator Pada Badan Penaggulangan Bencana Daerah; dan ee. Keputusan Bupati Nomor 883 Tahun 2021 tentang Kelompok Togas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Togas Sub Koordinator Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
56

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 72, BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2023 NOMOR 72

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahuri 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitasi Sistem Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ a tau Stabilitasi Sistem Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan W Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); akil 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Um um sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Togas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembarari Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 201 7 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 1067); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1067), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1 781); 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799); 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 ten tang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 201 7 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115); 30. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65); 31. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152); 32. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 111 ); 33. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162); 34. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 191); 35. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 29); 36. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 30); 37. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 44); 38. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 47); 39. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sinjai Nomor 28 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prusedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 56); 40. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 66).
PASAL 1 : Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan PASAL 2 : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah PASAL 3 : Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.115.062.075.985,00 (satu triliun seratus lima belas milyar enam puluh dua juta tujuh puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) PASAL 4 : Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp109.097.671.418,00 (seratus sembilan milyar sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan belas rupiah) PASAL 5 : Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.340.500.000,00 (dua puluh milyar tiga ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah)

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023.
37

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SINJAI

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 70, BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2023 NOMOR 70

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SINJAI

ABSTRAK:

a. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, sehat dan cerdas, serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk rnewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab; b. bahwa dalarn rangka mencapai pembangunan pada bidang pendidikan khususnya pada satuan pendidikan lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai guna mewujudkan nilai-nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil perlu dilakukan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Sinjai;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);Sebaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tidak Pindana Korupsi (Lembaran Negara. 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6409) 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Bentuk Hukum Pidana Pasal 3,Pasal , Pasal 11 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagai Mana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)Sebagaimana Telah di ubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.Ketentuan mengenai ujian akhir sekolah standar nasional 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 494l);Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tarnbahan Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6058) Peraturan 10. 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tahun Pemeerintah Nomor 17 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabu paten Sinjai Nomor 152);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : RUANG LINGKUP BAB IV : PENYELENGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI BAB V : PENGHARGAAN BAB VI : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII : PEMBIAYAAN BAB VIII : SANKSI ADMINISTRATIF BAB IX : KETENTUAN PERALIHAN BAB X : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2023.
11

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT