Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2005

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

(1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga. (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat rekreasi, tempat pariwisata, dan olah raga yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2005 tentang RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sinjai

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2005

Tempat Penetapan

Sinjai

Tanggal Penetapan

04 April 2005

Tanggal Pengundangan

04 April 2005

Tanggal Berlaku

04 April 2005

Sumber

LD.2005/NO.3

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sinjai

Bidang

Halaman ini telah diakses 415 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda-No.-3-Th-2005-Tempat-Rekreasi-dan-Olah-Raga.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pajak dan retribusi daerah
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2005/NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA
ABSTRAK:	a. bahwa tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga sebagai salah satu fasilitas umum yang diusahakan atau yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, maka sebagai wujud tanggung jawab sosial dalam pemanfaatan fasilitas dapat dipungut retribusi sebagai jasa/biaya atas penyediaan dan pemeliharaan fasilitas yang telah disediakan; b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 13 Tahun 1985 tentang Retribusi Tempat-tempat Rekreasi dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 1986 Seri B Nomor 2) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian; 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 1822); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Bentuk Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4369); 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingakt II Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 8 Tahun 1988 Seri D Nomor 5); 10. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengembangan Pariwisata dan Promosi Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2001 Nomor 20). (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga. (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat rekreasi, tempat pariwisata, dan olah raga yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2005. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 13 Tahun 1985 tentang Retribusi Tempat-tempat Rekreasi dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 1986 Seri B Nomor 2) dan Peraturan Daerah perubahannya serta Peraturan pelaksanaannya 12 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2005

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT