Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2002

RETRIBUSI IZIN PEMANFAATAN KAYU PADA HUTAN RAKYAT/HUTAN MILIK

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Obyek Retribusi adalah pemanfaatan kayu pada hutan rakyat/hutan milik yang meliputi: 1. Kelompok kayu indah; 2. Kelompok kayu meranti; 3. Kelompok kayu rimba campuran; 4. kayu jati; 5. kayu bakar.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2002 tentang RETRIBUSI IZIN PEMANFAATAN KAYU PADA HUTAN RAKYAT/HUTAN MILIK

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sinjai

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2002

Tempat Penetapan

Sinjai

Tanggal Penetapan

13 Juni 2002

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2002/NO.13

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sinjai

Bidang

Halaman ini telah diakses 404 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

KAB_SINJAI_5_2002.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pajak dan retribusi daerah
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2002/NO.13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMANFAATAN KAYU PADA HUTAN RAKYAT/HUTAN MILIK
ABSTRAK:	a. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan pemanfaatan kayu pada hutan rakyat/hutan milik dan dalam rangka melestarikan lingkungan hidup serta pengamanan pemanfaatan kayu, maka perlu mengatur peredaran kayu hutan rakyat/hutan milik; b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c, maka telah memberi kewenangan kepada Kabupaten dalam menyelenggarakan perizinan karena baik biaya maupun dampak negatif yang ditimbulkan menjadi beban Kabupaten; 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2945); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3769); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Hutan dan Pungutan Hasil Hutan (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3862); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; 17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 353/KPTS-II/1986 Tentang Penetapan Radius/Jarak Larangan Penebangan pohon dari Mata Air, Tepi Jurang, Waduk, Danau, Sungai dalam Kawasan Hutan Cadangan dan Hutan Lainnya. 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 19.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah; 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 48 Tahun 2000 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota; 21. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 31/KPTS-II/2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai (Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 1988 Seri D Nomor 5). Obyek Retribusi adalah pemanfaatan kayu pada hutan rakyat/hutan milik yang meliputi: 1. Kelompok kayu indah; 2. Kelompok kayu meranti; 3. Kelompok kayu rimba campuran; 4. kayu jati; 5. kayu bakar.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . 13 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521