Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai Nomor 13 Tahun 1999

RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

(1) Obyek Retribusi meliputi pelayanan: a. rotan; b. gondo rukem (getah pinus); c. kemiri; d. lilin tawon; e. ijuk; f. madu g. pinang; h. kopi; i. cacao; j. hasil hutan ikutan lainnya. (2) Dikecualikan dari objek retribusi: a. pengambilan kayu bakar; b. pengambilan hasil hutan untuk keperluan penelitian; c. pengambilan hasil hutan ikutan oleh pemegang hak pengusahaan hutan dan hak pemungutan hasil hutan (HPH dan HPHH) dan Perum Perhutani.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sinjai Nomor 13 Tahun 1999 tentang RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sinjai

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

1999

Tempat Penetapan

Sinjai

Tanggal Penetapan

23 November 1999

Tanggal Pengundangan

23 November 1999

Tanggal Berlaku

23 November 1999

Sumber

LD.1999/NO.13

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sinjai

Bidang

Halaman ini telah diakses 508 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

KAB_SINJAI_13_1999.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pajak dan retribusi daerah
1999
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.1999/NO.13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN
ABSTRAK:	Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 Tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II sebagai pelaksanaan Undang-undang No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan merupakan jenis retribusi Daerah Kabupaten 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang KetentuanKetentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823); 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Koservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419); 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Rertribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lebaran Negara Nomor 3692); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan Kepada Daerah; 11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undang dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 Tentang Ketentuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan; 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retrebusi daerah; 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retrebusi Daerah; 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 Tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah; (1) Obyek Retribusi meliputi pelayanan: a. rotan; b. gondo rukem (getah pinus); c. kemiri; d. lilin tawon; e. ijuk; f. madu g. pinang; h. kopi; i. cacao; j. hasil hutan ikutan lainnya. (2) Dikecualikan dari objek retribusi: a. pengambilan kayu bakar; b. pengambilan hasil hutan untuk keperluan penelitian; c. pengambilan hasil hutan ikutan oleh pemegang hak pengusahaan hutan dan hak pemungutan hasil hutan (HPH dan HPHH) dan Perum Perhutani.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 1999. 12 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai Nomor 13 Tahun 1999

RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT