Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2005

PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN USAHA PERDAGANGAN, SURAT KETERANGAN ASAL BARANG (SKA-B) DAN IZIN-IZIN LAINNYA DALAM WILAYAH KABUPATEN SINJAI

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

(1) Obyek Pemberian Izin adalah setiap pelayanan pemberian perizinan untuk jangka waktu tertentu yang meliputi : a. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ; b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ; c. Surat Izin Tempat Praktek; d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ; e. Tanda Daftar Industri (TDI) ; f. Surat Izin Pendaftaran Gudang (SIPG) g. Surat Izin Pendaftaran Ruang (SIPR) ; h. Surat Keterangan Asal Barang (SKA-B); dan i. Badan Hukum Koperasi

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2005 tentang PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN USAHA PERDAGANGAN, SURAT KETERANGAN ASAL BARANG (SKA-B) DAN IZIN-IZIN LAINNYA DALAM WILAYAH KABUPATEN SINJAI

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sinjai

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2005

Tempat Penetapan

Sinjai

Tanggal Penetapan

04 April 2005

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2005/NO.

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sinjai

Bidang

Halaman ini telah diakses 468 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda-No.-2-Th-2005-Perizinan-Perindag.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

perizinan - pelayanan publik

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2005/NO.

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN USAHA PERDAGANGAN, SURAT KETERANGAN ASAL BARANG (SKA-B) DAN IZIN-IZIN LAINNYA DALAM WILAYAH KABUPATEN SINJAI

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mendukung berhasilnya penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan kewenangan Daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan menyesuaikan kembali produk-produk hukum daerah dalam bidang pengelolaan penerimaan pendapatan asli daerah; b. bahwa pemberian perizinan adalah suatu kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan; c. bahwa dalam rangka menggali potensi sumbersumber pendapatan asli daerah yang dapat mendukung semakin menigkatnya perkembangan dunia usaha industri, perdagangan, jasa dan usahausaha lainnya dalam wilayah Kabupaten Sinjai, maka setiap orang pribadi atau badan hukum diwajibkan memiliki Izin Usaha Industri, izin Usaha Perdagangan, Surat Keterangan Asal Barang (SKA-B) dan izin-izin lainnya sebelum menjalankan kegiatan usahanya.
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Prp. Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 31) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759) ; 3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193); 4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193) ; 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274); 6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611); 7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2003 Nomor 6).
(1) Obyek Pemberian Izin adalah setiap pelayanan pemberian perizinan untuk jangka waktu tertentu yang meliputi : a. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ; b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ; c. Surat Izin Tempat Praktek; d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ; e. Tanda Daftar Industri (TDI) ; f. Surat Izin Pendaftaran Gudang (SIPG) g. Surat Izin Pendaftaran Ruang (SIPR) ; h. Surat Keterangan Asal Barang (SKA-B); dan i. Badan Hukum Koperasi

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
21 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521